03 inpres 6 2009 ekonomi kreatif

1,051 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03 inpres 6 2009 ekonomi kreatif

  1. 1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dalam rangka keterpaduan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan ini mengintruksikan : Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Perlindungan; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Menteri Pertanian; 8. Menteri Komunikasi dan Informatika; 9. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; 10. Menteri Pendidikan Nasional; 11. Menteri Luar Negeri; 12. Menteri Dalam Negeri; 13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Menteri Pekerjaan Umum; 15. Menteri Kehutanan; 16. Menteri Kehutanan dan Perikanan; 17. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 18. Menteri Perhubungan; 19. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 20. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 21. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 22. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 23. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 24. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 25. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 26. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 27. Kepala Badan Standarisasi Nasional; 28. Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota; Untuk PERTAMA : Mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, ketrampilan, dan bakat individu, untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
  2. 2. KEDUA : Dalam rangka melaksanakan DIKTUM PERTAMA, mengutamakan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai berikut : 1. Periklanan ; 2. Arsitektur; 3. Pasar seni dan barang antik; 4. Kerajinan; 5. Desain; 6. Fashion (mode); 7. Film, video, dan fotografi; 8. Permainan interaktif; 9. Musik; 10. Seni pertunjukan; 11. Penerbitan dan percetakan; 12. Layanan komputer dan piranti lunak; 13. Radio dan televise; dan 14. Riset dan pengembangan. KETIGA : Dalam rangka melaksanakan DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA : 1. Masing-masing Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubenur, Bupati/Walikota menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan 2. Bersama-sama menyukseskan program tahun Indonesia Kreatif 2009. KEEMPAT : 1. Dalam rangka melaksanakan DIKTUM KETIGA membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bertugas melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015 dan pelaksanaan program Tahun Indonesia Kreatif 2009, dengan susunan keanggotaan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, Menteri Perdagangan sebagai Pelaksana Harian I dan Menteri Perindustrian sebagai Pelaksana Harian II, serta beranggotakan pejabat Kementerian, Lemabaga Pemerintah Non Departemen, instansi terkait lainnya, dan pakar, sesuai kebutuhan, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif. 2. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud angka 1 dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja. 3. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata Kerja Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif. KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden melalui Kordinator Bidang
  3. 3. Kesejahteraan Rakyat setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu diminta Presiden. KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara instansi terkait dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing. KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta. Pada tanggal 5 Agustus 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. LAMPIRAN : LAMPIRAN : INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR : 6 TAHUN 2009. TANGGAL : 5 Agustus 2009. SASARAN, ARAH, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2009-2015 SASARAN ARAH STRATEGI PENANGGUNG JAWAB I. Insan Kreatif A. Peningkatan 1. Meningkatkan Menteri Pendidikan dengan pola Sumber Daya anggaran pendidikan Nasional (Koordinator). pikir dan Manusia untuk mendukung Menteri Keuangan. moodest (SDM) kreatif penciptaan insan Menteri Negara Perencanaan kreatif. yang kreatif Indonesia. Pembangunan berkualitas Nasional/Kepala Badan secara Perencanaan Pembangunan berkesinambu Nasional. ngan dan tersebar merata di wilayah Indonesia. 2. Melakukan kajian Menteri Pendidikan dan revisi kurikulum Nasional (koordinator).
  4. 4. pendidikan dan Menteri Tenaga Kerja pelatihan agar lebih dan Transmigrasi. berorientasi pada Menteri Kebudayaan dan pembentukan Pariwisata. kreatifitas dan Menteri Perindustrian. kewirausahaan pada Menteri Perdagangan. anak didik sedini Menteri Pertanian. mungkin. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 3. Meningkatkan Menteri Pendidikan kualitas pendidikan Nasional (koordinator). nasional yang Menteri Tenaga Kerja mendukung dan Transmigrasi. penciptaan kreativitas Menteri Kebudayaan dan dan kewirausahaan Pariwisata. pada anak didik Menteri Perindustrian. sedini mungkin. Menteri Perdagangan. Menteri Pertanian. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 4. Menciptakan akses Menteri Komunikasi pertukaran informasi Informatika dan pengetahuan (Koordinator). ekonomi kreatif di Menteri Pendidikan masyarakat. Nasional. Menteri Perdagangan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Perindustrian. Menteri Pertanian. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. B. Peningkatan 1. Membangun lembaga Menteri Pendidikan jumlah dan pendidikan dan Nasional (koordinator). perbaikan pelatihan formal dan Menteri Tenaga Kerja kualitas informal yang terkait dan Transmigrasi. lembaga dengan Pembangunan Menteri Perindustrian. pendidikan dan Ekonomi Kreatif, di Menteri Pertanian. pelatihan daerah yang Menteri Kebudayaan dan formal dan berpotensi untuk Pariwisata. informal yang dikembangkan Gubernur, mendukung sebagai klaster Bupati/Walikota. penciptaan industri di bidang insan kreatif ekonomi kreatif.
