Materi ini berisi tentang identifikasi ruang lingkup ekonomi internasional beserta potensi permasalahan yang menyertainya serta penjelasan mengenai neraca perdagangan, peran UKM dalam bisnis internasional dan strategi pengembangan UKM yang disampaikan oleh Udin Bahrudin, SE., MM. sebagai bagian dari materi pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Primagraha, Kota Serang, Banten.

1. ANALISIS EKONOMI
INTERNASIONAL
ANALISIS EKONOMI
INTERNASIONAL
Udin Bahrudin, SE, MM.
Dosen Pengampu

2. • Bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan
ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan/moneter, organisasi
(swasta/pemerintah) dan kerjasama ekonomi antar negara
• Mengkaji saling ketergantungan antar negara. Menganalisis arus barang dan jasa, pembayaran-
pembayaran antara sebuah negara dan negara-negara lain di dunia, kebijakan serta pengaruhnya
pada kesejahteraan negara.
PENGERTIAN EKONOMI
INTERNASIONAL
PENGERTIAN EKONOMI
INTERNASIONAL

3. o Teori dan kebijakan perdagangan internasional
o Teori dan kebijakan keuangan internasional
o Organisasi dan kerja sama ekonomi internasional
o Perusahaan multinasional dan bisnis internasional
RUANG LINGKUP EKONOMI
INTERNASIONAL
RUANG LINGKUP EKONOMI
INTERNASIONAL

4. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak
negara; perusahaan ini biasanya sangat besar.
Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak
negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat dimana mereka mengkoordinasi
manajemen global.
PERUSAHAAN MULTINASIONAL
PERUSAHAAN MULTINASIONAL

5. Pola perdagangan
Harga ekspor dan impor
Manfaat perdagangan
Pengaruh Makro
PERMASALAHAN EKONOMI
INTERNASIONAL
PERMASALAHAN EKONOMI
INTERNASIONAL
Mekanisme neraca pembayaran
Politik perdagangan luar negeri
Persekutuan perdagangan
Modal luar negeri
Pengalihan teknologi

6. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk
suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca
pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah
asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan
neraca lalu lintas modal dan finansial.
NERACA PEMBAYARAN
NERACA PEMBAYARAN

7. 1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus ruang (devisa) dari dalam negeri
ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan
berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit adlah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus ruang (devisa) dari luar negeri
ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan
bertambahnya posisi cadangan devisa Negara.
JENIS TRANSAKSI DALAM
NERACA PEMBAYARAN
JENIS TRANSAKSI DALAM
NERACA PEMBAYARAN

8. Neraca perdagangan (balance of trade) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan
perbedaan antara nilai moneter antara ekspor dan impor. Neraca perdagangan biasa disebut dengan
ekspor netto. Neraca perdagangan yang positif berarti negara tersebut mengalami ekspor yang nilai
moneternya melebihi impor, dan biasa disebut surplus perdagangan. Sementara itu jika neraca
perdagangan menunjukkan kondisi negatif artinya nilai moneter impor melebihi ekspor, dan disebut juga
sebagai defisit perdagangan
NERACA PERDAGANGAN
(BALANCE OF TRADE)
NERACA PERDAGANGAN
(BALANCE OF TRADE)

9. • Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah
penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi
• Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang
• Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain
• Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri
FAKTOR PENDORONG EKONOMI
INTERNASIONAL
FAKTOR PENDORONG EKONOMI
INTERNASIONAL

10. USAHA KECIL
DALAM PEREKONOMIAN GLOBAL
USAHA KECIL
DALAM PEREKONOMIAN GLOBAL
Udin Bahrudin, SE, MM.
Dosen Pengampu

11. Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
Bila dilihat dari sejarah perkembangan, diketahui hanya sektor UKM yang mampu bertahan dari krisis
ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis.
Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu-
persatu bangkrut karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat
sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi.
DEFINISI
USAHA KECIL
DEFINISI
USAHA KECIL

12. PERMASALAHAN & PENGHAMBAT
USAHA KECIL
PERMASALAHAN & PENGHAMBAT
USAHA KECIL
Faktor Internal
• Kurangnya permodalan yang merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan
suatu unit usaha. Pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau
perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari sisi pemilik yang
jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau keuangan lainnya sulit
diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat
dipenuhi.

