LOCKDOWN HUKUM

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, SH., MH CPL
Advokat dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia, tlp. 08895081176
1
LATAH LOCKDOWN VIRUS CORONA
(Kajian Hukum Karantina Kesehatan)
Oleh:
Dr. (c) Kurniawan Tri Wibowo, SH., MH, CPL
A. Pendahuluan
Pada 19 Maret 2012 Total kasus positif virus Corona (COVID-19) di
Indonesia bertambah menjadi 227 orang. Ada penambahan 55 kasus positif
Corona di Indonesia.1
Kasus demi kasus terus bertambah bukan hanya saja di
Indonesia tetapi juga di banyak Negara. BBC merealis berita bahwa, Iran telah
mengkonfirmasi hampir 6.000 infeksi coronavirus dan 145 kematian.2
Korban
tewas di Italia telah melewati 230 jiwa, lebih dari 50 kematian dalam 24 jam.
Jumlah kasus yang dikonfirmasi melonjak lebih dari 1.200 menjadi 5.883.3
Kondisi panic baik di dalam negeri maupun luar negeri membuat banyak
spekulan dan banyak teori, ada yang tidak takut terhadap Covid 19 dan di sisi lain,
banyak terjadi kelangkaan bahan pokok, masker dan juga hand sanitizer. Kondisi
panic di dalam negeri juga di perparah oleh positifnya Mentri Perhubungan yang
di daulat sebagai duta anti virus corona dengan menyambut kedatangan 69 WNI
yang menjadi ABK Diamond Princess di Bandara Kertajati, Majalengka.4
Hal ini
tentunya ironi dimana Negara sedang mempertontonkan pada warganya agar
jangan panic, ternyata Mentri pun terkena imbasnya, lalu bagaimana sehrusnya
masyarakat menanggapi isu virus Corona.
Pakar Kesehatan yang tergabung pada Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin (FKM UH) telah mengeluarkan rekomendasi, meminta
1
Tim detikcom, Rabu, 18 Mar 2020 16:04 WIB, Update Terbaru Virus Corona di
Indonesia: Total Kasus Positif Jadi 227 Orang, https://news.detik.com/berita/d-4944276/update-
terbaru-virus-corona-di-indonesia-total-kasus-positif-jadi-227-orang, diakses pada tanggal 19
Maret 2010.
2
BBC, Coronavirus: Cases jump in Iran and Italy, https://www.bbc.com/news/world-
middle-east-51783242, , diakses pada tanggal 19 Maret 2010.
3
Ibid
4
Fachri Djaman, 14 Mar 2020 23:19 WITA, Sebelum Dinyatakan Positif Corona, Menhub
Budi Karya Sempat Sambut ABK Diamond Princess, https://makassar.terkini.id/sebelum-
dinyatakan-positif-corona-menhub-budi-karya-sempat-sambut-abk-diamond-princess/, diakses
pada tanggal 19 Maret 2010.

2
pemerintah segera melakukan lockdown nasional untuk mengurangi potensi
pandemik Covid-19 di Indonesia. Dekan FKM Unhas Aminuddin Syam, di
Makassar, Minggu (15/5), mengemukakan realisasi rekomendasi yang dikeluarkan
14 Maret ini, lebih cepat lebih baik agar bisa memperkecil peluang penularan.
Salah alasan lockdown adalah, hanya beberapa rumah sakit saja yang memiliki
peralatan dan alat deteksi dini. Oleh karena itu pihak FKM Unhas juga mendesak
negara untuk lockdown karena potensi penularan penyakit ini cukup tinggi.5
Wabah Covid-19 yang makin mengganas membuat sejumlah negara
mengambil keputusan untuk melakukan lockdown terhadap negara mereka.
Negara-negara tersebut antara lain Malaysia hingga Prancis. Namun demikian,
Presiden Indonesia lebih memilih social distancing measure sebagai langkah
membendung Covid-19. Di berbagai daerah kemudian diberikan kewenangan
dalam melibutkan aktifitas belajar mengajar, selain itu juga membuat surat edaran
tidak menghadiri pertemuan-pertemuan besar, serta menutup fasilitas-fasilitas
pariwisata daerah.
Bukan tanpa risiko, kebijakan social distancing juga menjadi kritik bagi
berbagai kalangan. Penumpang TransJakarta keluhkan antrean panjang usai
pemerintah terbitkan kebijakan pembatasan penumpang di 13 rute layanan yang
dilakukan mulai Senin 16 Maret 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona.
Para penumpang layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang dikelola PT Transportasi
Jakarta (TransJakarta) mengkritik kebijakan tersebut.6
Seolah seperti buah
simalakama, kebijakan social distancing juga dikeluhkan berbagai pihak, bahkan
seolah olah tidak di indahkan masyarakat, hal ini terbukti dengan cukup
banyaknya masyarakat yang tetap beraktifitas di luar rumah walaupun ada
himbauan bekerja dari rumah.
5
Akbar Ridwan, Minggu, 15 Mar 2020 22:00 WIB, Seruan lockdown untuk kurangi
pandemik Covid-19 makin besar, https://www.alinea.id/nasional/seruan-lockdown-untuk-kurangi-
pandemik-covid-19-makin-besar-b1ZJI9sxN, diakses pada tanggal 19 Maret 2010.
6
Ari Nursanti, Picu Orang Berkumpul dan Berdesak-desakkan di Tengah Corona,
Kebijakan Anies Baswedan Dikritik, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01351906/picu-
orang-berkumpul-dan-berdesak-desakkan-di-tengah-corona-kebijakan-anies-baswedan-dikritik,
diakses pada tanggal 19 Maret 2010.