  5. 5. dalam pengembangan Ekonomi Kreatif. 2. Memperbaiki Menteri Pendidikan infrastruktur dan Nasional (koordinator). kualitas pembelajaran Menteri Tenaga Kerja di lembaga dan Transmigrasi. pendidikan dan Menteri Perindustrian. pelatihan. Menteri Pertanian. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Membangun Menteri Pendidikan mekanisme ke Nasional (koordinator). mitraan antara Menteri Perindustrian. pemerintah, lembaga Menteri Pertanian. pendidikan, dan Menteri Negara Badan pelatihan dengan Usaha Milik Negara. pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan Ekonomi Kreatif. 4. Mendorong pihak Menteri Pendidikan swasta untuk Nasional (koordinator). membangun lembaga Menteri Keuangan. pendidikan dan pelatihan khusunya yang terkait kebutuhan SDM dalam pengembangan Ekonomi Kreatif yang berkualitas dengan biaya terjangkau. 5. Menciptakan Menteri Pendidikan keterhubungan dan Nasional (koordinator). keterpaduan antara Menteri Tenaga Kerja lulusan pendidikan dan Transmigrasi. tinggi dan sekolah Menteri Kebudayaan dan menengah kejuruan Pariwisata. yang terkait dengan Menteri Perindustrian. Pengembangan Menteri Pertanian. Ekonomi Kreatif Menteri Negara Koperasi yang membutuhkan. dan Usaha Kecil dan Menengah.
  6. 6. 6. Menciptakan dan Menteri Pendidikan menjaga system Nasional. standarisasi mutu pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan pengembangan Ekonomi Kreatif. C. Peningkatan 1. Memberikan Menteri Perdagangan penghargaan dukungan kepada (koordinator). kepada insan insan kreatif berbakat Menteri Perindustrian. kreatif oleh yang mendapat Menteri Luar Negeri. Pemerintah. kesempatan di dunia Menteri Kebudayaan dan internasional. Pariwisata. Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Pertanian. 2. Memberikan Menteri Perdagangan dukungan pada (koordinator). kegiatan dan Menteri Kebudayaan dan organisasi seni Pariwisata. budaya dan ilmu Menteri Komunikasi dan pengetahuan dan Informatika. teknologi yang Menteri Perindustrian. berperan dalam Menteri Pertanian. Pengembangan Menteri Negara Riset dan Ekonomi Kreatif. Teknologi. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Gubernur, Bupati/Walikota. 3. Menyelenggarakan Menteri Perdagangan acara dan program (koordinator). yang menggali, Menteri Kebudayaan dan mengangkat, dan pariwisata. mempromosikan Menteri Komunikasi dan insan kreatif Informatika. Indonesia. Menteri Perindustrian. Menteri Dalam Negeri. Menteri Pertanian. Menteri Negara Riset dan Teknologi. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Gubernur,Bupati/Walikota.
  7. 7. 4. Menciptakan profil Menteri Tenaga Kerja dan profesi dan standar Transmigrasi (koordinator). kompetensi bagi para Menteri Kebudayaan dan pelaku dalam Pariwisata. Pengembangan Menteri Perindustrian. Kreatif. Menteri Pertanian. 5. Memberikan Menteri Perdagangan apresiasi/penghargaa (koordinator). n kepada insan kreatif Menteri Pendidikan secara Nasional. berkesinambungan. Menteri Pertanian. Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Perindustrian. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. D. Peningkatan 1. Mendukung para Menteri Negara Koperasi jumlah wirausahawan kreatif dan Usaha Kecil dan wirausahawan yang membutuhkan Menengah (koordinator). kreatif kemudahan dalam Menteri Pendidikan sebagai memulai dan Nasional. lokomotif menjalankan usaha. Menteri Perdagangan industri di Menteri Perindustrian. bidang Menteri Keuangan. ekonomi Menteri Dalam Negeri. kreatif. Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Pertanian. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Gubernur,Bupati/Walikota. 2. Mendorong para Menteri Pendidikan wirausahawan sukses Nasional (koordinator). untuk berbagi Menteri Perindustrian. pengalaman dan Menteri Komunikasi dan keahlian di institusi Informatika. pendidikan dasar Menteri Perdagangan. hingga pendidikan tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
  8. 8. 3. Membangun Menteri Perdagangan mekanisme kemitraan (koordinator). antar pelaku bisnis Menteri Perindustrian. ekonomi kreatif Menteri Kebudayaan dan sebagai wadah Pariwisata. pelatihan Menteri Komunikasi dan kewirausahaan. Informatika. Menteri Pertanian. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. E. Penciptaan 1. Membangun database Menteri Perdagangan database dan dan cerita sukses (koordinator). jejaring insan insan kreatif dan Menteri Perindustrian. kreatif di dalam produk kreatif Menteri Pendidikan maupun di luar Indonesia. Nasional. negeri. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Dalam Negeri. Menteri Luar Negeri. Menteri Pertanian. 2. Memfasilitasi Menteri Perdagangan pengembangan (koordinator). jejaring dan Menteri Luar Negeri. mendorong Menteri Perindustrian. kerjasama antar insan Menteri Kebudayaan dan kreatif Indonesia di Pariwisata. dalam dan luar Menteri Komunikasi dan negeri. Informatika. Menteri Pertanian. Menteri Pendidikan Nasional. 3. Mendorong dan Menteri Perdagangan memfasilitasi insan (koordinator). kreatif luar negeri Menteri Kebudayaan dan datang ke Indonesia Parawisata. untuk berbagi Menteri Perindustrian. pengalaman dan Menteri Komunikasi dan pengetahuan serta Informatika. membangun jejaring Menteri Tenaga Kerja dan bisnis di bidang Transmigrasi. ekonomi kreatif. Menteri Pendidikan Nasional. Menteri Luar Negeri. Menteri Pertanian.
  9. 9. 4. Membangun Menteri Perdagangan mekanisme kemitraan (koordinator). antar insan kreatif Menteri Perindustrian. berpengalaman Menteri Kebudayaan dan dengan insan kreatif Pariwisata. potensi. Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Pertanian. II. Industri yang A. Peningkatan 1. Memperluas Menteri Perdagangan unggul di pasar daya tarik jangkauan distribusi (koordinator). dalam dan luar industri di produk kreatif di Menteri Komunikasi dan negeri, dengan bidang dalam dan luar Informatika. peran dominan ekonomi negeri. Menteri Perindustrian. wirausahawan kreatif. Menteri Pertanian. lokal. Menteri Luar Negeri. 2. Meningkatkan Menteri Perdagangan apresiasi pasar (koordinator). terhadap produk Menteri Perindustrian. kreatif di dalam dan Menteri Dalam Negeri. luar negeri. Menteri Pertanian. Menteri Luar Negeri. 3. Melakukan riset Menteri Perdagangan pemasangan produk (koordinator). kreatif di dalam dan Menteri Perindustrian. luar negeri. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Pertanian. Menteri Luar Negeri. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 4. Melakukan promosi Menteri Perdagangan produksi kreatif di (koordinator). dalam dan luar Menteri Perindustrian. negeri. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Luar Negeri. Menteri Dalam Negeri. Menteri Pertanian. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepala Badan Standardisasi Nasional.
