Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca Perceraian

1. DISKUSI 3 Mata Kuliah Hukum Perdata INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Tutor dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ
Bogor menyampaikan jawaban terkait kasus .
Indra dan Indri telah menikah selama 5 tahun lamanya, dan telah memiliki dua orang anak
bernama Dina ( 4 tahun) dan Dini (2 tahun). Indra adalah seorang pengusaha sukses. Namun
karena kesuksesannya itu Indra menjadi gelap mata dia sering keluar malam dan mabuk-
mabukan. Indri tidak tahan dengan kelakuan suaminya dan mengajukan gugatan perceraian ke
pengadilan agama dan dimenangkan oleh Indri. Namun, Indra menolak untuk menafkahi anak-
anaknya. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Indri dan bagaimanakah seharusnya
kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca Perceraian!
Jawaban:
Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan1
:
“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
Berdasarkan Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam2
:
“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau
berdasarkan gugatan perceraian”
Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam3
:
“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang
daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa izin suami”
Gugatan cerai oleh Indri telah sesuai dengan Pasal 116 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena
alasan-alasan4
:
1
Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2
Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
3
Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
4
Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

2. DISKUSI 3 Mata Kuliah Hukum Perdata INDRA SOFIAN (042051183)
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
Berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri5
.
Indra selaku Mantan Suami Indri menolak untuk menafkahi walaupun dia seorang pengusaha
sukses, maka Indri dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan cerai ke
Pengadilan Agama agar dapat diputuskan kepada Indra selaku mantan suami untuk menafkahi
Indri selaku bekas istri dan Dina dan Dini selaku kedua anaknya.
Apabila Indra selaku mantan suami tetap menolak menafkahi Indri dan anak-naknya
sebagaimana yang diwajibkan oleh Pengadilan, maka Indri dapat mengajukan permintaan
kepada Ketua Pengadilan Agama agar Ketua Pengadilan memanggil dan memperingatkan Indra
agar memenuhi putusan kewajiban menafkahi.
REFERENSI:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
3) Rosa Agustina, Buku Materi Pokok Hukum Perdata. Edisi 2. Cetakan Kesepuluh,
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2019
5
Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan