Wawan A_Desa Tangguh_ Buku Membangun Desa Tangguh 2011

3,884 views

Published on

Memoar pelaksanaan Program Desa Tangguh YP2SU-SCDRR UNDP tahun 2010 di Desa Mulyodadi (Bambanglipuro, Bantul), dan Desa Wonolelo (Pleret, Bantul). free untuk didownload, dan digunakan, tapi dengan menyebutkan sumbernya

Published in: Education

Wawan A_Desa Tangguh_ Buku Membangun Desa Tangguh 2011

  1. 1. Siaga SelaluAman SeterusnyaSebuah Pembelajaran Menuju Desa Tangguh Wawan Andriyanto, dkk 2011
  2. 2. KA ATA PE ENGAN NTARAssa alamualaiku Wr. Wb. um Sudah banyak yang menyampaikan bahwa N k n Negara Ind donesia me emiliki kera awanan tinggi terhadap berbag jenis bencana terutama. Na gai amun perh hatian yang lebih mem g madai pada Pengurang gan Risiko Bencana (PRB) baru muncul se u ekitar enam tahun tera m akhir setelah terjadi beberapa ben h ncana alam besar m berturut-turut di Indo onesia. Pe enanganan bencana yang sebe elumnya ce enderung be onsif dan spontan, kin mulai berg ersifat respo ni gerak ke arah preve entif dan k kesiap-siagaan denga bertump pada upaya an pu u gurangan ri peng isiko bencana walaupu masih be un elum signifik dampaknya. kan Pada saat ini pula tingka kesiapsia at agaan benc cana di ma asyarakat masih m olong rendah sehingg masih perlu menja perhatia semua pihak tergo ga p adi an yang bekerja di g iarea penan nggulangan bencana. n Men ningkatnya f frekuensi ke ejadian ben ncana di Ind donesia pad umumnya dan da a di DIY pada khu ususnya tel membuka mata semua pihak a lah akan pentin ngnya pertimbangan a aspek kebe encanaan dalam pemb d bangunan. Kejadian ge empa bum besar Mei 2006, bencana tanah longsor di Kulon Prog kekering di mi h go, gan Gun nung Kidul, erupsi Me erapi di Sleman, ancaman tsunam dan ban di mi njir sepa anjang pesi Bantul-K isir Kulonprogo dan angin puting beliung di bebe erapa wilay yah DIY me enyadarkan semua pe n elaku dan p pelaksana p pembangun di nan DIY akan perlunya perha atian mens sinergikan upaya pen ngurangan risiko benc bencana ala maupun non alam. cana baik b am Bencana dapat diredam dan dikurang risiko dan dampakny secara berarti t gi n ya b bila masyarakat mem apab mpunyai info ormasi dan pengetahu uan yang cukup c serta adanya budaya penc a cegahan da ketahana terhadap bencana. Salah an an p S satu aspek pen u nting dalam penanggu m ulangan bencana adalah memba angun kesiapan dan ketangg guhan ditin ngkat mas syarakat. H Hal inilah yang ndasari BAP men PPEDA Provinsi DIY se elaku badan perencana pembang n gunan daer rah di Prov vinsi DIY, b bersama de engan Bada Kesbang an glinmas Pro ovinsi DIY dan Proyek “Safer Co k ommunities through Dis saster Risk Reduction” (SC- ” i
  3. 3. DRR) yang didukung oleh BAPPENAS-KEMENDAGRI-BNPB dan UNDP untuk membuat pilot project bernama “Desa Tangguh’ di Provinsi DIY. Seluruh komponen, dalam hal ini warga, kepala keluarga, para pemimpin masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi lokal/regional/nasional/ internasional, sektor swasta dan publik diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya mengurangi kerentanan bencana di tingkat komunitas yang berada di wilayah berisiko bencana. Untuk ke depan, apa yang dilakukan oleh YP2SU melalui Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas “Desa Tangguh”, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dibutuhan kerja sama untuk mensinergikan sumber daya, koordinasi kegiatan, membentuk jejaring dan kemitraan dalam usaha menjalankan program PRBBK yang berkelanjutan ini. Dengan diterbitkannya buku Memoar Desa Tangguh YP2SU diharapkan dapat menjadi kontribusi yang mampu menjawab kurangnya bahan pembelajaran bagi upaya pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam pilot project Desa Tangguh dan dalam penyusunan buku ini terutama YP2SU dan SCDRR-UNDP yang telah menfasilitasi dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga buku ini dapat memenuhi maksud dan tujuan penyusun dan kerjasama ini akan terus terjalin di kelak kemudian hari dalam rangka meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.Wassalamualaikum Wr. Wb.Yogyakarta, Januari 2011Koordinator Project OfficerPPMU SCDDR Provinsi DIYDANANG SAMSURIZAL i
  4. 4. SEBUAH CATATAN      Oleh: Eko Teguh Paripurno*  Telah kita ketahui bersama, desa telah lama menjadi subyek (atau obyek?) pelaksanaan program oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam negeri,lembaga pemerintah luar negeri, lembaga non pemerintah dalam negeri maupun lembaga non pemerintah luar negeri. Dahulu pernah kita kenal status desa sebagai Desa Pancasila, Desa Mandiri, Desa Wisata, Desa Konservasi, Desa Sehat, Desa Sadar Hukum dan lainnya. Dari namanya tentu kita sudah paham siapa lembaga-lembaga "penggagasnya". Sekarang, dalam konteks penangulangan bencana, diantara kita sedang mewujudkan Desa Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana, Desa Tangguh dan lainnya. Nah,buku ini adalah catatan pengalaman untuk mewujudkan Desa Tangguh itu.Mewujudkan “Desa Tangguh”, bagaimana prosesnya? Proses pengorganisasian untukpemberdayaan masyarakat adalah proses pembelajaran bagi para pelakunya.Sebelum memulai proses pengorganisasian ini, tentu YP2SU telah memikirkanberbagai “menu” proses yang telah tersedia hasil para pelaku pendahulunya, untukdipilih dan diadaptasikan di wilayahkerjanya. Tentu termasuk di dalamnya pengalaman-pengalaman internal lembagadalam melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi – yang merupakan isusentral kerja-kerja YP2SU sebelum program ini dilaksanakan. Pada akhirnya, ruangdan waktu yang menentukan proses yang dipilih untuk dilakukan, yaitu 6 (enam)tahapan proses pemberdayaan: (1) Pengorganisasian Awal, (2) Identifikasi Potensidan Risiko Bencana, (3) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, (4)Edukasi Masyarakat, (5) Pemberdayaan Ekonomi dan (6) Pelembagaan danLegalisasi Desa Tangguh. Dan, YP2SU telah berhasil menjalankan mendatnya untukmewujudkan Desa Tangguh itu...Desa yang bersedia memahami ancaman dan kerentanannya adalah modal dasar bagimemungkinkanya sebuah desa menjadi Desa Tangguh. Biasanya kita mudahmengupas ancmaan yang ada di desa kita, tetapi enggan membaca kerentanan didesa kita secara jujur. Bahkan cenderung ditutup-tutupi. Paparan kerentanan terbacarinci di masyarakat, tetapi belum cukup kuat membaca kerentanan birokrasi, baik didesa sampai jajaran di atasnya. Tidak disinggung perkara korupsi. Birokrasi korup, iturentan. Tidak korup, itu berkapasitas.
