Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan perkembangannya di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan definisi hak asasi manusia, ciri-ciri pokoknya, bentuk-bentuk dan nilai-nilainya, serta perkembangan pemikiran dan perlindungannya di Indonesia.

1. HAK ASASI MANUSIA DAN
PERKEMBANGANNYA DI
INDONESIA
NAMA : AZIS KINANDA PUTRA(G91219068)
EKA MAYSARA AMALIA(G71219041)

2. HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA IALAH HAK-HAK DASAR YANG DIMILIKI PRIBADI MANUSIA SECARA MODRAT
INI BERARTI BAHWA HAK ITU ANUGERAH TUHAN YANG MAHA ESA KEPADA MANUSIA. OLEH KARENA
ITU HAK ASASI TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI PRIBADI MANUSIA.
HAK MERUPAKAN UNSUR NORMATIF YANG MELEKAT PADA DIRI SENDIRI MANUSIA YANG DALAM
PENERAPANNYA BERADA PADA RUANG LINGKUP HAK PERSAMAAN DAN HAK KEBEBASAN YANG TERKAIT
DENGAN INTERAKSINYA ANTARA INDIVIDUAL ATAU DENGAN INSTANS. HAK JUGA MERUPAKAN SESUATU YANG
HARUS DIPEROLEH.

3. MENURUT PROF.MR. KOENTJORO
POERBOPRANOTO(1976)
• HAK ASASI ADALAH YANG BERSIFAT ASASI
ARTINYA HAK-HAK YANG DIMILIKI MANUSIA
MENURUT KODRATNYA YANG TIDAK DAPAT
DIPISAHKAN DARI HAKIKATNYA, SEHINGGA
BERSIFAT SUCI.
MENURUT PROF. DR. MARIAM
BUDIHARDJO (1978)
• HAK YANG DIMILIKI MANUSIA YANG TELAH
DIPEROLEH DAN DIBAWANYA BERSAMAAN
DENGAN KELAHIRANNYA ATAU
KEHADIRANNYA DI DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT.

4. CIRI POKOK HAKIKAT HAM
• HAM TIDAK PERLU DIBERIKAN, DIBELI ATAUPUN DIWARISI. HAM ADALAH BAGIAN DARI
MANUSIA SECARA OTOMATIS.
• HAM BERLAKU UNTUK SEMUA ORANG TANPA MEMANDANG JENIS KELAMIN, RAS, AGAMA,
ETNIS, PANDANGAN POLITIK ATAU ASAL-USUL SOSIAL DAN BANGSA.
• HAM TIDAK BISA DILANGGAR. TIDAK SEORANGPUN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBATASI
ATAU MELANGGAR HAK ORANG LAIN.

5. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM
• A) GENERASI PERTAMA BERPENDAPAT BAHWA PEMIKIRAN HAM HANYA BERPUSAT PADA
BIDANG HUKUM DAN POLITIK.
• B) GENERASI KEDUA PEMIKIRANHAM TIDAK SAJA MENUNTUT HAK YURIDIS MELAINKAN JUGA
HAK SOSIAL, EKONOMI, POLITIK DAN BUDAYA.
• C) GENERASI KETIGA SEBAGAI REAKSI PEMIKIRANHAM GENERASI KEDUA. GENERASI KETIGA
MENJANJIKAN ADANYA KESATUAN ANTARA HAK EKONOMI, POLITIK, BUDAYA DAN HUKUM
DALAM SUATU KERANJANG YANG DISEBUT DENGAN HAK-HAK MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN.
• D) GENERASI KEEMPAT YANG MENGKRITIK PERANAN NEGARA YANG SANGAT DOMINAN
DALAM PROSES PEMBANGUNAN YANG TERFOKUS PADA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIVE SEPERTI DIABAIKANNYA ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT.

6. BENTUK-BENTUK HAM
• HAK-HAK SIPIL TERDIRI DARI:HAK DIPERLAKUKAN SAMA DIMUKA HUKUM,HAK BEBAS DARI
KEKERASAN,HAK KHUSUS BAGI KELOMPOK ANGGOTA MASYARAKATTERTENTU,DAN HAK HIDUP
DAN KEHIDUPAN.
• HAK POLITIK TERDIRI DARI KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL,HAK KEMERDEKAAN
MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN LISAN DAN TULISAN,DAN HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DIMUKA UMUM.
• HAK EKONOMI TERDIRI DARI HAK JAMINAN SOSIAL, HAK PERLINDUNGAN KERJA, HAK
PERDAGANGAN, DAN HAK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
• HAK SOSIAL BUDAYA TERDIRI DARI HAK MEMPEROLEHKESEHATAN, DAN HAK MEMPEROLEH
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN.

7. NILAI-NILAI HAM
• HAK UNTUK HIDIUP
• KEMERDEKAAN DAN KEAMANAN BADAN
• HAK UNTUK DIAKUI KEPRIBADIANNYAMENURUT HUKUM
• HAK UNTUK MEMPEROLEHPERLAKUAN YANG SAMA DENGAN ORANG LAIN MENURUT
HUKUM.
• HAK UNTUK MENDAPAT JAMINAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA SEPERTI DI PERIKSA
DIMUKA UMUM, DIANGGAP TIDAK BERSALAH, KECUALI ADA BUKTI YANG SAH.

8. HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM
• AL-QUR'AN MENEGASKAN BAHWA AGAMA ISLAM ADALAH AGAMA YANG MENGANDUNG
AJARAN YANG SANGAT SEMPURNA(AL-MAIDAH:3). ISLAM ADALAH PERPADUAN YANG SANGAT
SEMPURNA ANTARA AGAMA, SYSTEM POLITIK, PANDANGAN HIDUP DAN PENAFSIRAN SEJARAH.
SEMENTARA H.A.R. GIBB SEORANG ORIENTALIS TERBESAR ABAD XX, SETELAH MEMPELAJARI ISLAM
DARI SUMBER ASLINYA, YAITU DENGAN CARA TINGGAL UNTUK MENETAP DI MESIR BEBERAPA
TAHUN, BERGAUL DAN BERDISKUSI DENGAN BEBERAPA GURU BESAR DARI UNIVERSITAS AL-AZHAR
DENGAN JUJUR DAN OBYEKTIF MENGATAKAN BAHWA “ISLAM IS INDEED MUCH MORE THAN A
SYSTEM OF TEOLOGY. ISLAM IS COMPLETE CIVILIZATION”, SUNGGUH AJARAN ISLAM JAUH LEBIH
BANYAK DARI SEBUAH SYSTEM TEOLOGI. ISLAM ADALAH PERADABAN YANG SANGAT SEMPURNA.

9. PELANGGARAN DAN PENGADILAN HAM
• PELANGGARAN HAM ADALAH SETIAP PERBUATAN SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG
TERMASUK APARAT NEGARA BAIK DISENGAJA ATAUPUN TIDAK DISENGAJA ATAU KELALAIAN
YANG SECARA HUKUM MENGURANGI, MENGHALANGI, MEMBATASI DAN ATAU MENCABUT
HAM SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG INI,
DAN TIDAK DIDAPATKAN ATAU DIKHAWATIRKAN TIDAK AKAN MEMPEROLEHPENYELESAIAN
HUKUM YANG BERLAKU (UU NO. 26/2000 TENTANG PENGADILAN HAM). SEDANGKAN
BENTUK PELANGGARAN HAM RINGAN SELAIN DARI KEDUA BENTUK PELANGGARAN HAM
BERAT ITU.

10. PENANGGUNG JAWAB DALAM PENEGAKAN
DALAM KAITANNYA DENGAN INDIVIDU TERSEBUT, MICKEL MENGAJUKAN TIGA ALASAN:
1. SEJUMLAH BESAR PROBLEM HAM TIDAK HANYA MELIBATKAN ASPEK PEMERINTAH TETAPI JUGA
KALANGAN SWASTA ATAU KALANGAN DILUAR NEGARA, DALAM HAL INI ADALAH RAKYAT.
2. HAM SEJATINYA BERSANDAR PADA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN NORMATIF AGAR UMAT
MANUSIA DIPERLAKUKAN DENGAN HUMAN-DIGNITY-NYA.
3. INDIVIDU MEMILIKI TANGGUNG JAWAB ATAS DASAR PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DIMANA
SETIAP ORANG MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ATAU IKUT MENGAWASI TINDAKAN
PEMERINTAH. DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS, SESUATU YANG MENJADI KEWAJIBAN
PEMERINTAH JUGA MENJADI KEWAJIBAN RAKYAT.

11. PERLINDUNGAN DALAM PEMENUHAN HAM DI
INDONESIA
• SEMAKIN BANYAKNYA PERILAKU PELANGGARAN HAM, MAKA PADA TAHUN 1993 BERDIRI SEBUAH LEMBAGA
NASIONAL YANG BERTUGAS UNTUK MENANGANI PERSOALAN-PERSOALAN HAM, TERUTAMA DALAM
KERANGKA MEMAJUKAN DAN MELINDUNGI HAM, BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN
`1993, TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM).
• SALAH SATU PERANAN KOMNAS HAM ADALAH MENGAWASI PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP KELOMPOK-
KELOMPOK ORANG ATAU KOMUNITAS DALAM SUATU MASYARAKAT YANG RENTAN MENJADI KORBAN
PELANGGARAN HAM.
• UPAYA PERLINDUNGAN HAM PENEKANANNYA PADA BERBAGAI TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP
TERJADINYA PELANGGARAN HAM. PERLINDUNGAN HAM TERUTAMA MELALUI PEMBENTUKAN INSTRUMENT
HUKUM DAN KELEMBAGAAN HAM. JUGA DAPAT MELALUI BERBAGAI FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN UPAYA
PENCEGAHAN HAM YANG DILAKUKAN INDIVIDU MAUPUN MASYARAKAT DAN NEGARA.