makalahini sangat uarbiasa

1. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus
diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini
adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah adalah lembaga
pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan
hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, artinya bahwa
diantara lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama
atau sejajar dan tidak saling membawahi.
Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang pemerintahan daerah ini
adalah agar daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan daerah
dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar
Negara Republik Indonessia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) Negara kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18
ayat (2) pemernitahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
1

2. 2
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 angka:
(2) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
(10) Peaturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah
provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
(14) Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.
Dari ketentuan Pasal tersebut diatas pemerintahan daerah terdiri dari
pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah
serta DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 120 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
(1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
(2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

3. 3
Pemerintah daerah dikenal dengan adanya perangkat daerah dimana
perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, dan lembaga teknis. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota perangkat
daerahnya terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dimana setiap perangkat
daerah tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah yang tentunya harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Selanjutnya dalam Pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan. Fungsi DPRD dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) mengenai
tugas dan wewenang menegaskan bahwa:
a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;
b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah;
Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya
adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan

4. 4
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya,
peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di
daerah.
Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan
tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan
suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hukum tata negara dan hukum
pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga
kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (Badan dan Pejabat Tata usaha
Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan
menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi
keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari
hal ini, Negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan
sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan ini,
diadakanlah suatu sistem pengawasan (control system) terhadap perbuatan aparat
pemerintahan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang
merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya
perbuatan tersebut. 1
Mengenai Angaran Pendapatan dan Belanja Derah diatur di dalam Pasal
179 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
1
Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.36.

5. 5
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Di
dalam Pasal 181 ayat (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang
APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD
untuk memperoleh persetujuan bersama. Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan
Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam menjalankan Perda, kepala daerah membuat peraturan kepala
daerah terdapat dalam Pasa1 190 berbunyi Peraturan kepala daerah tentang
Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah. dipertegas di dalam Pasa1 146 ayat (1) Untuk melaksanakan
Perda dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan
peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Dan ayat (2)
Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda,
dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan
tanggung jawab lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan
demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas
dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balances

6. 6
antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta meningkatkan kualitas,
produktivitas, dan kinerja.
Menurut Irfan Fachrudin:
Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dapat ditentukan oleh
beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat
menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu
sistem pengawasan. Pertama; teori kekuatan yuridis. Kedua; teori tipe
pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, (a)
pengawasan represif, oleh A. Dunsire diartikan sebagai pengawasan yang
menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk
mencapai tujuannya; dan (b) pengawasan normatif, pengawasan ini oleh A.
Etzioni dimaksudkan sebagai pengawasan yang menggunakan cara
sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Ketiga; teori otoritas
pengawasan, yang mencakup: (a) keabsahan (legitimiteit), pengawasan
dilakukan oleh badan yang diakui berwenang; (b) pengawasan dilakukan
oleh suatu keahlian (deskundigheid), (c) pengawasan yang mendapat
kepercayaan (geloof), dan (d) kesadaran hukum (rechsbewustzijn).
Keempat; teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan
pesan atau lambing-lambang yang mengandung arti tertentu. Kelima; teori
publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang
dapat memberi pengaruh kepada tekanan public akibat dari opini publik
(public opinion) Keenam; teori arogansi kekuasaan.2
Fungsi pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh DPRD tetapi juga
dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri yaitu didalam Pasal 218 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
Pemerintah yang meliput: a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan
di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Di dalam ayat (2) berbunyi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan
perundang-undangan.
2
Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Adminstrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,
P.T Alumni, Bandung, 2004, hal. 16.

7. 7
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan oleh
lembaga-lembaga diluar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan
eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan
pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan yang bersifat
eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung dan
lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Pengawasan eksternal ini juga
dilakukan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan,
kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa
(pers). Dalam pengawasan internal, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-
lembaga yang dibuat khusus oleh pemerintah seperti Badan pengawasan
keuangan dan pembangunan (BPKP), pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawas Daaerah (Bawasda).
Pengawasan internal dalam lingkungan pemerintah juga dilakukan oleh atasan
langsung pejabat/badan tata usaha Negara. Pengawasan ini sering juga
dinamakan pengawasan melekat (Waskat).
Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah ada yang bersifat preventif
dan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah
pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap
tindak pemerintah yang melanggarhukum, baik hukum tertulis maupun tidak
tertulis. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang
dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan

8. 8
cara melanggar hukum. Pengawasan represif ini pada dasarnya adalah suatu
tindakan penegakkan hukum.3
Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 angka:
1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah
Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yaitu:
Pasal 43
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan
pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah
kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1
angka:
5. Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi/kabupaten/kota.
3
Galang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal.125-126.