  5. 5. Kaparitas yang penting bagi sebuah ketangguhan desa adalah kemampuanmemobilisasi dana. Deklarasi Mulyodadi yang diamini oleh banyak pelaku eksternaltelah menunjukan hal tersebut. Masyarakat bersepakat untuk sebaik-baiknyamengorganisasikan sumberdaya dari semua pihak untuk membangun ketangguhan itu.Semoga di dalamnya termasuk memobilisasi sumberdaya internal, Ini menjadi halpenting karena ketangguhan sejati adalah ketangguhan yang berbasis padakeswadayaan; yang dalam jangka panjang tidak memunculkan ketergantungan.Bukankah pengurangan risiko bencana itu merupakan strategi pengurangan risikobencana dengan input eksternal minimum?Ketangguhan ekonomi menjadi pilar penting agar ketangguhan terhadap bencana itubisa terjadi. Tentu menjadi tidak nyaman bila ketangguhan bencana kita disandarkankepada pihak lain, tergantung sumberdaya pihak lain. Oleh karenanya penguatanekonomi menjadi hal yang tidak terpisahkan. Ajakan untuk bermain di sektor ekonomilewat GEMI-nya, yang beriring dengan penanggulangan bencana, yang dikemukakansebagai Slamet lan Raharjo benar adanya. Jadi, jangan memisahkan ketangguhanterhadap bencana dari ketangguhan terhadap aset penghidupan (termasuk ekonomi didalamnya)...Dan akhirnya, lembaga yang akan mengawal untuk mewujudkan dan menjagaketangguhan ini lembaga macam apa? Tentunya lembaga yang sadar bahwa adainvestasi 1:6,5 yang diperlukan untuk menjaga aset yang kita miliki. Lembaga yangmampu memobilisasi aset internal untuk menjamin keberlanjutan itu. Semoga ForumPRB Desa selalu bersemangat dan bernenergi untuk mewujudkan hal itu, dengan atautanpa YP2SU dan UNDP maupun aktor external lain. Mari kita membuktikan bahwakita bisa mandiri.*Koordinator Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta/PenerimaPenghargaan United Nations Sasakawa Award 2010
  6. 6. SEKEDAR PRAKATA PENULIS    Puji  syukur  kepada  Allah  SWT,  atas  segala  rahmat  dan  hidayahNya,  sehingga  buku  ini  dapat diselesaikan dan dipublikasikan.  Buku  “Siaga  Selalu  Aman  Seterusnya”  ini  disusun  sebagai  hasil  pembelajaran  bersama setelah satu tahun lebih YP2SU Yogyakarta, dengan dukungan penuh dari  Program  SCDRR  UNDP  dan  Pemerintah  Indonesia,  menyelenggarakan  Program  Desa  Tangguh,  sebuah  program  pengurangan  risiko  bencana  berbasis  komunitas  (PRBBK)  di  2  (dua)  desa  di  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Sehingga, semua hal yang  ditulis oleh penulis dalam  buku ini adalah  hasil pembelajaran semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik tim Program Desa  Tangguh, Pemerintah Desa lokasi program, maupun masyarakat di lokasi program.  Hal  yang  cukup  menarik  adalah,  bahwa  program  Desa  Tangguh  yang  diselenggarakan  dalam  Program  ini  adalah  adanya  dukungan  penuh  dari  Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Hal  ini,  bagi  penulis,  menunjukkan  sebuah  potensi  besar  sinergisitas antara semua pihak untuk membangun masyarakat yang tanggap dan  tangguh menghadapi ancaman bencana yang sedemikian besar.   Di level masyarakat, program ini diterima dengan baik, ditandai dengan partisipasi  masyarakat yang aktif dan produktif. Banyak dinamika menantang yang mewarnai  hubungan  antara  masyarakat  dengan  tim  program,  mulai  dari  dinamika  yang  menguntungkan,  hingga  dinamika  yang  memerlukan  penyelesaian.  Hanya  saja,  begitulah  lika‐liku  penyelenggaraan  program  berbasis  isu  yang  relative  baru  dikembangkan di Indonesia.  Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar‐besarnya kepada  semua pihak, termasuk contributor penulisan  yang terlibat dalam penulisan buku  ini, yang semakin memperkaya hasil pembelajaran program Desa Tangguh.  Akhirnya,  tiada  gading  yang  tak  retak.  Penulis  menyadari  masih  banyak  kekurangan  yang belum  terisi  dalam  penulisan  buku  ini.  Penulis  mengharapkan  adanya  masukan  konstruktif demi tersempurnakannya isi buku ini untuk di kemudian hari.   Yogyakarta,  14 Februari 2010     Penulis 
  7. 7.  DAFTAR ISI     Halaman Cover……………………………………………………………………………. iKata Pengantar…....………………………………………………………………………. viiiDaftar Isi…………..……………………………………………………………………..… ixBab I Sekilas Tentang Program Desa Tangguh……………………………...……….. 1Bab II Saat-saat Awal Pengorganisasian………………………………………………. 11Bab III Pengkajian Potensi Dan Pemetaan Risiko Bencana Desa………………….. 17Bab IV Perumusan Perencanaan Penanggulangan Bencana……...……………….. 31Bab V Edukasi Masyarakat……………………..……………………………………….. 43Bab VI Slamet Raharjo: Membangun Penghidupan Berkelanjutan UntukMasyarakat…............................................................................................................. 58Bab VII Pelembagaan Dan Legalisasi Desa Tangguh…...…………………………… 65Bab VIII Penutup…………………....…………………………………………………….. 87Daftar Pustaka……………………....…………………………………………………….. 92Factsheet Program Desa Tangguh………………………..……………………………. 94Personel Program Desa Tangguh…………………………..…………………………… 95Profil Penulis………………………………………………………………………………. 97 
  8. 8.      1
  9. 9.        BAB I  SEKILAS TENTANG PROGRAM DESA TANGGUH  A. Profil Singkat Program Desa Tangguh Program  Desa  Tangguh  adalah  program  pendampingan  masyarakat  tingkat  desa  untuk mengurangi  potensi  dampak  bencana,  dengan  membangun  dan  memperkuat  pengetahuan, partisipasi  dan  sistem  regulasi  masyarakat  dan  pemerintah  desa  untuk  pengurangan  risiko bencana. Program ini telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun di 2 (dua) desa di Kabupaten Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  yakni  Desa  Wonolelo  (Kecamatan  Pleret),  dan Desa  Mulyodadi  (Kecamatan  Bambanglipuro).  Program  ini  diselenggarakan  mengingat kerentanan  kedua  desa  ini  terhadap  ancaman  bencana,  yang  telah  terbukti  dalam  sejarah perjalanannya.  Desa  Mulyodadi  adalah  desa  rawan  bencana  gempa  bumi,  yang  dibuktikan ketika pada peristiwa gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006, 80% rumah di wilayahnya hancur dan  lebih  dari  200  warga  meninggal  dunia.  Desa  Wonolelo  juga  rawan  bencana  gempa  bumi karena  berdekatan  dengan  sesar  Opak,  dan  juga  rawan  tanah  longsor  karena  daerahnya berbukit‐bukit. Selama  pelaksanaannya  sepanjang  tahun  2010  silam,  Program  Desa  Tangguh  telah menghasilkan beberapa output, seperti yang disebutkan dalam table di bawah ini:  Tabel 1.1  Deskripsi Aktivitas Program Desa Tangguh  No  Keluaran Program  Bentuk  1  Regulasi&  a. Peraturan  Desa  tentang  Rencana  Penanggulangan  Kelembagaan  PB  Bencana Desa;  Desa  b. SK Lurah Desa tentang Rencana Aksi Komunitas Desa;  c. SK  Lurah  Desa  tentang  Perencanaan  Kontinjensi  Bencana Desa;  d. SK  Lurah  Desa  tentang  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana Desa  2  Kajian  Bahaya,  a. Video Komunitas Desa  Kerentanan  &  b. Kajian Risiko Bencana Desa  Kapasitas Desa  c. Penyusunan Peta Risiko Bencana Desa  2
  10. 10. 3  Pelatihan/Sosialisa a. Simulasi Bencana Gempa Bumi  si Kebencanaan  b. Sosialisasi  Kebencanaan  (Penanganan  Pengungsi,  PPPK,  Ketahanan  Pangan,  Penggunaan  Alat  Deteksi  Longsor,  Perubahan Iklim, Penanganan Kebakaran.  4  Kampanye/Edukasi  a. Pentas  Kesenian  Bertemakan  Kebencanaan  (Ketoprak,  Masyarakat   Teater, Macapat, Lagu)  b. Penulisan  Buletin,  Media  Kampanye  (poster,  bulletin)  untuk warga desa.  c. Edukasi Penanggulangan Bencana untuk Anak  d. Edukasi Bencana untuk Perempuan  e. Edukasi Bencana Untuk Petani  5  Pelatihan  a. Pelatihan manajemen Usaha Mikro‐Kecil‐Menengah dan  Pemberdayaan  Lembaga Keuangan Mikro Desa.  Ekonomi  b. Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Desa  6  Hibah  a. Dana  Hibah  untuk  kegiatan  Penanggulangan  Bencana  Rp.100 juta per desa  b. Monitoring dan pendampingan penggunaan dana hibah     Gambar 1.1  Kesenian Hadroh Desa Wonolelo,  Salah satu potensi media PRBBK pedesaan  3
