National Water Resources Management Policy

NATIONAL WATER RESOURCES MANAGEMENT POLICY
FOCUSSING ON DOMESTIC WATER SUPPLY
Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
Fokus pada Penyediaan Air Rumah Tangga
FINAL REPORT - LAPORAN AKHIR
ASEAN-US SCIENCE AND TECHNOLOGY FELLOWS PILOT PROGRAM
2014-2015

NATIONAL WATER RESOURCES MANAGEMENT POLICY
FOCUSSING ON DOMESTIC WATER SUPPLY
Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
Fokus pada Penyediaan Air Rumah Tangga
FINAL REPORT
(Laporan Akhir)
DYAH MARGANINGRUM
(Research Centre for Geotechnology-LIPI)
ASEAN-US SCIENCE AND TECHNOLOGY FELLOWS PILOT PROGRAM
2014-2015

ASEAN-US S&T Fellows Pilot Program
[ ii ]
Laporan ini disusun sebagai
pertanggungjawaban terhadap
kesertaan penulis pada ASEAN-US
Science and Technology Pilot
Fellows Program yang disupervisi
oleh:
This report was prepared as
author’s responsibilities at the
ASEAN-US Science and Technology
Pilot Fellows Program that
supervised by:
Dr. Agus R. Hoetman
Deputy Minister for S&T Network
Ministry of Research and Technology
Drs. Ruben Silitonga M.Com.
Director for International S&T Network Development
Ministry of Research and Technology

[ iii ]
KATA PENGANTAR PREFACE
Alhamdulillah penulis panjatkan
kehadirat Illahi Robbi, karena hanya
dengan pertolongan-Nya, penulis
dapat menyelesaikan laporan ini.
Alhamdulillah, my praise to The
Merciful Allah SWT, because only
with HIS helps, the author could
finally finish this report.
Laporan ini merupakan bagian dari
kegiatan ASEAN-US Science and
Technology (S&T) Fellows Pilot
Program yang didukung oleh hasil
pertemuan the ASEAN Committee
on Science and Technology (COST)
ke 65 pada bulan Mei 2013 dengan
tujuan menempatkan para ilmuwan
di sebuah instansi pemerintah.
Program ini bermaksud untuk
mendorong implementasi IPTEK
berbasis kebijakan dan pengambilan
keputusan, khususnya pada isu
manajemen air yang berdampak
luas pada masyarakat.
This report as a part of the activity
of the ASEAN-US Science and
Technology (S&T) Fellows Pilot
Program was endorsed by the
ASEAN Committee on Science and
Technology (COST) at its 65
th
Meeting on May 2013 with the
objective of placing scientist in their
home countries government
agencies. The ASEAN-US Science
and Technology Fellows Pilot
Program aims to encourage the
practice of science based policy and
decision making particularly on
water management issue that
broad impact to all communities.
Secara khusus tujuan program ini
adalah:
 Penguatan sain dan teknologi
sebagai inputan dalam proses
pembuatan keputusan dalam
ASEAN atau prioritas strategis
yang lebih luas;
 Memperluas keterlibatan ilmu-
wan ASEAN secara langsung
dengan pemerintah dan pembuat
kebijakan untuk mendorong
penggunaan sain dalam proses
pembuatan kebijakan di tingkat
The specifically purposes of
program are following:
 Strengthening science and
technical input into decision-
making processes within ASEAN
and enhancing ASEAN’s strategic
S&T priorities;
 Expanding the engagement of
ASEAN scientists directly with
government and policy makers
to promote using of science in
national-level and multilateral
policy-making processes;

[ iv ]
nasional maupun multilateral;
 Membangun kader ilmuwan yang
berpengalaman dalam kebijakan
dan pembuatan keputusan serta
memiliki jaringan yang luas.
 Building a cadre of scientists
who have experience in
government policy and decision
making and have links to one
another.
Kementerian Riset dan Teknologi
(RISTEK) dipilih sebagai host
penempatan fellow dari Indonesia
dengan pertimbangan bahwa
RISTEK merupakan representatif
Pemerintah dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi. Selain
itu, RISTEK merupakan institusi
penting yang bertanggung jawab
dalam formulasi serta koordinasi
implementasi kebijakan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Ministry of Research and
Technology (RISTEK) is chosen as
the host for Indonesian fellow’s
placement with consideration that
RISTEK is a representative of
government institution on science
and technology. Moreover, RISTEK
is an important institution, entry
point, and important actor who
formulated and coordinated as well
on implementation of Science and
Technology.
Sesuai dengan judul, susunan
laporan ini dibuat dalam lima bab,
dengan rincian sebagai berikut:
 Bab pertama adalah pendahulu-
an. Bab ini menjelaskan penge-
lolaan secara umum dan ruang
lingkup detil kajian yang
kemudian terfokus pada sektor
domestik.
 Bab kedua menjelaskan dasar
regulasi pengelolaan sumber
daya air secara makro serta
penyediaan air minum.
 Bab ketiga adalah pembelajaran
dari kondisi eksisting di lokal
daerah terkait pengelolaan
sumber daya air dan penyediaan
air minum.
 Bab keempat menjelaskan kon-
Regarding to the title, this report is
developed into the following five
chapters:
 First Chapter is the introduction.
This chapter will explain the
water resources management in
generally and then the reason to
focuse on the domestic sector
(water using for household
needs).
 Second Chapter will explain
based of regulation of water
resources management which
focuse regarding water supply.
 Third Chapter will describe
lesson learning from existing
condition regarding water
resources management and
water supply in local area.

[ v ]
tribusi IPTEK dalam pengelolaan
sumber daya air dan air minum.
 Bab kelima merupakan analisis
serta sintesa data dan informasi
untuk dapat memberikan
rekomendasi kebijakan.
 Fourth Chapter will explain the
Science and Technology policy
on water sector.
 Fifth Chapter is analisys and
synthesis as well of data and
information for giving policy
recommendation.
Berbagai kendala telah penulis
hadapi, baik dalam melaksanakan
program maupun penyusunan
laporan. Oleh karena itu, penulis
sangat membuka diri apabila ada
kritik dan saran yang membangun
untuk perbaikan ke depan. Disertai
harapan bahwa laporan ini dapat
digunakan dan bermanfaat untuk
kebijakan pengelolaan sumber daya
air maupun pengembangan sektor
air secara umum, khususnya untuk
penyediaan air minum.
The author has faced several
obstacles, both when implementing
this program and preparing this
report. Therefore, the author
openly welcomes the constructive
criticism or constructive suggestions
for the improvement in the future.
Along with a hope that this report
can be used and be useful for water
resources management policy and
the development of water sector in
general, especially for drinking
water supply.
Penulis - Author
Dyah Marganingrum

[ vi ]
RINGKASAN EKSEKUTIF EXECUTIF SUMMARY
Pengelolaan sumber daya air di
Indonesia sangat luas dan
kompleks. Tidak hanya perma-
salahan air sebagai objek penge-
lolaan namun juga institusi yang
terlibat sangat banyak. Posisi
geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan serta distribusi pendu-
duk yang tidak merata menjadi
kendala dalam pengelolaan sumber
daya air. Batas DAS atau Cekungan
Air Tanah yang tidak sama dengan
batas administratif kewilayahan
juga menjadi tantangan pengelo-
laan sumber daya air yang terpadu
dan harmonis. Sementara regulasi
yang ada belum sepenuhnya
memberikan pedoman mekanisme
kerja yang lengkap untuk melak-
sanakan undang-undang sumber
daya air.
Water resources management in
Indonesia is very broad and
complex. Not only water as the
object management issues, but also
the institution involved is very
much. The geographical positions of
Indonesian archipelago and
population distributed evenly are
constraints on water resources
management. Watershed or
groundwater boundary which is not
same as administrative territorial
boundaries also is a challenge to
integrate and harmonize the water
resources management. While the
existing regulations that provide
guidance mechanism have not yet
been fully complete working to
implement the water resources
legislation.
Berdasarkan sektor, pengguna
sumber daya air adalah tiga
kelompok besar, yaitu: 1) Peman-
faatan air untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga (sektor
domestik); 2) Pemanfaatan air
untuk irigasi (sektor pertanian); dan
3) Pemanfaatan air untuk penghasil
energi. Kebijakan terkait ketiga
sektor tersebut, tentunya memiliki
konsekuensi persoalan regulasi,
kelembagaan, serta kotribusi IPTEK
yang berbeda. Ketika sumber air
According to sector, water
resources utilizing is divided into
three major groups, namely: 1) The
water using for household needs
(domestic sector); 2) The water
using for irrigation (agriculture
sector); and 3) The water using for
energy generation (energy sector).
Policy relating to the three groups
mentioned has different
consequence on regulatory issues,
institutional, as well as science and
technology contribution. When

[ vii ]
mengalami kelangkaan, sektor
domestik adalah prioritas utama
karena menyangkut kebutuhan
dasar. Berdasarkan prioritas ini,
fokus studi diberikan pada
pemanfaatan air untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga atau
sektor domestik.
water sources are scare, the
domestic sector is main priority
because it concerns the basic need.
Based on this priority level, the
focus of study is given to household
need or domestic sector.
Pendekatan permasalahan dilaku-
kan pertama dengan melakukan
studi literatur. Studi literatur
dilakukan untuk memetakan
persoalan yang ingin diselesaikan.
Langkah berikutnya adalah melaku-
kan depth interview secara
langsung dengan para pakar dan
pemangku kepentingan pengelola-
an sumber daya air. Sebagian besar
para pakar diambil dari Kemen-
terian Pekerjaan Umum dengan
pertimbangan bahwa Kementerian
tersebut merupakan focal point dan
pengambil keputusan dalam
pengelolaan sumber daya air.
Beberapa institusi di Kementerian
PU sebagai nara sumber adalah
Sekretariat Jenderal (Pusat Kajian
Strategis), Direktorat General
Sumber Daya Air, Sekretariat
Dewan Sumber Daya Air, Direktorat
Jenderal Cipta Karya khususnya
Direktorat Pengembangan Air
Minum (DITPAM) dan Badan
Pendukung Pengembangan SPAM
(BPPSPAM). Selain Kementerian PU,
diskusi juga dilakukan dengan
pemangku kepentingan dari
The first approach of problem is
done by literature study. Literature
studies conducted to map the
problem which will be solved. The
next step is to do a dept interview
with experts and stakeholders
related to water resources
management. And the last step is to
do analysis. Majority experts was
taken from Ministry of Public Works
with the consideration that ministry
of public work is the focal point and
decision makers in water resources
management. Some institutions as
experts in the Ministry of Public
Work are the General Secretariat
(Center for Strategic Studies),
Directorate General of Water
Resources, Water Resources Council
Secretariat, Directorate General of
Human Settlements in particular the
Directorate of Water Supply
Development and Development
Support Agency for Water Supply
Development (BPPSPAM). In
addition to Ministry of Public Works,
the discussion was also held with
the other stakeholders from
BAPPENAS as a government