3
Hal ini menimbulkan seruan lockdown kembali mengalir, hal ini ditambah
karena banyak Negara juga dinilai telah melakukan hal yang sama. Pertanyaannya
adalah bagaimana hukum Indonesia menghadapi virus Corona atau Covid-19,
apakah lockdown juga telah diatur, bagaimana konsekuensi hukumnya dan
siapakah yang berwenang, akan penulis kaji satu persatu sehingga tidak
menimbulkan kesalahpahaman kembali mengenai latah lockdown di Indonesia.
B. Definisi dan Ambiguitas Lockdown Dalam Persepsi Masyarakat
Hukum bukan hanya merupakan bahasa, namun hukum juga memiliki
tanggangjawab terhadap penggunaan bahasa tersebut. Kharakteristik bahasa
hukum (Indonesia) terletak pada istilahistilah, komposisi serta gaya bahasanya
yang khusus. Bahasa hukum adalah bahasa dalam lingkup aturan dan peraturan
yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk
mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi didalam
masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa
Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap, terang,
monosemantik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia.7
Di Negara-negara Common law, bahasa hukum di suatu Negara belum tentu
merupakan bahasa asli dari Negara tersebut. Inggris misalnya, bahasa hukum
mereka merujuk pada bahasa Prancis, Germany, bahkan latin. Hal ini
mengakibatkan pendefinisian dalam bahasa serapan Inggris tidak dapat begitusaja
di definisikan secara telanjang, bahkan oleh penerjemah tersertifikat sekalipun,
karena akan mengalami ambiguitas. Urban A. Lavery, dalam pengantar papernya
tentang "The Language of the Law" mengatakan:
The medium of the law is language, and the lawyer's success or failure
depends largely on the skill and percission with which he handles words.8
Ilmu hukum (science of law/ rechtswetenschap) adalah disiplin ilmu yang
berdiri di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), oleh karenanya, ilmu
7
H. Hilman Hadikusuma, 1992, "Bahasa Hukum Indonesia", Cet. Kedua, Penerbit Alumni,
Bandung, hal. 3
8
Purnadi Purbacaraka, 1986, Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi
Pendidikan Hukum, Cet. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 14

4
hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum (logic of law/legal
reasoning) dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya, maka
ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri (language), yaitu bahasa hukum (law
of language). Bruggink dalam menyoal tentang hukum dan bahasa
mengemukakan pertanyaan tentang apa yang kita artikan dengan bahasa itu?
Pertanyaan ini penting bagi yang mengklaim dirinya sebagai seorang ilmuan, oleh
karena hanya dengan memahami arti bahasa maka dapat mengomunikasikan,
menginterpretasi dan mentransfer ilmunya dengan baik.9
Kembali pada permasalahan lockdown, bahwa yang menjadi permasalahan
apakah para pengusung ide lockdown telah mengetahui hukum karantina
kesehatan di Indonesia atau belum. Kemudian apakah term lockdown telah diresap
atau digunakan dalam hukum karantina kesehatan Indonesia. Hal ini tentunya
perlu dikupas dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan.
Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur
tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan
kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah,
Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi
Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan
pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan tidak ditemukan adanya istilah lockdown, namun terdapat beberapa
istilah antara lain Karantina, Isolasi, Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit,
Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Pertanyaannya adalah, jika tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, apakah istilah lockdown masih
relevan untuk dikaji. Tentunya relevan, karena pengkajian istilah ini ada sebagai
imbas banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tujuan dan persepsi
lockdown. Oleh karena itu penulis mencoba membagi definisi lockdown dari
beberapa sumber sebagai berikut:
9
Bruggink. J.J.H, 2009, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya, Jakarta, hal. 8

