Menyelamatkan Konstitusi Pasca Penangkapan Ketua MK

414 views

Published on

QUICK RESPONSE
PUSAT KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LAN-RI
Disampaikan untuk Knowledge Sharing Forum LAN
Jakarta, 9 Oktober 2013

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menyelamatkan Konstitusi Pasca Penangkapan Ketua MK

  1. 1. Menyelamatkan Konstitusi Pasca Penangkapan Ketua MK oleh KPK Jakarta, 9 Oktober 2013Disampaikan untuk Knowledge Sharing Forum LAN P U S A T K A J I A N H U K U M A D M I N I S T R A S I N E G A R A L A N - R I
  2. 2. Sekilas Mahkamah Konstitusi 1. MK dibentuk dengan UU No. 24/2003 yang telah diubah dengan UU No. 8/2011. 2. Seleksi Hakim Konstitusi: Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yg ditetapkan oleh Presiden, yg diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Pasal 24C (3) UUD 1945
  3. 3. Sekilas MK: Kewenangan Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg putusannya bersifat final untuk: 1. Menguji undang-undang terhadap UUD (PUU). 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN). 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (PHPU). 5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 24C (1 dan 2) UUD 1945
  4. 4. Sekilas MK: Perkara 2003-2012
  5. 5. Visi & Misi yg Terkoyak … Visi: Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Misi: 1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. 2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.
  6. 6. Hilangnya Public Trust MK Rapuhnya Budaya Sadar Konstitusi Potensi Penyimpangan Konstitusional Lemahnya Rechstaat & Menguatnya Machstaat Lemahnya Perlindungan HAM & Hak Konstitusi WN Dampak Sistemik AM
  7. 7. Menyelamatkan MK atau Menyelamatkan Konstitusi? MK memang kehilangan kredibilitas hukum dan legitimasi politik dari rakyat Indonesia, butuh waktu panjang untuk mengembalikan citra & kepercayaan publik. Namun ancaman yg lebih besar & nyata adalah Konstitusi yg tersandera oleh premanisme sistemik (gangster capture), tercabik-cabik oleh kepentingan politik sesat & ternoda oleh perilaku korup yg nista. Selamatkan Konstitusi !!
  8. 8. Polemik 1: Pengawasan MK Ada tuntutan baru MK diawasi secara khusus oleh lembaga khusus. Siapa? Bagaimana mekanismenya? Siapa yg mengawasi lembaga yang mengawasi MK? Opsi 1: Ciptakan sistem checks and balances baru yg lebih berimbang. Opsi 2: KY mengawasi Hakim MK, why not? MK telah menganulir kewenangan KY untuk mengawasi Hakim MK. Menurut saya, ini adalah putusan yg mengandung conflict of interest karena menyangkut diri sendiri.
  9. 9. Polemik 2: Pembubaran MK Lantas siapa yang menguji UU terhadap UUD? Kembali sepenuhnya ke MPR melalui constitutional review (amendment)? Menghidupkan kembali Pasal 3 UUD 1945? MPR bukan lembaga hukum yang bertugas melalukan review hukum, melainkan lembaga pembentuk UUD. Opsi: tolak ide pembubaran karena ide ini sangat inkonstitusional. Kewenangan MK juga dipertahankan!
  10. 10. Absahkah keputusan MK hanya dengan 8 Hakim? Sifat kolegial, tetap sah meski jumlah hakim kurang dari 9. Pasal 28 UU No. 23/2003 mengatur dalam keadaan luar biasa putusan dapat dilakukan oleh 7 orang. Penggantian hakim adalah hal biasa dan tidak mengganggu kinerja institusi. Pemberhentian dan penggantian mengacu pasal 26 UU No. 8/2011. Opsi: the show just must go on !! Jumlah hakim yang mengadili & memutus tidak mengurangi legalitas putusan. Polemik 3: Legalitas Putusan
  11. 11. Perlukah review terhadap putusan-putusan MK yg telah lewat & inkarcht, namun terindikasi suap/korupsi? Apakah putusan itu batal demi hukum (nietig)? Opsi 1: Demi asas legalitas (kepastian hukum), putusan tetap sah dan mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Opsi 2: Demi kebenaran, terhadap fakta penipuan (bedrog), paksaan (dwang), sogokan (omkoping), dan kesesatan (dwaling), dapat dimintakan pembatalan (vernietig baar). Hal ini sesuai adagium “tegakkan keadilan meski langit runtuh”. Polemik 4: Legalitas Putusan
  12. 12. Polemik 5: Seleksi Hakim Ada tuntutan agar DPR tidak lagi memiliki hak mengajukan calon hakim konstitusi. Opsi 1: Hilangkan unsur politis. Kembalikan seleksi Hakim Konstitusi kepada KY sebagaimana seleksi Hakim Agung bertentangan dengan UUD 1945 pasal 24C. Opsi 2: Pengajuan tetap dari Presiden, DPR, dan MA @ 3 orang, namun calon yang diajukan tidak boleh berasal dari pengurus aktif Parpol, dengan benar-benar mempertimbangkan kapasitas/ kecakapan, track record, dan integritas kandidat, serta “telah selesai dengan dirinya sendiri”.
  13. 13. Polemik 6: Perpu Konstitusional atau Inkonstitusional? Opsi 1: Konstitusional, karena memang menjadi kewenangan Presiden. Opsi 2: Inkonstitusional, karena tidak cukup alasan “hal ihwal kegentingan yg memaksa” (Psl 22). o Ketiadaan seorang hakim tidak menunda persidangan, dan tidak mengurangi legitimasi putusan; o Ketiadaan lembaga pengawas khusus bukan alasan menunda proses hukum yang sedang berlangsung; o Praduga bersalah kepada AM tidak dapat diterapkan kepada 8 hakim lainnya.
  14. 14. Terima Kasih Jakarta, 9 Oktober 2013Disampaikan untuk Knowledge Sharing Forum LAN P U S A T K A J I A N H U K U M A D M I N I S T R A S I N E G A R A L A N - R I

×