[ viii ]
BAPPENAS sebagai institusi
pemerintah yang memiliki tugas
dan fungsi dalam merumuskan dan
merencanakan program pemba-
ngunan. PAM Jaya dan PERPAMSI
serta beberapa peneliti dari LIPI,
BPPT, Pusat Penelitian Air, dan ITB
juga menjadi nara sumber untuk
pengkayaan informasi. Sedangkan
untuk mengetahui posisi dan
dukungan IPTEK dalam pengelolaan
sumber daya air, RISTEK menjadi
rujukannya melalui diskusi dengan
supervisor dan staf ahli di
Kementerian RISTEK. Selain diskusi
dengan para pakar, menghadiri
seminar HAKTEKNAS
1
telah
dilakukan guna mengetahui dan
memahami program serta strategi
NEXUS yang menjadi isu saat ini
dimana pendekatan pangan, energi,
dan air menjadi satu sinergi dalam
pembangunan ke depan.
institution that has the task and
function in the formulation and in
the national development planning.
PAM Jaya and several experts from
research institutes like LIPI, BPPT,
Water Research Centre, and ITB also
become the source people for
information enrichment. RISTEK
become a reference to understand
the position and to support science
and technology of water resources
management through discussion
with supervisors and expert staff at
the Ministry of Research and
Technology. In addition to
discussions with experts, attending
the HAKTEKNAS seminar has been
conducted to determine and
understand the NEXUS approach
and strategy that became a current
issue where the approach of food,
energy, and water become one
synergy in the future development.
Hasil analisis data dan informasi
menunjukkan terdapat empat
faktor permasalahan dalam
pengelolaan sumber daya air untuk
sektor air minum, yaitu:
ketersediaan sumber air, akses
masyarakat ke sumber air,
lingkungan, dan institusi.
The results of data and information
analysis above show that there are
four factors indicate problems in
water resources management for
domestic sector, namely water
sources availability, public access to
water resources, environment, and
institutions.
Sesuai UUD 1945, negara menerima
mandat untuk memberikan
pelayanan air minum kepada
In accordance to the 1945
Constitution, the state received a
mandate to provide water service to
1
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

[ ix ]
seluruh rakyat. Strategi dan
program peningkatan pelayanan air
minum dilakukan melalui pengem-
bangan SPAM, baik dengan sistem
perpipaan maupun non perpipaan.
Penyelenggara SPAM sesuai dengan
Peraturan Pemerintah adalah
badan usaha milik negara (BUMN)
atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), koperasi, badan usaha
swasta, dan atau kelompok masya-
rakat yang melakukan penyeleng-
garaan SPAM. Judicial Review
Mahkamah Konstitusi (MK) yang
dikeluarkan pada 18 Februari 2015
menyatakan bahwa Pemerintah
atau Pemerin-tah Daerah harus
mengutamakan BUMN atau BUMD
daripada pihak swasta terlebih
dahulu, kecuali jika Pemerintah
memang benar-benar mengalami
keterbatasan, sehingga memerlu-
kan kerjasama dengan pihak swasta
sebagai salah satu bentuk
pengalihan resiko.
all communities. The state has been
doing that through implementing
the strategy and program
improvements in water services. It
was call as the development of
SPAM, either by pipeline or non-
pipeline. SPAM organizers which
according to government regulation
are state-owned enterprises
(BUMN) or local-owned enterprises
(BUMD), cooperatives, private
sector, and or group of people who
do SPAM. Judicial Review of
Constitution Court (MK) issued on
February 18, 2015 stated that the
Government or Local Government
should give priority to BUMN or
BUMD than private sector in
advance, unless the government
(central or regional) indeed really
have limitations, thus requiring the
cooperation with private sector as
one of the risk transfer forms.
Bentuk BUMN atau BUMD sebagai
manifestasi investasi negara dalam
dunia usaha di sektor air adalah
PAM atau PDAM. Data dari
BPPSPAM menunjukkan bahwa saat
ini jumlah PDAM di seluruh
Indonesia mencapai 385, 45% skala
kecil (<10.000 SR) dan 50%
berkinerja kurang sehat. Sementara
ini Pemerintahan memiliki target
tingkat pelayanan air minum 100%
pada tahun 2019 (60% perpipaan
BUMN or BUMD form as
manifestation of state investment in
the water sector business is PAM or
PDAM. Data obtained from
BPPSPAM indicates that the current
number of PDAM in Indonesia
reached 385 PDAM, 45% of small-
scale (<10,000 house connection)
and 50% less healthy performance.
While the Indonesian Government
has 100% of target achievement
level of water service in 2019 (60%

[ x ]
dan 40% non perpipaan). of piping and 40% non-piping).
Untuk mencapai tingkat pelayanan
100% dan menghadapi empat
faktor permasalahan sebagaimana
disebut sebelumnya, ada tiga
domain solusi yang perlu
diperhatikan, yaitu:
1) Kondisi alami sumber daya air;
2) Pembenahan institusi; dan
3) Perbaikan perilaku masyarakat.
To achieve 100% service level and
overcome those four problem
factors which mentioned above,
there are three domains solutions
that must be addressed, namely:
1) The natural condition of water
resources;
2) Improving the institution; and
3) Improving the people's behavior.
IPTEK dapat berkontribusi pada
ketiga domain tersebut. Khusus
untuk domain sumber daya air
secara fisik, peran IPTEK dapat
memaksimalkan nilai sumber daya
air ataupun melakukan strategi
dalam pengelolaan sumber daya
air. Contoh memaksimalkan nilai
adalah teknologi pengolahan air. Ini
dilakukan untuk memaksimalkan
standar kualitas air guna memenuhi
kebutuhan air yang terus
meningkat. Contoh strategi
penanganan adalah teknologi
distribusi air, hujan buatan, dan
sebagainya. Ini perlu dilakukan
meskipun dengan resiko biaya
tinggi. Pada hakikatnya, peran
IPTEK pada domain ini adalah untuk
mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan pada karakateristik
alami sumber daya air.
S&T can contribute to those three
domains. Especially for water
resources in the physical domain,
the role of S&T can maximize the
value of water resources or can
perform strategies in water
resources management. The sample
of maximazing the value is a water
treatment technology. This is done
to maximize the water quality
standar in order to meet the
incresment of water needs. For
example the handling of strategy is
water distribution technology,
artificial rainfall and so on. This
should be done even with the risk
of a high cost. Essentially, the role of
S&T in this domain is for mitigation
and adaptation on the changes of
the natural characteristic of water
resources.
Pada domain institusi, IPTEK dapat
berperan mulai dari proses
perencanaan, implementasi hingga
In the institutional domain, S&T can
play its role from planning process,
implementing and evaluating the

[ xi ]
evaluasi kebijakan. Dukungan IPTEK
pada domain ini diharapkan
mampu memberikan data dan
informasi yang valid dan akurat
pada tahap perencanaan, koor-
dinasi dan sinergi pada tahap
implementasi kebijakan, serta
monitoring dan evaluasi kebijakan
Kebijakan yang dirumuskan, diim-
plementasikan dan dievaluasi
dengan cermat dan akurat disertai
penegakan hukum dalam pelaksa-
naannya, diharapkan mampu me-
ngubah dan memperbaiki perilaku
masyarakat untuk sadar dan taat
hukum. Penegakan hukum disertai
pendidikan yang kuat diharapkan
membawa kesadaran masyarakat
sebagai budaya yang secara terus
menerus terpelihara untuk ber-
peran aktif dalam pengelolaan
sumber daya air.
policies. The supports of S&T in this
domain are expected to provide the
data and information which is valid
and accurate at the stage of
implementing the policies,
monitoring and evaluating the
management of water resources
policies. The policies which are
formulated, implemented and
evaluated carefully and accurately
along with the law enforcement in
practicing it, are expected to change
and to improve people’s behaviour
to be concious and to obey the law.
The law enforcement that
accompanied by strong education
are expected to bring the public
awareness as culture that is
maintained to play and active role in
the management of water
resources.
Terkait dengan kebijakan
pengelolaan sumber daya air secara
umum dan spesifik pada sektor air
minum, rekomendasi kebijakan
yang diberikan antara lain:
1) Pertama adalah perbaikan dan
peningkatan aspek hukum
kelembagaan BPPSPAM.
Rekomendasi ini ditujukan
kepada Presiden sebagai kepala
Negara. BPPSPAM adalah
struktur kelembagaan yang
penting dalam pencapaian
target pelayanan air minum.
The recommendations of policy
related to water resources
management policy in general and
specifically on drinking water sector,
among others:
1. The first is the improvement and
enhancement of legal aspect of
BPPSPAM. This recommendation
is addressed to the President as
the head state. BPPSPAM is an
important institutional structure
in the target of achievement of
drinking water service.
Considering the number and the

[ xii ]
Mengingat jumlah dan
persoalan penyelenggaran
SPAM semakin meningkat dan
kompleks, maka unsur
kelembagaan BPPSPAM
haruslah meliputi BPPSPAM
Pusat dan Daerah yang bersifat
koordinatif dan kongruen.
Selain itu keanggotaan
BPPSPAM berasal dari
kementerian terkait dan asosiasi
SPAM yang mencakup
kepakaran di bidang teknis
SPAM, hukum, dan manajerial.
Anggota BPPSPAM diwajibkan
untuk sementara meninggalkan
tugas dari instansi awalnya.
Dalam menjalankan tigas dan
fungsinya, BPPSPAM harus
selalu bersinergi dengan
DITPAM dan PERPAMSI.
2) Kedua adalah Pemerintah
secepat mungkin merumuskan
perbaikan UU No. 7 Tahun 2004
serta regulasi generatif terkait
dengan adanya Judicial Review
dari Mahkamah Konstitusi
terhadap UU Sumber Daya Air.
Hai ini perlu mengingat tanpa
regulasi yang jelas, maka
seluruh mekanisme kegiatan
pengelolaan sumber daya air
dan penyelenggaraan SPAM
akan mengalami ‘stuck’.
3) Ketiga adalah ditujukan kepada
Pemerintah untuk membentuk
lembaga yang mempunyai tugas
dan fungsi merumuskan dan
issues of accomplishing SPAM is
more increasing and complex,
the BPPSPAM should include the
central and regional BPPSPAM
which is coordinative and
congruent. Besides, the
membership of BPPSPAM is
derivied from the relevant
ministries. And the association of
SPAM includes technical
expertise in the field of technical
SPAM, law or regulation, and
managerial. BPPSPAM members
are required to temporarily leave
the task of their original institute
In carrying out its task and
functions, BPPSPAM should
always synergize or work
together with DITPAM and
PERPAMSI.
2. The second is the government
should formulate the correction
of the Act No.7 of 2004 and the
regulation indicators associated
with the judicial review of the
Constitutional Court of the water
resources act, as soon as
possible. This is considered
important because without a
clear regulation and without the
implementation of SPAM, the
whole mechanism of the
management of water resources
will experience ‘stuck’.
3. The third is devoted to the
government to establish an
institution that has tasks and
functions to formulate and

[ xiii ]
menyusun strategi IPTEK
Nasional, melakukan moni-
toring, dan evaluasi IPTEK.
Selain menyusun strategi IPTEK
sebagai pedoman dan rujukan
bagi pelaksanaan riset di
seluruh Indonesia yang mampu
menjawab kebutuhan dan
memberikan solusi terhadap
permasalahan bangsa (termasuk
di sektor air minum), lembaga
ini diharapkan juga menjadi
pusat data dan informasi IPTEK.
Pemerintah bisa memanfaatkan
Dewan Riset Nasional dengan
memperbaiki kinerja serta
regulasinya atau membuat
board baru yang langsung
bertanggung jawab kepada
Presiden. Sementara itu,
Kementerian RISTEK dan DIKTI
tetap berfungsi sebagai
koordinator seluruh lembaga
riset yang berada di bawah
kementerian maupun non
kementerian serta perguruan
tinggi. Semua lembaga riset
perlu difasilitasi agar dapat
bersinergi guna menghindari
tumpang tindih riset yang dapat
memboroskan keuangan
negara. Oleh karena itu,
diperlukan dukungan teknologi
informasi dan komunikasi yang
handal dalam rangka:
a. Mendukung kinerja dewan
atau board IPTEK.
b. Mendukung kinerja Kemen-
develop the S&T strategies, to
monitor, and to evaluate S&T.
Aside from developing the
strategies of S&T as a guide and
reference for conducting
research in Indonesia which is
capable to answer the needs and
to provide solutions to the
nation’s problems (including
drinking water sector). This
institution is also expected to be
a data and informations center
of S&T. The government could
utilize the National Research
Council to improve the
performance and regulations or
create a new board which is
directly responsible to the
president. Meanwhile the
ministry of research and
technology and DIKTI still have a
function as coordinator of all the
research institutions under the
ministry, non-ministrial and
universities. All research
institutions should be facilitated
in order to synergize to avoid the
overlapping research which will
waste national budgeting.
Therefore, the reliable
information and communication
technology support is necessary
in order to:
a. Support the performance of
the council or the board of
S&T
b. Support the performance of
the ministry of S&T and DIKTI

[ xiv ]
terian RISTEK dan DIKTI
dalam rangka mengkoordinir
seluruh lembaga riset.
c. Mendukung sinergi dan
komunikasi antar lembaga
riset
Mekanisme bentuk koordinasi dan
sinergi perlu dirumuskan secara
akurat disertai instrument indikator
keberhasilan untuk melakukan
evaluasi agar kinerja lembaga
semakin membaik.
to coordinate all research
institutes.
c. Support the synergy and
communication between
research institutes.
The mechanisms form of
coordination and synergy are
necessary to be accurately
formulated with the instrument of
indicators of success to evaluate in
order to further improve the
performance of institutions.