5
No Sumber Definisi
1. Cambridge
dictionary
a situation in which people are
not allowed to enter or leave a building or area
freely because of an emergency:
The Secret Service is imposing a virtual lockdo
wn on the city.
The school has been placed on lockdown
this morning while authorities investigate a bom
b threat.
2. Merriam Webster 1. : the confinement of prisoners to their cells
for all or most of the day as a temporary
security measure
2. : an emergency measure or condition in
which people are temporarily prevented
from entering or leaving a restricted area
or building (such as a school) during a
threat of danger
3. Wikipedia A lockdown is an emergency protocol that
usually prevents people or information from
leaving an area. The protocol can usually only
be initiated by someone in a position
of authority. Lockdowns can also be used to
protect people inside a facility or, for example,
a computing system, from a threat or other
external event. Of buildings, a drill
lockdown usually means that doors leading
outside are locked such that no person may
enter or exit. A full lockdown usually means that
people must stay where they are and may not
enter or exit a building or rooms within said
building. If people are in a hallway, they should
go to the nearest safe, enclosed room.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka lockdown mengarah pada
kondisi prosedur darurat dimana orang harus tetap di tempatnya dan tidak boleh
masuk atau keluar dari gedung atau kamar di dalam bangunan tersebut. Italia
melakukan pengawasan ketat di semua wialah negara untuk mencegah penularan
virus corona COVID-19. Pengawasan ketat ini dilakukan dengan berbagai cara.
Salah satu yang dilakukan Italia ini adalah menutup semua toko kecuali toko
makanan dan apotek. Lockdown ini menyebabkan orang-orang lanjut usia di

6
seluruh negeri dipisahkan dari orang-orang yang mereka cintai karena Italia telah
menerapkan pembatasan drastis pada kehidupan sehari-hari untuk mencegah
penularan. Di Italia Polisi juga menghentikan orang-orang berjalan di jalanan
kecuali mereka memiliki urusan penting, polisi menyuruh mereka pulang setelah
pemerintah didesak agar masyarakat membatasi kegiatannya. Mereka yang
diizinkan keluar disuruh berdiri dengan jarak 3 kaki dari orang lain. Penduduk
yang melanggar aturan ini bisa kena denda, bahkan dipenjara beberapa bulan.
Pada beberapa kota di China, seperti pusat bisnis Wenzhou, bisnis dan
sekolah ditutup, dengan warga diminta tetap tinggal di tempat mereka. rumah. Di
Kota Wuhan tidak dapat keluar dari rumah sama sekali. Untuk urusan kebutuhan
makanan dan sehari-hari telah dibantu pemerintah setempat. Terdapat penjagaan
khusus jika ada warga yang ingin keluar dari rumah.
Berdasarkan praktik di beberapa Negara, penulis mencoba mengajak
mengkaji persepsi masyarakat terhadap lockdown antara lain sebagai berikut:
No Sampel Konten Term
1. Ainun Najib Pak Presiden @jokowi
mohon dipertimbangkan
untuk menghimbau
masyarakat untuk
berdiam diri di rumah
saja (kecuali keperluan
esensial) dan untuk
membatalkan acara-
acara kumpul bersama,"
"Sebelum terlambat pak.
Kita jangan sampai
seperti Italia. Lockdown
satu negara hari ini,"
Persepsi Lockdown
mengarah pada
menghimbau
masyarakat untuk
berdiam diri di
rumah saja (kecuali
keperluan esensial)
dan untuk
membatalkan acara-
acara kumpul
bersama. Hal ini
mengarah pada
social distancing
2.
Amnun
Mahmudiana
Social Discanting Without
Having to Kill The
Economy Penyebaran Virus
corona di Indonesia
semakin mengkhawtirkan.
Pemerintah menerapkan
"Lockdown" inti dari
lockdown adalah social
distancing atau menjaga
jarak antara satu dengan
yang lain untuk mencegah
Persepsi dari
lockdown adalah
social distancing atau
menjaga jarak antara
satu dengan yang lain
untuk mencegah
penyebaran virus
corona

7
penyebaran virus corona
3. @al_gharizah0497 Kampus UI lock down,
mulai kuliah online,
Surakarta Solo jg proses
lock down, UGM UNY
Jogja menuju lockdown...
Kemendiknas sudah
instruksi stop kegiatan
massal di sekolah2 Tinggal
nunggu Kemenpar kapan
turunkan perintah lock
down Indonesia menuju
lockdown,
Persepsi lockdown
adalah pemberhentian
kegiatan belajar
mengajar
4.
@gyuvenchy0428
yang nolak opsi lockdown
untuk cegah penyebaran
virus corona, kalian
PEMBUNUH! dua balita
sudah positif terinfeksi dan
kalian nolak lockdown pake
tagar kamibersamajokowi
maksudnya apa??? kalian
ga punya keluarga? ga
punya anak??? goblok.
#viruscorona
#IndonesiaLockdown
Mendukung lockdown
namun tidak jelas
mengartikan apa yang
disebut sebagai
lockdown, namun
lebih memiliki muatan
politis
5.
Kurosaki Sultan
@sultan_kurosaki
Ada kemungkinan
Indonesia harus di
lockdown terutama di
wilayah Jabodetabek agar
penyebaran virus tidak
menjalar ke daerah daerah
lain #COVID2019
#indonesialockdown
Persepsi lockdown
mengarah pada
karantina wilayah
khususnya
Jabodetabek.
Beberapa seruan lockdown di atas memberikan suatu bukti bahwa, saat ini
terjadi ambiguitas istilah, dimana secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak menggunakan istilah
lockdown. Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa, karantina adalah pembatasan
kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum
menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau

8
pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga
terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit
atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke
orang dan/atau Barang di sekitarnya. Pertanyaannya adalah apakah karantina ini
yang dimaksud sebagai lockdown.
Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan terdapat pula istilah isolasi. Isolasi adalah pemisahan
orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk
mendapatkan pengobatan dan perawatan. Istilah isolasi menunjukan bukan lagi
pada tempat umum atau rumah, tetapi merujuk pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Pada konteks berdiam diri dirumah sebagaimana telah di persepsikan banyak
orang, juga dalam Pasal 1 angka 8 terdapat istilah Karantina Rumah yaitu
pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi
penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi. Apakah Karantina Rumah merupakan
istilah yang dimaksud sebagai lockdown, tentunya harus dicermati kembali,
karena Karantina Rumah merujuk pada diduga terinfeksi penyakit dan/atau
terkontaminasi, walaupun bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran
penyakit atau kontaminasi.
Selain Karantina Rumah, dan hampir sama dengan isolasi, terdapat pula
dalam Pasal 1 angka 9 yaitu istilah Karantina Rumah Sakit. Karantina Rumah
Sakit merupakan pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi
penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi. Selain karantina rumah sakit Pada Pasal 1
angka 10 juga terdapat pula istilah Karantina Wilayah yaitu pembatasan penduduk
dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Hal ini sama seperti persepsi
Kurosaki Sultan dimana lockdown dipersepsikan dengan karantina wilayah
khususnya Jabodetabek.

9
Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan terdapat pula istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar
yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan Sosial Berskala
Besar lebih mengarah pada kontol aktivitas masyarakat. Dalton CB , Corbett SJ ,
dan Katelaris AL akademis kesehatan Universitas di Australia menyatakan bahwa:
Social distancing mostly acts on the first factor, by reducing the number of
contacts each person makes. Hygiene measures mostly act on the second
factor, as they reduce the risk of transmission if a contact occurs. There are
epidemiological observations from the outbreak in China that might
indicate the effectiveness of pre-emptive implementation of the measures in
the community. The WHO-China Joint Mission on COVID-19 determined
that widespread community transmission and outbreaks occurred in Wuhan
prior to the implementation of comprehensive control measures.10
Pembatasan Sosial pada dasarnya ditujukan sebagai tindakan pertahanan
pertama pertama, dengan mengurangi jumlah kontak yang dilakukan setiap orang.
Langkah-langkah kebersihan kemudian menjadi faktor kedua dalam mengurangi
risiko penularan jika terjadi kontak. Berdasarkan pendapat Dalton CB , Corbett
SJ, dan Katelaris AL, dapat diketahui bahwa, terdapat pengamatan epidemiologis
dari wabah di Cina yang mungkin menunjukkan efektivitas penerapan tindakan
pencegahan di masyarakat. Misi Bersama WHO-China tentang COVID-19
menetapkan bahwa penyebaran dan penyebaran komunitas yang luas terjadi di
Wuhan sebelum penerapan langkah-langkah kontrol yang komprehensif. Artinya
persepsi mengenai lockdown yang diutarakan Ainun Najib dan Amnun
Mahmudiana merupakan social distancing dimana dalam bahasa hukum Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut sebagai
Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan lockdown.
10
Dalton CB , Corbett SJ , dan Katelaris AL, Pre-Emptive Low Cost Social distancing and
Enhanced Hygiene Implemented before Local COVID-19 Transmission Could Decrease the
Number and Severity of Cases, School of Medicine and Public Health, University of Newcastle,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3549276, diakses pada tanggal 19 Maret
2010.

10
Berdasarkan serangkaian analisis tersebut, lalu apa yang disebut sebagai
lockdown. Jika kita memadanankan kata lockdown versi Wikipedia dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka
didapat matriks sebagai berikut:
Wikipedia Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan
Protokol darurat yang biasanya
mencegah orang atau informasi
meninggalkan suatu area.
Protokol biasanya hanya dapat
diprakarsai oleh seseorang dalam posisi
otoritas.
Protokol bahwa orang harus tinggal di
tempat mereka berada dan tidak boleh
masuk atau keluar dari gedung atau
kamar di dalam bangunan tersebut.
Isolasi
Karantina Rumah
Karantina Rumah Sakit
Karantina Wilayah
Bimo Walgito, persepsi adalah individu mengamati dunia luarnya dengan
menggunakan alat indranya atau proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh
individu melalui reseptornya.11
Istilah lockdown dalam persepsi masyarakat terlalu
luas, bahkan Pembatasan Sosial juga dimasukan sebagai lockdown. Dengan
demikian pengambil kebijakan yang merespon persepsi masyarakat tentunya
harus jelas dalam mengambil keputusan, karena kebijakan tentunya akan memiliki
akibat hukum, dan sebagaimana Thomas R. Dye mendifinisikan kebijakan negara
sebagai “is whatever governmenet choose to do or not to do”.12
C. Akibat Hukum dan kewenangan Karantina
Lockdown tentunya memiliki akibat hukum bukan hanya sebagai istilah.
Pada konsep karantina rumah, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Penghuni rumah yang
dikarantina selain kasus, dilarang keluar rumah selama waktu yang telah
11
Bimo Walgito, 2004, Pengantar Psikologi Umum, Andi Ofset, Yogyakarta, hal. 33
12
Thomas R. Dye, 1995, Understanding Public Policy, Prentice Hall, New Jersey, hal. 20