  10. 10. 5. Menata dan Menteri Perdagangan merevitalisasi (koordinator). regulasi disktibusi, Menteri Dalam Negeri. regulasi impor- Menteri Keuangan. ekspor, dan subsidi Menteri Pertanian. untuk menjamin nilai tambah yang dapat dinikmati dengan adil. 6. Mendorong Menteri Hukum dan Hak penegakkan hukum Asasi Manusia atas penyelundupan, (koordinator). impor illegal, Menteri Perdagangan pembajakan serta Menteri Komunikasi dan pelanggaran atas Hak Informatika. Kekayaan Intelektual Menteri Keuangan. (HKI). Menteri Pertanian. 7. Menciptakan iklim Menteri Perdagangan persaingan usaha (koordinator). yang sehat dan adil Menteri Perindustrian. untuk menjamin Menteri Hukum dan Hak setiap pelaku usaha di Asasi Manusia. bidang ekonomi Menteri Pertanian. kreatif memiliki Gubernur,Bupati/Walikota. akses pasar yang sama. B. Peningkatan 1. Melakukan penataan Menteri Perindustrian efisiensi serta industri pendukung (koordinator). produktivitas terhadap industri di Menteri Perdagangan. industri untuk bidang ekonomi Menteri Kehutanan. meningkatkan kreatif. Menteri Pertanian. keunggulan Menteri Energi dan Sumber komparatif. Daya Mineral. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Pendidikan Nasional. 2. Mengembangkan Menteri Pekerjaan Umum infrastruktur (koordinator). transportasi dan Menteri Perhubungan. infrastruktur Menteri Komunikasi dan telekomunikasi untuk Informatika. memperluas Menteri Perdagangan. jangkauan produk Menteri Pertanian. kreatif. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
  11. 11. 3. Memberikan insentif Menteri Keuangan ekspor produk (koordinator). kreatif. Menteri Perdagangan. Menteri Pertanian. 4. Memberikan insentif Menteri Keuangan untuk impor bahan (koordinator). baku produk kreatif. Menteri Perdagangan. Menteri Pertanian. 5. Melakukan penataan Menteri Perindustrian sebaran industri yang (koordinator). mendukung Menteri Perdagangan. penciptaan klaster Menteri Pertanian. industri dan koridor Menteri Negara Koperasi ekonomi kreatif. dan Usaha Kecil dan Menengah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. C. Peningkatan 1. Mengembangkan Menteri Perindustrian inovasi sentra desain produk (koordinator). bermuatan kreatif. Menteri Perdagangan. lokal, untuk Menteri Komunikasi dan menciptakan Informatika. keunggulan Menteri Pertanian. kompetitif. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2. Meningkatkan riset Menteri Kebudayaan dan sosial-ekonomi, Parawisata (koordinator). sejarah, budaya, dan Menteri Pendidikan seni. Nasional. Menteri Pertanian. Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 3 Melakukan sosialisasi Menteri Perdagangan . tentang pasar, desain, (koordinator). hasil penelitian, dan Menteri Perindustrian. perkembangan Menteri Komunikasi dan teknologi yang terkait Informatika. dengan Menteri Pendidikan asional. pengembangan Menteri Pertanian.
  12. 12. industri di bidang Menteri Negara Riset dan ekonomi kreatif. Teknologi. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. III. Teknologi A. Pembentukan 1. Membuat prioritas Menteri Komunikasi dan yang basis-basis basis pendukung Informatika mendukung teknologi teknologi informasi (koordinator). penciptaan pendukung dan komunikasi bagi Menteri Pendidikan kreasi dan industri di industri di bidang Nasional. terjangkau bidang ekonomi kreatif. Menteri Perindustrian. oleh ekonomi masyarakat kreatif menuju Indonesia. klaster teknologi. 2. Memfasilitasi Menteri Pendidikan koordinasi dan Nasional (koordinator). kolaborasi antar Menteri Pertanian. industri, lembaga Menteri Negara Riset dan riset pemerintah, dan Teknologi. pendidikan tinggi Kepala Badan Pengkajian secara intensif. dan Penerapan Teknologi. 3. Mengoptimalisasikan Menteri Negara Riset dan lembaga riset Teknologi.(koordinator). pemerintah untuk Menteri Pendidikan mengembangkan Nasional. teknologi yang Menteri Perindustrian. mendukung Menteri Pertanian. pengembangan Kepala Badan Pengkajian industri di bidang dan Penerapan Teknologi. ekonomi kreatif. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 4. Mengembangkan Menteri Pendidikan inkubator-inkubator Nasional (koordinator). teknologi untuk Menteri Negara Riset dan mendukung Teknologi. pengembangan Menteri Komunikasi dan Ekonomi Kreatif. Informatika. Menteri Pertanian. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 5. Mengembangkan Menteri Perindustrian industri piranti keras (koordinator). dan piranti lunak Menteri Komunikasi dan