[ xv ]
DAFTAR ISI - LIST OF CONTENT
Judul Sampul ………………………………………………………………………………
Cover Tittle
i
Supervisi ………………………………………………………………………………………
Supervisor
ii
Kata Pengantar …………………………………………………………………………….
Preface
iii
Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………………..
Executif Summary
vi
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………
List of Content
xv
BAB 1 Pendahuluan …………………………………………………………….
Chapter 1 Introduction
1
BAB 2 Dasar Hukum …………………………………………………………….
Chapter 2 Legal Regulation
13
BAB 3 Pelajaran dari Kondisi Lokal Daerah ………………………….
Chapter 3 Lesson Learning from Local Conditions
41
BAB 4 Kebijakan IPTEK di Sektor Air …………………………………….
Chapter 4 Science and Tecnology Policy in Water Sector
65
BAB 5 Analisis dan Sintesis serta Rekomendasi Kebijakan ……
Chapter 5 Analysis and Syntesis as well Recommendation
71
Ucapan Terima Kasih ……………………………………………………………………
Aknowledgements
119
Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………..
References
123

[ xvi ]

[ 1 ]
BAB 1
PENDAHULUAN
CHAPTER 1
INTRODUCTION
Salah satu ciri negara maju adalah
kemampuannya dalam pengelolaan
sumber daya alam. Kata
“pengelolaan” diartikan dalam
kamus besar Bahasa Indonesia
sebagai suatu cara atau proses
melakukan kegiatan, merumuskan
suatu kebijakan, dan memberikan
pengawasan terhadap semua hal,
terkait dengan pelaksanaan kebijak-
an tersebut, guna mencapai tujuan
sebuah organisasi. Referensi lainnya
menyatakan bahwa manajemen
sebagai suatu sistem kerangka kerja
yang tersusun atas tahap-tahap
perencanaan, pelaksanaan, koordi-
nasi, pengawasan, dan evaluasi
terhadap semua sumber daya yang
ada secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan yang diinginkan
[UU No. 4 Tahun 2007; Schenk,
2009; Kodoatie dan Sjarief, 2010].
Dengan demikian, konteks pengelo-
laan sebagai sebuah sistem merupa-
kan rangkaian aktivitas yang
dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan (Gambar 1.1).
Tahap evaluasi sangat penting
sebagai proses pengungkitan tahap
pengelolaan yang semakin baik.
One of the characteristic of a
developed country is its capabilities
to manage the natural resources.
The Indonesian dictionary
interpretes the word:
“management” as a method or
activity process, formulating a
policy, and provide oversight to all
matters related to the
implementation of these policy in
order to achieve the goal of an
organization. Other reference states
that manegement is as a frame
work system consisted of many
phases, such as planning phase,
implementation phase,
coordination phase, monitoring
phase, and evaluation phase to all
available resources effectively and
efficiently for achieving the desired
goal [Act No. 4 of 2007; Schenk,
2009; Kodoatie and Sjarief, 2010].
Therefore, the management
context as a system is activity series
which are gradually and
continuously undertaken (Figure
1.1). Evaluation phase is important
thing as a laverage process to make
a better management process in
the further.

[ 2 ]
Figure 1.1 The sequences of natural resources management
Tiga faktor utama penentu
keberhasilan pengelolaan sumber
daya alam adalah kemampuan
sumber daya manusia (human
resources), ilmu pengetahun dan
teknologi (IPTEK), serta kemampuan
finansial. Ketiga faktor tersebut
akan menjadi kunci keberhasilan
pengelolaan apabila berada pada
tempat dan waktu yang tepat.
Ketepatan tersebut sangat dipenga-
ruhi oleh bagaimana kebijakan
dirumuskan dan dimplementasikan
untuk mengelola sumber daya alam
tersebut. Ini sangat terkait dengan
kapasitas dan kapabilitias pembuat
kebijakan.
There are three main factors to
determine the success of
management of natural resources.
They are ability of humanr
esources, science and technology
support, and financial capabilities as
well. They will be a successfull key if
they are in the right place and the
right time. The accuracy is greatly
depended on how the policies are
formulated and implemented to
manage these natural resources.
This is closely related with capacity
and capability of policy maker.
Menurut Rahardjo (2015), staf ahli
RISTEK, kepakaran seorang dapat
dikategorikan menjadi dua jenis,
yaitu spesialis dan generalis.
Seorang pengambil kebijakan yang
berhasil umumnya adalah mereka
yang mampu berfikir secara
generalis. Pakar yang generalis
umumnya relatif lebih mampu
menjadi seorang pemimpin. Pemim-
pin yang berhasil adalah memimpin
yang memiliki wawasan ke depan.
According to Rahardjo (2015), an
expert member of RISTEK, the
expertise can be categorized into
two types, they are: specialist and
generalist. The policy makers who
are successful are usually those who
can think generally. The Expert who
think generaly relatively becomes a
better leader than the ones who
don’t. The successful leader is a
leader who has visions. One of them
is to place human resources in the

[ 3 ]
Salah satunya adalah dalam
menempatkan sumber daya
manusia pada posisi yang tepat
sehingga roda sebuah organisasi
dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Pemikiran yang generalis
dalam proses pengelolaan artinya
mampu melihat permasalahan
secara lebih luas sehingga dapat
diterima oleh banyak kalangan
dengan kepentingan yang berbeda.
Disinilah letak perlunya sebuah
rumusan sistem dan instrumen
yang baik dan tepat. Sistem dan
instrumen diperlukan agar semua
tahapan sebagaimana digambarkan
pada gambar 1.1 bisa berjalan dan
dapat dievaluasi dengan benar.
right position so that the
organization can perform properly.
The general thought in the
management process means being
able to see the problem more
widely or open minded that could
be accepted by all people with
different interests. So that why it
needs good and proper of the
formulation system and
instruments as well. Systems and
instruments are required for all
stages of management in the same
manner as illustrated in Figure1.1.
can perform and can be well
evaluated.
Figure 1.2 The types of expertise that required in policy making process
Kebijakan merupakan salah satu hal
penting dalam menggerakkan roda
pembangunan, termasuk kebijakan
tentang bagaimana mengelola
Policy is one of the important thing
that play the role of development,
including policy about how to
manage the all potential of owned

[ 4 ]
seluruh potensi sumber daya agar
dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya untuk seluruh
rakyat. Kebijakan adalah manifes-
tasi dari pengambilan keputusan
dimana proses perencanaannya
melalui beberapa tahapan. Gambar
1.2 memperlihatkan hirarki peren-
canaan kebijakan.
resources to be more benefitting to
all of the people in the nation.
Policy is a manifestation of decision
making where Its process has been
through several stages. Figure 1.2
shows the hierarchie of policy
planning.
Figure 1.2 Hierarchie of policy planning
Di Indonesia, Visi dan Misi Presiden
merupakan landasan utama dari
semua konsep kebijakan yang ada.
Visi diterjemahkan secara formal
dalam bentuk misi untuk mencapai
tujuan nasional. Umumnya
keputusan terhadap visi dan misi
ditawarkan secara langsung melalui
proses politik Presiden terpilih. Visi,
misi, dan tujuan berada pada
tataran top management sebagai
proses perencanaan yang bersifat
strategis jangka panjang (20 hingga
In Indonesia, vision and mission of
President is main foundation of all
policy concepts. The vision is
formally defined as mission form to
achieve the national goals.
Generally, a decision on vision and
mission is offered directly through
political process by elected
President. Vision, mission, and goals
are placed on top management
position as a planning process of
long term strategic planning (20 to
25 years). The vision and mission

[ 5 ]
25 tahun). Visi dan misi tersebut
diterjemahkan dalam bentuk sinergi
antara strategi dan rumusan
kebijakan dalam bentuk regulasi
sebagai rambu-rambu atau batasan-
batasan dalam operasional pelaksa-
naannya. Strategi dan kebijakan
merupakan perencanaan pada
tataran teknis jangka waktu mene-
ngah (lima tahunan). Keputusan
kebijakan pada tataran ini umum-
nya diambil melalui proses
teknokratik yang melibatkan pakar
professional dan lembaga fung-
sional perencanaan. Selanjutnya
strategi dituangkan ke dalam ben-
tuk program pembangunan yang
didukung pembiayaan serta petun-
juk pelaksanaannya. Program me-
rupakan perencanaan pada tataran
operasional yang bersifat tahunan.
Keputusan yang diambil umumnya
dilakukan melalui proses top down
ataupun bottom up.
are transformed into the synergy
between strategy and policy
formulation, in the form of
regulation as operational
restrictions on its implementation.
Strategies and policies are the plans
on a technical level for medium
term (five years). The Policy
decision at this level are generally
made through a technocratic
process that involves professional
experts and organization of
functional planning. Furthermore,
the strategies are implemented into
development programmes which
are supported by financing and
implementation instructions. The
program is a plan at the annual
operational level. The decisions in
this level are generally made
through top-down or bottom up
process.
Sumber daya air adalah salah satu
contoh sumber daya alam yang
berpotensi meningkatkan pereko-
nomian bangsa dan negara. Untuk
itu diperlukan pengelolaan yang
tepat supaya memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya untuk ke-
makmuran seluruh rakyat
Indonesia. Sebagai sumber daya, air
memiliki daya guna dan daya rusak.
Tujuan pengelolaan sumber daya air
ini tentunya untuk memaksimalkan
daya guna sekaligus meminimalkan
Water resource is an example of
natural resources which has a
potentiality to increase the national
economic. Therefore, it needs a
proper management to give benefit
prosperity of magnitude to all of
Indonesian people. As resources,
water has usefulness and damage
force. The goals of water resources
management is maximizing the
usefulness and minimizing the
water’s damage force. However,
water resources management is not