11
ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan. Artinya semasa karantina rumah,
orang tersebut tidak boleh keluar, beraktifitas dan semua kebutuhannya harus
dipenuhi. Dengan demikian karantina rumah seharusnya dijaga oleh aparat dan
tenaga medis, sehingga karantina rumah dapat terlaksana.
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa, selama penyelenggaraan Karantina
Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang
berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Tanggung jawab Pemerintah Pusat ini ternyata menurut ayat (2) melibatkan
Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Kewajiban atau beban pemerintah
Pusat ternyata juga di bagikan kepada pemerintah daerah dalam mencukupi
kebutuhan si terkarantina.
Pada konep penanganan yang lebih lanjut, dapat ditetapkan karantina
wilayah. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa, Karantina Wilayah
dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari
hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota
masyarakat di wilayah tersebut. Pada tahap ini telah dilakukan evaluasi dan
penelitian mengenai keadaan suatu wilayah. Misalnya pada wilayah Jabodetabek,
berapakah orang yang tersuspect Covid 19, dan bagaimana peta penulaannya,
selain itu juga bagaimana kondisi daerahnya. Setelah adanya konfirmasi
laboratorium yang dilakukan Pejabat Karantina Kesehata maka dapat dilakukan
karantina wilayah. Hal inilah sebenarnya yang lebih tepat disebut sebagai
Lockdown, karena wilayah tersebut akan terkunci dan dipadamkan, serta
masyarakat yang diduga terpapar virus akan diisolasi.
Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada
masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh
pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
berada di luar wilayah karantina. Apabila anda pernah melihat film Contagion
tahun 2011, disana diperlihatkan bahwa warga kota tidak dapat pergi kewilayah

12
lainnya ketika diterapkan lockdown. Warga kota yang merasa membutuhkan
bahwan pangan, obat dan lainnya karena merasa tidak dicukupi, maka melakukan
kerusuhan dengan sekala yang masih. Oleh karena itu kebijakan lockdown juga
harus diikuti kesiapan militer, kepolisian dan paramedic.
Sebagaimana Pasal 52 ayat (1) dan 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa, selama
penyelenggaraan Karantina Rumah ataupun wilayah, kebutuhan hidup dasar bagi
orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina menjadi tanggung
jawab Pemerintah, maka apabila dikaji secara factual apakah pemerintah saat ini
mampu. Berapa warga yang akan diisolir dalam satu kota, berapa kebutuhannya,
apakah telah ada mitigasi bencana yang tidak menimbulkan kerusuhan, dan risiko-
risiko lainnya.
Kebijakan lockdown di Indonesia (khususnya karantina rumah dan wilayah)
harus benar-benar dipersiapkan, karena konsekuensi saat banyak orang tak bisa
keluar rumah maka segala kebutuhan pokok harus tetap tersedia. Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
menyebutkan bahwa Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah
Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada
pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber
daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
Kebijakan lockdown yang terjadi di Kota Wuhan, asal mula virus corona. Di
China yang memberlakukan lockdown, setiap orang tak boleh keluar rumah,
supermarket tetap tersedia hanya 2 hari sekali dijatah. Lalu pemerintah membuat
dapur umum yang disediakan, lalu pemerintah harus beri subsidi bagi pemberi
kerja saat lockdown terjadi. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu,
atau kemudian pertanyaan lainnya adalah apakah masyarakatnya mau. Dua
pertanyaan tersebut tentunya yang menjadi pemberat pemerintah memberlakukan
kebijakan lockdown.
Selain adanya akibat hukum, tentunya kewenangan lain yang perlu dikaji
adalah mengenai kewenangan. Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan
pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga

13
mengupayakan kesejahteraan umum. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik
dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus
berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.13
Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk
melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern)
sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan
(Intemational Health Regulations/IHR tahun 2005).
Pasca diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 13 Maret 2020
dan ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam pada 14 Maret
2020 memberikan suatu kondisi baru bagi penanganan karantina. Bahkan, blunder
dilapangan adalah Presiden telah menetapkan kasus covid 19 sebagai bencana
nasional, tapi mengapa belum terjadi lockdown. Hal ini berbeda karena Penetapan
status bencana nasional itu merujuk pada UU 24/2007 tentang Penanggulangan
Bencana, tetapi UU ini tidak mengenal konsep social distancing. UU 6/2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan “Pembatasan Sosial
Berskala Besar”(PSBB) yang merupakan bagian dari “Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat”(KKM).
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa, dalam rangka melakukan tindakan
mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau
pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. Dengan
demikian jelas bahwa, bukan presiden yang memegang kewenangan sebagai
pejabat Karantina Kesehatan, namun presiden membentuk Keputusan Presiden
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19.
13
Adrian Sutedi, 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika.
Jakarta, hal.179

14
D. Pelaksanaan Karantina Kesehatan
Setelah mengetahui apa itu lockdown dan bahasa hukumnya, maka tidak
kalah pentingnya mencari format mitigasi bencana yang cocok dalam
penanggulangan Covid 19. Hal ini tentunya tidak mudah, karena selain akan
berjibaku dengan persepsi masyarakat, pemerintah juga di hadapkan dengan
risiko-risiko yang akan terjadi ketika ia mengambil kebijakan tersebut. Winarno,
menyatakan bahwa, terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis
kebijakan, yakni :
1) Fokus utama dari kebijakan publik adalah mengenai penjelasan
kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
2) Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik
diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
3) Analisis kebijakan publik dilakukan dalam rangka mengembangkan
teoriteori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan
publik dan pembentuknya. Sehingga dapat diterapkannya terhadap
lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan
demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi
masalah-masalah politik dan sosial.14
China telah membatasi transmisi COVID-19 di luar Hubei Provence melalui
intervensi penahanan dan mitigasi yang cepat dan intensif. Sebagian besar negara
hanya berupaya melakukan intervensi sosial dan kebersihan saat penularan luas
terlihat. Ini memberi virus berminggu-minggu untuk menyebar dengan jumlah
reproduksi dasar (R0) yang lebih tinggi daripada jika mereka ada sebelum
penularan terdeteksi atau menyebar.15
Sebagai tindakan pencegahan yang diambil untuk meminimalkan risiko
tambahan kasus impor COVID-19, Gugus Tugas Multi-Kementerian Singapura
telah memperkenalkan Stay-Home Notice (SHN) yang akan dikeluarkan untuk
warga negara Singapura yang kembali, penduduk tetap dan pemegang paspor
jangka panjang (termasuk izin kerja dan izin, Student's Pass, Pass Dependant's dan
Pass Jangka Panjang) dengan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir ke negara.
Mereka yang berada di bawah SHN harus tetap di tempat tinggal mereka setiap
14
Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik, Teori, dan Proses, Medpress, Yogyakarta, hal.
31.
15
Dalton CB , Corbett SJ , dan Katelaris AL, Op cit., hal. 1

15
saat selama 14 hari. Pemerintah akan terus menerapkan langkah-langkah
pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan dengan SHN,
sehingga kesejahteraan masyarakat tidak berisiko. Pemerintah Singapur akan
melakukan pemeriksaan wajib terhadap warga negara Singapura, penduduk tetap
dan pemegang Kartu Kunjungan Jangka Panjang yang ditempatkan pada SHN 14
hari, sejak hari kembali dari negara / wilayah yang tercantum di atas. Individu
yang terkena dampak akan dihubungi melalui berbagai platform termasuk
panggilan telepon, WhatsApp atau Layanan Pesan Singkat (SMS).16
Langkah pertama dan utama pemerintah Singapur adalah dengan melakukan
penjagaan batas negara, dan juga social distancing. Pemerintah Singapura
menangguhkan perjalanan menuju Singapura melalui darat, laut, maupun udara.
Di setiap pintu masuk Singapura, pihak berwenang akan mengecek suhu tubuh
para pendatang. Siapapun yang terdeteksi mengalami demam, dilarang untuk
masuk ke negara ini.17
Sebenarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan telah mengatur dalam Pasal 1 angka 3 mengenai Pintu Masuk yang
merupakan tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik
berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat Negara.
Tindakan yang wajib dilakukan terhadap suatu Negara dalam mencegah dan
menangkal masuknya virus Covid 19. Setiap orang yang akan melakukan
perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit
menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi
tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Pemberian
Sertifikat Vaksinasi Internasional mengenal pula istilah profilaksis yaitu suatu
16
ICA, Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Border Control Measures,
https://www.ica.gov.sg/covid-19, diakses pada tanggal 19 Maret 2010.
17
Pravitri Retno Widyastuti, Cara Melawan Virus Corona yang Diterapkan Singapura,
Bagi Masker Gratis hingga Ada Tindakan Tegas,
https://m.tribunnews.com/internasional/2020/03/03/cara-melawan-virus-corona-yang-diterapkan-
singapura-bagi-masker-gratis-hingga-ada-tindakan-tegas?page=2, diakses pada tanggal 19 Maret
2010.