13. • Sumber daya manusia yang terbatas dimana sebagian besar usaha kecil tumbuh secara
tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil
baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh
terhadap management pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang
dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relative sulit
untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang
dihasilkan.
• Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi sebagai konsekuensi dari karakteristik
Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga yang memiliki jaringan usaha
yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah dengan kuantitas produk
yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.
Berbeda dengan usaha yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan
teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

14. Faktor Eksternal
• Implikasi Otonomi Daerah yang tercermin dalam berlakunya Undang-
Undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah
mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat.
Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil
dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada
usaha kecil dan menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka
akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di samping
itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi
yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan
usahanya di daerah tersebut.

15. • Implikasi perdagangan bebas, sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku
tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan
menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha
Kecil dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat
menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas
yang tinggi.
• Sifat produk dengan lifetime yang pendek dimana sebagian besar produk Industri kecil
memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan
lifetime (masa ketahanan produk) yang pendek.

16. Sumber : Sensus Ekonomi 2016, http://se2016.bps.go.id

17. KONTRIBUSI USAHA MIKRO DAN K
TERHADAP PEREKOOMIAN
KONTRIBUSI USAHA MIKRO DAN KECIL
TERHADAP PEREKONOMIAN
Secara gabungan, skala kegiatan ekonomi UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap
total Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Pada 2017 lalu, PDB Indonesia sekitar Rp 13.600
trilyun. Dengan rincian Usaha Mikro menyumbang sekitar Rp 5.000 trilyun per tahun dan Usaha
Kecil Rp 1.300 trilyun
Sumber : Data Kemenkop UKM RI 2017, BPS

18. Hal ini seakan menyiratkan bahwa produktifitas Usaha Kecil
masih lebih rendah daripada Usaha Menengah yang
membuatnya secara umum lebih rapuh dan mungkin saja
mudah tergilas oleh tekanan persaingan. Mau tidak mau
memang harus ada pendampingan melekat dan terstruktur
agar Usaha Kecil dapat meningkatkan efisiensi produksi,
produktifitas, dan daya tahannya dalam menghadapi
persaingan. Di sisi lain, pelaku Usaha Kecil juga perlu membuka
diri terhadap kebaruan teknologi, khususnya dalam
memanfaatkan berbagai solusi digital yang dapat memperluas
pasar sekaligus menekan berbagai biaya produksi.

19. Sumber : Annual Report of European SMEs 2016/2017

20. STRATEGI PENGEMBANGAN
USAHA KECIL
STRATEGI PENGEMBANGAN
USAHA KECIL
Strategi yang diterapkan dalam upaya mengembangkan UKM di masa depan terlebih dalam
menghadapi pasar bebas di tingkat regional dan global, sebaiknya memperhatikan kekuatan dan
tantangan yang ada, serta mengacu pada beberapa hal sebagai berikut :
1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong
pengembangan UKM secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan.
2. Mempermudah perijinan, pajak dan retribusi lainnya.
3. Mempermudah akses pada bahan baku, teknologi dan informasi.
4. Menyediakan bantuan teknis (pelatihan, penelitian) dan pendampingan dan manajemen
(SDM,keuangan dan pemasaran) melalui Business Development Services Provider (BDSP)

21. 5. Secara rutin BDSP melakukan pertemuan, lokakarya model pelayanan bisnis yang baik dan
tepat.
6. Mendorong BDSP untuk masingmasing memiliki keahlian khusus (spesialis), seperti di bidang
Pengembangan SDM, Keuangan, Pemasaran. Hal ini diperlukan sebagai upaya pelayanan
kepada usaha menengah yang sudah memiliki pangsa pasar regional dan global.
7. Menciptakan sistem penjaminan kredit (financial guarantee system) yang terutama disponsori
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Secara bertahap dan berkelanjutan men-transformasi sentra bisnis (parsial) menjadi kluster
bisnis (sistemik).