9. 9
9. Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah
Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan
teknis.
Di dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:
(1) DPRD provinsi mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak
DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Mekanisme pengaturan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
APBD tidak hanya dilakukan oleh DPRD tetapi fungsi pengawasan tersebut juga
dilakukan oleh pemerintah itu sendiri yaitu didalam Pasal 218 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan
di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Di dalam ayat (2) berbunyi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan
perundang-undangan.
Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan
tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa

10. 10
peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala
daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan
Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan
peraturan kepala daerah tersebut. dengan kata lain fungsi pengawasan tidak
didukung dengan tindakan penegakan hukum. Seharusnya fungsi pengawasan
DPRD juga harus bersifat pengawasan represif, sebagai pengawasan yang
menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai
tujuannya.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan
Perda APBD?
2. Bagaimana Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah
daerah dalam pelaksanaan Perda APBD?

11. 11
II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda
APBD
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 angka:
(2) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
(10) Peaturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah
provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
(14) Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.
Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Selanjutnya dalam Pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan. Fungsi DPRD dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) mengenai
tugas dan wewenang menegaskan bahwa:
a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;
b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

12. 12
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah;
Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya
adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya,
peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di
daerah.
Di dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah
menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di
dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1
angka:
5. Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi/kabupaten/kota.
9. Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah
Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan
teknis.

13. 13
Pasal 292 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:
(1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
a. legislasi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di provinsi.
Di dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:
(1) DPRD provinsi mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak
DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 293 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:
(1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang
diajukan oleh gubernur;

14. 14
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
B. Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda
APBD
Pengawasan merupakan tugas dan wewenang DPRD yang bersifat politisi
(terhadap kebijakan) dan bukan merupakan pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan
merupakan fungsi dan tugas aparat pengawasan fungsional pemerintah.4
Dalam
pengawasan pengelolaan keuangan daerah DPRD memiliki kendala dan keterbatasan
sumber daya manusia yang ahli dalam hal itu, kondisi itu menjadi hal yang sangat
memprihatinkan apabila dewan keliru dalam memberikan penilaan terhadap kinerja
eksekutif apalagi menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan
terhadap penyelewengan. Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan
Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang merupakan lembaga intern yang
membantu DPRD dalam Pemeriksaan keuangan daerah. Peran kedua lembaga intern
ini untuk mengantisipasi kelemahan ataupun kendala-kendala yang ada dalam
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan pemerintah
pusat hanya menekankan pada aspek pengawasan represif guna lebih memberi
kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan, sehingga peran
legeslatif daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan
pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan dalam
pemerintahan sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan akan terciptanya
4
Muhamad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan peraturan
Perundang-undangan di Bidang Keungan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.
45.

15. 15
suatu usaha untuk menjamin keserasian dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
antara pusat dan daerah selain itu juga untuk menjamin pemerintahan yang berdaya
guna dan berhasil guna. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD,
DPRD dapat melakukan pengawasan preventif yaitu ketika penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) dan pengawasan represif yaitu ketika
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah prosedur pengelolaan
keuangan daerah ditetapkan kepala daerah sesuai Perda dan kepala daerah
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada dewan.
Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat pada saat Perumusan APBD
yakni melalui perwakilan tokoh-tokoh masyarakat atau ketua ormas maupun
LSM lainya dan partisipasi pada saat Proses penganggaran yakni melalui system
hearing dimana DPRD lebih pro aktif untuk mengundang publik bila ada
proyekproyek yang akan dibangun. APBD adalah dokumen publik artinya publik
dalam hal ini masyarakat berhak mempengaruhinya melalui DPRD, meski tidak
terlibat dalam Tim Teknis Anggaran. Pengaruh publik tersebut tidak saja
membuat pemerintah dan DPRD bisa memperoleh masukan dari masyarakat,
namun merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah dan DPRD dalam
melaksankan akuntabilitas publik, transparansi anggaran sekaligus menjadi suatu
uji publik. Bentuk konsultasi yang dilakukan publik terhadap draft perencanaan
dan pemanfaatan APBD bukan untuk mewujudkan penyetujuaan melainkan lebih
mengarah dan mempengaruhi pada keputusan pengambil kebijakan. Sistem
pengawasan sangat menentukan kemandiriaan satuan otonomi. Agar tidak