16
tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap
penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Tindakan lain yang juga harus dilakukan adalah melakukan penutupan
penerbangan. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup penerbangan
dari dan ke China mulai Rabu (5/2). Pemerintah Indonesia juga menghentikan
sementara fasilitas bebas visa dan visa on arrival (VoA) bagi turis asal
China. Kebijakan ini tentunya telah tepat dilaksanakan, namun demikian
pemerintah juga harus mewaspadai persebaran virus Covid 19 yang tentunya tidak
hanya berasal dari China. Akses dari negara-negara episentrum virus
corona (Covid-19), seperti Iran, Italia, dan Korea Selatan juga harus di tutup.
Singapura juga melakukan kontrol perjalanan yang ketat dan protokol untuk
mengidentifikasi orang yang sakit. Mereka juga melakukan pelacakan terhadap
siapa saja orang yang pernah berinteraksi dengan pasien positif corona.
Pemerintah Singapura juga memposting perhitungan terperinci untuk berapa
banyak orang yang telah diuji untuk virus tersebut, dan lokasi serta sifat kontak
sosial orang-orang tersebut.
Selain menangguhkan perjalanan, semua pihak di Singapura semakin
meningkatkan kebersihan. Tak hanya pada diri sendiri, melainkan di hampir
semua tempat, di mana menjadi pusat orang berkumpul atau ada keramaian.
Seperti contohnya, pegangan bus, tangga, taman bermain, sekolah, tempat makan,
bahkan tombol lift, dibersihkan secara rutin untuk mencegah penyebaran virus
asal Wuhan, China ini. Akankah hal ini juga diterapkan di Indonesia. Selain
dilakukan karantina dan social distancing, sebenarnya gaya hidup bersih sangat
dibutuhkan untuk menanggulangi virus Covid 19.
Di Singapura sejauh ini ada 243 kasus, belum ada lapioran yang meninggal
dan lebih dari 100 orang dinyatakan sembuh. Singapura mendapat pujian dari
organisasi kesehatan dunia (WHO), karena dianggap telah berhasil mengurangi
penyebaran. "Singapura berhasil mencegah penularan karena pendekatan yang
dilakukan semua aspek pemerintahan.
Di Jepang sejauh ini sudah terjadi 1.523 kasus corona termasuk, 696 kasus
diantaranya tertular saat berada di kapal pesiar Diamond Princess. 34 warga di

17
Jepang meninggal karena terjangkit COVID-19. Sempat ada kekhawatiran setelah
penyebaran di kapal pesiar tersebut, virus akan dengan cepat merebak di kalangan
warga lainnya, apalagi 25 persen penduduknya berusia 65 tahun ke atas, yang
masuk kelompok paling rentan meninggal terkena virus. Jepang sejauh ini berhasil
mencegah penyebaran, salah satunya setelah menutup sekolah sejak bulan
Februari. Mereka tidak menerapkan 'lockdown', tapi membatasi pergerakan warga,
termasuk menghentikan beberapa kegiatan.
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan menyatakan bahwa, Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan
bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pembatasan Sosial
Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Di Indonesia sebenarnya telah dilakukan social distancing, namun demikian
kebijakan ini juga perlu dievaluasi dengan memberikan edukasi bahkan apabila
diperlukan memberikan hukuman pada masyarakat yang tidak mematuhi
kebijakan tersebut. Kebijakan social distancing belum disertai dengan koordinasi
yang baik antara pusat dan daerah serta sektor-sektor lain. Contoh nyata adalah
penumpukan penumpang bus Trans Jakarta, dan MRT pada hari Senin, 16 Maret
2020, di Jakarta, pasca himbauan untuk social distancing oleh presiden.
Penumpukan terjadi akibat: pertama, tidak ditaatinya anjuran untuk bekerja di
rumah, dan kedua, adanya pengurangan layanan bus transjakarta secara ekstrem.
Yang lebih buruk adalah, kami melihat ada komunikasi yang kurang sehat antara
Presiden dengan Gubernur Jakarta.
Penulis berfikir bahwa, social distancing sebenarnya merupakan kebijakan
yang tepat, karena dampak kebijakan lockdown tentunya akan lebih parah, bukan

