Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai teknik penyusunan keputusan kepala biro hukum setjen KPU. Terdiri dari empat bagian utama yaitu pembukaan, batang tubuh, penutup, dan lampiran. Pembukaan berisi konsideran dan dasar hukum, batang tubuh berisi materi inti keputusan, penutup berisi tempat dan tanggal penetapan, dan lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan.

1. TEKNIK MENYUSUN
KEPUTUSAN
KEPALA BIRO HUKUM
SETJEN, KPU

2. MATERI
1. Jenis Peraturan
2. Pengertian Peraturan
3. Tata Urutan Peraturan
4. Sistematika Peraturan

3. 1. Jenis Peraturan (Teori)
Menurut Sifatnya :
1. Pengaturan (Regeling)  Ketentuan Yg Bersifat Umum,
Abstrak, Mengikat Semua Orang & Berlaku Terus Menerus 
Peraturan
2. Penetapan (Beschikking) Ketentuan Yg Bersifat Individual,
Konkrit & Final  Keputusan
Menurut Bentuknya :
1. Tertulis  Peraturan Yg Dibuat Secara Tertulis Oleh
Badan/Lembaga Yg Berwenang  UU/Perpu, PP, Perpres,
Perda
2. Tidak Tertulis Peraturan Yg Tumbuh Dari
Kebiasan/Adat/Konvensi Ketatanegaraan  Hukum Adat

4. Peraturan Perundang-undangan :
peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang
berwenang & mengikat secara umum.
2. Pengertian

5. 3. TATA URUTAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU/PERPU
4. PP
5. PERPRES
6. PERDA
+ Peraturan Lainnya
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

6. 4. SISTEMATIKA KEPUTUSAN
A. Judul
B. Pembukaan
C. Batang Tubuh
D. Penutup
E. Lampiran (jika diperlukan)

7. A. Judul
 Judul harus singkat, jelas, dan
mencerminkan hal yang ditetapkan
 Judul memuat keterangan mengenai
jenis, nomor, tahun penetapan dan
nama Keputusan
 Judul ditulis seluruhnya dengan huruf
kapital yang diletakkan di tengah marjin
tanpa diakhiri tanda baca

8. Contoh :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ....
NOMOR : .../..../...../......
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGANPEROLEHAN
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR …………………
TAHUN ...…
A. Judul (lanjutan ...)

9. 1) Jabatan Pembuat Keputusan
2) Konsiderans  Menimbang
3) Dasar Hukum  Mengingat
4) Diktum
B. Pembukaan

10. Jabatan pembuat Keputusan:
 ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
 diletakkan di tengah marjin
 diakhiri tanda baca koma
Contoh :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ....
NOMOR : .../..../...../......
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR …………………
TAHUN ...…
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .... ,
B. Pembukaan
1) Jabatan Pembuat Keputusan

11. Konsiderans diawali dengan kata
Menimbang
 memuat uraian singkat mengenai
pokok-pokok pikiran yang menjadi latar
belakang & alasan pembuatan
keputusan
 Pokok-pokok pikiran dalam Konsiderans
memuat unsur filosofis, yuridis dan
sosiologis yang menjadi latar belakang
pembuatannya.
B. Pembukaan
2) Konsiderans

12. Pokok pikiran Konsiderans :
1. Filosofis
Produk hukum yg dibuat haruslah berlandaskan pada
kebenaran & keadilan serta ditujukan untuk
kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem dan
supremasi hukum.
2. Sosiologis
Produk hukum yg dibuat muncul dari harapan, aspirasi
& sesuai dengan konteks kebutuhan sosial masyarakat
setempat.
3. Yuridis
Produk hukum yg dibuat menjunjung tinggi supremasi
& kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
B. Pembukaan
2) Konsiderans (lanjt...)

13.  Jika Konsiderans memuat lebih dari 1 pokok pikiran,
tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian
kalimat yg merupakan kesatuan pengertian.
 Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, &
dirumuskan dlm 1 kalimat yg diawali dengan kata
bahwa & diakhiri tanda baca titik koma.
B. Pembukaan
2) Konsiderans (lanjt...)

14. Jika Konsiderans memuat lebih dari 1 pertimbangan, rumusan butir
pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :
Contoh :
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi ... tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur ….. Tahun …. ;
B. Pembukaan
2) Konsiderans (lanjt...)

