Rangkaian perubahan kedua atas Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk memperluas ruang lingkup, mengakomodasi inovasi, dan memperkuat penggunaan produk dalam negeri serta katalog elektronik. Perubahan mencakup 11 bab, 49 pasal dan 151 ayat yang mengatur tentang pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, produk dalam negeri, dan sanksi pelanggar

1. 17 OKTOBER 2022
RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN
EMIN ADHY MUHAEMIN
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan
Umum LKPP
Tentang Perubahan Kedua atas Perpres
Nomor 16/2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

2. Tujuan
Revisi
Perpres No.
16/2018 jo.
Perpres No.
12/2021
02
Afirmasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri.
01
Menindaklanjuti amanat Inpres Nomor 2/2022 kepada Kepala
LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundang-
undangan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
03
Perluasan ruang lingkup pemberlakuan Perpres Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk Institusi Lainnya yang
menggunakan APBN/APBD/APBDesa.
04 Penguatan penggunaan Katalog Elektronik dengan mewajibkan
penggunaan katalog elektronik.
05 Percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
06 Mengakomodasi inovasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. PERUBAHAN DI DALAM
RANCANGAN REVISI
PERPRES
11 Bab
49 Pasal
151 Ayat

4. Poin Perubahan
RUANG LINGKUP, KEBIJAKAN, ETIKA
PELAKU PENGADAAN
PERENCANAAN PENGADAAN
PERSIAPAN PENGADAAN
PELAKSANAAN PENGADAAN
PENGADAAN KHUSUS
PRODUK DALAM NEGERI
PENGADAAN BERKELANJUTAN
PBJ SECARA ELEKTRONIK
SDM & KELEMBAGAAN
PENGADUAN & SANKSI
KETENTUAN LAIN-LAIN

5. Ruang Lingkup, Kebijakan,
Etika
Perluasan Ruang Lingkup dengan memasukkan entitas Institusi Lainnya dan
Pemerintah Desa serta sumber dana APB Desa
Memasukkan kebijakan pemanfaatan hasil riset Litbangjirap IPTEK
PASAL 2
PASAL 5
Tambahan Klausul, bahwa salah satu pertentangan kepentingan adalah beberapa
badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, memiliki kesamaan
Pemilik Manfaat
PASAL 7

6. Pelaku Pengadaan
Penambahan kewenangan PA dengan pertimbangan untuk mengatasi
kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna
kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan
prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak dan/atau bentuk
kontrak pada proses pengadaan
Kewajiban KPA memiliki kompetensi PPK apabila KPA melaksanakan
tugas PPK
PASAL 9
PASAL 10

7. Perencanaan Pengadaan
Pasal 19 Pasal 20A
Pasal 20
Penegasan bahwa PPK perlu
memperhatikan penggunaan PDN dan
TKDN dalam penyusunan Spesifikasi
Teknis/KAK
Pada proses pemaketan, wajib
mengalokasikan 40% dari nilai
anggaran belanja untuk UMK
Memasukkan ketentuan baru
terkait strategi pemaketan
Supplied by Owner
Pasal 21
Ketentuan bahwa LKPP, K/L/PD
dapat melakukan Konsolidasi
secara Nasional dan Lokal

8. Persiapan Pengadaan
Pasal 27
Pasal 29
Inovasi jenis kontrak baru pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(PBC, Modifikasi Putar Kunci, Kontrak
Payung untuk jasa konstruksi)
Ketentuan Uang Muka untuk UMK:
1. Paling sedikit 50% untuk nilai
kontrak Rp50 juta – Rp200 juta
2. Paling sedikit 30% untuk nilai
kontrak Rp200 juta – Rp2,5
Miliar
3. Paling banyak 30% untuk nilai
kontrak Rp2,5 Miliar – Rp 15
Miliar
Pasal 26
HPS dapat digunakan untuk penentuan
Batasan personel manajerial, Batasan
peralatan utama, dan penentuan
penerbit jaminan.