[ 6 ]
daya rusaknya. Namun pengelolaan
sumber daya air tidak semudah
mengelola sumber daya alam
lainnya, seperti minyak ataupun gas
alam. Ini terkait dengan sifat air
yang terus mengalir ke tempat yang
lebih rendah, dinamis sebagai fungsi
ruang dan waktu, dan tidak
mengenal batas wilayah teritorial.
Oleh karena itu, suatu kebijakan
pengelolaan sumber daya air akan
dapat dilaksanakan dengan lebih
mudah, efektif, efisien, dan
ekonomis apabila mengakomodir
karakteristik alamiahnya.
like other natural resources (for
example fuel or natural gas). It is
regarding to natural characteristic
of water that flowing continually to
lower place, dynamic in space and
time, and does not know the
territorial boundaries. Therefore,
the policy on water resources
management will be easily done,
effectively, efficiently, and
economicly value if it
accommodates its natural
characteristic.
Sumber daya air juga merupakan
sumber daya alam yang dapat
diperbaharui melalui siklus
hidrologi. Meskipun demikian,
dapat terjadi ekstremitas pada
aspek kualitas maupun kuantitasnya
apabila tidak dikelola dengan baik.
Kejadian ekstrim akan meningkat-
kan daya rusak air dan sebaliknya
daya gunanya semakin menurun.
Kejadian ini dapat dilihat dari
semakin seringnya kejadian banjir
dan kekeringan di beberapa tempat
di Indonesia. Hal ini terkait dengan
pemahaman yang keliru terhadap
makna pembangunan berkelanjut-
an. Tujuan akhir semua bentuk
pembangunan adalah kesejahtera-
an dan kemakmuran yang dapat
dinikmati oleh seluruh rakyat
melalui aktivitas ekonomi. Namun
ketika pertumbuhan ekonomi
Water resource is renewable
natural resources by means of
hydrologic cycle. Nevertheless,
variability extreme of quality and
quantity will occur if it is not
properly managed. The extreme
event will increase water damage
force and the contrary its
usefulnesss will decrease. This
event can be seen from the
occurrence of floods and droughts
in some places in Indonesia. This is
related with the missed
understanding about the meaning
of sustainable development. The
final goal of developments is
welfare and prosperity for all
Indonesian through the economic
activity. However, when economic
grow is defined as production
growth, exploitation of natural
resources will be done on a large

[ 7 ]
diartikan sebagai pertumbuhan
produksi, maka eksploitasi sumber
daya alam akan dilakukan secara
besar-besaran dengan mengabaikan
nilai-nilai sosial, budaya dan
kelestarian lingkungan [Kodoatie
dan Sjarief, 2010]. Konsep
pembangunan sumber daya alam
harus benar-benar didasarkan atas
kemampuan daya dukung lingkung-
an. Artinya memberikan kesem-
patan untuk recovery sehingga
ketersediaannya dapat tetap
dipertahankan untuk terus dapat
memenuhi kebutuhan manusia dan
ekosistemnya. Arti daya dukung
lingkungan adalah “keseimbangan”,
yaitu keseimbangan antara keter-
sediaan dan kebutuhan juga antara
pemanfaatan dan konservasi.
Mempertahankan keseimbangan
tersebut tidaklah mudah. Banyak
tantangan dan permasalahan yang
harus dihadapi.
scale by ignoring social values,
cultural values, and environmental
sustainability [Kodoatie andSjarief,
2010]. The developing concept of
natural resources has to be based
on environmental carrying capacity.
It means giving nature a chance to
recover so that the water
availability continues to meet water
demand for people and their
ecosystem in the future. In other
words, the meaning of
environmental carrying capacity is
balance. It means the balance
between demand and supply or
between utilization and
conservation. To maintenance the
balance is not easy because there
are many challenges and problems
that have to be over come.
Faktor pemicu munculnya
permasalahan sumber daya air
adalah pertumbuhan penduduk.
Sanin (2011) menyatakan bahwa
penduduk yang berjumlah 5,3
Milyar akan meningkat menjadi 8,5
Milyar pada tahun 2025 (meningkat
60%). Untuk negara berkembang,
rata-rata tingkat pertumbuhan
penduduk sebesar 2.1% pertahun.
Implikasi peningkatan penduduk
adalah kebutuhan lahan dan air
juga meningkat. Sayangnya tekanan
The triger factor of water resources
problem is population growth.
Sanin (2011) stated that population
would increase to be 8.5 billion in
2025 from 5.3 billion in 2011
(increase of 60%). Average growth
rate of population increase of 2.1%
per year in developing country. The
implication of population increase is
the increment of land acquisition
and also water demand.
Unfortunately this population
pressure did not supported by

[ 8 ]
populasi terhadap lahan kurang
didukung dengan upaya konservasi
air yang memicu ketidakseimbang-
an antara kebutuhan dan keter-
sediaan air. Permasalahan semakin
kompleks dengan tingkat pence-
maran air yang makin tinggi.
water conservation. This condition
triggers to imbalance condition
between water demand and water
supply. The problems become more
complex because of the water
pollution increase.
Persoalan dan tantangan di sektor
sumber daya air semakin kompleks
dan sistemik, baik menyangkut
masalah teknis hingga berdampak
pada persoalan konflik kepentingan
dan sosial. Untuk itu diperlukan
upaya pengelolaan yang tepat
sasaran tanpa mengabaikan fakta
bahwa sumber daya air adalah
barang milik publik. Landasan
hukum pernyatan ini adalah UUD
1945 ps 33 ayat 1 dan UU No. 7
Tahun 2004 pasal 6. Di dalam kedua
pasal tersebut tertulis bahwa bumi,
air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan digunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Problems and challenges on water
sector increasingly become more
complex and systemic; both related
to technical problem and have an
impact on conflicts and social
issues. Therefore it is necessary to
make a management efforts right
on target without ignoring the fact
that water resources are public
goods. Legal foundation of this
statement is Constitution of 1945
article 33; paragraph 1 as well Act
No. 7 of 2004 article 6. The both
article has stated that earth, water,
and natural resources contained in
it are controlled by the State and
used for the greatest prosperity for
all people.
Selain itu dalam UU No 7 Tahun
2004 pasal 4 juga menyebutkan
bahwa sumber daya air mempunyai
fungsi sosial, lingkungan hidup, dan
ekonomi yang diselenggarakan dan
diwujudkan secara selaras. Fungsi
sosial menyatakan bahwa kepen-
tingan umum lebih diutamakan
daripada kepentingan individu.
Fungsi lingkungan hidup artinya
In addition, the Act No. 7 of 2004,
article 4 states that water resources
has social functions, environmental,
economic that organized and
realized in harmony. Social function
means that water resources for
public interest is more important
than individual interests. An
environmental function means that
water resources become part of

[ 9 ]
sumber daya air menjadi bagian
dari ekosistem sekaligus sebagai
tempat kelangsungan hidup flora-
fauna. Dan fungsi ekonomi berarti
bahwa sumber daya air dapat
didayagunakan untuk menunjang
kegiatan usaha [Kodoatie dan
Basoeki, 2005]. Amanat UU Sumber
Daya Air adalah tetap merujuk pada
konsep pembangunan berkelanjut-
an (Gambar 1.3).
ecosystem as well as survival of
flora and fauna. And economic
functions means that water
resources can be utilized to support
business activities [Kodoatie and
Masoeki, 2005]. The mandatory of
Act of Water Resources still refer to
sustainable development concept
(Figure 1.3).
Figure 1.3 Sustainable development concept on Water Resources Management
(Translated from Tamin, 2001)
Berdasarkan sektor penggunanya,
sumber daya air terdiri atas tiga
kelompok, yaitu:
1) Pemanfaatan air untuk sektor
rumah tangga yaitu untuk
memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari, baik sebagai air
minum (air bersih) dan sanitasi.
pertanian (untuk irigasi sawah).
By sector user, water resources is
consisted of three major groups,
namely:
1) Water utilization for domestic
sector to meet as basic daily
household needs, both for
drinking water or clean water
and sanitation.
2) Water utilization for agriculture
sector (irrigation of rice fields).

[ 10 ]
energi dan industri.
Kebijakan untuk ketiga kelompok
pemanfaatan air tersebut, tentunya
memiliki konsekuensi persoalan
REGULASI, KELEMBAGAAN, serta
kontribusi IPTEK yang berbeda.
Berdasarkan prioritasnya menurut
Undang-Undang Sumber Daya Air,
maka kajian ini dilakukan untuk
pemanfaatan air di sektor domestik
[pasal 29 ayat 3, UU No. 7 Tahun
2004]. Meskipun kajian dilakukan
fokus pada sektor rumah tangga,
namun analisis tetap perlu
memperhatikan kebijakan sumber
daya air secara umum.
3) Water utilization for power
generation and industry sector.
The Policy related to those three
water utilizations groups mentioned
above would have different
consequences on REGULATORY
issues, INSTITUTIONAL, as well as
contribution of SCIENCE AND
TECHNOLOGY. Based on level of
interest, this study was done for
water using to domestic sector
[Article 29, paragraph 3 in Law 7 of
2004,]. Even if the study focuses on
domestic sector, the analysis will
pay attention the water resources
generaly as well.
Millenium Development Goals dan
Johannesburg Summit 2002
mentargetkan agar jumlah pendu-
duk yang belum mendapatkan
pelayanan air minum dan sanitasi
tahun 2000 berkurang hingga
separuh pada tahun 2015. Hal ini
sejalan dengan tujuan MDGs
Indonesia yang ke tujuh yaitu
keberlanjutan lingkungan hidup.
Salah satu target yang ingin dicapai
adalah menurunkan 50% masya-
rakat Indonesia yang belum men-
dapat akses air minum dan sanitasi
yang aman dan berkelanjutan
[Bappenas, 2012].
Millennium Development Goals and
the Johannesburg Summit in 2002
to targets, that the number of
people who do not get clean water
and sanitation services in 2000, to
be reduced by half in 2015. This is in
linewith 7
th
of Indonesia of
Millennium Development Goals that
ensure environmental
sustainability. One of targets to be
achieved is reducing of 50% of
Indonesian people who have not
had access to safe and sustainable
clean water and sanitation
[Bappenas, 2012].
Pemanfaatan air di sektor domestik
dibedakan atas sistem perpipaan
dan non perpipaan. Kedua sistem
Water access to domestic sector is
consisted of piping system and non-
piping system. Both systems are

[ 11 ]
tersebut dibedakan berdasarkan
bagaimana upaya masyarakat
mendapatkan air bersih (faktor
akses). Data menunjukkan bahwa
akses air bersih yang aman pada
tahun 2013 baru mencapai 67,7%
(18,6% menggunakan jaringan
perpipaan dan 49,2% non
perpipaan). Oleh karena itu,
Indonesia mentargetkan 100%
akses air bersih pada tahun 2019
dimana 60% sistem perpipaan dan
40% non perpipaan [DITPAM,
2014].
distinguished of how the
community got the water to daily
household needs (access factor).
The data shown that access to safe
water in 2013 just reached 67.7%
(consist of 18.6% using a piping
system and 49.2% non-piping
system). Therefore, Indonesia
expects to achieve the 100%
accessing of clean water in 2019
with 60% of piping system and 40%
of non-piping system [DITPAM,
2014].
Salah satu tantangan di sektor
domestik adalah masih rendahnya
akses air bersih, terutama bagi
masyarakat yang tinggal di daerah
kumuh perkotaan, perdesaan,
pulau-pulau kecil dan daerah
pantai. Ketiadaan akses ini akan
memaksa Kelompok Masyarakat
berpendapatan Rendah (MBR)
membeli atau menggunakan air
yang telah terkontaminasi untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi MBR yang tinggal jauh dari
sumber air, akan kehilangan waktu
dan tenaga untuk mendapatkan
akses air. Ini bisa dikatakan sebagai
kehilangan “human capital”. Konse-
kuensinya adalah tingkat kemiskin-
an meningkat karena waktu dan
tenaga mereka dapat dikonversikan
sebagai bentuk pengeluaran rumah
tangga. Oleh karena itu peningkat-
an akses di sektor domestik ini
One of the challenges in domestic
sector is that how low is the level of
clean water access, especially for
people who live in urban slums,
rural, small islands and coastal
areas. The lack of access to clean
water will force the low income
community (MBR) to buy or to use
contaminated water to meet daily
needs. MBR who live far away from
water source, will lose their time
and energy just to get water. It can
be said as “human capital lost”. The
consequency is the increment of
poverty levels because their time
and energies wasting for water can
be conversed as domestic spending
(economic value). Therefore, to
increase the water service on
domestic sector simultaneously is
the government's goal to reduce
poverty (the first goal of Millennium
Development Goals is to overcome