15. Dasar Hukum dimulai dengan kata Mengingat :
 Memuat dasar kewenangan pembuatan Keputusan &
Peraturan Perundang-undangan yg memerintahkan
pembuatan Keputusan
 Peraturan Perundang-undangan yg digunakan sebagai
dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yg
tingkatannya lebih tinggi atau sama.
 Keputusanyg akan dicabut dengan Keputusan yg akan
dibentuk atau belum resmi berlaku tidak boleh
dijadikan dasar hukum.
 Apabila lebih dari satu, urutan pencantuman
memerhatikan tata urutan Peraturan Perundang-
undangan & jika tingkatannya sama disusun secara
kronologis berdasarkan saat pengundangan atau
penetapannya.
B. Pembukaan
3) Dasar Hukum

16.  Dasar Hukum yg diambil dari UUD 1945 ditulis dengan
menyebutkan Pasal-pasal tersebut.
 Dasar Hukum yg bukan dari UUD 1945 tidak perlu mencantumkan
Pasalnya, tetapi cukup mencantumkan nama Peraturan Perundang-
undangan.
Contoh :
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang
Pembentukan Provinsi … (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor …);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);
3. Dasar Hukum (lanjutan ...)
B. Pembukaan
3) Dasar Hukum (lanjt...)

17. Memerhatikan (jika diperlukan)
Contoh:
Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor ..... Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur ....
Tahun …. ;
2. dst;
B. Pembukaan
3) Dasar Hukum (lanjt...)

18. Diktum terdiri dari atas :
a. Kata Memutuskan;
b. Kata Menetapkan;
c. Nama Keputusan.
Contoh :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ... TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
…………… TAHUN ... .
B. Pembukaan
3) Diktum

19. 1) Materi Pokok yang ditetapkan;
2) Ketentuan Penutup.
C. Batang Tubuh

20. C. BATANG TUBUH
1. Materi Pokok …
 Bagian batang tubuh Keputusan memuat isi
kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah
kata “Menetapkan”.
 Isi Keputusan diuraikan dengan bilangan
bertingkat/diktum KESATU, KEDUA, KETIGA,
dan seterusnya.
 Format
1. Batang Tubuh; atau
2. Batang Tubuh dan Lampiran
 Pada Diktum wajib dicantumkan tanggal dan
jam penetapan hasil Pemilihan
C. Batang Tubuh
1) Materi Pokok

21. C. BATANG TUBUH
2. Ket. Penutup …
Memuat ketentuan mengenai
Saat mulainya berlaku Keputusan.
C. Batang Tubuh
2) Ketentuan Penutup

22. Contoh Batang Tubuh
KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
.... Tahun …. yang dituangkan dalam Model DC1-KWK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur .... Tahun …. sebagai berikut:
a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor
Urut 1 Sdr. .............. dan Sdr. ................... dengan
perolehan suara sebanyak ......... (.............) suara;
b. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor
Urut 2 Sdr. .............. dan Sdr. ................... dengan
perolehan suara sebanyak ......... (.............) suara;
c. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor
Urut 3 Sdr. .............. dan Sdr. ................... dengan
perolehan suara sebanyak ......... (.............) suara;
d. dan seterusnya.

23. KETIGA: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA
ditetapkan pada hari ....*) tanggal .…*) tahun ....*)
“ *ditulis dalam angka” (pada hari ....**) tanggal
.…**) tahun dua ribu ....**) ” **ditulis dalam
huruf” pukul 15:30 (pukul lima belas lewat tiga
puluh menit) Waktu Indonesia Bagian ..... .
KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Contoh :
Lanjt ...
Contoh Batang Tubuh (lanjt ...)

24. Bagian penutup Keputusan ditempatkan di sebelah
kanan bawah, yang terdiri dari:
 tempat dan tanggal penetapan Keputusan;
 nama jabatan pejabat yang menetapkan
Keputusan (KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota), ditulis dengan huruf kapital,
dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
 tanda tangan Pejabat yg menetapkan (Ketua KPU
Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota;) dan
 nama lengkap Pejabat (Ketua KPU Provinsi/KIP
Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota) yang ditulis
dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar
serta cap dinas.
D. Penutup

25. Memuat :
1. Tempat & tanggal penetapan;
2. Nama jabatan;
3. Tanda tangan pejabat; dan
4. Nama lengkap pejabat tsb. tanpa gelar & pangkat.
Contoh :
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ..... ,
ttd
(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)
D. Penutup (lanjutan ...)

26.  Dalam hal Keputusan memerlukan
Lampiran, hal tsb. harus dinyatakan
dalam Batang Tubuh & pernyataan
bahwa Lampiran tsb. merupakan bagian
yg tidak terpisahkan dari Keputusan
ybs.
 Pada akhir Lampiran harus dicantumkan
nama & tanda tangan pejabat yg
menetapkan Peraturan tsb.
E. Lampiran

27. TERIMA KASIH