Dokumen tersebut membahas tentang model demokrasi liberal dan sejarahnya di Indonesia. Model demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu dan batasan peran pemerintah. Di Indonesia, sistem ini diterapkan setelah kemerdekaan namun menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan yang menyebabkan beralihnya sistem ke presidensial pada tahun 1959.

1. Kelompok 3

2. LIBERAL

3. Demokrasi Liberal
MODEL DEMOKRASI LIBERAL
Demokrasi liberal tidak bisa dilepaskan dari konsep liberalisme yakni merupakan
ideologi yang mendasarkan pada prinsip bagaimana memberikan kebebasan individu
untuk mengekspresikan gagasan-gagasannnya dalam berbagai aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran pemerintah disatu sisi memberikan
jaminan akan kebebasan individu tersebut, dipihak lain pemerintah membatasi perannya
dan mengkhususkan peran pada sektor-sektor kehidupan dimana masyarakat tidak
mampu melaksanakan kegiatan itu dengan baik.

4. Demokrasi Liberal
LANJUTAN..
Ketidakmampuan masyarakat ini erat bertalian dengan keuntungan atau profit.
Sektor dimana kehidupan masyarakat secara ekonomis menguntungkan biarlah
masyarakat atau pihak swasta yang menangani. Sebaliknya, pada sektor-sektor
kehidupan yang tidak mendatangkan keuntungan finansial, biarlah pihak pemerintah atau
negara yang melaksanakannya.
Ideologi ini dibidang ekonomi berasal dari gagasan adam smith yang
menekankan adanya the invisible hand dalam kehidupan ekonomi yang mencakup
produksi, distribusi dan konsumsi. Karena ada tangan-tangan tidak nampak, kehidupan
ekonomi akan diatur secara alami melalui mekanisme pasar, yakni proses penawaran dan
permintaan.

5. Demokrasi Liberal
LANJUTAN..
Setiap campur tangan pemerintah, yang memiliki kecenderungan memaksa diluar
prinsip ekonomi pasti akan menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan ekonomi.
Ketimpangan inilah yang akan merugikan masyarakat sendiri. Seperti tidak efisien, harga
akan lebih tinggi dan munculnya berbagai bentuk penyelundupan.

6. Demokrasi Liberal
KARAKTERISTIK MODEL
DEMOKRASI LIBERAL
Dibidang politik khususnya smith (1986) mengemukakan 6 karakteristik dari model demokrasi liberal, yaitu:
1. Terdapat sistem dan mekanisme kompetisi dibidang politik yang berintikan kompetisi diantara partai politik
yang ada.
2. Terdapat kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, dengan segala cara dan hak-hak untuk
mengekspresikannya
3. Terdapat sistem dan mekanisme peralihan kekuasaan yang jelas serta terbuka dan senantiasa didasarkan
pada konstitusi yang ada
4. Terdapat pengakuan adanya batas antara masyarakat sipil dan kekuasaan negara.
5. Terdapat jaminan atas hak-hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melakukan oposisi atas kebijakan
pemerintah.
6. Sistem dan mekanisme kerja negara, pemerintah dan partai politik berdasarkan konstitusi

7. Demokrasi Liberal
LANJUTAN..
Karakteristik umumnya terdapat pada negara yang menggunakan model
demokrasi liberal, yakni kepemimpinan atau kekuasaan seorang pemimpin suatu
pemerintahan dinegara yang mendasarkan pada model demokrasi liberal paling lama 10
tahun.
Model demokrasi liberal memberikan kesempatan kepada semua partai politik
untuk berkompetensi secara jujur, adil dan terbuka. Jaminan kompetisi yang memiliki
tenggang waktu tertentu dan paling lama 10 tahun ini memberikan kesempatan untuk
munculnya pemimpin baru yang segar dengan gagasan-gagasan baru.

