Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) diatur oleh pemerintah dan swasta dengan prinsip keberlanjutan. Pengelolaan SDA mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kontrol oleh operator, regulator, dan lembaga pengawas. Upaya konservasi SDA meliputi penyuluhan, larangan penebangan liar, sanksi, dan reboisasi.

3. Pemanfaatan SDA, dikelola oleh beberapa pihak, yaitu:
a. Pemerintah
b. Swasta
 Keduanya saling mendukung satu sama lain, dalam
hal:
a. Membuat regulasi peraturan
b. Menjadi operator pengelolahan SDA
c. Saling mengontrol pengelolaan SDA
 Pemanfaatan SDA, harus mengutamakan prinsip
optimal dan lestari. Hal ini dikarenakan SDA yang
tersedia sekarang, tidak hanya diperuntukan untuk
generasi sekarang saja, tetapi juga diperuntukan
genrasi yang akan datang.

4. Pola pengelolaan SDA, meliputi aktivitas aktivitas
sebagai berikut :
1. Merencanakan
2. Melaksanakan
3. Memantau
4. Mengevaluasi kegiatan konservasi SDA
5. Pengendalian SDA
 Aktivitas aktivitas tersebut dilakukan dangan prinsip
keterpaduan dalam pengelolaan yang
diselenggarakan secara bersama dengan
memperhatikan wewenang dan tanggung jawab
instansi masing masing, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

5. Pola pengelolaan SDA disusun secara terkoordinasi
diantara instansi instansi terkait, berdasarkan :
1. Asas kelestarian
2. Asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup,
dan ekonomi
3. Asas kemanfaatan umum
4. Asas keterpaduan dan keserasian
5. Asas keadilan
6. Asas kemandirian
7. Asas transparansi dan akuntabilitas
 Dalam pengelolaan SDA, lembaga lembaga yang terkait
dibagi dalam 3 kategori, yaitu :
a. Operator
b. Regurator
c. Kontrol

7. Kebijakan dan peraturan yg telah dibuat dan
disepakati, harus dilaksanakan oleh semua pihak
agar proses pengelolaan SDA berjalan teratur dan
kondusif. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,
diperlukan suatu lembaga yang mengontrol dan
mengawasi. Untuk itulah, diperlukan lembaga
kontrol yang terbagi menjadi :
1. Lembaga Pemerintah, dan
2. Non Pemerintah

8. Pemerintah menjadi pihak penting dalam mengontrol
pelaksanaan kebijakan yang berlaku. Apabila terdapat
pelanggaran, maka pemerintah dapat melaporkan ke
lembaga yudikatif untuk diberikan sanksi.

9.  Selain pemerintah, lembaga bukan pemerintah juga
bisa menjadi lembaga kontrol. Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), seperti :
1. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi),
2. Greenpeace, dan
3. World Wide Fun for nature (WWF).
 Masyarakat umum juga dapat melakukan kontrol,
melalui kearifan lokal setempat . Kearifan lokal dapat
sebagai peran dalam mengontrol dan mengendalikan
eksploitasi SDA

10. SUASANA RAPAT DI DPR

12. a) Mengontrol pengelolaan SDA agar sesuai dengan asas
keberlanjutan.
b) Mengawasi pengelolaan SDA agar sesuai dengan UUD
1945.
c) Mengevaluasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan
kinerjanya dikemudian hari.
d) Menggunakan kontrol dalam setiap pengelolaan SDA,
agar sesuai dengan asas keberlanjutan.
e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengolaan SDA, sesuai dengan UU berlaku.
f) Memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan.

14. • Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi
kompleks. Selain menghasilkan kayu dan hasil hutan lain, hutan juga
menjaga iklim, hidrologi, dan kehidupan biotik didalamnya.
Kerusakan hutan menimbulkan efek yang sangat merugikan mahluk
hidup termasuk manusia, bahkan bisa menjadi bencana. Data
Kementerian Kehutanan menyebutkan, dari sekitar 130 juta ha hutan
Indonesia yang tersisa, 42 juta ha diantaranya telah habis ditebang
terutama karena kegiatan penebangan liar. Penebangan liar adalah
penebangan hutan yang tidak legal (ilegal) dan tidak pandang bulu
dalam menebang pohon. Dalam penebangan yang benar, ada
persyaratan umur dan ukuran pohon yang boleh ditebang dan tidak
boleh ditebang. Apabila hal ini dibiarkan terus, maka lama kelamaan,
sumber daya alam negara kita akan hilang dan tinggal menyisakan
bencana lingkungan yang mengerikan.

16. 1. Memberikan penyuluhan kepada petani ladang
berpindah untuk mengubah sistem pertaniannya dari
ladang berpindah menjadi ladang menetap, seperti
sawah di kebun.
2. Melarang penebangan hutan liar tanpa izin dari
pemerintah, dalam hal ini dinas kehutanan
3. memberikan sanksi tegas kepada pembalak
sehingga terjadi efek jera
4. memberikan pengarasan tentang penebangan
hutan secara slektif, artinya pohon yang ditebang
harus benar-benar pohon yang layak ditebang.
5. Menghentikan pengambilan hutan dengan sistem
tebang habis.
6. Melakukan penghijauan yaitu penanam tanaman
diluar kawasan hutan, khususunya lahan-lahan yang
kritis.

17. Upaya-upaya tersebut dapat
mengembalikan fungsi hutan secara
sempurna jika kita sebagai manusia
mempunyai kesadaran dan mampu
berkomiten untuk melaksanakannya serta
tidak mengulangi trjadinya kerusakan hutan
alam dengan penyebab yang sama untuk
kedua kalinya