1. Masa pemerintahan Komisaris Jenderal adalah masa ketika Hindia Belanda dipimpin oleh Flout, Buyskess, dan Van Der Capellen yang berpangkat Komisaris Jenderal. 2. Van den Bosch memperkenalkan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel pada 1830 untuk menutupi kesulitan ekonomi pemerintah Belanda. 3. Sistem tanam paksa dihapus pada 1870 dan digantikan dengan Undang-Undang Agraria serta Undang-Und

1. PETA KONSEP
MASA USAHA SWASTA
UU Agraria Politik Etis
MASA TANAM PAKSA
Van den Bosch Cultuurstelsel
MASA PEMERINTAHAN KOMISARIS JENDERAL
Flout, Buyskess, dan Van Der Capellen Komisaris Jenderal.

2. MASA KEKUASAAN
BELANDA
(1816-1942)
Sejara Wajib
Idsejarah.net

3. MASA PEMERINTAHAN
KOMISARIS JENDERAL
Tahun 1816 Raffles mengakhiri
pemerintahannya di Hindia. Dengan diadakan
Konvensi
London
Masa pemerintahan Komisaris Jenderal adalah
masa ketika hindia belanda dipimpin Flout,
Buyskess, dan Van Der Capellen. Ketiga orang
ini berpangkat Komisaris Jenderal.

4. MASA PEMERINTAHAN
KOMISARIS JENDERAL
Perlawanan dari rakyat Indonesia
• Perang Saparua (1817)
• Perlawanan Sultan Palembang (1818-1825)
• Perang Diponegoro (1825-1830)
• Perang Padri (1815-1838)
• Perang Bone (1824)
Van Der Capellen berakhir dengan digantikan oleh
Johannes Van den Bosch

5. KEBIJAKAN TANAM PAKSA
(CULTUURSTELSEL):
JOHANNES VAN DEN BOSCH
(1830-1870)
Johannes Van den Bosch mengemukan ide tanam
paksa / cultuurstelsel
Tanam paksa dilaksanakan untuk menutupi kesulitan
ekonomi pemerintah Belanda

6. KEBIJAKAN
CULTUURSTELSEL
Rakyat wajib menyisihkan sebagian tanahnya (1/5 atau 20%) untuk
ditanami komoditas ekspor khususnya kopi, tebu dan nila
Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya
dengan bekerja di tanah – tanah pertanian
Waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan
bagi Culturestelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang
dari 3 bulan
Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan
kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama,
akan ditanggung pemerintah kolonial
Pengawasan penggarapan tanah diawasi oleh kepala desa

7. PENYIMPANGAN
CULTUURSTELSEL
Pemberlakuan cultuur procenten, yaitu bonus untuk para pegawai
pemerintah Belanda yang mampu menyerahkan pajak lebih banyak.
Kewajiban rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di pabrik
atau perkebunan Belanda yang melewati ketentuan.
Pembebanan pajak tanah kepada para petani.
Waktu pengerjaan cultuurstelsel ternyata lebih dari 3 bulan.
Tidak ada pengembalian kelebihan hasil produksi pertanian.
Pembebanan kepada para petani atas kerusakan atau kerugian akibat
gagal panen.

8. PROKONTRA TANAM PAKSA /
CULTUURSTELSEL
Dampak positif Dampak negatif
Rakyat Indonesia mengenal teknik
menanam jenis-jenis tanaman baru
Kemiskinan serta penderitaan fisik
dan mental yang berkepanjangan
Rakyat Indonesia mulai mengenal
tanaman dagang yang berorientasi
ekspor
Beban pajak yang berat
Pertanian khususnya padi, banyak
mengalami kegagalan panen
Kelaparan dan kematian terjadi di
banyak tempat
Jumlah penduduk Indonesia
mengalami penurunan

9. IMPERIALISME MODERN
OLEH BELANDA
Tanah jajahan berfungsi
Tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan
industri di Eropa, dan tempat penanaman modal asing,
Tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa,
Penyedia tenaga kerja yang murah.

10. EDUARD DOUWES DEKKER /
MULTATULI
Douwes Dekker dalam bukunya Max
Havelaar (1860) mengkritik praktek
tanam paksa yang dilakukan secara
sewenang – wenang oleh Belanda.
Kritik juga muncul dari orang –
orang jurnalis seperti E.S.W. Roorda
van Eisinga dan politikus beraliran
liberal Wolter Robert baron van
Hoevel

11. POLITIK ETIS
Politik etis dipelopori oleh Pieter Brooshooft
(wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van
Deventer (politikus). Trias Van deventer yang
meliputi:
Irigasi (pengairan), membangun dan
memperbaiki pengairan-pengairan dan
bendungan untuk keperluan pertanian.
Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk
bertransmigrasi.
Edukasi yakni memperluas dalam bidang
pengajaran dan pendidikan.

12. SISTEM USAHA SWASTA
Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat.
Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta
dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri.
Paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat
menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan,
misalnya Sistem Tanam Paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan.
Tugas negara (pemerintah) adalah memelihara ketertiban umum dan
menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar.

13. PETA PERKEBUNAN SWASTA
ASING

14. UNDANG – UNDANG AGRARIA
DAN UNDANG – UNDANG
GULA
Sistem tanam paksa dihapus pada 1870 dan
dikeluarkan Undang – Undang Agraria
(Agrarische Wet) dan Undang – Undang Gula
(Suiker Wet), dengan tujuan :
Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari
penguasa dan pemodal asing
Memberi peluang pemodal asing untuk
menyewa tanah orang pribumi
Membuka kesempatan kerja kepada penduduk
untuk menjadi buruh perkebunan

15. CULTUURSTELSEL

16. DAMPAK SISTEM USAHA
SWASTA
Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang
Hasil barang tambang juga meningkat
Pembangunan sarana prasarana di Indonesia

17. Selesai