[ 12 ]
sekaligus sebagai upaya untuk
mengurangi kemiskinan
1
.
poverty and hunger).
Untuk mengkaji kebijakan sumber
daya air di sektor domestik ini,
maka analisis terhadap kendala-
kendala implementasi kebijakan
tersebut sangat diperlukan. Menge-
tahui dan mengidentifikasi akar
permasalahan juga memberikan
rekomendasi serta solusi yang tepat
untuk mengevaluasi kebijakan
tersebut agar target akses air bersih
100% pada tahun 2019 dapat
tercapai. Dalam kasus tertentu,
kondisi lokal wilayah juga perlu
diperhatikan melalui penyesuaian
kebijakan di daerah. Oleh karena
itu, kebijakan nasional perlu segera
disosialisasikan dengan baik di
daerah, disertai regulasi yang
bersifat teknis operasionalnya.
Sebaliknya kebijakan daerah
seharusnya mendukung grand
design kebijakan nasional.
To study the water resources policy,
particularly on domestic sector, we
need to analyze the obstacles of
policy implementation. Finding out
and indentifiying the core of the
problem are expected to provide
recommendation as well
appropriate solutions to evaluate
the policies formulation in order to
achieve the national target of
access to 100% clean water in
2019. However in specific case, the
national policies will require-depth
studies of local conditions. Thus the
national policies need to be
properly socialized at local level
along with operational technical
regulations as soon. Otherwise, the
local policy has to support the
grand design of national policy.
1
Tujuan MDGs pertama yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

[ 13 ]
BAB II
DASAR HUKUM
CHAPTER II
LEGAL REGULATIONS
Sebuah proses pembangunan yang
melibatkan banyak sektor dan
sumber daya, memerlukan pedo-
man untuk melakukan koordinasi
dan sinergi. Koordinasi dan sinergi
dilakukan sejak dalam perencanaan
hingga pelaksanaannya. Dengan
begitu arah dan prioritas pemba-
ngunan dapat tercapai sesuai
dengan perencanaan yang telah
ditetapkan bersama.
A development process that
Involves many sectors and
resources, require guidelines
tocoordinate and synergyze.
Coordination and synergy have to
be done since in planning and
implementation stage, so that the
direction and priorities of
development can be achieved in
accordance with a predetermined
plan.
Figure 2.1 Policy direction in development plan
(Tampubolon, 2014)
Perencanaan program pembangun-
an telah dirumuskan dalam
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Undang-
Undang tersebut menjadi dasar
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007
tentang RPJPN 2005-2025.
Development program planning in
Indonesia has been formulated in
Act No. 25 of 2004 about National
Development Planning System.
Then this law has been a basic to
Law No.17 of 2007 about the
National Long-Term Development
Plan (RPJPN) of 2005-2025.
 Excellent of natural
resources,
 Quality of human
resources,
 Increasing capabilities
of Science and
Technology

ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program
[ 14 ]
Sebagai kepala pemerintahan,
Presiden mengeluarkan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang RPJMN ke-3 (2015-2019)
untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004. RPJMN ke-3
ini mengatur arah pembangunan
nasional yaitu memantapkan
pembangunan secara menyeluruh
di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing
kompetitif perekonomian yang
inklusif, berkelanjutan, dan
berkeadilan serta berlandaskan
keunggulan sumber daya alam
(SDA), sumber daya manusia (SDM)
yang berkualitas dan kemampuan
Ilmu Pengetahuan (IPTEK) yang
terus meningkat [Tambubolon,
2014]. Prioritas Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) sesuai dengan
RPJMN ke-3 ditunjukkan pada Tabel
2.1. Bidang prioritas pada RPJMN
ke-3 terdiri atas 9 bidang fokus
(lebih sedikit daripada RPJMN ke-2
(2010-2014) yang terdiri atas 14
bidang fokus).
As a leader of nation, the President
issued Presidential Decree No. 2 of
2015 about third of National
Middle-Term Development Plan
(RPJMN) 2015-2019 to implement
the provisions of Article 19,
paragraph 1 of Law No. 25 of 2004.
This 3
rd
RPJMN set direction of
national development that
strengthens in overall
development in various fields. The
devolopment emphasize
achievement of economic
competitiveness that inclusive,
sustainable, and equitable and
based on excellent of natural
resources, quality of human
resources, and increasing
capabilities of Science and
Technology [Tambubolon, 2014].
Priorities of Government Work
Plan (RKP) in accordance with the
3
rd
RPJMN shown in Table2.1.
Government priorities on the 3
rd
RPJMN are consisted of nine areas
focus (less than 2
nd
RPJMN 2010-
2014, which consists of 14 fields of
focus).
Dalam bidang pembangunan dan
penyediaan sarana dan prasarana,
target RPJMN 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
1) Penguatan Sistem Logistik
Nasional
2) Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Nasional
3) Peningkatan Akses Air Minum
The objectives of RPJMN 2015-
2019 in field of development and
facilities and infrastructure
provision are following:
1) Strengthening of The National
Logistics System
2) Improving The Ratio of The
National Electrification
3) Increasing of The Water and

[ 15 ]
dan Sanitasi
4) Penataan
Perumahan/Permukiman
5) Pembangunan Transportasi
Massal Perkotaan
Sanitation Access
4) Planning Housing/Settlement
5) Development of The Urban
Mass Transportation
Tabel 2.1 Bidang Prioritas Nasional
pada RPJMN 2015-2019
Table 2.1 National Priority Issues of
RPJMN 2015-2019
1) Sosial budaya dan kehidupan
beragama
2) Ekonomi*
3) Sarana dan Prasarana*
4) Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6) Politik
7) Pertahanan dan Keamanan
8) Hukum dan aparatur
9) Wilayah dan tata ruang
1) Socio-cultural and religious life
2) Economics*
3) Infrastructures*
4) Natural Resources and Environment
5) Science and Technology
6) Politics
7) Defense and Security
8) Law and apparatus
9) Regional and spatial
Sektor air air minum dan sanitasi
menjadi salah satu prioritas
penanganan bidang sarana dan
prasarana. Ini cukup relevan karena
kemampuan dalam menyediakan
sarana dan prasarana air minum
dan sanitasi yang memadai juga
menjadi salah satu indikator negara
maju. Sehingga tidak berlebihan bila
Pemerintah memberikan perhatian
pada sektor ini karena pelayanan air
minum di negara kita belum
mencapai 100%. Gambar 2.2
menunjukkan target pencapaian
pelayanan air bersih 100% pada
RPJMN ketiga.
A particular dringking water sector
and sanitation are some of
priorities areas on infrastructure
management. This is relevance
enough due to the adequate of
drinking water infrastructure
availability and sanitation is one
indicator of developed countries as
well. So it is not excessive if the
government gives more attention
to these sectors due to fact that
water and sanitation services have
not reached 100% yet in our
country. The Figure 2.2 shows how
the government will achive the
100% access clean water in 3
rd
RPJMN.
Sedangkan pada bidang prioritas
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Challenges of RPJMN 2015-2019
which have to be faced on natural

[ 16 ]
Hidup, tantangan yang harus
dihadapi dalam RPJMN 2015-2019
adalah sebagai berikut:
1) Pemantapan ketahanan pangan
2) Penguatan ketahanan energi
dan air
3) Penguatan pembangunan ke-
lautan berdimensi kepulauan
4) Pengembangan ekonomi hijau
5) Penanganan perubahan iklim
[Sumber: Tuwo, 2014 “Rancangan
Teknokratik RPJMN 2015-2019]
resources and environmental
priority issues are following:
1) Stabilization of food security
2) Strengthening energy security
and water
3) Strengthening the maritime
development
4) Green economy development
5) Climate change handling
[Source: Tuwo, 2014 “Technochratic
Planning of RPJMN 2015-2019]
Figure 2.2 Achieving target of water supply services
(DITPAM, 2014)
Pada RPJMN sebelumnya, sektor air
tidak pernah dinyatakan secara
khusus sebagai prioritas untuk
meningkatkan perekonomian
bangsa dan negara. Sedangkan pada
RPJMN ketiga, ketahanan air
menjadi salah satu strategi dalam
bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang dinyatakan
secara eksplisit. Namun demikian
sektor air tidak bisa berjalan dengan
baik tanpa berkolaborasi dengan
sektor lainnya. Harapan Pemerintah
In previous RPJMN, water sector
never specifically stated as a
priority to improve national
economy for nation and state.
While in the 3
rd
RPJMN, water
security is one of strategies in
natural resources and environment
that is explicitely stated. These
strategies are very appropriate.
However, water sector can not
work properly without
collaborating with other sectors.
The Government hopes all areas of

[ 17 ]
tentunya semua bidang prioritas
pembangunan bisa saling
mendukung dan memperkuat,
bukan sebaliknya saling
melemahkan. Keinginan tersebut
disampaikan oleh Presiden Joko
Widodo dengan pernyataan bahwa
setiap kementerian tidak diijinkan
memiliki visi dan misi sektoral,
tetapi menterjemahkan visi dan misi
Presiden. Secara eksplisit Presiden
mengharapkan adanya harmonisasi
dan sinergi antar sektor dan wilayah
otonomi.
development priorities can be
supportive and strengthen each
other, instead of weaken each
other. The desire was delivered by
President Joko Widodo with his
statement that every ministries are
not allowed to have a sectoral
vision and sectoral mission, but
they have to translate the vision
and mission of President. The
Presiden explicitly expects there
are harmonization and synergies
cross sectors and between
territorial autonomy as well.
Sinergi antara sektor air, energi, dan
pangan pernah disampaikan oleh
Presiden Soesilo Bambang
Yudoyono (SBY) sebagai bentuk
pendekatan NEXUS. NEXUS adalah
suatu pendekatan dengan men-
sinergikan dan mengintegrasikan
ketiga kekuatan pembangunan
Indonesia (pangan, energi, dan air)
secara terpadu dalam proses
pembangunan. Semangat NEXUS ini
sebenarnya sejalan dengan konsep
manajemen sumber daya air
terpadu (IWRM). Pendekatan
NEXUS tersebut dikenal juga
dengan istilah FEW (Food-Energy-
Water) yang sering kali disampaikan
oleh mantan Presiden SBY melalui
pidato arahannya mengatakan
bahwa Indonesia harus mandiri
dalam urusan pangan, energi, dan
air [Hakteknas, Bandung 30 Agustus
2012].
The synergy sectors between
water, energy, and food was had
been delivered by President Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) as a
form of NEXUS approach. NEXUS is
an approach by synergizing and
integrating third-strength of
Indonesia development power
(food, energy, and water) which
integrated in development
process. NEXUS spiritis actually in
line with the Integrated Water
Resources Management concept
(IWRM). In Indonesia
development, the NEXUS approach
is also known as FEW terms (Food-
Energy-Water) that has often been
delivered by President SBY through
his speech said that Indonesia
should be independent in food,
energy, and water matters
[“Hakteknas”, Bandung-August 30,
2012].