18
hanya permasalahan kesehatan, namun juga imbasnya pada persekonomian. Oleh
karena itu kebijakan ini perlu di damping secara ketat dengan memberikan
eguran-teguran terhadap masyarakat yang masih tidak mengikuti himbauan
tersebut. Selain itu dari segi kebersihan, sudah seharusnya pemerintah melakukan
pembersihan sarana prasarana public, dan juga ditambah dengan menyemprotkan
disinfektan di rumah-rumah dan ruang public. Dengan demikian gerakan melawan
corona menjadi terpadu, bukan hanya social distancing yang blunder dilapangan.
E. Simpulan
Pada akhirnya latah dan ambiguitas lockdown dalam persepsi masyarakat
terjadi karena ketidak pahaman masyarakat akan suatu istilah yang bermakna
hukum, bahkan berakibat hukum. Istilah lockdown dalam persepsi masyarakat
terlalu luas, bahkan Pembatasan Sosial juga dimasukan sebagai lockdown. Dengan
demikian pengambil kebijakan yang merespon persepsi masyarakat tentunya
harus jelas dalam mengambil keputusan. Kebijakan lockdown di Indonesia
(khususnya karantina rumah dan wilayah) harus benar-benar dipersiapkan, karena
konsekuensi saat banyak orang tak bisa keluar rumah maka segala kebutuhan
pokok harus tetap tersedia. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa Karantina Rumah,
Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala
Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman,
efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi,
sosial, budaya, dan keamanan.
Kebijakan social distancing sebenarnya merupakan kebijakan yang tepat,
karena dampak kebijakan lockdown tentunya akan lebih parah, bukan hanya
permasalahan kesehatan, namun juga imbasnya pada persekonomian. Oleh karena
itu kebijakan ini perlu di damping secara ketat dengan memberikan eguran-
teguran terhadap masyarakat yang masih tidak mengikuti himbauan tersebut.
Selain itu dari segi kebersihan, sudah seharusnya pemerintah melakukan
pembersihan sarana prasarana public, dan juga ditambah dengan menyemprotkan

19
disinfektan di rumah-rumah dan ruang public. Dengan demikian gerakan melawan
corona menjadi terpadu, bukan hanya social distancing yang blunder dilapangan.

20
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Dye, Thomas R. 1995. Understanding Public Policy. Prentice Hall. New
Jersey.
Hadikusuma, H. Hilman. 1992. "Bahasa Hukum Indonesia". Cet. Kedua.
Penerbit Alumni. Bandung.
Purbacaraka, Purnadi. 1986. Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat
Hukum bagi
Pendidikan Hukum. Cet. Pertama. CV. Rajawali. Jakarta.
Bruggink. J.J.H. 2009. Refleksi tentang Hukum. Citra Aditya. Jakarta.
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik.
Sinar Grafika. Jakarta.
Walgito, Bimo. 2004. Pengantar Psikologi Umum. Andi Ofset. Yogyakarta.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik. Teori. dan Proses. Medpress.
Yogyakarta.
Jurnal dan Sumber Lainnya
BBC. Coronavirus: Cases jump in Iran and Italy.
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51783242. . diakses
CB, Dalton. Corbett SJ . dan Katelaris AL. Pre-Emptive Low Cost Social
distancing and Enhanced Hygiene Implemented before Local COVID-
19 Transmission Could Decrease the Number and Severity of Cases.
School of Medicine and Public Health. University of Newcastle.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3549276. diakses
Djaman, Fachri . 14 Mar 2020 23:19 WITA. Sebelum Dinyatakan Positif
Corona. Menhub Budi Karya Sempat Sambut ABK Diamond Princess.
https://makassar.terkini.id/sebelum-dinyatakan-positif-corona-
menhub-budi-karya-sempat-sambut-abk-diamond-princess/. diakses

21
ICA. Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Border Control
Measures. https://www.ica.gov.sg/covid-19. diakses pada tanggal 19
Maret 2010.
Nursanti, Ari. Picu Orang Berkumpul dan Berdesak-desakkan di Tengah
Corona. Kebijakan Anies Baswedan Dikritik. https://www.pikiran-
rakyat.com/nasional/pr-01351906/picu-orang-berkumpul-dan-
berdesak-desakkan-di-tengah-corona-kebijakan-anies-baswedan-
dikritik. diakses pada tanggal 19 Maret 2010.
Ridwan, Akbar . Minggu. 15 Mar 2020 22:00 WIB. Seruan lockdown untuk
kurangi pandemik Covid-19 makin besar.
https://www.alinea.id/nasional/seruan-lockdown-untuk-kurangi-
pandemik-covid-19-makin-besar-b1ZJI9sxN. diakses pada tanggal 19
Maret 2010.
Tim detikcom. Rabu. 18 Mar 2020 16:04 WIB. Update Terbaru Virus
Corona di Indonesia: Total Kasus Positif Jadi 227 Orang.
https://news.detik.com/berita/d-4944276/update-terbaru-virus-corona-
di-indonesia-total-kasus-positif-jadi-227-orang. diakses pada tanggal
19 Maret 2010.
Widyastuti, Pravitri Retno. Cara Melawan Virus Corona yang Diterapkan
Singapura. Bagi Masker Gratis hingga Ada Tindakan Tegas.
https://m.tribunnews.com/internasional/2020/03/03/cara-melawan-
virus-corona-yang-diterapkan-singapura-bagi-masker-gratis-hingga-
ada-tindakan-tegas?page=2. diakses pada tanggal 19 Maret 2010.

LOCKDOWN HUKUM

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to LOCKDOWN HUKUM

Similar to LOCKDOWN HUKUM (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

LOCKDOWN HUKUM