  11. 11.  Demi mencapai hasil yang optimal, Program Desa Tangguh bersinergi dengan potensi yang ada di masyarakat, yaitu:  • Potensi Lokal (Kelompok Seni Budaya, Ormas Keagamaan Lokal);  • Eksisting  Regulasi+Kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang  PRBBK  (Mis:Perda  Penanggulangan  Bencana,  RPJMDes,  RPJMD/RKPD,  RPBD/RAD  PRB),  beserta  Kelembagaan (BPBD, Bappeda, Kesbangpollinmas; dan SKPD lain);  • Program‐Program Stake holders Lain (NGO‐Donor, PNPM, Organisasi Lokal, dll);  • Pelembagaan  Partisipasi  (Regulasi  dan  Dokumen  Kebencanaan  Masyarakat  dan  Lembaga  Forum  PRB  Masyarakat  –  dibentuk  oleh  perwakilan  masyarakat  rentan+pemerintah masyarakat, dilegalisasi, diberdayakan);   • Isu Lintas Sektoral (sensitive gender, perubahan iklim);  • Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  untuk  mendukung  perkembangan  asset  untuk  PRB Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan. B. Profil Lokasi Program  Desa  Tangguh  diselenggarakan  di  2  (dua)  desa  di  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  DI Yogyakarta,  yakni  di  Desa  Wonolelo  (Kecamatan  Pleret),  dan  Desa  Mulyodadi  (Kecamatan Bambanglipuro). Adapun profil singkat lokasi program tersebut dapat diperiksa dalam tabel di bawah ini:  Tabel 1.2.  Profil Singkat Lokasi Program Desa Tangguh Desa Wonolelo  Desa Mulyodadi   Lokasi: Kecamatan Pleret, Bantul, DIY;   Lokasi: Kec. Bambanglipuro, Bantul,   Luas Wilayah: 453,4705 Ha; luas daratan  DIY;  185,7736 Ha (40% luas lahan), luas   Luas Wilayah: 644,7575 Ha; 8 dusun;   perbukitan/pegunungan 267,6969 Ha   Jumlah penduduk : 11.873 jiwa (2010);  (60% luas lahan); 14 dusun, 4 kring;    Ancaman utama: gempa bumi,   Jumlah penduduk: 4,471 jiwa (2010);  kekeringan irigasi, banjir, putting   Ancaman utama: tanah longsor, gempa  beliung, tanggul longsor, kebakaran,  bumi, kekeringan, angin ribut, kebakaran,  pencemaran air dan lingkungan,  banjir, epidemic, ancaman sosial;  penyakit menular, bencana sosial;   Potensi Utama:  Gerakan masyarakat /   Potensi Utama:  Kesenian, gerakan  ormas, kesenian tradisional, hadroh,   masyarakat/ormas, pengalaman  budaya Islam, pengalaman menjadi korban  menjadi korban bencana gempa bumi  gempa bumi 2006.  2006.    ‐‐‐‐  4
  12. 12. Banyaknya  bencana  dengan  dampak  yang  besar  di  negara  ini  telah  menjadi  refleksi,  bahwa pembangunan  belum  sepenuhnya  dapat  menampung  hak‐hak  masyarakat  untuk  lepas  dari ancaman  bencana.  Tak  terkecuali,  bagi  warga  Bantul  DIY,  yang  telah  melalui  salah  satu  ujian terberatnya,  Gempa  Bumi  27  Mei  2006.  Tak  tanggung‐tanggung  dampaknya,  jumlah  korban jiwa  meninggal  mencapai  nilai  total  rupiah  kerusakan  fisik  dan  kerugian  ekonomi  sebesar Rp.29,1  Trilliun  (Sumber:  BAPPENAS,  2010;  PDLA  Gempa  Yogyakarta).  Kasus  bencana  DIY terkini,  erupsi  Merapi  2010,  dampaknya  tidak  hanya  terasa  di  Kabupaten  Sleman  saja;  tetapi juga  di  seluruh  Kabupaten  dan  Kota  di  seluruh  Provinsi  DIY.  Termasuk  di  Kabupaten  Bantul, hingga tanggal 29 November 2010, tercatat sebanyak 6.359 penyintas Merapi, berlokasi di 17 titik (BNPB, laporan 29 November 2010 pukul 12 siang). Salah satu titik penyintas ada di desa Wonolelo,  Pleret,  Bantul,  dengan  jumlah  penyintas  mencapai  79  orang  (Sumber:  Akhmat Furqon, Ketua Forum PRB Wonolelo, 2010). Untuk  itulah,  perlu  adanya  sebuah  upaya  pengurangan  risiko  bencana  yang  diinisiasi  di  level yang paling strategis, yang memungkinkan adanya pendekatan dan penyatuan antara berbagai sektor  di  level  komunitas.  Tujuannya  jelas:  pengerahan  sumber  daya  di  level  komunitas, dengan berlandaskan kultur masyarakat. Desa sebagai unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, adalah titik strategis  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  perencanaan  pembangunan  dengan  skema bottom‐up. Proses perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah tingkat dusun, untuk dijadikan perencanaan pembangunan di level desa dan di atas desa. Di desa, kultur masyarakat dapat  lebih  terpelihara,  karena  di  situlah  kekuatan  pengaruh  tokoh  masyarakat  dipadukan dengan kekuatan politik komunitas, dan membentuk gerakan bersama untuk menjaga warisan kultur  masyarakat.  Warga  desa  Mulyodadi  (Salah  Satu  lokasi  Program  Desa  Tangguh  2010), telah  lama  menyadari  hal  ini,  sehingga  mereka  berjuang  dengan  serius,  membangun  seni budaya sebagai identitas desa mereka, dan Desa Mulyodadi dikukuhkan menjadi Desa Budaya pada tahun 2008 silam (Sumber: Bapak Subardi, ketua BPD, tokoh budaya Desa Mulyodadi).  Di  samping  itu,  desa  adalah  tempat  bertemunya  berbagai  program  pemberdayaan  berbasis masyarakat, yang diselenggarakan oleh berbagai pihak; mulai dari PUAP; UED‐SP dan berbagai program lain. Sehingga, desa adalah titik strategis, untuk menggalang partisipasi masyarakat, sekaligus integrasi PRB ke dalam sistem regulasi pemerintah. Desa,  juga  merupakan  laboratorium  dinamika  yang  pada  rentetannya  menghasilkan  setiap struktur dan kultur masyarakat yang ada sekarang. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat itu ada karena dibentuk, dan pembentukan masyarakat tersebut melalui proses yang panjang dan berliku, melalui proses penggalian potensi lokal maupun intervensi potensi dari luar. Dan, untuk  merubah  setiap  kondisi,  diperlukan  konsistensi  dan  kontinuitas  proses  penciptaan perubahan,  dan  konsistensi  dan  kontinuitas  itu  harus  dijaga  dengan  sistem  yang  disepakati bersama  antarpelaku  pembangunan,  sekaligus  aktor‐aktor  yang  memiliki  sikap  terbuka terhadap dinamika kemajuan modern. Hal ini juga berlaku dalam program Desa Tangguh. Sebuah desa, disebut tangguh menghadapi bencana apabila di desa tersebut, ada beberapa unsur sebagai berikut:  a. Aktor‐aktor  penanggulangan  bencana,  mewakili  stakeholders  desa,  yang  visioner  dan  tanggap terhadap perubahan;  b. Sistem  regulasi  penanggulangan  bencana  yang  terbuka,  memuat  hasil  kajian  partisipatif atas potensi bencana dan memberikan arahan strategis, sekaligus peluang  5
  13. 13. untuk  mobilisasi  sumber  daya  pemerintah  maupun  non  pemerintah,  internal  desa  maupun eksternal desa, termasuk di dalamnya adalah program dan anggaran publik;  c. Perencanaan  pembangunan  yang  partisipatif,  yang  menjadikan  pengurangan  risiko  bencana  sebagai  kerangka  berpijak,  sekaligus  direncanakan  sebagai  bagian  dari  kegiatan pembangun desa.    d. Adanya upaya edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat yang diiringi dengan  kebesertaan masyarakat secara partisipatif aktif dan kontinu tersusun sebagai sebuah  sistem untuk penanggulangan bencana desa.  e. Pendayagunaan  potensi  lokal  (misal  kearifan,  pengetahuan,  religi,  dan  seni  budaya)  masyarakat dalam penanggulangan bencana desa.  f. Kesinambungan/Keberlanjutan gerakan Pengurangan Risiko Bencana, ditandai dengan  adanya  skema  strategis  kemandirian  masyarakat,  yang  didukung  dengan  regulasi,  institusionalisasi, perencanaan, penganggaran, dan monitoring‐evaluasi yang jelas. Semua  hal  tersebut,  harus  secara  kontinu  berproses  dan  beradaptasi  dengan  kebutuhan‐kebutuhan  baru  yang  semakin  berkembang.  Karena,  ketangguhan  desa  terhadap  ancaman bencana  dinilai  dari  kemauan  dan  kemampuan  seluruh  elemen  dalam  masyarakat  tersebut untuk  berproses  dan  belajar  dalam  meningkatkan  kapasitas,  mengurangi  kerentanan,  dan meredam  ancaman  bencana  di  desa.  Sebagaimana,  perkembangan  kapasitas  Karang  Taruna desa  Mulyodadi  dalam  mengolah  seni  budaya  desanya,  sebagaimana  Video  Komunitas Wonolelo dalam mengolah video‐video bermutu mengenai pemberdayaan masyarakatnya.   “Alhamdulillah Mas, sekarang ini pasca Program Desa Tangguh selesai, Forum PRB Desa  Wonolelo dapat dukungan dari banyak pihak. Kemarin kami dapat pelatihan dari CSPJRF, trus  kami kemarin pelatihan yang mengisi Kepala BPBD Bantul. Tokoh‐tokoh masyarakat juga  banyak yang masuk ke Forum PRB Desa. Harapannya ke depan ada program‐program lain  yang dapat kami akses Mas” (Akhmat Furqon, Ketua Forum PRB Wonolelo)   C. Tujuan Dan Strategi Dasar Program  Desa ini adalah salah satu dari dua desa di Kabupaten Bantul yang memperoleh  pendampingan dari program Desa Tangguh SCDRR UNDP. Semoga dengan adanya program ini, tidak ada korban lagi kalau bencana terjadi… (harapan Bapak Kuswanto, Kaur Kesra Desa Mulyodadi,yang selalu disampaikan bahkan di setiap beliau menyampaikan pidato pembukaan acara program). Sungguh, penulis merasakan bahwa program ini memiliki beban yang sangat  berat, memberikan jaminan bahwa bencana mengerikan pada tanggal 27 Mei 2006 yang meluluhlantakkan hampir 80% rumah di desa ini, menelan 242 orang korban jiwa meninggal,  dan menyebabkan ribuan orang luka‐luka dan kehilangan tempat tinggal. Dampak gempa bumi itu  ternyata masih dirasakan sampai sekarang, dan menjadi bagian dari memori sejarah  yang telah merubah mindset masyarakat Bantul, bahwa ternyata,daerah mereka bukan  daerah aman. Daerah Bantul, merupakan daerah yang dilalui oleh Sesar Opak, yang siap  mengguncang wilayah Bantul dan sekitarnya.  Tujuan  desa  tangguh  adalah  untuk  mewujudkan  warga  masyarakat  dan  desa  yang  tangguh serta  tanggap  terhadap  bencana,  sehingga  diperlukan  pola  edukasi  dan  pemberdayaan  yang berkelanjutan, dan advokasi yang tak kenal titik henti ke semua stakeholders, baik pemerintah maupun non‐pemerintah. Untuk itulah, dalam program Desa Tangguh ini, yang dilakukan oleh  6