8. Demokrasi Liberal
KELEBIHAN DEMOKRASI LIBERAL
1. Kebebasan individu yang tinggi (invidu bebas melakukan apa saja asalkan itu tidak merugikan
orang lain)
2. Kekuasaan eksekutif yang dibatasi dengan peraturan perundang-undangan
3. Kurangnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, karena kekuasaan terfokus pada
parlementer
4. Tingkat kesiapan menang dalam peperangan semakin tinggi,
5. Tingkat pendapatan penduduk lebih tinggi, karena semua kegiatan dan kinerja negara hanya
diperuntukan untuk rakyat
6. Fokus terhadap jangka pendek negara, ini dikarnakan pengambila keputusan yang lama karena
untuk menyesuaikan antar pemikiran seluruh rakyat
7. Mendorong perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang lebih baik

9. Demokrasi Liberal
KEKURANGAN DEMOKRASI LIBERAL
1. Konsep dan definisi demokrasi liberal lebih memiliki kekuatan formalitas, tetapi tidak dalam level
operasional
2. Model demokrasi liberal memberikan jaminan adanya kebebasan sipil atau adanya hak-hak milik
pribadi itu benar
3. Dalam model demokrasi liberal mengandung prinsip politik elitis dalam kerangka kebebasan dan
partisipasi
4. Partisipasi sebagai salah satu karakteristik model demokrasi liberal juga mengandung kelemahan
lain
5. Model demokrasi liberal sangat anti dan bersifat tidak toleran akan adanya perubahan yang
bersifat revolisioner
6. Model demokrasi liberal,dengan dalih menegakkan demokrasi,
7. Karakteristik prularisme dalam model demokrasi liberal, hanyalah sekedar mitos belaka.

10. Demokrasi Liberal
LANJUTAN..
Para penganut model demokrasi liberal memiliki kritik terhadap model demokrasi
kerakyatan dengan menyatakan bahwa massa terlalu tidak akan mampu mengambil
keputusan strategis berjangka panjang. Apa yang dilihat dan dikaji oleh massa adalah
sesuatu yang memiliki dimensi jangka pendek. Pembangunan suatu bangsa tidak mungkin
hanya dengan pertimbangan jangka pendek. Kepada para penganut demokrasi elite, para
penganut paham demokrasi liberal juga melemparkan kritik dengan menyatakan bahwa
apa yang yang dilakukan oleh kaum elite hanyalah memikirkan diri mereka sendiri. Kaum
elite tidak akan pernah memikirkan kesejahteraan umum bagi masyarakat luas.

11. Demokrasi Liberal
MASA DEMOKRASI LIBERAL
Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, berlakulah sistem parlementer. Pasal
IV aturan peralihan UUD 1945, menyatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA
dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan
komite nasional, dengan demikian presiden memperoleh kekuasaan yang luar biasa. Oleh
karena itu, berdasarkan usul KNIP, pada tanggal 16 oktober 1945 kelaurlah maklumat
wakil presiden no X (iks), yang intinya menetapkan bahwa KNIP sebelum terbentuknya
MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislative dan ikut serta menetapkan garis besar
haluan negara.

12. Demokrasi Liberal
LANJUTAN..
Setelah konferensi meja bundar dan belanda mengakui kedaulatan indonesia (27
desember 1949) berlakulah konstitusi RIS 1949.Maka sejak bentuk susunan federal
(serikat) dan secara resmi memakai sistem politik parlementerisme (liberal)
Susunan federal,(republik indonesia serikat)ternyata tidak cocok bagi bangsa
indonesia saat itu, Tanggal 17 agustus 1950 bentuk susunan federal dirubah menjadi
kesatuan (NKRI). Mulailah berlaku UUDS 1950. Sejak berlakunya UUDS 1950 ini pada
umumnya dianggap sebagai berlakunya sistem demokrasi liberal.

13. Demokrasi Liberal
LANJUTAN..
Sistem pemerintahan parlementer yang diikuti oleh sistem multipartai,
menimbulkan instabilitas pemerintahan yang amat sangat dalam, umur rata-rata kabinet
hanyalah sekitar 7 bulan. Walaupun demikian dapat dicatat adanya kabinet tertentu yang
berumur lebih dari 2 tahun. Hal tersebut berarti bahwa terdapat kabinet lainnya yang
mempunyai umur kurang dari 15 bulan. Budiarjo menyatakan bahwa umumnya kabinet
dalam masa pra pemilihan umum yang dinyatakan pada 1955 tidak dapat bertahan lebih
lama dari rata-rata delapan bulan dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan
politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan
programnya.

14. Demokrasi Liberal
LANJUTAN..
Pemilihan umum 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan malahan tidak
dapat menghindari perpecahan yang paling gawat antara pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah. Disamping itu tidak mempunyai anggota-anggota partai politik yang
tergantung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk
UUD dasar baru, mendorong ir.Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekrit
presiden 5 juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian
masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.