[ 18 ]
Pertemuan dialog IPTEK negara-
negara ASEAN pada tanggal 9-10
November 2012 di Thailand juga
mengangkat tema NEXUS sebagai
salah satu tema kolaborasi meng-
hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
2015. Pertemuan tersebut menga-
kui bahwa sektor air tidak dapat
dipisahkan dengan sektor lainnya
khususnya pangan dan energi.
Dalam konteks kerjasama negara-
negara ASEAN, pendekatan NEXUS
menjadi bagian masa depan yang
harus dipertimbangkan. Pendekatan
NEXUS ini adalah mengintegrasikan
pengelolaan dan kelembagaan an-
tar sektor dan lintas skala.
Pendekatan NEXUS dapat mendu-
kung transisi pada keberlanjutan
ekonomi, dimana tujuan utamanya
adalah efisiensi penggunaan sum-
ber daya dan kebijakan yang
koheren. Pendekatan ini juga dapat
mengatasi kendala eksternal lintas
sektor.
Science and technology dialogue
meeting of ASEAN countries on
November 9-10, 2012 in Thailandal
so promote the NEXUS theme as
one of collaboration themes of
ASEAN Economic Community in
2015. The meeting recognized that
water sector cannot be separated
from other sectors, especially food
and energy. In the context of
cooperation among ASEAN
countries, NEXUS approach should
be considered as a part of future.
NEXUS approach is to integrate the
management of institutional and
inter-sector as well cross-scale.
NEXUS approach can support the
transition to a sustainable
economy, where the ultimate goal
is the efficiency of using the
resource and coherent policy. This
approach can also be overcome
the external obstacles across
sectors.
Beberapa manfaat pendekatan
NEXUS antara lain:
1) Mendukung transisi pemba-
ngunan berkelanjutan dengan
mengurangi trade-off dan
menghasilkan manfaat tambah-
an yang lebih besar dari biaya
transaksi yang terkait dengan
integrasi lintas sektor.
2) Keuntungan tersebut akan me-
ningkatkan kepentingan nasio-
nal yang mendorong keter-
Some benefits of NEXUS approach
are as following:
1) Supporting the transition of
sustainable development by
reducing trade-offs and
generating greater additional
benefits than transaction costs
associated with cross-sector
integration.
2) These benefits will attract the
national interests that
encourage the government

[ 19 ]
libatan pemerintah, sektor
swasta dan masyarakat.
involve private sector and
communities.
Figure 2.3 Inter connection and interdepencies in the NEXUS appoach
(Redesign from Zakaria and Wright, 2013)
FEW ataupun pendekatan NEXUS
tersebut kemudian diratifikasi pada
Musyawarah Perencanaan IPTEK
(Musrenas IPTEK) yang
diselenggarakan pada tanggal 11
Agustus 2014 di Jakarta. Forum
pertemuan tersebut mengangkat
tema “Inovasi pangan, energi, dan
air untuk daya saing bangsa”.
Forum terdiri atas tiga komisi yaitu
komisi pangan, komisi energi, dan
komisi air. Khusus untuk komisi AIR
menyepakati tentang pemanfaatan
sumber daya air dengan
mempertimbangkan ketersediaan
FEW or NEXUS approach then
ratified by the Council of Science
and Technology Planning which is
held on August 11
th
, 2014 in
Jakarta. The meeting forum
promoted the theme of
“Innovation on food, energy, and
water for competitiveness of our
nations”. The Forum consists of
three commissions, as follows:
food commission, energy
commission, and water
commission. Especially for WATER
commission, they agreed on the
utillization of water resources by

[ 20 ]
sumber daya (SDM, sarana dan
prasarana, serta keuangan), yang
berdampak pada penguatan
kompetisi dan kontribusinya pada
pertumbuhan ekonomi. Tema yang
diangkat pada Musrenas IPTEK 2014
tersebut sangat relevan dengan
kondisi saat ini, dimana dunia
sedang mengalami krisis pangan,
energi, dan air. Dengan demikian,
penguatan NEXUS akan
memberikan daya tahan bagi
bangsa dan negara Indonesia
menghadapi berbagai ancaman dan
tantangan global.
taking into account the availability
of resources (which are human
resources, infrastructure, and
financial), that give impact on
strengthening the competition and
contributing the economic growth.
The theme of Science and
Technology National Forum highly
relevant to current conditions,
where the world is experiencing
food, energy, and water crisis.
Thus, strengthening the NEXUS will
provide the nation resilience of
Indonesia to face a lot of threats
and global challenges.
Sejalan dengan prinsip pendekatan
NEXUS, maka pengelolaan sumber
daya air yang dilaksanakan dengan
baik akan mendukung tercapainya
ketahanan pangan dan energi.
Mengingat pentingnya keberadaan
dan fungsi air dalam pembangunan,
maka Negara perlu melakukan
pengaturan dan pengelolaan
sumber daya air sebagaimana
amanat dari UUD 1945 pasal 33.
Amanat tersebut kemudian
direalisasikan dalam beberapa
regulasi sebagai dasar hukum dalam
pengelolaan sumber daya air di
Indonesia. Kementerian yang
memiliki tugas melaksanakan
pengelolaan sumber daya air adalah
Kementerian Pekerjaan Umum
(yang sejak Pemerintahan Presiden
Joko Widodo berganti nama
menjadi Kementerian Pekerjaan
In line with the principle of NEXUS
approach, the management of
water resources which is properly
implemented will support to
achieve food and energy security.
By giving the importance of water
existence and function in the
development, the State needs to
set up and to manage water
resources as has been mandated
on 1945 Constitution 33
th
Article.
The mandatory has been realized
then in some regulations as legal
basic of water resources
management in Indonesia. The
Ministry which has task to manage
water resources is the Ministry of
Public Works (since Governmnet
state of President Joko Widodo, it
was renamed to be the Ministry of
Public Works and Housing). In this
ministry, water resources

[ 21 ]
Umum dan Perumahan
Rakyat/PUPR). Di dalam kementeri-
an ini, pengelolaan sumber daya air
dibagi menjadi dua domain
direktorat jenderal yaitu hulu dan
hilir. Untuk sumber daya air secara
makro hingga penyediaan air baku
(hulu) menjadi domain Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air.
Sedangkan pengembangan air
minum merupakan domain dari
Direktorat Jenderal Cipta Karya
(hilir), lihat Gambar 2.4.
management is separated into two
domains of directorate general,
namely upstream and
downstream. Directorate General
of Water Resources has assigment
for water resources at macro level
policy to deliver raw water supply
(upstream domain). While the
Directorate General of Human
Settlements has assigmnet to
development drinking water
(downstream domain), see Figure
2.4.
Figure 2.4 Domain of Directorate General of Water Resources and Directorate
General of Human Settlement at Ministry of Public Work and Housing
(Marganingrum, 2013)
Landasan hukum utama pengelo-
laan sumber daya air adalah UU
The Base prior regulation of water
resources management is Act No.

[ 22 ]
Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air. Berdasarkan
Undang-Undang ini, maka pengelo-
laan sumber daya air dilakukan
menurut wilayah sungai atau DAS.
Penjelasan mengenai wewenang
dan tanggungjawab antara pusat
dan daerah disesuaikan dengan
kriteria wilayah sungai yang diatur
dalam pasal 14, 15, dan 16 sebagai
berikut:
a) Untuk wilayah sungai lintas
negara, lintas provinsi, dan
wilayah sungai strategis nasional
adalah kewenangan Pemerintah
Pusat.
b) Untuk wilayah sungai lintas
kabupaten/kota adalah kewe-
nangan Pemerintah Provinsi
dengan memperhatikan kepen-
tingan provinsi sekitarnya.
c) Sementara untuk Pemerintah
kabupaten/kota berwenang ter-
hadap wilayah sungai yang
berada dalam satu kabupaten/
kota.
Sedangkan kriteria wilayah sungai
dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/
2006 tentang Kriteria dan Pene-
tapan Wilayah Sungai.
7 of 2004 about Water Resources.
Based on this regulation, the water
resources management is done
according to river basin area or
watershed boundary. The
clarification about the
responsibilities of water resources
management between central and
regional government was managed
on article 14, 15, and 16 as
following:
a) For river area which cross-
country, inter provincial, and
national strategic are the
authorities of Central
Government.
b) For river area which cross
regency / city is the authorities
of Provincial Government
regarding to the interests of
surrounding provinces.
c) For river area within one
regency / city is the authorities
of regency / city government
While the criteria of river basin
area is explained in the Ministry of
Public Work Regulation number
11a/PRT/M/2006 about the
criteria and determination of River
Basin Area.
Pasal 14 UU No. 7 Tahun 2004
menyebutkan bahwa lingkup
wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah adalah sebagai berikut:
1) Menetapkan kebijakan nasional
sumber daya air.
The article 14 of Act No. 7 of 2014
stated that the scope of
government’s authorities and
responsibilities are as following:
1) To determine the national
policy of water resources

[ 23 ]
2) Menetapkan pola dan rencana
serta melaksanakan pengelolaan
sumber daya air.
3) Mengatur, menetapkan, mem-
beri ijin, serta memberi
rekomendasi teknis atas penye-
diaan, peruntukan, penggunaan,
dan pengusahaan sumber daya
air pada wilayah sungai.
2) To determine the pattern,
planning, and implementing of
water resources management
3) To arrange, determine, give
permit, and give technical
recommendation for water
supply, water using, and
producing water resources at
the river area.
Sebagai suatu sistem nasional yang
utuh, pengelolaan sumber daya air
di Indonesia memiliki misi untuk
melakukan :
1) Konservasi sumber daya air,
2) Pendayagunaan sumber daya
air,
3) Pengendalian daya rusak air,
4) Peningkatan peran masyarakat
dan dunia usaha dalam
pengelolaan sumber daya air;
5) penyediaan data dan informasi
sumber daya air.
As a national intact system, the
water resources management has
a mission to do in Indonesia. They
are:
1) Conservation of water
resources,
2) Utilization of water resources,
3) Control of water damage,
4) Increasing the role of society
and private sector in water
resources management;
5) Providing data and information
regarding to water resources.
Konservasi sumber daya air adalah
upaya memelihara keberadaan
serta keberlanjutan keadaan, sifat,
dan fungsi sumber daya air.
Konservasi air dilakukan agar
sumber daya air senantiasa tersedia
dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai untuk memenuhi
kebutuhan mahluk hidup, baik pada
waktu sekarang maupun generasi
yang akan datang.
Water resources conservation is an
effort to maintain the existence as
well as the sustainability of
circumstance, nature, water
resources function as well. The
conservation is done to keep water
resources available in a proper
quantity and quality to meet the
needs of living beings, either now
or for the next generation in the
future.