  13. 13. dalam negeri sebagai Informatika. penopang teknologi Menteri Pertanian. industri di bidang Menteri Negara Riset dan ekonomi kreatif. Teknologi. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. B. Penguatan 1. Meningkatkan jumlah Menteri Pendidikan kapasitas dan mutu lembaga Nasional (koordinator). penguasaan pendidikan dan Menteri Komunikasi dan teknologi dan pelatihan teknologi Informatika. kemampuan informasi dan Menteri Negara Riset dan pemanfaatan komunikasi di bidang Teknologi. komputer di ekonomi kreatif. Kepala Badan Pengkajian bidang dan Penerapan Teknologi. ekonomi kreatif. 2. Menjamin kemitraan Menteri Negara Riset dan yang saling Teknologi (koordinator). menguntungkan Menteri Perindustrian. dengan negara yang Menteri Perdagangan. memiliki tekonologi Menteri Luar Negeri. kreatif yang sudah Menteri Pendidikan maju. Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Pertanian. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 3. Mengembangkan Menteri Negara Riset dan pengelolaan Teknologi (koordinator). sertifikasi atas Menteri Perindustrian. teknologi di bidang Menteri Komunikasi dan ekonomi kreatif. Informatika. Menteri Pendidikan Nasional. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menteri Pertanian. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kepala Badan Standardisasi Nasional.
  14. 14. 4. Mengintensifkan Menteri Pendidikan kerja sama riset dan Nasional (koordinator). teknologi Menteri Negara Riset dan multidisiplin antar Teknologi. institusi pendidikan Menteri Pertanian. di bidang ekonomi Kepala Badan Pengkajian kreatif. dan Penerapan Teknologi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 5. Melaksanakan Menteri Komunikasi dan penetrasi jaringan Informatika (koordinator). infrastruktur Menteri Perdagangan. teknologi informasi Menteri Perindustrian. dan komunikasi ke Menteri Pertanian. sentra industri di Menteri Negara Badan bidang ekonomi Usaha Milik Negara. kreatif. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. C. Penguatan 1. Melakukan Menteri Perdagangan iklim usaha revitalisasi regulasi (koordinator). kondusif bagi impor teknologi Menteri Keuangan. investasi pendukung industri di Menteri Komunikasi dan teknologi bidang ekonomi Informatika. pendukung kreatif. ekonomi kreatif. 2. Melakukan sosialisasi Menteri Komunikasi dan regulasi teknologi Informatika (koordinator). informasi dan Menteri Perindustrian. komunikasi yang Menteri Perdagangan. terkait dengan Menteri Negara Koperasi industri di bidang dan Usaha Kecil dan ekonomi kreatif. Menengah. 3. Memberikan intensif Menteri Koordinator Bidang investasi teknologi Perekonomian (koordinator). serta infrastruktur Menteri Komunikasi dan teknologi sesuai Informatika. ketentuan peraturan Menteri Pendidikan perundang-undangan Nasional. yang berlaku. Menteri Pekerjaan Umum. Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
  15. 15. IV. Pemanfaatan A. Peningkatan 1. Melakukan Menteri Perindustrian bahan baku kemampuan intensifikasi pelatihan (koordinator). dalam negeri SDM untuk teknologi Menteri Pekerjaan Umum. secara efektif memanfaatkan pengolahan material Menteri Pendidikan bagi industri bahan baku tepat guna dan ramah Nasional. di bidang yang berasal lingkungan. Menteri Pertanian. ekonomi. dari alam. Menteri Negara Riset dan Teknologi. Menteri Negara Lingkungan Hidup. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2. Menjalin kemitraan Menteri Perindustrian strategis dengann (koordinator). negara yang sudah Menteri Perdagangan. maju pada teknologi Menteri Luar Negeri. pengolahan. Menteri Pendidikan Nasional. Menteri Pertanian. Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 3. Melakukan Menteri Perindustrian intensifikasi (koordinator). kerjasama lembaga Menteri Pendidikan pemerintah/swasta Nasional. dengan industri di Menteri Pertanian. bidang ekonomi Menteri Negara Riset dan kreatif khususnya Teknologi. dalam pemanfaatan Kepala Badan Pengkajian bahan baku alternatif. dan Penerapan Teknologi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. B. Peningkatan 1. Mengampanyekan Menteri Perindustrian apresiasi dan penggunaan sumber (koordinator). promosi sadar daya alam terbarukan Menteri Kehutanan. lingkungan dan ramah Menteri Pendidikan pada industri di lingkungan. Nasional.
  16. 16. bidang Menteri Pertanian. ekonomi Menteri Komunikasi dan kreatif yang Informatika. menggunakan Menteri Energi dan Sumber bahan baku Daya Mineral. alam. Menteri Negara Riset dan Teknologi. Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2. Mengampanyekan Menteri Perindustrian pengembangan (koordinator). produk kreatif yang Menteri Perdagangan. berorientasi pada Menteri Pendidikan penghematan sumber Nasional. daya dan ramah Menteri Pertanian. lingkungan. Menteri Kehutanan. Menteri Negara Lingkungan Hidup. Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. C. Pembentukan 1. Mendorong Menteri Perindustrian basis-basis penelitian yang (koordinator). teknologi terkait dengan bahan Menteri Pendidikan penghasil baku sumber daya Nasional. bahan baku alam yang terbarukan Menteri Pertanian. pendukung dan ramah Menteri Negara Riset dan industri di lingkungan dengan Teknologi. bidang memperkuat Menteri Negara Badan ekonomi koordinasi dan Usaha Milik Negara. kreatif. kolaborasi antara Menteri Perdagangan. industri, lembaga Kepala Badan Pengkajian riset pemerintah, dan dan Penerapan Teknologi. pendidikan tinggi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2 Mendukung riset Menteri Negara Riset dan . untuk Teknologi (koordinator). mengembangkan Menteri Perindustrian. material alternatif Menteri Pertanian. yang berciri khas Menteri Pendidikan Indonesia sebagai Nasional. bahan baku industri Kepala Badan Pengkajian di bidang ekonomi dan Penerapan Teknologi. kreatif. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
  17. 17. 3. Menentukan prioritas Menteri Negara Riset dan riset keanekaragaman Teknologi (koordinator). hayati Indonesia yang Menteri Perindustrian. berpotensi untuk Menteri Hukum dan Hak dipatenkan. Asasi Manusia. Menteri Pendidikan Nasional. Menteri Pertanian. Menteri Kebudayaan dan Parawisata. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 4. Memberikan bantuan Menteri Perindustrian dukungan teknologi (koordinator). pengolahan bahan Menteri Pendidikan baku industri di Nasional. bidang ekonomi Menteri Pertanian. kreatif. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. D. Penciptaan 1. Mengevaluasi Menteri Perdagangan iklim kondusif kebijakan ekspor (koordinator). untuk menjaga komoditi hayati yang Menteri Pertanian. ketersediaan merupakan bahan Menteri Perindustrian. pasokan bahan baku utama bagi Menteri Hukum dan Hak baku yang industri di bidang Asasi Manusia. dibutuhkan ekonomi kreatif. Menteri Kauangan. oleh industri Menteri Kehutanan. ekonomi kreatif. 2. Membuat peraturan Menteri Perdagangan perdagangan (koordinator). komoditi hayati yang Menteri Hukum dan Hak dibutuhkan oleh Asasi Manusia. industri di bidang Menteri Perindustrian. ekonomi kreatif yang Menteri Keuangan. adil bagi para Menteri Kehutanan. pemangku Menteri Pertanian. kepentingan. 3. Melakukan Menteri Perdagangan koordinasi secara (koordinator). aktif untuk Menteri Hukum dan Hak mengawasi Asasi Manusia. pemanfaatan sumber Menteri Kehutanan. daya alam, Menteri Pertanian.
