Surat ini meminta Presiden dan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan asimilasi dan hak integrasi kepada Abu Bakar Ba'asyir mengingat usia dan kondisi kesehatannya yang rentan terhadap virus COVID-19, serta sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Surat ini mengutip pedoman dari CDC tentang kelompok rentan seperti lansia dan penyakit komorbid, serta kondisi Lapas yang tidak memadai untuk menangani wabah ini.

1. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGACAM MUSLIM INDONESIA
TIM PENGACARA MUSLIM
Jl. Pinang 1 No. 9, Pondok Labu, Cilandalg Jakarta. Telp/Fax. : (021) 759t 0469
Nomor
Lampiran
Sifat
: 2}lTPMlAdmltY 12020
: eenting & Segera
Jakarta, 03 April 2020
Kepada Yth.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ir. H. JOKO WIDODO
Cq.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Prof. YASONNA HAMONANGAN.LAOLY, S,H., M.Sc., Ph.D.
Melalui Sekretariat Kepresidenan Republik Indonesia
Jalan Veteran No. 17-18 Jakafta Pusat 10110
Perihal : "Permohonan Asimilasi dan Hak fnfugrasi
KH. Abu Bakar Bahsyir"
Assa la mu'a Ia i ku m Wa ra h matu llah i Wa ba rakatuh.
Salam hormat kami haturkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini
menjabat dan memimpin Indonesia. Semoga Bapak Presiden senantiasa diberikan
bimbingan dan petunjuk oleh Allah SWT sehingga dapat menjaiankan tugas negara
menuju cita-cita konstitusi kita untuk melindungi setiap warga negara serta mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perkenankan kami dari TIM PENGACARA MUSLIM yang tergerak secara ikhlas untuk
selalu mendampingi dan membela hak-hak hukum seorang Kyai bernama Abu Bakar
Ba'asyir, seorang kakek yang sudah sangat sepuh (tua), pria yang sangat sederhana,
santun terhadap sesama, meskipun keras terhadap kedholiman. Beliau adalah seorang
alim ulama, namun selalu dikesankan sebagai musuh negara dengan label teroris. Sebagai
Advokat kami bisa sampaikan kepada Bap'ak Presiden bahwa KH. Abu Bakar Ba'asyir tidak

2. pernah terbukti di pengadilan manapun terlibat dengan peristiwa Bom Bali atau bom
manapun. Pada pengadilan yang pertama itu Kyai divonis 1,5 tahun, itupun hanya soal
pelanggaran keimigrasian.
Surat ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden Ir. loko Widodo dan Menteri Hukum dan
HAM Bapak Prof. Yasonna Hamonangan Laoly untuk menyampaikan pendapat kami
perihal Asimilasi dan Hak Integrasi KH. Abu Bakar Ba'asyir dari sisa pemidanaan beliau
yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur. Izinkanlah kami
menyampaikan pendapat sebagai berikut :
1. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
kebijakan Bapak Menteri Hukum dan HAM Bapak Prof. Yasonna Hamonangan Laoly
mengenai rencana pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi 30.000 (tiga puluh
ribu) narapidana di seluruh Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan dan
penanggulangan penyebaran virus COVID-19 sebagaimana Peraturan Menteri Nomor
10 tahun 202:A tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi
Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran
COVID-19;
2. Bahwa kita ketahui bersama penyebaran virus COVID-19 di Indonesia sangat lah
massif dan mengkhawatirkan terbukti dengan banyaknya masyarakat yang terjangkit
dan pula banyak nya pasien maupun dokter-dokter yang telah meninggal dunia
disebabkan oleh Virus COVID-19 ini;
3. Bahwa merujuk kepada pedoman resiko yang dikeluarkan oleh Center for Disease
Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat dan praktik yang dilakukan di
beberapa negara, Kami berpendapat bahwa KH. Abu Bakar Baasyir adalah salah satu
Narapidana yang wajib diprioritaskan mengingat Beliau merupakan Narapidana yang
masuk ke dalam kelompok rentan usia dan kesehatan. Adapun CDC menyatakan,
berdasarkan data sementara yang dikumpulkan, kelompok yang paling rentan
terjangkit virus ini dan menunjukkan gejala yang perlu ditangani dengan serius
adalah orang-orang yang berusia 65 tahun di atas. Kondisi Rutan/Lapas yang tidak
memiliki ruang isolasi dan terbatasnya ruang untuk melakukan physical distancing,
menaikkan kerentanan napi berusia 65 tahun ke atas akan penularan. Selain itu,
Rutan/Lapas pun tidak memiliki peliianan kesehatan yang cukup mumpuni untuk

3. melakukan perawatan secara mandiriterhadap narapidana apabila memang Covid-l9
sudah masuk ke dalam Rutanllapas. Sehingga, penting dan sangat genting untuk
segera melepaskan narapidana y?ng berusia 65 tahun ke atas. Sebagaimana
diketahui, Covid-l9 paling rentan menyerang mereka yang memiliki imunitas yang
rendah. CDC rnemberikan list kerentanan mereka yang memiliki penyakit comorbid
adalah orang dengan penyakit paru kronis atau asma sedang hingga parah, o.rang
dengan penyakit jantung, orang yang immunocompromised (termasuk mereka yang
sedang dalam perawatan kanker), orang di umur berapapun yang memiliki obesitas
atau orang dengan kondisi medis teftentu yang dapat memburuk jika tidak dikontrol
sepefti diabetes, gagal ginjar, atau liver. Kerentanan WBP yang memiliki penyakit ini,
sama dengan kerentanan narapidana dengan usia di atas 55 tahun, mengingat resiko
penularan yang besar pada Covid 19;
4. Bahwa KH. Abu Bakar Bahsyir telah menjalani masa pemidaan selama lebih dari 2/3
masa hukumannya;
5. Bahwa atas nama klien kami, KH. Abu Bakar Bahsyir, kami mengusulkan dengan
sangat mengharapkan agar Bapak Presiden Ir. Joko Widodo melalui Menteri Hukum
dan HAM Bapak Prof. Yasonna Hamonangan Laoly bersedia memberikan Asimilasi
dan Hak Integrasi KH. Abu Bakar Bahsyir dari masa pemidaannya dengan
memperhitungkan kondisi kesehatan dan umur beliau sefta memperhatikan Hak
Asasi Manusia bagi Narapidana usia lanjut dan kondisi dan situasi penyebaran virus
COVID-19 yang bisa mengancam kesehatan dan keselataman KH. Abu Bakar
Ba'asyir.
Demikian pendapat dan permohonan kami untuk KH. Abu Bakar Bahsyir. Besar harapan
kami Bapak Presiden Ir. loko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Bapak Prof. Yasonna
Hamonangan Laoly dapat mempeftimbangkan dan meluluskan permohonan kami bagi KH.
Abu Bakar Ba'asyir.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabara katuh.

4. Tembusan-tembusan :
1. Ketua DPR RI
2. Komisi III DPR RI
3. Direktorct Jenderal Pemasyarakatan;
4. Kepala lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur
5. Klien;
6. Arsip.
2