1. APAKAH DENGAN BERLAKUNYA UUD 1945 (SEBELUM AMANDEMEN) SAAT
ITU SEGALA KETENTUAN DAPAT DILAKSANAKAN?
Kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 sebelum amandemen diatur pada pasal 1 dan 2
yang mana menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengaturan kedaulatan rakyat pada ketentuan tersebut,
menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat namun pelaksanannya diserahkan
sepenuhnya pada MPR. Dengan demikian, sesunguhnya kedaulatan tertinggi berada di tangan
MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dengan argumen yang demikian,
menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi di negara
Sebagai konsekuensinya, adanya kewenangan MPR untuk mengangkat Presiden dan
Wakil Presiden serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan
kewenangan tersebut MPR bahkan dapat meminta pertanggung jawaban Presiden. Secara
doktrinal, sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen khususnya yang terkait
dengan kedaulatan, menganutt distribution power yang artinya terdapat distribusi kekuasaan
lembaga-lembaha negara yakni lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara.
Distribusi tersebut yakni dari MPR selaku lembaga tertinggi kepada lembaga-lembaga tinggi
negara.
Sebelum diamandemen, tidak semua aturan dapat dilaksanakan, karena saat itu UUD
1945 masih belum mengalami perubahan. Pada saat itu yang terjadi kekuasaan yang ada di
Indonesia terpusat pada MPR saja. Dilakukannya amandemen sebagai respon tuntutan
reformasi pada waktu itu yang mana dengan alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, dan
teoritis yang mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu adanya
dukungan yang luas dar berbagai lapisan masyarakat yang mana mereka merasa tidak bebas
bertindak dan menyarakan pendapatnya.
Perubahan UUD 1945 bukannya dilakukan tanpa masalah. Dikarenakan sejumlah
kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancauan
sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang belum jelas. Perubahan Undnag-
Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi.
Namun sebelum amandemen penggeran negara dan masyarakat tidak serta merta
dapat melakukan segala sesuatunya dengan mudah hal tersebut dikarenakan otonomi daerah
yang mengalami desentralisasi, belum ada pengakuan serta penghormatan terhadap satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dann terhadap kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya, belum ada penegasan fungsi dan hak DPR,
2. belum ada penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undnag-Undang, masih sempitnya
jaminan konstitusional hak asasi manusia, belum ada pemisahan struktur fungsi TNI dan
Polri, sehingga sistematika pada negara masih general dan tidak tertata.
