2. MAKSUD dan TUJUAN :
Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan /
rencana kerja agar pada saat pelaksanaannya
diperoleh kelancaran dalam mencapai target
kontrak (kualitas, kuantitas dan waktu).
Didalamnya termasuk mencari kesamaan
persepsi dalam pelaksanaan.
3. HAL-HAL YANG DIBAHAS :
TATA CARA PENGATURAN PEKERJAAN
JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
JADUAL PENGADAAN BAHAN, MOBILISASI
PERALATAN DAN PERSONIL
PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN
LAPANGAN
TEKNIS ITEM PEKERJAAN YANG ADA PADA
BQ (PENJELASAN)
4. PROSEDUR KERJA
Sebelum mulai pelaksanaan setiap pekerjaan,
Penyedia Jasa mengajukan request dilampiri gambar
kerja (shop drawing), hasil uji material, dan
persyaratan – persyaratan lain (misalnya pemenuhan
keamanan kerja).
Format request for approval yang disepakati terlampir
diajukan paling lambat 1 x 24 jam sebelum rencana
pekerjaan dilaksanakan dengan ditanda tangani oleh
Site Manager, persetujuan dari Direksi Teknis ditanda
tangani oleh Koordinator Pengawas Lapangan, dan
seterusnya.
Shop drawing berukuran A3, ditanda tangani oleh
PPK, dan seterusnya.
6. SERTIFIKAT BULANAN
Sertifikat bulanan dibuat berdasarkan progres
sampai tanggal 25 tiap bulan.
Format sertifikat bulanan, back up MC dan back
up sheet seperti contoh terlampir.
MC dari Penyedia Jasa Konstruksi diterima PPK
paling lambat tanggal 25 akhir bulan Apabila
batas waktu tersebut terlambat tanpa alasan yang
bisa diterima, PPK berhak menunggakkan
pembayaran progres bulan tersebut sampai
dengan bulan berikutnya.
• Pengajuan MC dilampiri :
a.Back up lengkap
b.Laporan Mingguan
7. LAPORAN- LAPORAN / DOKUMENTASI
Laporan harian dengan BHS diisi oleh tiga Pihak
setiap hari, direkap tiap bulan sebagai lampiran
pengajuan MC, BHS didistribusi sesuai
kebutuhan oleh PPK.
Laporan akhir pelaksanaan diserahkan kepada
PPK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
PHO.
Foto – foto 0 %; 50 %; 100 % dibuat dari STA
awal sampai STA akhir minimal 50 Meter dengan
titik ambil yang sama.
As Built Drawing dibuat dalam ukuran A3
digandakan sebanyak 3 x; selesai dan
diserahkan ke Direksi Pekerjaan paling lambat 14
hari setelah PHO.
8. PROSEDUR PHO / FHO
Penyedia Jasa Konstruksi sudah mengajukan permintaan
Serah Terima I Pekerjaan (PHO) paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum batas akhir masa pelaksanaan untuk
memberi waktu Panitia PHO melaksanakan penelitian
(maximum 7 hari kerja sejak tanggal permintaan Penyedia
Jasa Konstruksi).
Saat mengajukan permintaan PHO, Progres Fisik sudah 100
% (termasuk syarat uji mutu telah terpenuhi) yang dinyatakan
dengan Berita Acara pemeriksaan bersama (G.S; SE dan
PO/PL).
Bila Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan permintaan PHO
terlambat yang mengakibatkan dengan waktu yang dimiliki
Panitia selama 7 hari kerja tersebut berakibatkan tanggal
Berita Acara PHO melewati akhir masa pelaksanaan, maka
kepada Penyedia Jasa akan dikenakan sanksi denda
keterlambatan.
9. LINGKUP PEKERJAAN
A. PEKERJAAN STRUKTUR
I PEKERJAAN PERSIAPAN
II PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN
III PEKERJAAN PONDASI
IV PEKERJAAN BETON
V PEKERJAAN ATAP
B. PEKERJAAN ARSITEKTUR
LANTAI 1
I PEKERJAAN PASANGAN DAN
PLESTERAN
II PEKERJAAN LANTAI
III PEKERJAAN PLAFOND
IV PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
V PEKERJAAN SANITAIR
VI PEKERJAAN BESI
VII PEKERJAAN PENGECATAN
LANTAI 2
I PEKERJAAN PASANGAN DAN
PLESTERAN
II PEKERJAAN LANTAI
III PEKERJAAN PLAFOND
IV PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
V PEKERJAAN SANITAIR
VI PEKERJAAN PENGECATAN
VII PEKERJAAN FASADE
C. PEKERJAAN SALURAN
I SALURAN TIPE A
II SALURAN TIPE B
D. PEKERJAAN MEKANIKAL &
ELEKTRIKAL
I PEKERJAAN ELEKTRIKAL
II PEKERJAAN MEKANIKAL
10. JADUAL PELAKSANAAN
PEKERJAAN
JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
Catatan :
Jadwal tersebut bisa direvisi bila ada perubahan vol item pekerjaan,
dan perubahan waktu pelaksanaan.
C.2 RINCIAN WAKTU EFEKTIF dan PRODUK HARIAN
PEKERJAAN UTAMA
C.2.a RINCIAN WAKTU EFEKTIF
MASA PELAKSANAAN : 135 HARI KALENDER
UJI PRODUK AKHIR & WAKTU UK
PANITIA PHO : 7 HARI
LIBUR HARI RAYA : 10 HARI
REKAYASA LAPANGAN : 2 HARI
______________
WAKTU KERJA EFEKTIF : 116 HARI
11. JAM KERJA
Jam kerja ditetapkan :
Senin s/d Kamis, Sabtu : 07.30 s/d 04.30
Jumat : 07.30 s/d 05.00.
Untuk lembur mengajukan usulan kepada
Direksi dan tidak dapat dilaksanakan tanpa
persetujuan Direksi.
