Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha serta upaya yang dilakukan lembaga perlindungan konsumen untuk membela konsumen.

1. COSTUMER
PROTECTION
Siska Yuliana 1550304071110
Ummu Hanifah 155030401111034
Adelia Bayu F. 155030400111023

2. KONSUMEN adalah seseorang ataupun
sekelompok orang baik rumah tangga
maupun organisasi yang membeli barang
ataupun jasa untuk dikonsumsi baik
kepentingannya sendiri maupun untuk hal
lainnya.
Perlindungan Konsumen Indonesia tercantum
dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen”

3. UU No.8 Tahun
1999 Pasal 3
tentang
TUJUAN
PERLINDUNG
AN
KONSUMEN
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan
kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen
dengan cara menghindarkannya dari dampak
negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen
dalam memilih, menentukan, dan menuntut
hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen
yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha
mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa
yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. UU No.8 Tahun 1999 Pasal
2 tentang ASAS-ASAS
dalam HUKUM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
1. ASAS MANFAAT
2. ASAS KEADILAN
3. ASAS KESEIMBANGAN
4. ASAS KEAMANAN dan
KESELAMATAN KONSUMEN
5. ASAS KEPASTIAN HUKUM

5. HAK & KEWAJIBAN
KONSUMEN
 Membaca atau mengikuti
petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau
jasa, demi keamanan dan
keselamatan.
 Beritikad baik dalam
melakukan transaksi
pembelian barang dan/atau
jasa.
 Membayar sesuai dengan nilai
tukar yang disepakati.
 Mengikuti upaya penyelesaian
hukum sengketa perlindungan
konsumen.
 Hak untuk diberitahu
 Hak atas keselamatan
 Hak untuk memilih
 Hak untuk didengar
 Hak atas privasi
KEWAJIBAN
HAK

6. HAK & KEWAJIBAN PELAKU
USAHA
 menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
menganai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang
diperdagangkan
 mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.
 melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen.
 rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.
 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
HAK

7.  Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 Melakukan konfirmasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemilaharaan.
 Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif
 Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku.
 Menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang
yg dibuat/diperdagangkan.
 Memberi kompetensi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian & pemanfaatan barang
yang diperdagangkan.
 Memberi kompetensi, ganti rugi/ penggantian apabila barang yang
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
KEWAJIBAN

8. Di dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 juga diatur berbagai
larangan bagi pelaku usaha. Secara garis besar larangan tersebut
dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok yaitu:
Berbagai larangan bagi pelaku usaha sesuai Pasal 8
UU Perlindungan Konsumen berhubungan erat
dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan. Kelayakan produk
tersebut merupakan “standar minimum” yang harus
dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa
tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat
diperdagangkan untuk dikonsumsi masyarakat luas.
a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi
syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau
dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar,
dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

9. Tanggung Jawab dalam
Hukum
asas tanggung jawab
berdasarkan kesalahan
pihak yang menuntut ganti
rugi (penggugat) diharuskan
untuk membuktikan bahwa
kerugian yang dialaminya
disebabkan oleh perbuatan
dan kesalahan dari pihak
yang ia tuntut untuk
membayar ganti rugi tersebut
(tergugat)
asas tanggung jawab
tanpa kesalahan
seseorang bertanggung jawab
begitu kerugian terjadi,
terlepas dari ada tidaknya
kesalahan pada dirinya.
Tanggung Jawab Produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum
dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer,
manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu
proses untuk menghasilkan suatu produk (prosessor, assembler) atau
dari orang atau badan yang menjual dan mendistribusikan (seller,
distributor) produk tersebut.

10. UPAYA PENGEMBANGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
BADAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
NASIONAL
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam
rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang
menyangkut keselamatan konsumen;
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat;
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan
konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada
konsumen;
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari
masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
atau Pelaku Usaha; dan Melakukan survei yang menyangkut
kebutuhan konsumen.
bertugas

11. UPAYA PENGEMBANGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
LEMBAGA
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
SWADAYA
MASYARAKAT
a. Memberikan informasi serta memberikan nasihat
atau edukasi kepada konsumen agra konsumen
menjadi tau dan tidak mudah ditipu oleh pelaku
usaha yang nakal
b. Apabila telah terjadi sengketa berupa barang atau
jasa oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen
yang dirugikan, lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat (lpksm) mempunyai
wewenang untuk menggugat pelaku usaha ke
pengadilan negeri
bertugas

12. TERIMAKASIH