  18. 18. penegakkan hukum Menteri Keuangan. atas penyelundupan dan pencurian komoditi hayati yang merupakan bahan baku utama bagi industri di bidang ekonomi kreatif. V. Masyarakat A. Penciptaan 1. Mengkampanyekan Menteri Hukum dan Hak yang penghargaan pemberantasan Asasi Manusia menghargai terhadap HKI praktek pembajakan (koordinator). HKI dan dan sosialisasi produk kreatif. Menteri Pertanian. mengkonsumsi pentingnya Menteri Pendidikan produk kreatif HKI. Nasional. lokal. Menteri Komunikasi dan Informatika. 2. Mendorong Menteri Hukum dan Hak pemberantasan Asasi Manusia praktek pembajakan (koordinator). produk kreatif. Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Perindustrian. Menteri Perdagangan. Menteri Pertanian. 3. Menyusun dan Menteri Hukum dan Hak mengimplementasika Asasi Manusia n kebijakan HKI (koordinator). secara konsisten. Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Perdagangan. Menteri Perindustrian. Menteri Pertanian. 4. Memantapkan Menteri Perdagangan landasan interaksi (koordinator). bisnis antara Menteri Hukum dan Hak perusahaan dengan Asasi Manusia. insan kreatif berupa Menteri Perindustrian. kontrak bisnis standar Menteri Komunikasi dan yang menghargai Informatika. HKI. Menteri Pertanian. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 5. Memberikan layanan Menteri Hukum dan Hak pengabdian Asasi Manusia masyarakat berupa (koordinator). edukasi dan layanan Menteri Pendidikan informasi HKI. Nasional.
  19. 19. B. Peningkatan 1. Mensosialisasikan Menteri Kebudayaan dan apresiasi pentingnya Pariwisata (koordinator). terhadap penghargaan atas Menteri Pendidikan budaya bangsa keanekaragaman Nasional. dan kearifan budaya dalam Menteri Perindustrian. lokal. masyarakat Indonesia Menteri Perdagangan. yang merupakan Menteri Pertanian. sumber inspirasi bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif. 2. Menyusun dan Menteri Kebudayaan dan mengimplementasika Pariwisata (koordinator). n kebijakan Menteri Pendidikan kebudayaan yang Nasional. membawa bangsa Menteri Pertanian. Indonesia mencintai, Gubernur,Bupati/Waliko menghargai dan ta. bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Mengkampanyekan Menteri Perdagangan penggunaan produk (koordinator). kreatif dalam negeri Menteri Kebudayaan dan sebagai upaya Pariwisata. penciptaan pasar bagi Menteri Perindustrian. produk kreatif di Menteri Komunikasi dan dalam negeri. Informatika. Menteri Pertanian. Gubernur,Bupati/Waliko ta. 4. Mendorong Menteri Perindustrian penciptaan produk (koordinator). kreatif yang Menteri Kebudayaan dan mengintegrasikan Pariwisata. budaya lokal dan Menteri Perdagangan. kecenderungan pasar Menteri Komunikasi dan yang dimintai oleh Informatika. pasar dalam dan luar Menteri Pertanian. negeri. Gubernur,Bupati/Waliko ta. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. C. Peningkatan 1. Membangun konsep, Menteri Perdagangan kesadaran dan strategi dan (koordinator). penghargaan implementasi Menteri Kebudayaan dan dunia kampanye dan Pariwisata. internasional promosi tentang Menteri Luar Negeri.