9. Persiapan Pengadaan
Pasal 41
Pasal 38
Membuka repeat order untuk
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya
1. Menambahkan metode pemilihan e-
purchasing untuk jasa
konsultansi.
2. Kriteria Penunjukan Langsung Jasa
Konsultansi Konstruksi yang
merupakan satu kesatuan sistem
Konstruksi dan satu kesatuan
tanggung jawab atas risiko
kegagalan bangunan
Pasal 44
1. Perubahan Penunjukan
Langsung dari Prakualifikasi
menjadi Pascakualifikasi
2. Kinerja Penyedia sebagai
syarat kualifikasi

10. Swakelola
Pasal 47
1. Mengubah ketentuan bahwa Kesepakatan Kerja Sama pada
Swakelola Tipe II bersifat opsional
2. Pencantuman Kewajiban untuk menggunakan PDN dan Katalog
Elektronik apabila swakelola membutuhkan material/bahan/alat
tertentu

11. Pelaksanaan Pengadaan
Pasal 50 Pasal 54
Pasal 51
Memberikan kewajiban untuk
melakukan e-purchasing
Menambahkan salah satu kondisi
tender/seleksi gagal dalam hal
alokasi anggaran yang telah
disahkan tidak tersedia dalam
DIPA/DPA (khusus untuk Tender
Dini)
Perubahan nilai kontrak melebihi
10% dibuka untuk keadaan darurat
dan harus dengan persetujuan PA
Pasal 59
Keadaan Darurat meliputi
pemberian bantuan kemanusiaan
kepada daerah di Indonesia atau
negara lain yang terkena bencana

12. Pengadaan Khusus
Pasal 61
Pasal 64A
Pasal 63A
Mengubah ketentuan bahwa BLU/BLUD dikecualikan dari Perpres untuk
proses bisnisnya.
Pencantuman ketentuan alih teknologi, penggunaan produk lokal & tenaga
ahli nasional, serta Imbal Dagang dalam Pengadaan Barang/Jasa
Internasional
Menambahkan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa

13. Produk Dalam Negeri &
SPP
Pasal 66
Pasal 68
Pasal 67
Penegasan layering kewajiban
penggunaan PDN:
1. Wajib untuk Produk dengan Nilai
TKDN 25% apabila terdapat PDN
dengan TKDN + BMP 40%;
2. Apabila angka 1 tidak tersedia,
dapat menggunakan PDN dengan
TKDN + BMP < 40%;
3. Jika angka 1 dan 2 tidak tersedia,
baru menggunakan impor
Pencantuman ketentuan
preferensi harga untuk :
1. Pengadaan Jasa
2. Pekerjaan konstruksi pada
PBJ nasional
Penambahan aspek
institusional dalam pengadaan
berkelanjutan

14. PBJ secara Elektronik
Pasal 72A
Pasal 72B
Menghapus ketentuan Toko Daring, di mana Toko Daring menjadi bagian dari
government catalogue (Katalog Elektronik)
Penambahan ketentuan bahwa Katalog Elektronik dapat digunakan oleh
institusi/instansi lain seperti BLU/BLUD, BUMN/BUMD, PTN BH, dan BUMDes,
Pemerintah Desa, serta instansi lain yang mendapat persetujuan LKPP.

15. SDM & Kelembagaan
Pasal 74
Pasal 74A
Kewajiban SDM Perancang Kebijakan untuk memiliki kompetensi PBJ
Penegasan bahwa K/L/PD wajib mengoptimalkan dan menugaskan JF PPBJ
dalam proses pengadaan
Pasal 75
Penegasan bahwa K/L/PD membentuk hanya 1 UKPBJ. Untuk unsur pelaksana
di luar negeri dan daerah, dapat membentuk Satpel di bawah UKPBJ

16. Pengaduan dan Sanksi
Pasal 77 Pasal 78
Menambah ketentuan bahwa pimpinan
instansi yang menerima pengaduan
memproses secara administrasi
terlebih dahulu
Menambah klausul pelanggaran:
1. tidak memenuhi ketentuan
TKDN;
2. tidak memenuhi ketentuan
penggunaan Produk Dalam
Negeri,
Dikenakan sanksi:
1. pengurangan pembayaran
sebesar selisih antara TKDN
penawaran dengan TKDN
pelaksanaan paling tinggi 15%;
2. pembayaran denda 3x nilai
barang yang diimpor.
Pasal 80
Menambah ketentuan terkait sanksi
dalam e-purchasing juga mengikuti
syarat dan ketentuan masing-masing
PPMSE

17. Lain-Lain
Pasal 86
Dihapus, untuk mencegah adanya aturan dari K/L/PD yang berbeda
dari koridor Peraturan Presiden.
Pasal 86A
Institusi Lainnya diberikan fleksibilitas untuk penambahan ketentuan dan
proses bisnis di luar Peraturan Presiden dengan pertimbangan efektivitas dan
efisiensi

18. TERIMA KASIH
Direktorat Pengembangan Strategi
dan Kebijakan Pengadaan Umum
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Komplek Rasuna Epicentrum Jl.
Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12940