  14. 14. YP2SU  sebagai  penyelenggara  program  lebih  kepada  pembentukan  pondasi  yang  kokoh  bagi masyarakat  dan  semua  stakeholders  untuk    kemudian  dikembangkan  lebih  jauh  di  masa depan,  dengan  mengedepankan  potensi‐potensi  lokal,  kearifan  dan  pengetahuan  lokal  yang relevan,  serta  SDM‐SDM  lokal.  Pengembangan  ini  harus  mendapat  dukungan  regulasi pemerintah yang memadai. Memahami  strategi  proses  pembangunan  Desa  Tangguh  dimulai  dari  memetakan  dua  sektor kunci  pembentuk  elemen  dasar  desa,  yakni:  pemerintah  dan  non  pemerintah.  Sektor pemerintah,  berperan  dalam  integrasi  PRB  ke  dalam  pembangunan  dan  penyelarasan program‐program  pembangunan  dengan  aspirasi  dari  masyarakat.  Sedangkan,  sektor  non pemerintah,  berperan  dalam  penggalangan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan, penciptaan  ide‐ide  kreatif  pembaharuan  dalam  perencanaan  pembangunan,  sekaligus pemanfaat langsung, dan pelaku monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.   D. Desa Tangguh untuk Pemberdayaan Perempuan Bencana/krisis selalu dikaitkan dengan kurangnya kapasitas masyarakat, yang sangat mungkin timbul  karena  kesenjangan  kapasitas  antar  anggota  masyarakatnya.  Kesenjangan  ini  dapat timbul  juga  dari  factor  peran  antar  gender  yang  berbeda,  sehingga  konsekuensinya  adalah kesenjangan  kapasitas  juga.  Dalam  penanggulangan  bencana,  isu  peningkatan  kapasitas perempuan  selalu  menjadi  masalah  yang  harus  diselesaikan,  mengingat  perempuan  juga potensial sebagai penggerak masyarakat. Program Desa Tangguh 2010 mencoba untuk mengoptimalkan potensi perempuan penggerak di  masyarakat  kedua  desa.  Para  kaum  perempuan  penggerak  ini  terlibat  secara  aktif  sebagai pengorganisasi  yang  efektif  di  kedua  desa  lokasi  program.  Ada  beberapa  strategi  pelibatan perempuan dalam program Desa Tangguh, yaitu:   1. Perempuan sebagai CO (Community Organizer)  Dalam  banyak  hal,  perempuan  adalah  komunikator  yang  efektif  untuk  melakukan/  memperlancar  pengorganisasian  masyarakat.  Di  kedua  desa  lokasi  Program,  perempuan  secara  efektif  mengorganisasi  masyarakat  peserta  program  baik  dalam  tahapan kajian partisipatif maupun pembuatan keputusan aksi dan pelaksanaannya. Di  desa  Wonolelo  kaum  perempuan  yang  terlibat  dalam  organisasi‐organisasi  lokal  (Forum Komunikasi Kader Posyandu, Jaringan Kerja Perempuan Pedesaan, dan Satuan  Tanggap  Darurat  Desa  Wonolelo)  memegang  peranan  penting  menggerakkan  kekuatan kaum ibu dan pemuda dalam program desa tangguh. Misalnya Mbak Ulil (Bu  Khulil Khasanah), Mbak Tri (Bu Tri Baskoro), dan Bu Hadmiyati. Demikian juga di desa  Mulyodadi, kaum perempuan terlibat aktif sebagai komunikator dan inspirator ide‐ide  pengembangan  program  di  lapangan,  misalnya  Bu  Listy  Setyaningsih  (Dukuh  Wonodoro), dan Bu Rajiyem (Guru).  2. Perempuan sebagai pengurus Forum PRB Desa   Forum  PRB  Desa  dibentuk  sebagai  strategi  pelembagaan  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  program  desa  tangguh,  sekaligus  mengorganisasikan  SDM  visioner  yang  7
  15. 15. diperlukan untuk keberlanjutan program Desa Tangguh pada masa yang akan datang.  Sebagai sebuah forum yang terbuka, elemen perempuan pun masuk ke dalamnya.  3. Perempuan  dilibatkan  secara  aktif  sebagai  actor  dalam  rencana  kontinjensi  bencana  prioritas  desa,  baik  untuk  gempa  bumi  (Mulyodadi,  Bambanglipuro),  maupun  tanah  longsor (Wonolelo, Pleret).     Gambar 1.2.  Ibu‐ibu di Desa Wonolelo sedang mengikuti kegiatan pelatihan video komunitas  E. Hasil Pembelajaran YP2SU Yogya 2010 Program Desa Tangguh 2010 YP2SU Yogyakarta yang diselenggarakan di 2 (dua) desa di Bantul (Wonolelo,  Pleret  dan  Mulyodadi,  Bambanglipuro),  bekerjasama  dengan  Program  SCDRR UNDP  dan  Pemerintah  Indonesia  adalah  pembelajaran  yang  sangat  berharga  untuk  dijadikan salah satu referensi pengembangan desa siaga bencana. Memang, kalau dilihat dari timeframe programnya  yang  hanya  1  (satu)  tahun,  program  ini  jelas  tidak  memadai  untuk  membentuk desa  tangguh  yang  sesungguhnya.  Sehingga,  kata  kunci  keberhasilan  pembentukan  desa tangguh  adalah  keberlanjutan/sustainability,  baik  sustainability  di  tingkat  masyarakat, pemerintah, maupun lembaga non pemerintah pendamping.   Secara  umum,  pola  pembentukan  desa  tangguh  ini  secara  ideal  tergambar  dalam  skema  di bawah ini:  8
  16. 16.   Gambar 1.3.  Skema Pola Pembentukan Desa Tangguh   Berdasarkan  hasil  pembelajaran  YP2SU  Yogyakarta,  seperti  halnya  yang  tergambar  dalam skema  di  atas  proses  membangun  desa  tangguh  terbagi  menjadi  6  (enam)  tahap.  Masing‐masing  tahap  berkorelasi  positif  terhadap  kesuksesan  pengorganisasian  masyarakat  dan mobilisasi sumber daya (internal dan eksternal) yang diperlukan. Pentahapan ini tidaklah kaku, namun menyesuaikan dengan akar masalah yang dihadapi masyarakat dampingan dan semua stakeholders,  sekaligus  kapasitas/daya  dukung  penyelenggara  program,  masyarakat dampingan,  kebijakan  pemerintah  (regulasi,  program  dan  anggaran),  sekaligus  stakeholders setempat.  Untuk  keperluan  efisiensi  dan  efektivitas  pemberdayaan  masyarakat,  bisa  saja  tahap‐tahap yang dilalui sangat berbeda, khususnya dalam konteks isu lintas sektoral (cross‐cutting issues). Misalnya,  jika  masalah  perubahan  iklim  lebih  menonjol  daripada  masalah  ekonomi,  maka tahap  pemberdayaan  ekonomi  bisa  saja  dikesampingkan.  Atau,  jika  kedua‐duanya  sangat menonjol, sangat mungkin perubahan iklim dan pemberdayaan ekonomi dimunculkan. Pentahapan di atas adalah hasil dari pembelajaran YP2SU dalam Program Desa Tangguh 2010. Dari skema di atas, dapat diidentifikasi beberapa tahap pembentukan desa tangguh/desa siaga bencana, dengan deskripsi singkat tersebut di bawah ini:  1. Tahap I: Pengorganisasian Awal  Tahap  ini,  lebih  kepada  pengidentifikasian  pihak‐pihak  yang  akan  dilibatkan  secara  langsung  dalam  program,  mulai  dari  penyediaan  fasilitator,  CO  dan  pengorganisasian  masyarakat  di  tahap  awal.  Tahap  ini  dibahas  dalam  Bab  II  buku  ini:  Saat‐Saat  Awal  Pengorganisasian.        9
  17. 17. 2. Tahap II: Identifikasi Potensi dan Pemetaan Risiko Bencana  Pada tahap ini, masyarakat diajak untuk mengenal desa mereka sendiri menggunakan  media  PRA  dan  peta  risiko  bencana.  Tahap  ini  dibahas  dalam  Bab  III  buku  ini:  Kajian  Potensi dan Peta Risiko Bencana Desa.    3. Tahap III: Penyusunan Rencana PB (Penanggulangan Bencana)  Tahap  ini  dilaksanakan  dalam  rangka  menyusun  rencana  strategis,  rencana  aksi,  maupun  rencana  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana.  Penyusunan  rencana  dilaksanakan  berdasarkan  pengenalan  potensi  dan  risiko  bencana  desa.  Tahap  ini  dibahas dalam Bab IV buku ini: Perumusan Perencanaan Penanggulangan Bencana.    4. Tahap IV: Edukasi Masyarakat  Tahap ini dilaksanakan dalam rangka transfer pengetahuan penanggulangan bencana,  sekaligus  pelaksanaan  dari  rencana  yang  telah  dibuat.  Untuk  program  desa  tangguh,  edukasi  ini  juga  dilaksanakan  untuk  keperluan  mengefektifkan  pengorganisasian  masyarakat. Tahap ini dibahas dalam Bab V buku ini: Edukasi Masyarakat.    5. Tahap V: Pemberdayaan Ekonomi  Pada  tahap  ini,  masyarakat  mengidentifikasikan  titik‐titik  paling  strategis  untuk  “mengungkit”  potensi  ekonomi  desa.  Untuk  program  Desa  Tangguh,  program  ini  dilaksanakan  dengan  memberdayakan  Lembaga  Keuangan  Mikro  desa  dan  Usaha  Mikro‐Kecil dan Menengah yang berdomisili dan mengembangkan usahanya di sekitar  desa lokasi Program. Detail tahap ini dibahas dalam Bab VI Buku Ini: Slamet Raharjo:  Membangun Penghidupan Berkelanjutan Untuk Masyarakat.    6. Tahap VI: Pelembagaan dan Legalisasi Desa Tangguh  Pada  tahap  ini,  dilaksanakan  2  (dua)  kategori  aktivitas,  tujuannya  untuk  member  payung hukum keberlanjutan program, yakni:  ‐ Legalisasi  dokumen  pengurangan  risiko  bencana  (perencanaan‐perencanaan  dalam  Bab  VII  Buku  ini),  termasuk  integrasi  ke  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan pemerintah.  ‐ Pembentukan  Forum  PRB  Desa  sebagai  tim  lokal  yang  akan  bertanggungjawab  untuk penanggulangan bencana di tingkat desa.    10