[ 24 ]
Figure 2.5 The pattern of Water Resources Management
(Act Number 7 of 2004)
Pendayagunaan sumber daya air
adalah upaya penatagunaan,
penyediaan, penggunaan, pengem-
bangan, dan pengusahaan sumber
daya air secara optimal agar
berhasil guna dan berdaya guna.
Water resources utilization is an
effort by using management,
provision, utilization, development
and exploitation of water
resources in an optimum manner
so that it can functionate
effectively and efficiently.
Pengendalian daya rusak air adalah
upaya untuk mencegah, menanggu-
langi, dan memulihkan kerusakan
kualitas lingkungan yang disebab-
kan oleh daya rusak air.
Controlling water destructive force
is an effort to prevent, overcome,
and restore the environmental
quality damage due to water
destructive force.
Misi tersebut diatas dijabarkan
kedalam beberapa kelompok
lingkup kebijakan yang di dalamnya
mencakup beberapa pernyataan
kebijakan dan strategi yang perlu
dilakukan. Strategi yang disusun
tentunya tidak keluar dari prinsip-
prinsip reformasi. Azdan (2011)
mengemukaan bahwa prinsip-
The missions mentioned above are
described in some group policies
which are include several policies
statements and strategies that
need to be done. The Strategy
which is formulated must be in
accordance with the principles of
reformation. Azdan (2011) stated
that the principles of reformation

[ 25 ]
prinsip reformasi dalam Undang-
Undang Sumber Daya Air adalah
sebagai berikut:
1) Kejelasan tanggung jawab
antara pusat dan daerah.
2) Kelembagaan pengelolaan
sumber daya air yang teratur
melalui lembaga yang disebut
Dewan Sumber Daya Air
Nasional.
3) Penguatan dan integrasi
perencanaan dan pelaksanaan
4) Pengembangan sistem jaringan
informasi pengelolaan sumber
daya air.
5) Penguatan partisipasi publik.
6) Penguatan sistem pembiayaan
untuk keberlanjutan sumber
daya air.
in Water Resources Act are
following:
1) Clarity of water resources
management responsibilities
between central and regional.
2) Institusional arrangement of
water resources management
that facilitated by National
Water Resources Council.
3) Strengthening and integrated
planning and implementation of
water resources management.
4) Developing a network
information system of water
resources management
5) Strengthening of public
participation.
6) Strengthening of the financial
system for water resources
sustainability.
Peraturan Presiden No. 33 Tahun
2011 telah mengatur bagaimana
kebijakan dan strategi nasional
dalam pengelolaan sumber daya air.
Kebijakan yang diatur dalam
peraturan tersebut adalah sebagai
berikut:
A. Kebijakan Umum
1) Peningkatan koordinasi dan
keterpaduan pengelolaan
sumber daya air
2) Pengembangan ilmu penge-
tahuan dan teknologi, serta
budaya terkait air
3) Peningkatan pembiayaan
Presidential Regulation No. 33 of
2011 has been set in how national
policies and strategies in the water
resources management are. The
policies in the regulation are
following:
A. General Policy
1) Improving the coordination
and integration of water
resources management
2) Science and technology
development, and related
water culture
3) Improving the financing of
water resources
management

[ 26 ]
4) Peningkatan pengawasan
dan penegakan hukum
4) Increasing the control and
law enforcement
Figure 2.6 Water resources management reform
(Rewrite from Azdan, 2011)
B. Kebijakan Peningkatan
Konservasi Sumber Daya Air
Secara Terus Menerus
1) Peningkatan upaya perlin-
dungan dan pelestarian
sumber air
2) Peningkatan upaya penga-
wetan air
3) Peningkatan upaya pengelo-
laan kualitas air dan
pengendalian pencemaran
air
C. Kebijakan Pendayagunaan
Sumber Daya Air Untuk
Keadilan dan Kesejahteraan
Masyarakat
1) Peningkatan upaya penata-
B. Policy of Improvement The
Continuousity of Water
Resources Conservation
1) Increasing the efforts of
water resources protection
and preservation
2) Improving the water
preservation efforts
3) Improving the water quality
management plan and water
pollution control
C. Policy of water resources
Utilization for Justice and
Welfare Society
1) Improving the efforts of
water resources

[ 27 ]
gunaan sumber daya air
2) Peningkatan upaya penye-
diaan air
3) Peningkatan upaya efisiensi
penggunaan sumber daya air
4) Peningkatan upaya pengem-
bangan sumber daya air
5) Pengendalian pengusahaan
sumber daya air
D. Kebijakan Pengendalian Daya
Rusak Air
1) Peningkatan upaya pence-
gahan
2) Peningkatan upaya penang-
gulangan
3) Peningkatan upaya pemulih-
an
E. Kebijakan Peningkatan Peran
Masyarakat dan Dunia Usaha
dalam Pengelolaan Sumber
Daya
1) Peningkatan peran masyara-
kat dan dunia usaha dalam
pelaksanaan
2) Peningkatan peran masyara-
kat dan dunia usaha dalam
pengawasan
F. Kebijakan Pengembangan
Jaringan Sistem Informasi
Sumber Daya Air (SISDA) dalam
Pengelolaan SD Air Nasional
Terpadu
1) Peningkatan kelembagaan
dan SDM pengelola SISDA
2) Pengembangan jejaring
SISDA
3) Pengembangan teknologi
informasi
administration.
2) Water supply improvement
efforts
3) Increasing the efforts of the
efficiency of water
resources usage
4) Improvement of water
resources development
efforts
5) Control of water resources
exploitation
D. Policy of Water Damage Force
Control
1) Increased prevention efforts
2) Increased prevention efforts
3) Improved recovery effort
E. Policy of Increasing The Role of
Community and Private Sector
in Water Resources
Management
1) Increased role of civil society
and private sector in
execution
2) Increased role of civil society
and private sector in
oversight
F. Policy of Information System
Network Development in
Integrated Water Resources
Management
1) Improvement of institutional
and human resources in
SISDA management
2) Development network SISDA
3) Development of information
technology

[ 28 ]
Secara operasional, ruang lingkup
sektor pengelolaan sumber daya air
sangat luas. Oleh karena itu
kebijakan-kebijakan tersebut diatas
perlu diintegrasikan dengan
peraturan-peraturan terkait sebagai
turunan dari Undang-Undang
Sumber Daya Air, antara lain:
1) Pengembangan sistem
penyediaan air minum
(Peraturan Pemerintah No. 16
Tahun 2005)
2) Irigasi (Peraturan Pemerintah
No. 20 Tahun 2006)
3) Pengelolaan sumber daya air
(Peraturan Pemerintah No. 42
Tahun 2008)
4) Air tanah (Peraturan Pemerintah
No. 43 Tahun 2008)
5) Bendungan (Peraturan
Pemerintah No. 37 Tahun 2010)
6) Sungai (Peraturan Pemerintah
No. 38 Tahun 2011)
7) Rawa (Peraturan Pemerintah
No. 73 Tahun 2013)
Technically the Coverage of water
resources management is very
broad (wide). Therefore, policies
mentioned above need to be
integrated with derived regulations
of Water Resources Act. They are
as following:
1) Developmentof water supply
system (Government
Regulation No. 16 of 2005)
2) Irrigation (Government
3) Water resources management
(Government Regulation No. 42
of 2008)
4) Groundwater (Government
5) Dams (Government Regulation
No. 37 of 2010)
6) Rivers (Government Regulation
No. 38 of 2011), and
7) Swamp (Government
Regulation No. 73 of 2013).
Air minum menjadi turunan
pertama Undang-Undang Sumber
Daya Air. Hal ini menunjukkan
prioritas tingkat kepentingan
masalah air minum yang sangat
mendesak karena menyangkut
kebutuhan pokok dasar manusia.
Persoalan dan tantangan utama
dalam pengembangan air minum
adalah ketersediaan air baku. Yang
dimaksud air baku adalah air yang
dapat berasal dari sumber air
Drinking water becomes a prior
derivative Act of Water Resources.
This indicates the priority
importance level of drinking water
problem was urgent because it
involves human basic needs. The
major issue and challenge in the
development of drinking water
supply is the availability of the raw
water. The definition of raw water
(in the regulation) is a water
derived from surface water

[ 29 ]
permukaan, cekungan air tanah dan
atau air hujan yang memenuhi baku
mutu tertentu sebagai air baku
untuk air minum [Peraturan
Pemerintah No. 16 Tahun 2005
pasal 1; Peratiran Menteri
Pekerjaan Umum No. 18 Tahun
2007 pasal 1].
sources, soil and water basin or
rain water which have a quality
proper standards as raw water for
drinking water [Government
Regulation No. 16 of 2005, first
article; Ministry of Public Work
Regulation No. 18 of 2007, article
1].
Sumber air baku di suatu wilayah
umumnya diperlukan untuk berba-
gai kepentingan. Pasal 33 UUD 1945
ayat 3 menyebutkan bahwa bumi,
air, dan kekayaan yang ada di
dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar-
nya kemakmuran rakyat. Ayat terse-
but jelas menunjukkan adanya
kontrak sosial antara pemerintah
dan warga negaranya. Penjaminan
tersebut dipertegas dengan UU No.
7 Tahun 2004 (pasal 5) yang menya-
takan bahwa negara menjamin hak
setiap orang untuk mendapatkan air
bagi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari guna memenuhi kehi-
dupannya yang sehat, bersih, dan
produktif. Secara eksplisit ayat ini
menunjukkan bahwa hak menda-
patkan air bersih bagi setiap warga
negara dijamin oleh negara dan
menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, termasuk menjamin akses
setiap warga negara ke sumber air.
Ayat ini bukan berarti menge-
sampingkan sektor lainnya. Pada
kondisi air langka, maka ayat ini
Raw water source in a region is
generally needed to several
interests. The constitution 1945
article 33, paragraph 3 stated that
earth, water, and its properties are
controlled by the state and used
for the welfare for all people. The
article indicates clearly about the
existence of a social contract
between government and its
citizens. The assurance is
reinforced by Act No. 7 of 2004
(article 5). It mentioned that the
state has guaranted the human
right to get water in minimum
basic needs to meet healthy, clean,
and productive daily life. This
article shows explicitly that clean
water is human right for every
citizen which guaranteed by the
state and become a shared
responsibility between central and
local governments, included to
guarantee all citizens access to
water sources. This article does not
mean to ignore other sectors. In
conditions where water resources
are scarce, this article provides
priority guidences. In accordance

[ 30 ]
memberikan pedoman prioritas.
Sesuai dengan aturan yang ada,
maka prioritas pertama diberikan
untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari sebagai kebutuhan dasar
manusia yang keberadaannya
dijamin oleh konstitusi.
with the existing regulation, the
first priority is to give the daily
basic needs as human basic
necessities which its existence is
guaranteed by the constitution.
Pemerintah menyediakan akses air
bersih melalui pengembangan
sistem penyediaan air minum
(SPAM), baik melalui sistem
perpipaan maupun non perpipaan
yang merupakan pelaksanaan UU
No 7 Tahun 2004 pasal 40. Sebagai
sistem, maka SPAM terdiri atas
aspek fisik (teknik) dan aspek non
fisik (kelembagaan, manajemen,
keuangan, peran masyarakat, dan
hukum). SPAM bersifat terintegrasi
dengan pelayanan sarana dan
prasarana sanitasi yang meliputi
sistem pengelolaan air limbah dan
persampahan. Integrasi tersebut
diperlukan dalam rangka
keberlanjutan sistem dan
perlindungan terhadap air baku [PP
No. 16 Tahun 2005 pasal 14 dan
pasal 23].
Government provides water access
through the development of water
supply system (SPAM), either
through a piping system or non-
piping system. It is the
implementation of Act No.7 of
2004 Article 40. As a system, it
consists of physical aspects and
nonphysical aspects (institutional,
management, finance, the role
ofthe public, and law). SPAM is
integrated with sanitation facilities
and infrastructure which includes
wastewater system and solid
waste management. This
integration is needed in order to
sustaine the system and protec
raw water [Government
Regulation 16 In 2005, article 14
and article 23].
Wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah dalam penyelenggaraan
pengembangan SPAM seperti
halnya dalam pengelolaan sumber
daya air (UU No.7 Tahun 2004 pasal
14, 15, dan 16). SPAM yang bersifat
khusus, strategis, nasional dan
internasional menjadi tanggung
Government’s authority and
responsibility in implementation of
SPAM development is like as the
water resources management (Act
No. 7 of 2004, article 14, 15, and
16). For SPAM which is specific,
strategic, national and
international becomes the