16. 16
melemahkan otonomi maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik, baik
lingkup maupun tata cara pelaksanaannya.

17. 17
III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Paradigma pengawasan politik telah mengakibatkan fungsi pengawasan
yang sesungguhnya terabaikan, sehingga hasil pengawasan kurang memberikan
manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan,
belum memberikan umpan balik (feed back) yang substansial bagi pengelolaan
pemerintahan daerah, Pengawasan belum mampu untuk m€encegah terjadinya
penyimpangan dan melakukan koreksi perbaikan. Saluran melalui para wakilnya
tidak mampu masuk dan menembus gedung parlemen. Sementara keberanian
masyarakat untuk langsung menyarakan haknya ke pemerintahan masih belum
muncul karena takut atau apatis. Hak masyarakat untuk mengawasi belum
sepenuhnya diberikan atau dijamin oleh negara, sementara DPRD sebagai wakil
rakyat, belum optimal mengkoordinasikan serta menyalurkan hak-hak
pengawasan masyarakat.
Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 menyatakan bahwa: Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan lainya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional
di daerah. Tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara
pengawasan. Akibatnya masing-masing DPRD menjabarkan fungsi pengawasan
sesuai dengan apa yang diinginkanya. Adanya tumpang tindih terhadap kegiatan

18. 18
pengawasan siapa yang seharusnya disebut aparat pengawasan didaerah? adanya
BPK ini dikenal sebagai pemeriksaan ekstren. Lalu ada pula yang dikenal dengan
lembaga pemeriksaan intern yaitu BPKP dengan kewenangannya berdasarkan
Kepres No.31 tahun 1983 yang masuk ke instansi pemerintah bahkan kebadan
usaha milik negaradan daerah. Ada pula Inspektorat Jenderal pada Departemen
dan Inspektorat Wilayah pada Pemerintah Daerah Propinsi dan Inspektorat
Daerah untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut , Undang-Undang No32
tahun 2004 adanya Pengawasan legislatif. Jadi wajarlah instansi pemerintah
banyak yang mengeluh karena terjadinya tumpang tindih.
B. Saran
Pengawasan dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa
program Pengawasan lebih banyak terfokus dan ”terjebak” pada aktivitas
pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja. Akibatnya, permasalahan masyarakat
tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang
diharapkan oleh masyarakat. Upaya tindak lanjut itu dapat efektif, jika
monitoring terus dilakukan oleh DPRD secara berkelanjutan. DPRD juga dapat
menggunakan hak angket dan interpelasinya dalam memantau dan mendorong
tindak lanjut hasil pengawasannya.
Dalam rangka penguatan peran DPRD di bidang pengawasan, sebaiknya
DPRD secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan, konsepsional dan operasional tentang pengawasan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah. Guna memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat

19. 19
kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di
masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan
input. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli
dibidangnya Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah
dalam mengambil kebijakan.

20. 20
Daftar Pustaka
Arief Sidaharta, Bernard. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,
Mandar Maju: Bandung.
Asmara, Galang. 2005. Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan
Negara Republik Indonesia, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
Djumhana, Muhamad. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan
Himpunan peraturan Perundang-undangan di Bidang
Keungan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Fachrudin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Adminstrasi Terhadap
Tindakan Pemerintah, P.T Alumni: Bandung.
Mahmud Marzuki, Peter. 2010. Metode Penelitian Hukum, Kencana:
Jakarta.
Muchsan. 2007. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat
Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,
Liberty: Yogyakarta.