  18. 18.      11
  19. 19.         BAB II  SAAT‐SAAT AWAL PENGORGANISASIAN   Untuk pengorganisasian awal program Desa Tangguh, dilakukan dalam beberapa langkah:  1) Penentuan Fasilitator dan Community Organizer desa;  2) Penentuan warga masyarakat yang terlibat program;  3) Kajian ancaman‐kerentanan‐kapasitas desa dan potensi desa;  4) Pembentukan Tim Formatur FPRB.   A. Penentuan Fasilitator dan Community Organizer Desa  Untuk  penyelenggaraan  program  Desa  Tangguh  di  masyarakat,  dilakukan  rekruitmen  fasilitator dan CO. Fasilitator direkrut dengan kriteria sebagai berikut:   Pemuda (laki‐laki/perempuan);   Menguasai minimal 3 (tiga) isu strategis (PRBBK, advokasi masyarakat, pemberdayaan  ekonomi);   Berpengalaman  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  atau,  minimal  memiliki  keinginan  kuat untuk belajar memberdayakan masyarakat;   Dapat beradaptasi dengan dinamika dan isu yang berkembang di masyarakat;   Bersikap terbuka dan komunikatif;   Memiliki sikap kepemimpinan;    Khusus  untuk  media  pembelajaran,  menguasai  materi  video  komunitas  dan  media  pembelajaran lain.  Warga  desa  dilibatkan  secara  aktif  sebagai  Community  Organizer  (CO).  Ada  beberapa  kriteria yang digunakan untuk perekrutan CO ini, yaitu:   Pemuda, berdomisili di desa setempat (laki‐laki/perempuan);   Memiliki riwayat baik di komunitas;   Memiliki visi dan misi untuk pemberdayaan masyarakat;   Komunikatif;   Mengenal dan dikenal masyarakatnya.  Penentuan  CO  dari  pemuda  mendukung  visi  pembelajaran  dari  program  Desa  Tangguh.  Pemuda,  yang  diharapkan  menjadi  community  leader  di  masa  yang  akan  datang,  harus  dibekali  dengan  isu‐isu  dan  pembinaan  strategis  mengenai  pengurangan  risiko  bencana  dengan  cara  langsung  menerjunkan  para  CO  tersebut  di  masyarakat.  Pola  edukasi  yang  dikembangkan, para CO diberikan arahan oleh Fasilitator Program, untuk kemudian bahu  12
  20. 20. membahu  beserta  para  fasilitator  program  untuk  melakukan  pengorganisasian masyarakat.     Gambar 2.1.  Mas Kholis (paling kiri) sedang memfasilitasi kajian kelompok untuk kajian potensi desa    Seiring dengan cita‐cita menjadikan CO sebagai future community leaders, rekrutmen CO juga  memperhatikan  potensi  sosial  yang  dimiliki  oleh  masing‐masing  CO,  yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan masyarakat.  Dari hasil rekruitmen, diperoleh 4 (empat) nama, dengan keunggulan dan potensi masing‐masing: 1. Desa Wonolelo  Untuk Desa Wonolelo, muncul 2 nama, yakni Akhmad Furqon (aka Mas Uqon) dan Nur  Kholis  Majid  (aka  Mas  Kholis).  Pemilihan  kedua  CO  ini  dilakukan,  di  samping  karena  memenuhi  beberapa  kriteria  di  atas,  mengingat  adanya  beberapa  potensi  sosial  berikut:   Kedua  CO  ini  merepresentasikan  organisasi  kemasyarakatan  yang  berbeda.  Mas  Uqon  merupakan  representasi  NU  (Ketua  GP  Anshor  Wonolelo),  Mas  Kholis  merupakan  representasi  Muhammadiyah.  Penyatuan  kedua  representasi ini diharapkan dapat memicu penyatuan sumber daya yang lebih  besar untuk masa yang akan datang.   13
  21. 21.  Kedua CO ini memiliki potensi maupun latar belakang profesi yang mendukung  untuk  komunikasi  dengan  stake  holders  desa.  Mas  Uqon  adalah  putra  dari  Kabag  Ekbang  Pemdes  Wonolelo  (Pak  Makmur)  yang  aktif  dalam  pengorganisasian  masyarakat,  sedangkan  Mas  Kholis  adalah  THL‐TBPP  pada  Kementerian  Pertanian  RI,  yang  sering  berhubungan  dengan  masyarakat,  terutama petani.    2. Desa Mulyodadi  CO  di  desa  Mulyodadi  ini  kedua‐duanya  adalah  perempuan.  Untuk  Desa  Mulyodadi,  muncul  2  (dua)  nama,  yakni  Sri  Wahyuni  (aka  Mbak  Yuni)  dan  Retna  Heryanti  (aka  Mbak  Retna).  Pemilihan  kedua  CO  ini  dilakukan,  di  samping  karena  memenuhi  beberapa  kriteria  di  atas,  Mbak  Yuni  berlatar  belakang  marketing,  biasa  dengan  komunikasi dengan banyak pihak (terutama kalangan elite/stake holders) harapannya  mampu mengorganisasikan masyarakat di tingkat elit, sementara Mbak Retna adalah  putri  Pak  Dukuh  Kraton,  punya  kapasitas  untuk  mengorganisasikan  masyarakat  di  tingkat grassroots.  B.  Pemetaan Aktor  Pendekatan  untuk  melibatkan  warga  desa  dilakukan  dengan  menjalin  kerjasama  yang  baik dengan  tokoh‐tokoh  masyarakat  lokal,  serta  melibatkan  representasi  masyarakat  rentan sebagai mitra kunci/key partner.  Penentuan  masyarakat  yang  terlibat  ini  menjadi  batu  loncatan  untuk  kegiatan‐kegiatan selanjutnya,  termasuk  menjadi  aktor  utama  penggerak  untuk  keberlanjutan  pasca  program. Untuk  awal  program,  pelibatan  masyarakat  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  antara lembaga YP2SU dengan stake holders desa (pemerintah dan tokoh masyarakat desa), dengan latar belakang sebagai berikut:  1. Desa Wonolelo  Desa  Wonolelo  adalah  desa  yang  relatif  tertinggal  di  Bantul.  Namun,  masyarakat  Wonolelo  ini  adalah  masyarakat  religius,  ditandai  dengan  berkembangnya  Organisasi  Nahdatul Ulama/NU di sana. Tradisi pergerakan di desa ini cukup kuat, dimotori antara  lain  oleh  tokoh  Lakpesdam  NU/Ketua  LPMD  (Pak  Muhyidin),  dan  tokoh  pergerakan  perempuan  (Bu  Khulil  Khasanah  a.k.a  Mbak  Ulil),  dengan  metode  penggerakan  dan  basis massa yang berbeda. Pak Muhyidin memiliki pengaruh kuat terhadap pemerintah  desa  dan  pemuda  desa,  sementara  Mbak  Ulil  memiliki  pengaruh  kuat  terhadap  kalangan perempuan.     Untuk  itulah,  pembasisan  desa  tangguh  ini  didasarkan  kepada  kultur  di  masyarakat  seperti itu: titik awal pengorganisasian dimulai dari golongan pemuda dan perempuan,  serta beberapa orang tokoh yang mendukung, termasuk pemerintah desa. Hikmahnya,  orang‐orang  yang  berada  di  titik  awal  ini  menerjemahkan  dan  mengembangkan  dukungan dari para tokoh dan pemerintah desa terhadap PRBBK, dan itu diwujudkan  dalam pembentukan dan legalisasi PRBBK untuk selanjutnya.    2. Desa Mulyodadi  Untuk  desa  Mulyodadi,  pembasisan  desa  tangguh  ini  didasarkan  kepada  potensi  kelompok masyarakat yang ada, yakni tim perumus RPJMDesa Mulyodadi, yang telah  diberdayakan  oleh  program  Desa  Tangguh  tahun  2008,  dan  menghasilkan  Perdes  Mulyodadi Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  14
  22. 22. Desa Mulyodadi tahun 2008 – 2013. Untuk itulah, pembasisan program desa tangguh  ini dimulai dari tim perumus RPJMDesa tersebut.    Di  samping  itu,  tim  ini  juga  melibatkan  pamong  desa  secara  aktif  sebagai  titik  tolak  pengorganisasian.     Salah  satu  ciri  yang  membedakan  antara  masyarakat  Mulyodadi  dengan  masyarakat  Wonolelo  adalah,  bahwa  masyarakat  Mulyodadi  lebih  menekankan  keterwakilan  aspirasi  mereka  kepada  tokoh‐tokoh  yang  telah  ditentukan  secara  formal,  sehingga,  memunculkan  isu  bencana  harus  juga  dengan  memunculkan  kelembagaan  khusus  beserta tokohnya. Hikmah yang dapat diambil adalah, bahwa semua perencanaan dan  legalisasi  PRBBK  (Rencana  Penanggulangan  Bencana  (RPB),  Rencana  Aksi  Komunitas  (RAK), Rencana Kontinjensi Bencana, dan Forum PRB Desa) mengandung konsekuensi  pemunculan isu (regulasi) dan kekuatan sosial (kelembagaan) yang baru untuk PRBBK.  C.  Perumusan/Pembentukan Tim Formatur Forum PRB Desa Pembentukan  tim  Formatur  Forum  PRB  adalah  upaya  awal  untuk  pengorganisasian penanggulangan  bencana  secara  berkelanjutan.  Pembentukan  formatur  ini  dilaksanakan dengan dua tujuan, yakni:  1) Pengenalan Forum PRB Desa kepada masyarakat;  2) Penyusunan struktur dan sistem dalam Forum PRB Desa. Formatur Forum PRB Desa ini dibentuk manakala di desa lokasi program belum ada Forum PRB Desa. Dalam pembelajaran Program Desa Tangguh 2010, pengorganisasian masyarakat untuk sebuah  isu  baru  yang  “tidak  lazim”  di  kalangan  masyarakat  bukanlah  hal  yang  mudah. Sehingga, pembentukan Forum PRB Desa sebagai titik tolak pengorganisasian dilakukan secara bertahap.     Gambar 2.2.  Mas Wawan (nomor 2 dari kanan) sedang menjadi pembicara dialog interaktif Jogja TV   terkait program Desa Tangguh  15