  20. 20. terhadap Indonesia. Menteri Perindustrian. produk kreatif Menteri Pertanian. Indonesia. 2. Mengembangkan Menteri Luar Negeri diplomasi budaya (koordinator). sebagai bagian Menteri Kebudayaan dan penting dari fungsi Pariwisata. perwakilan Republik Menteri Perindustrian. Indonesia di luar Menteri Perdagangan. negeri. Menteri Pertanian. 3. Mempromosikan Menteri Perdagangan produk kreatif yang (koordinator). memiliki nilai Menteri Kebudayaan dan ekonomis dan Pariwisata. membawa cirri khas Menteri Perindustrian. Indonesia ke dunia Menteri Komunikasi dan internasional. Informatika. Menteri Luar Negeri. Menteri Pertanian. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. D. Penciptaan 1. Memfasilitasi dan Menteri Perdagangan masyarakat mendorong (koordinator). kreatif yang terciptanya Menteri Perindustrian. saling komunitas insan Menteri Kebudayaan dan menghargai kreatif di dalam dan Pariwisata. dan saling di luar negeri. Menteri Komunikasi dan bertukar Informatika. pengetahuan Menteri Dalam Negeri. demi kuatnya Menteri Pertanian. industri Menteri Negara Koperasi nasional di dan Usaha Kecil dan bidang Menengah. ekonomi Gubernur, Bupati/Walikota. kreatif. 2. Mendorong dan Menteri Perindustrian mengikutsertakan (koordinator). ikatan profesi dan Menteri Perdagangan. asosiasi industri Menteri Kebudayaan dan dalam pengembangan Pariwisata. industri di bidang Menteri Komunikasi dan ekonomi kreatif. Informatika. Menteri Pertanian. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 3. Memberdayakan Menteri Kebudayaan dan masyarakat untuk Pariwisata (koordinator).
  21. 21. dapat berpartisipasi Menteri Perindustrian. aktif dalam Menteri Dalam Negeri. komunitas kreatif Menteri Perdagangan. baik secara formal Menteri Komunikasi dan maupun non formal. Informatika. Menteri Pertanian. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 4. Menciptakan ruang Menteri Dalam Negeri publik terbuka untuk (koordinator). asimilasi nilai-nilai Menteri Kebudayaan dan dan pertukaran Parawisata. pengetahuan antar Menteri Pekerjaan Umum. pemangku Menteri Perindustrian. kepentingan industri Menteri Perdagangan. di bidang ekonomi Menteri Komunikasi dan kreatif. Informatika. Menteri Pertanian. Gubernur,Bupati/Walikota. VI. Tercapainya A. Penciptaan 1. Mendorong dan Menteri Keuangan tingkat skema dan memfasilitasi (Koordinator). kepercayaan lembaga terciptanya skema Menteri Perindustrian. yang tinggi pembiayaan pembiayaan yang Menteri Perdagangan. oleh lembaga yang sesuai bagi industri di Menteri Pertanian. pembiayaan mendukung bidang ekonomi Menteri Negara Koperasi terhadap tumbuh kreatif. dan Usaha Kecil dan industri di kembangnya Menengah. bidang industri di Menteri Negara Badan ekonomi bidang Usaha Milik Negara. kreatif sebagai ekonomi industri yang kreatif. menarik. 2. Mengembangkan Menteri Keuangan lembaga pembiayaan (Koordinator). di sentra-sentra Menteri Perindustrian. industri di bidang Menteri Perdagangan. ekonomi kreatif. Menteri Pertanian. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Gubernur,Bupati/Walikota. 3. Memberikan prioritas Menteri Negara Koperasi bantuan dan fasilitas dan Usaha Kecil dan pembiayaan industri Menengah. di bidang ekonomi (koordinator). kreatif yang sudah Menteri Keuangan. layak/mandiri tetapi Menteri Perindustrian. belum bankable Menteri Perdagangan.
  22. 22. dengan skema Menteri Pertanian. pembiayaan yang Menteri Negara Badan sesuai. Usaha Milik Negara. Gubernur,Bupati/Walikota. B. Penguatan 1. Memfasilitasi Menteri Negara Koperasi hubungan interaksi pelaku dan Usaha Kecil dan antara pelaku industri di bidang Menengah (Koordinator). bisnis, ekonomi kreatif Menteri Keuangan. pemerintah, dengan lembaga Menteri Perindustrian. dan pembiayaan untuk Menteri Perdagangan. cendekiawan mengembangkan Menteri Pendidikan dengan skema pembiayaan Nasional. lembaga yang efektif. Menteri Negara Badan keuangan. Usaha Milik Negara. Gubernur, Bupati/Walikota. 2. Memfasilitasi Menteri Negara Koperasi pertemuan antar dan Usaha Kecil dan pelaku industri di Menengah (Koordinator). bidang ekonomi Menteri Keuangan. kreatif yang Menteri Perindustrian. membutuhkan biaya Menteri Perdagangan. dengan lembaga Menteri Negara Badan pembiayaan. Usaha Milik Negara. Gubernur, Bupati/Walikota. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.

×