22. Menurut Frenkhy Riberu (2012) dalam penelitiannya menyebutkan
bahwa Pendekatan Kluster merupakan strategi yang dapat
digunakan dalam menjalankan strategi pengembangan usaha kecil
untuk dapat dapat mengakses ke sumber pembiayaan, pemasaran
(pasar output) dan sumber bahan baku (pasar input).
Pendekatan kluster tampaknya merupakan pendekatan yang
sistematik dalam upaya mengembangkan UKM. Pendekatan kluster
ini tidak mudah dilakukan, karena memerlukan berbagai persyaratan,
namun demikian pendekatan ini dapat dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan serta konsisten.

23. Konsekuensi logis dari pendekatan ini adalah bahwa komoditi yang diusahakan benar-benar terpilih,
paling tidak punya keunggulan komparatif, orang-orang yang ada di dalamnya mempunyai
kesadaran dan kemauan yang cukup tinggi termasuk di dalamnya akhlak yang baik, perlu adanya
aglomerasi dan kaitan hulu-hilir, sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
C. Richard Hatch di dalam Anonimous (2003) mengusulkan pengembangan jejaring
UKM dengan pendekatan klaster, meliputi :
1. Mengembangkan kriteria untuk menyeleksi partner (pasangan) yang memiliki pengalaman dan
pengetahuan lokal yang memadai.
2. Mengkaji sistem bisnis dan operasi secara internal pada setiap pelaku bisnis yang akan
dikembangkan

24. 3. Mengembangkan kurikulum dan materi pelatihan bagi UKM, broker/ pialang bisnis dan
dikomunikasikan lewat berbagai media termasuk internet.
4. Merancang skim subsidi yang efisien yang dapat mencegah terjadinya distorsi untuk menutupi
biaya awal bagi pialang jejaring bisnis.
5. Menyediakan bantuan teknis bagi setiap UKM yang bekerjasama.
6. Merancang dan melakukan evaluasi secara seksama setiap upaya pengembangan jejaring
bisnis melalui klaster UKM.
7. Memberikan perhatian dari berbagai usulan kajian yang dilakukan oleh staf, pihak-pihak yang
bekerjasama, pialang bisnis termasuk Business Development Services (BDS) provider dalam
penyempurnaan setiap konsep yang akan dikembangkan dalam pengembangan klaster UKM.

25. Klaster dapat dikembangkan dari pusat bisnis yang sebelumnya sudah ada semacam sentra,
misalnya sentra produksi komoditi tertentu, atau ditumbuhkan dari kondisi tidak terdapat sentra
tetapi punya potensi cukup baik. Khusus klaster yang dikembangkan dari sentra, telah ditentukan
kriterianya. Kriteria sentra yang dapat difasilitasi untuk ditumbuh-kembangkan menjadi klaster
sesuai dengan Kepmen Koperasi dan UKM No. 32/Kep/ M.KUKM/IV/2003 dengan menetapkan :
1. Terdapat sejumlah UKM, dengan kapasitas produksi yang memadai dalam kawasan sentra yang
memiliki prospek untuk berkembang menjadi klaster UKM dengan market share yang layak.
2. Mempunyai omset penjualan minimal mencapai Rp 200 juta/bulan.
3. Mempunyai prospek pasar yang berkelanjutan.
4. Mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran.
5. Mampu menyerap tenaga kerja minimal 40 orang dalam sentra.
6. Mengutamakan bahan baku lokal
7. Menggunakan tekonologi yang berpotensi meningkatkan mutu produk

26. Pendekatan sentra secara operasional dapat diidentikkan dengan pendekatan kebersamaan
ekonomi. Sejatinya bahwa hasil akhir dari pendekatan kluster ini diharapkan dapat
menghasilkan produk oleh produsen yang ada di dalam kluster bisnis ini, diharapkan
mempunyai peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif, sehingga
dapat bersaing di pasar regional dan global.

27. SELESAI