  23. 23. Tahap pertama dengan mengenalkan Forum PRB Desa kepada masyarakat dan seluruh elemen stakeholders,  dengan  melibatkan  warga  dan  tokoh  pemerintah  yang  selama  ini  menjadi “aktivis”  di  masyarakatnya.  Tujuannya  adalah  menciptakan  “magnet”  penarik  semua  elemen substansial  pembangunan  desa.  Dengan  kata  lain,  hal  ini  sangat  terkait  dengan  potensi pengaruh para aktivis desa tersebut kepada banyak pihak, yang dengan potensi itu, perubahan dapat  dilakukan  ke  banyak  sektor,  baik  sektor  pemerintahan,  sektor  swasta,  maupun  sektor non pemerintah.  Dalam perkembangan selanjutnya, Forum PRB Desa dibentuk, dan secara otomatis, Formatur Forum  ini  dilebur  ke  dalam  Forum  PRB  Desa.  Para  aktivis  yang  tergabung  dalam  formatur forum menjadi pengurus Forum PRB Desa, untuk terus‐menerus memotori proses dinamisasi keorganisasian di sana.        Gambar 2.3.  Mbak Yuni sedang menyerahkan paket mesin pompa air, skema Dana Hibah Rencana Aksi  Komunitas Desa Mulyodadi 2010    16
  24. 24.      17
  25. 25.       BAB III  PENGKAJIAN POTENSI   DAN PEMETAAN RISIKO BENCANA DESA  Masyarakat  desa,  adalah  salah  satu  gambaran  unik  dari  keanekaragaman  kehidupan  dan penghidupan  bangsa  Indonesia,  baik  dalam  konteks  pola  mata  pencaharian,  kebiasaan  dan adat, maupun pola relasi antar elemen yang ada. Hal ini sangat dimungkinkan untuk ada dan terjadi,  mengingat,  desa  tumbuh  dan  berkembang,  sama  dengan  pola  laju  zaman  di lingkungannya,  dan  membentuk  semua  cirri  yang  melekat  di  desa  tersebut.  Untuk  dapat menjalankan  program  dengan  pemahaman  komprehensif,  ciri‐ciri  ini  diidentifikasi.  Termasuk dalam  konteks  pelaksanaan  program  Desa  Tangguh.  Ada  2  (dua)  metode  yang  digunakan dalam program Desa Tangguh ini, yaitu metode PRA (Participatory Rural Appraisal) dan HVCA (Hazard‐Vulnerability‐Capacity Analysis). Hasil dari kajian ini digunakan sebagai bahan fasilitasi untuk kegiatan‐kegiatan berikutnya.     Gambar 3.1.  Warga desa Mulyodadi sedang membuat diagram kelembagaan desa Mulyodadi  18
  26. 26. Kajian  ini  hanyalah  sebuah  kajian  awal,  dan  bukan  merupakan  sebuah  titik  akhir  dari pengenalan lokasi program yang seyogyanya harus dilakukan secara terus menerus, mengingat banyak dinamika social yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Maka, kegiatan ini hanya  dapat  disimpulkan  sebagai  “pembuka”  untuk  mengenal  masyarakat  secara  lebih  jauh, singkat  kata,  tidak  mungkin  mengenal  masyarakat  secara  komprehensif  dalam  program  ini. Pengenalan masyarakat dilakukan secara sinergis dengan kegiatan‐kegiatan yang lain, karena, inti  proses  dari  fasilitasi  program  adalah:  bertemu  dengan  banyak  orang.  Ada  beberapa metode yang digunakan dalam  kajian potensi ini, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Kajian Desa Partisipatif (Participatory Rural Appraisal/PRA), dilakukan dengan:  a. Peta Komunitas;  b. Sejarah Desa;  c. Potensi Ekonomi Desa;  d. Kalender Musim;  e. Transek; 2.   Penyusunan Peta Risiko Bencana  A. Kajian Desa Partisipatif / Participatory Rural Appraisal 1. Peta komunitas / community mapping Tujuan  dasar  dari  penggunaan  metode  community  mapping  sebenarnya  adalah  menjadikan media  pengenalan  kewilayahan  sebuah  komunitas  menjadi  hal  yang  dapat  diperiksa  secara visual.  Masyarakat  diajak  menggambarkan  wilayah  tempat  tinggalnya  dalam  sebuah  peta komunitas yang memuat beberapa informasi dasar yang bermanfaat. Ada beberapa catatan yang terkait dengan penyusunan peta komunitas ini, yaitu:  a. Peta  komunitas  ini  digunakan  untuk  memetakan  ancaman,  kerentanan  dan  kapasitas  masyarakat melalui media visual yang dibuat oleh masyarakat sendiri.  b. Cara  membuat  peta  komunitas  disesuaikan  dengan  kapasitas  masyarakat.  Tim  Program Desa Tangguh  hanya menentukan untuk  membuat peta desa. Peta tersebut  harus memuat informasi‐informasi dasar, untuk titik‐titik tertentu bisa dengan simbol;  yakni:  a) Jalur‐jalur penting desa (jalan, sungai, jembatan,)  b) Pemukiman (rumah penduduk)  c)  Fasilitas  Umum  atau  Tempat  Kegiatan  Umum  (misal:  balai  desa,  PUSKESMAS,  rumah  sakit,  sekolah,  masjid,  pesantren,  lapangan,  embung,  sumur  bor,  gedung  pertemuan,  gardu  ronda,  gardu  listrik,  kantor‐kantor,  pasar,  rumah  perangkat  desa, dokter desa);  d) Wilayah geografis (perbukitan, danau/telaga, wilayah pesisir, dll)  e)  Peta  aset  masyarakat  (persawahan/ladang,  hutan,  mata  air,  padang  rumput,  rumah pedagang, rumah pengrajin, koperasi, dll)  f) Daerah‐daerah atau titik rawan bencana desa.  19
  27. 27.  Berikut ini contoh peta komunitas yang dibuat oleh masyarakat di kedua desa lokasi program Desa Tangguh:            Gambar 3.2  Gambar Peta Komunitas desa Wonolelo    Gambar 3.3.  Peta Komunitas Mulyodadi  20
  28. 28. Peta  komunitas  ini  juga  menjadi  salah  satu  bahan  dasar  untuk  menyusun  peta  risiko  bencana desa.   2. Kalender Musim  Kalender  musim  menggambarkan  aktivitas  keseharian  masyarakat  desa,  yang  menunjukkan relasi  antara  masyarakat  dengan  dengan  kondisi  musim  yang  dihadapinya.    Kalender  ini  juga dapat dimanfaatkan untuk melihat kecenderungan waktu terjadinya bencana.  Dalam  pengalaman  di  kedua  desa  lokasi  program,  kalender  musim  ini  juga  digunakan  untuk pendekatan  kepada  kelompok  petani,  dalam  hal  ini  adalah  Gapoktan/Gabungan  Kelompok Tani. Untuk desa Mulyodadi, hal inilah yang memberikan “inspirasi” untuk menyentuh sector pertanian, baik dalam pola edukasi maupun perencanaan Program Desa Tangguh.      Gambar 3.4  Kalender Musim Desa Wonolelo    21
  29. 29. BULAN  VARIABEL PRA  KETERANGAN  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2 Pola Curah Hujan                           Kalender Musim                             Musin Hujan                             Musim Kemarau                             Pola Tanam                             Padi                             Kedelai                             Jagung                             Lahan Tak Digarap                             Kacang                            Saat Ancaman                           (Sumber : Hasil FGD)                             Banjir                              Demam Berdarah                             Angin Ribut / Petir                             Tanah Longsor                             Kebakaran                             Gempa bumi                             Pencemaran Air /                          Tanggal 11 Maret  Udara  2010 dan 14   Maret  2010   Kekeringan                          Sudah ± 7 Tahun   Di Grogol, Paker,    Plumutan dan   Ancaman Lain  Masahan  Hama                             Tingkat Kesibukan                           Keluarga Terkait Musim   Ayah                          XXX :   Ibu                          XX   Anak                          X  Tingkat Produktivitas                           Keluarga Terkait Musim   Ayah                             Ibu                             Anak                            Munculnya Masalah                           Pertanian    Serangan Hama                          Wereng,   Kekeringan  Belalang, Keong,  Sundep, Tikus                             Gambar 3.5  Kalender Musim Desa Mulyodadi  22
  30. 30. 3.  Analisis Potensi Ekonomi Desa Analisis potensi ekonomi desa dilakukan dengan mendaftar secara garis besar potensi ekonomi warga  desa.  Analisis  ini  digunakan  juga  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  memperoleh  data untuk  kebijakan  bencana  desa  dan  analisis  risiko  untuk  keperluan  pemetaan  risiko  bencana desa.  Jumlah satu  Pelaku dan  Masalah  KeteranganJenis mata  desa dan  aktivitasnya  Hasil/  Alokasi  yang pencahari Pasar  persebaranny Laki‐ Perem bahan  hasil  biasanya  an  a  laki  puan  timbul Tani  270 / desa √  √ Padi,  Pleret  Biaya  Pengairan  Tani  34 / dusun  sayuran,  disekitar  hidup  Pemasaran  seseorang  jagung,  jejeran  masyara yang  palawija  kat  memiliki  sawah Buruh  734 KK  √  √ Di  bawah  UMR  Lahan  pekerjaan  susah  SDM Pengrajin  50  √  √ Mebel,  DIY  dan  Pemasaran  40, 5, 5  lincak  Jateng  Bahan  bamboo  baku  Modal Pedagang   102 jiwa  √  √ Krecek Pleret   18,  9,  5,  10,  Jejeran  13, 19, 13, 15  DIY/  jateng PNS  43  √  √   11,  6,  1,  5,  1,4, 15 Polri / TNI  15  15    2, 2, 6, 5 Jasa  60  60    Bengkel,  4,  7,  15,  4,  transportasi,  12, 9, 4, 5  service  Gambar 3.6.  Contoh Hasil Analisis Potensi Ekonomi Desa Mulyodadi 4.  Alur Sejarah Desa (untuk Kebencanaan dan Pertanian) Tujuan penyusunan alur sejarah desa  adalah untuk mengetahui sejarah desa lokasi program pada isu bencana dan pertanian pada tonggak‐tonggak waktu tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Manfaat sejarah desa antara lain untuk menggali:    1. Penyebab timbulnya masalah.   2. Kisah sukses masyarakat.  23
  31. 31.   3. Peran masyarakat yang sudah dilakukan.   4.dsb Dalam  program  desa  tanggu  di  kedua  desa,  penggalian  sejarah  desa  menghasilkan pengetahuan‐pengetahuan sebagai berikut:  a. Desa Mulyodadi   No  Peristiwa  Tahun  1  Bencana Gempa Bumi  1954  2  Bencana kekeringan  1972  3  Bencana serangan wereng  1979  4  Bencana Gempa bumi  2006  5  Serangan demam berdarah  2010    Gambar 3.7.  Hasil Alur Sejarah Desa Mulyodadi   1. Bencana gempa bumi tahun 1954 disebabkan tektonik, rumah bangunan rusak, korban  tidak terlalu banyak. 2. Bencana kekeringan tahun 1972 disebabkan kemarau panjang akibatnya pertanian tidak  berhasil panen  3. Bencana Serangan wereng tahun 1979 mengakibatkan gagal panen dan bagi yang mampu  bisa panen dengan diusahakan penyemprotan hama wereng. 4. Bencana gempa bumi tahun 2006 disebabkan tektonik korban banyak yang meninggal  ±252 orang, luka berat, luka ringan dan rumah sebagian roboh. 5. Serangan demam berdarah tahun 2010 disebabkan nyamuk korban meninggal 1 dan yang  sakit opname di rumah sakit tiap kring ada. Penanggulangan DB : disemprot, dengan 3M  (Mengubur, Menguras, Menutup)   b. Desa Wonolelo  No  Tahun  Peristiwa  1  1950‐an   Gempa Bumi  2  1984   Longsor Bukit Becici  1990‐an 3   Banjir Depok   (awal)   Pencurian yang meresahkan selama berminggu – minggu.  Akhirnya pencurinya tertangkap dan ada kesespakatan apabila   1990‐an 4  mengulangi lagi, maka siap dihukum mati.  (akhir)  Ternyata masih terjadi pencurian, sehingga saat pencurinya  tertangkap dihukum setrum hingga mati  5  2006  Gempa Bumi 27 Mei  6  2008   Banjir Bandang (kedungrejo + Guyangan)  7  2008   Angin Ribut  8  Tiap Tahun Kemarau dan kekeringan   Gambar 3.8.  Alur sejarah Desa Wonolelo  24
  32. 32. 5.  Hubungan Kelembagaan Diagram Venn digunakan untuk meneliti hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat  di  desa  (dan  lingkungannya),  yang  berpotensi  untuk  dilibatkan  dalam penanggulangan  bencana  desa.  Hubungan  tersebut  terbagi  dalam  2  (dua)  parameter,  yakni besarnya potensi dukungan dan kedekatan relasi dengan masyarakat.                    Gambar 3.9.  Hubungan Kelembagaan Desa Wonolelo                              Gambar 3.10.  Hubungan Kelembagaan Mulyodadi        25
  33. 33. B. Peta Risiko Bencana Desa Sebagai  bahan  untuk  menyusun  kebijakan  penanggulangan  bencana  desa  dan  kebijakan pembangunan  sector  lain  oleh  seluruh  stake  holders,  dilaksanakan  pemetaan  risiko  bencana desa, terutama untuk ancaman bencana yang dapat dipetakan secara mudah oleh masyarakat dan tidak menimbulkan  konflik baru. Pemetaan ini  dilakukan dengan menggabungkan antara teknologi  (software  computer  peta)  dengan  proses  partisipatif  dalam  pengumpulan  data  di masyarakat. Untuk  memberi  contoh  penerapan  peta  ini,  maka  program  desa  tangguh  juga  menyusun rencana  kontinjensi  (secara  detail  dapat  diperiksa  di  bab  IV  dan  Bab  VII  buku  ini),  sebagai respon  atas  kebutuhan  masyarakat  untuk  kesiapsiagaan  menghadapi  ancaman  bencana prioritas. Harapannya, dengan contoh yang ada, semangat penerapan penggunaan peta risiko bencana  dapat  menular  menjadi  sebuah  semangat  umum  untuk  memapankan  kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa. Adapun langkah yang ditempuh untuk pemetaan multi risiko bencana adalah dapat dicermati dalam skema di bawah ini:  Gambar 3.11  Alur pemetaan risiko bencana desa 1. Deskripsi Skema  a. Peta Dasar merupakan peta yang dibuat guna memberikan gambaran dasar mengenai area cakupan wilayah suatu Dusun dalam konteks wilayah Desa. Peta ini dibuat berdasarkan peta batas wilayah dan perspektif warga.   b. Deep Interview, kegiatan yang dilakukan dalam proses deep interview adalah:   Wawancara mendalam mengenai pengisian form pendataan. Pengisian dilakukan  sesuai dengan data yang diperlukan.   26
  34. 34.  Pak Dukuh / warga menggambarkan data dalam peta sesuai simbol yang  diperlukan dalam kebencanaan sekaligus memberikan keterangan mengenai batas  jalan, batas RT, persawahan, kemungkinan jalur dan tempat evakuasi.   Menggali keterangan lain yang diperlukan mengenai sejarah kebencanaan,  dampak yang ditimbulkan, proses penanganannya serta tokoh kunci.   Diusahakan dapat membuat kesefahaman ataupun kesepakatan mengenai upaya  PRB, misal terkait dukungan Program, proses Penyusunan RPB, RAK, dan siap  berperan dalam Rencana Kontinjensi.   c. Kompilasi Data, meliputi kegiatan:   Merekap seluruh data yang sudah terkumpul untuk dijadikan dalam sebuah  dokumen.   Mendigitalisasi peta sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk gambar yang lebih  menarik dan mudah difahami.   Menghitung besaran area tingkat risiko melalui perhitungan rumus sesuai dengan  kenampakan simbol yang ada. d. Hasil   Peta Risiko untuk area tingkat risiko Tinggi, Sedang, Rendah dalam satu Ancaman  Bencana dan Multi Ancaman Bencana   Data Desa – Dusun untuk penyusunan draft RPB, RAK dan RenKon yang  selanjutnya disampaikan pada pertemuan Forum untuk dibahas dan  ditindaklanjuti.      Gambar 3.12.  Ibu‐ibu di Wonolelo sedang mengikuti kajian potensi desa    27
  35. 35.   Gambar 3.13 Contoh Peta Risiko Bencana kekeringan Desa Mulyodadi    Gambar 3.14 Contoh Peta Risiko Bencana Kebakaran Desa Mulyodadi  28
  36. 36.   Gambar 3.15.  Contoh Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Desa Wonolelo   29
  37. 37.   Gambar 3.16. Contoh Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Desa Wonolelo  30
  38. 38.      31
  39. 39.         BAB IV  PERUMUSAN PERENCANAAN   PENANGGULANGAN BENCANA   “Pengelolaan  sumber  daya  pedesaan  seyogyanya  didekati  dari  cara  pandang  holistik  sekaligus  praksis  berdasarkan  sehari‐hari.  Kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  pedesaan  secara  berkelanjutan  memerlukan  pemahaman  mendalam  mengenai  pola  pikir  dan  perilaku  penduduk  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungannya.  Oleh  karena  itu,  nilai‐nilai  yang  diyakini  dan  dipraktekkan  masyarakat  pedesaan  menjadi  dasar  atau prinsip pengembangan kebijakan” (M.Baiquni, 2007)   Perencanaan  penanggulangan  bencana  merupakan  salah  satu  kegiatan  inti  dalam pembangunan  masyarakat  desa  yang  memiliki  daya  tahan/ketangguhan  terhadap  bencana. Dalam  Undang‐Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  pasal  33, ditentukan bahwa penanganan bencana dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:   a. Prabencana, meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya  bencana;  b. Saat tanggap darurat, yakni saat terjadi bencana dan penanganan kegawatdaruratan; dan  c. Pascabencana, yakni saat rehabilitasi dan rekonstruksi.   Di samping itu, Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mengamanatkan  penanggulangan  bencana  yang  terencana  seperti  terumuskan  pada  pasal  4 huruf c, sehingga, setiap tahap penanggulangan bencana harus direncanakan dalam berbagai bentuk  dan  sistematika  rencana  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan‐kebutuhan  yang  ada  di masing‐masing  tahapan,  sekaligus  sebuah  rencana  penanggulangan  bencana  yang  menjadi landasan  yuridis  bagi  setiap  perencanaan  di  setiap  tahapan.  Berikut  ini  tabel  yang mengindikasikan tahap dan rencana yang dibutuhkan.   Tabel 4. 1   Tahap dan Perencanaan Kebutuhan Penanggulangan Bencana  No  Tahap  Rencana Yang Dibutuhkan  1  Semua Tahap  Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), catatan: RPB  ini  dibuat  pada  tahap  prabencana,  saat  tidak  terjadi  bencana.  2  Tahap Prabencana  a.  Mitigasi dan Pencegahan  Rencana Aksi Komunitas (RAK)  32
  40. 40. b. Kesia apsiagaan  a. Rencana A a Aksi Komunit tas (RAK)  b. Rencana K b Kontinjensi BBencana (Ren ncana Kontin njensi)  3  3 Tahap T Tanggap Darurat  Rencana Opeerasi Tangga ap Darurat   4  4 Tahap P Pascabencan na  Rencana Rehhabilitasi dan n Rekonstruk ksi    m gambaranDalam n skema, hub bungan antara tahap penanggulanga an bencana d dan rencana a yang dibut t diperiksa dalam skema di bawah ini:  tuhkan dapat   Gambar 4.1.  Skema pem ap Penanggulangan Benc mbagian taha cana dan Ren ncana yang d dibuat untuk  penanggulangan bencana A.    D Deskripsi Sin ngkat Perenc canaan Pena anggulangan Bencana Program Desa Tangguh 20 010 Dalam Program  Desa  Tangguh  2010,  diinisiasi  3  (tiga)  rencana  pra‐bencan yaitu  Rencana  m  na, Penanggulangan  Bencana  (RP Rencana Aksi  Komu PB),  a  unitas  untuk  Penguranga Risiko  Bencana  an (RAK PRB), dan Re encana Konttinjensi Benc cana Prioritas Kontinjensi).   s (Rencana KSalah h satu  tantan ngan terbesa ar yang dipeeroleh dalamm program D Desa Tangguh h 2010 ini ad dalah, bahwwa di Kabupa aten Bantul bbelum ada pe erangkat kebbijakan yang memadai un ntuk perencaanaan penanggulangan  bencana  di  tingkat  desa,  sek kaligus  sistem  legal  yang  mendasari terselenggaranya a penanggula angan benca at desa. Sehingga, progra ana di tingka am desa tanngguh, melalui semua pr roses fasilitas si di kedua d desa lokasi pr rogram haru cari bentuk”, yang  us “mencari‐cakhirnya mengha asilkan posisi konseptual di bawah ini i:  a Rencana  Penanggulangan  Bencana  (RPB)  De diposisik sebagai  rencana  strategis  a. esa  kan  desa  untuk  mobilisas sumber  da si  aya,  baik  yang  bersumb dari  desa sendiri,  ma ber  a  aupun  hak  ekstern pihak‐pih nal.  Tujuann nya  adalah  menciptak kan  kultur  kebijakan  yang  memposi nggulangan  bencana  sebagai  renca multipih isikan  penan ana  hak.  RPB  De ini  esa  berlaku selama 5 (lim ma) tahun, seiring dengan n RPJM Desa.  33
  41. 41. b. Rencana  Aksi  Komunitas  untuk  Pengurangan  Risiko  Bencana  (RAK  PRB)  diposisikan  sebagai  rencana  aksi  konkret  untuk  pengurangan  risiko  bencana  yang  memuat  kegiatan‐kegiatan  pengurangan  risiko  bencana  yang  memuat  peredaman  ancaman,  pengurangan kerentanan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. RAK PRB ini disusun  berdasarkan  RPB  Desa.  RAK  PRB  Desa  ini  berlaku  selama  3  (tiga)  tahun,  dalam  pelaksanaannya dibagi per tahun, sesuai dengan pentahapan dalam RKP Desa.  c. Rencana  Kontinjensi  Bencana  diposisikan  sebagai  rencana  kesiapsiagaan  masyarakat,  yang  mengidentifikasi  ketersediaan  potensi  asset  masyarakat  sekaligus  mengidentifikasi  kekurangan  yang  harus  dipenuhi  dengan  cara  mobilisasi  resources  pihak  eksternal,  untuk  keperluan  tanggap  darurat  bencana  tertentu  yang  spesifik,  misalnya Rencana Kontinjensi Gempa Bumi, Rencana Kontinjensi Tanah Longsor.   Sedangkan,  Rencana  Operasi  Tanggap  Darurat  dan  Rencana  Aksi  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  secara  spesifik  tidak  diinisiasi  oleh  Program  Desa  Tangguh,    hanyasaja,  eksistensi kedua rencana ini ditegaskan di dalam RPB Desa. 1. Penyusunan RPB Desa Penyusunan RPB Desa dilakukan dengan cara‐cara yang tercantum dalam tabel di bawah ini:  Tabel 4.2.  Tahap Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana  Tahapan  Aktivitas   Tahap I   Sosialisasi  dan  kajian  partisipatif  risiko  bencana  dan  potensi  desa  (PRA,  HVC  analysis,  Profil  Desa,  analisis  risiko  bencana  desa,  peta  kebencanaan desa);   Proses  ini  dilakukan,  sebagaimana  di  dalam  buku  ini  ditulis  dalam  bab III Kajian Potensi dan Risiko Bencana Desa   Tahap II  Pengkajian bersama terhadap regulasi, perencanaan, program dan anggaran  di tingkat pusat, daerah, dan desa yang mendukung tentang PRBBK;   Tahap III  Pengkajian RPB yang telah ada (RENAS PB 2010 – 2014); Draft RPB DIY;   Tahap IV  Pengkajian  format  RPB  Desa,  draft  Peraturan  Desa,  serta  strategi  dan  legalisasi keberlanjutannya;  Tahap V  kajian  partisipatif  untuk  kebijakan  PB  Desa,  pilihan  tindakan,  mekanisme  pengerahan  sumber  daya,  baik  untuk  tahap  pra‐bencana;  tahap  tanggap  darurat; tahap pasca bencana; maupun untuk semua tahap.   Tahap VI  Penyusunan Draft RPB Desa  Tahap VII  Proses legalisasi Peraturan Desa  Secara umum, RPB Desa ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:  a. Pendahuluan, terdiri dari keterangan pendahuluan, maksud dan tujuan, serta landasan  hukum.  b. Gambaran  umum  wilayah,  berupa  profil  umum  wilayah  yang  mendeskripsikan  a.l.  profil  geografis,  kependudukan,  perekonomian,  sarana  dan  prasarana,  kelembagaan  desa,  agama,  dan  budaya  desa.  Dapat  ditambah  profil  mengenai  hal‐hal  lain  juga,  misalnya profil keagamaan desa, dll;  34
  42. 42. c. Penilaian  risiko  bencana,  terdiri  dari  antara  lain  profil  ancaman,  kerentanan  dan  kapasitas masyarakat, serta analisis risiko bencana desa, dan peta risiko bencana desa;  d. Kebijakan  penanggulangan  bencana,  terdiri  dari  antara  lain  kerangka  konseptual  perencanaan penanggulangan bencana, posisi Forum PRB Desa, hubungan antara RPB  Desa dengan RPJMDesa dan perencanaan pembangunan desa lainnya.  e. Pilihan tindakan penanggulangan bencana, terdiri dari analisis stakeholders yang akan  terlibat, matriks pilihan tindakan penanggulangan bencana beserta stake holders yang  akan  dilibatkan,  nilai  sumber  daya  yang  dibutuhkan  serta  mobilisasi  sumber  daya  stakeholders yang akan dilakukan.  f. Penutup, berupa kesimpulan.   Fakta menarik terkait dengan RPB Desa:  Kebutuhan Desa Mulyodadi untuk Penanggulangan Bencana Desa untuk 5 (lima) Tahun  Rp.346.704.500.000,00. (Mulyodadi)  Oleh Sri Wahyuni (CO Desa Mulyodadi)  Setelah  dirunut‐runut,  ternyata  memperhitungkan  perkiraan  kebutuhan  sumber  daya  desa untuk penanggulangan bencana, baik untuk Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana hasilnya  bisa  saja  hasilnya  sangat  mengejutkan.  Jumlah  sumber  daya  senilai Rp.346.704.500.000,00 tentunya harus didukung dengan semua pemangku kepentingan.   Untuk tahap pra‐bencana (asumsi tanpa monev), Desa Mulyodadi memerlukan alokasi sumber daya senilai Rp.46.334.500.000,00 untuk melakukan pengurangan risiko bencana, termasuk  di dalamnya  adalah  upaya  peredaman  ancaman,  pengurangan  kerentanan,  dan  peningkatan kapasitas  agar  masyarakat    tetap  tanggap  dan  tangguh  menghadapi  bencana.  Kalau  alokasi sumber  daya  ini  terpenuhi  dan  masyarakat  menjadi  tangguh,  maka  harapannya,  semua pemangku  kepentingan  tidak  perlu  mengalokasikan  sumber  daya  senilai Rp.300.340.000.000,00  untuk  keperluan  Tahap  Saat  Tanggap  Darurat  dan  Tahap  Pasca Bencana (asumsi tanpa monev).   Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  investasi  sebesar  Rp.  46.334.500.000,00  dapat menghemat sumber daya pembangunan senilai Rp.300.340.000.000,00 (Perbandingan 1:6,5)! Barangkali,  jumlah  itu  kelihatan  terlalu  berlebihan.  Tetapi,  sesungguhnya  ketika  kita  melihat fakta  pembangunan  rumah  misalnya,  kebutuhan  in  kind  untuk  pembangunan  rumah  pasca gempa bumi 27 Mei 2006 ternyata sangat besar per rumahnya.   Di  luar  skema  bantuan  dana  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  rumah  dari  pemerintah  yang “hanya”  Rp.15  juta  per  rumah,  setiap  pemilik  rumah  harus  menyediakan  tukang  (jumlah tukang  minimal  2  orang  @tukang  +  Rp.40  ribu  per  hari),  makan  tukang  @tukang  1x  sehari, snack  tukang  @tukang  2x  sehari);  biaya  untuk  pembersihan  puing‐puing  rumah  (yang  pada prakteknya  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  relawan);  biaya  swadaya  untuk  material  rumah tambahan,  dan  komponen‐komponen  lain  seperti  transport  material,  dan  lain  sebagainya. Biaya seperti ini sebagian adalah biaya swadaya, dan sebagian juga dari skema gotong royong (dengan warga masyarakat dan para relawan yang terlibat). Sehingga, bisa saja, dalam skema pendirian rumah pasca bencana    35

×