[ 31 ]
jawab dan wewenang Pemerintah
Pusat; yang bersifat lintas
kabupaten atau kota menjadi
wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Provinsi; dan yang
bersifat lokal kabupaten atau kota
menjadi wewenang dan tanggung
jawab Pemerintah kabupaten/kota
yang bersangkutan [PP No. 16
Tahun 2005 pasal 38, 39, dan 40].
responsibility and authority of
Central Government; SPAM which
is in cross regency or cross city
becomes the authority and
responsibility of provincial
government; and the one which is
in local regency or city becomes
the authority and responsibilities
of regency or city [Government
Regulation No.16 of 2005, articles
38, 39, and 40].
Kegiatan perencanaan
pengembangan SPAM terdiri atas
penyusunan Rencana Induk
Pengembangan (RIP) SPAM, studi
kelayakan, dan atau perancangan
teknik rinci. RIP SPAM disusun oleh
penyelenggara SPAM dan
ditetapkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah. Dalam
penyusunan RIP SPAM tersebut, PP
No. 16 Tahun 2005 pasal 26
memberikan pedoman bagi
penyelenggara SPAM untuk
memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
a) Rencana pengelolaan sumber
daya air
b) Rencana tata ruang wilayah
c) Kebijakan dan strategi
pengembangan SPAM
d) Kondisi lingkungan sosial,
ekonomi, dan budaya
masyarakat di daerah/wilayah
setempat dan sekitarnya
e) Kondisi kota dan rencana
pengembangannya.
The planning activities of SPAM
development consist of forming
Master Plan Development (RIP)
SPAM, feasibility studies, and or
detailed engineering design.
RIPSPAM is compiled by the
organizers of SPAM and appointed
by Central Government or Local
Government. The organizer of
SPAM has to form RIP SPAM by
giving attention to Government
Regulation No. 16 of 2005, Article
26 following:
a) Planning of water resources
management
b) Spatial planning
c) Policy and strategy of SPAM
development
d) Social, economic, and cultural
condition of the area and
around
e) The condition of city and its
development planning

[ 32 ]
Secara umum, regulasi terkait
dengan pembagian wewenang dan
tanggung jawab, baik dalam
pengelolaan sumber daya air secara
makro maupun penyelenggaraan
SPAM sebagai bagian dari
pengelolaan Sumber Daya Air sudah
cukup baik. Permasalahan sering
kali dijumpai terkait dengan faktor
non teknis yang melibatkan konflik
antar wilayah atau antar pengguna
air. Hal ini terkait dengan sifat
alamiah air itu sendiri sebagai
sumber daya alam yang bersifat
dinamis, mengalir, dan merupakan
fungsi ruang dan waktu. Untuk itu
diperlukan koordinasi, sinergi, dan
integrasi antar wilayah dan antar
sektor. Oleh karena itu, dalam
menjalankan tanggung jawabnya,
Pemerintah membentuk Dewan
Sumber Daya Air untuk menga-
komodir dan mengintegrasikan
kepentingan multi sektor serta
membangun keterpaduan tindakan
dalam pengelolaan sumber daya air
[PP No. 12 Tahun 2008 dan KepPres
No. 6 Tahun 2009].
In general, the regulations related
to authority and responsibility,
both in water resources
management at the macro scale as
well as SPAM implementation as
part of water resources
management, is good enough. The
problem is often found associated
with non-technical factors that
involve conflicts between regions
or between water users. This is
related to characteristic of water
nature as a natural resource that is
dynamic, flowing, and being a
function of space and time. So that
why it requires coordination,
synergy and integration between
regions and between sectors.
Therefore, President promoted
National Water Resources Council
to accommodate and integrate of
multi sector interests and to
integrate on water resources
management by all stakeholders
[Presidential Regulation No. 12 of
2008 and Presidential Decree No. 6
of 2009].
Secara eksplisit, tugas Dewan
Sumber Daya Air Nasional
tercantum dalam Peraturan
Presiden No. 12 Tahun 2008 pasal 6
adalah membantu Presiden dalam:
1) Merumuskan kebijakan dan
strategi nasional pengelolaan
sumber daya air.
2) Memantau dan mengevaluasi
The task of the national water
resources Council are explicitly
listed in article 6 of Presidential
Regulation No. 12 of 2008. That is
to help the President in following:
1) Formulating national policies
and strategies for the water
resources management.
2) Monitoring and evaluating the

[ 33 ]
pelaksanaan kebijakan
3) Memberikan pertimbangan
kepada Presiden untuk
menetapkan dan mengusulkan
perubahan penetapan wilayah
sungai dan cekungan air tanah.
4) Merumuskan kebijakan
pengelolaan Sistem Informasi H3
(Hidrologi, hidrometeorologi,
dan Hidrogeologi) pada tingkat
nasional.
implementation policy of water
resources management.
3) Giving consideration to the
President for determining and
proposing of assignment
changes to river boundary and
groundwater basins.
4) Formulating the information
systems management policies
of hydrology, hydro-
meteorology, and hydrogeology
(H3) at the national level.
Keanggotaan Dewan Sumber Daya
Air Nasional sejumlah 44 orang yang
terdiri atas 22 orang mewakili unsur
Pemerintah dan 22 orang mewakili
unsur non pemerintah dengan
ketua dewan adalah Menteri
Koordinator Perekonomian.
Susunan keanggotaan dari unsur
pemerintah terdiri atas 16 orang
dari kementerian dan non
kementerian ditambah 6 orang
gubernur yang dipilih secara
bergiliran mewakili Indonesia
bagian barat, tengah, dan timur.
Secara keanggotaan susunan dewan
dibuat secara seimbang agar dapat
mewakili seluruh kepentingan.
Kendala yang terjadi adalah
perubahan kabinet atau structural
di kelembagaan atau Pemerintah
Daerah akan mempengaruhi kinerja
Dewan seperti yang terjadi saat ini.
Sehingga perlu dipertimbangkan
bahwa keanggotaan Dewan Sumber
Daya Air adalah bersifat
The Membership of national water
resources Council is 44 peoples.
They consist of 22 people
representing the Governmental
elements and 22 people
representing the non-
governmental elements with the
Chairman is the Minister
Coordinating of Economy. The
membership of the Governmental
elements consist of 16 people from
ministries and 6 people are the
Governors whom elected in turn to
represent the western part,
central, and eastern of Indonesia.
This membership is made in a
balanced way so that it can
represent all of interests. The main
constraint of council member is
the changing of cabinet or
changing structure of institution or
local government. It influenced the
council perform like this current
conditions. So that why it needs to
be desired independencies and

[ 34 ]
independent dan terbuka meskipun
masih tetap harus mewakili seluruh
stakeholders. Anggota Dewan juga
diharapkan bekerja secara full time
dengan meninggalkan sementara
tugas dari institusi awalnya.
open of council member even
though still represented all
stakeholders regarding. The
member of council is expected
work full time by temporary left
their own institution.
Selain regulasi tentang kelemba-
gaan, beberapa kebijakan diperlu-
kan dalam pelaksanaan teknis
pengelolaan sumber daya air. Kita
ketahui bersama bahwa selain
sebagai kebutuhan dasar, air juga
merupakan benda publik yang tidak
bisa dimiliki oleh siapapun. Dengan
kata lain air memiliki hak kepemili-
kan bersama, dikelola secara
bersama, dan tidak dapat diperjual-
belikan untuk mendapatkan
keuntungan [Sanim, 2011].
In addition to the institutional
regulation, some policies are
needed in the technical
implementation of water resources
management. We know that in
addition to a basic need, water is
also a public good which can not
be owned by anyone. In other
words, the water has a right of
joint ownership, managed jointly,
and can not be traded for profit
[Sanim, 2011].
Terbitnya UU No. 7 Tahun 2004
telah mengubah paradigma air tidak
hanya sebagai benda publik tetapi
juga sebagai barang komoditas. Ini
sangat bertolak belakang dengan
amanat UUD 1945 pasal 33 yang
telah memberi hak penguasaan atas
air kepada negara. Hak penguasaan
atas air tersebut ada dan terlaksana
dengan baik apabila:
1) Negara diberi mandat untuk
membuat kebijakan.
2) Negara masih memegang
kendali dalam melaksanakan
kepengurusan tindakan penga-
turan, pengelolaan, dan penga-
wasan atas sumber daya air.
The issuing of Act No.7of 2004 has
changed the water paradigm, not
only as a public good, but also as a
commodity good. It is very
opposite with the mandatory of
1945 Constitution article 33 that
has given right to over control of
water resources to the state. The
water authorization will exist and
and will be well done if:
1) The state is given mandatory to
promote the policy.
2) The state still have control in
doing implementation of
regulation, management, and
supervision of water resources
action.
Isu air sebagai barang komoditas Water issueas commodity good

[ 35 ]
menjadi pembicaraan serius
khususnya untuk sektor domestik.
Dengan jelas pasal 7 dan pasal 9 UU
No. 7 Tahun 2004 menuliskan hak
guna usaha air yang dapat diberikan
kepada perseorangan maupun
badan usaha. Meskipun hak
tersebut harus mendapat izin
Pemerintah Pusat maupun Daerah
sesuai dengan kewenangannya,
namun tetap menimbulkan
kekhawatiran di masa depan.
Terbitnya hak ini maka secara
eksplisit air telah menjadi barang
komoditas, bernilai ekonomis, serta
dapat diperjualbelikan, ini terlihat
dari munculnya berbagai merk air
kemasan serta penjual air keliling
menggunakan gerobak maupun
tangki air (Gambar 2.7). Tidak hanya
air dalam kemasan, di beberapa
daerah telah melakukan kerjasama
SPAM perpipaan dengan pihak
swasta.
become a serious discussion,
especially related to domestic use.
There is a clearly written right of
business water in article 7 Act No.
7 of 2004.The right to business
water can be given to individual or
business entity [Act No. 7 of 2004,
article 9]. Even the right to
business has to get license from
Central or Local Government, but
all communities are still worry
about future. The publication of
the business right of water has
made water as commodity goods,
economic valuable, as well as
trading commodity. This could be
seen in the growing number of
brands of bottled water, mobile
and tank water vendors (Figure
2.7). Not only bottled water, some
areas such as big city like Jakarta
also has done the collaboration
with private sector to engage in
water service by piping system.
Figure 2.7 Water mobile, bottled water, and water tank vendors
(Picture by courtesy of Marganingrum, 2015 except the most left side)
Keluarnya PP No. 16 Tahun 2005
juga mendorong peran swasta
untuk terlibat dalam pencapaian
100% pelayanan air minum. Hal ini
The release of Government
Regulation No. 16 of 2005 also
encouraged the private sector's
role to be involved in 100%

[ 36 ]
sangat mengkhawatirkan apabila
peran swasta semakin kuat dalam
Sumber daya air yang tadinya
adalah barang milik publik akan
menjadi barang dagangan. Hal ini
sangat merugikan masyarakat yang
nota bene adalah pemilik hak guna
air. Dimana dalam pengertian ini air
tidak boleh menjadi objek harga
secara ekonomi [Jatmiko, 2015;
Maskur, 2015]. Atas dasar inilah
maka Makhkamah Konstitusi
melakukan Judicial Review atas UU
Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004.
Beberapa pasal yang menjadi
materi pokok adalah pasal 6, pasal
7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal
26, pasal 29 (ayat 2,5), pasal 45,
pasal 46, pasal 48 (ayat 1), pasal 49
(ayat 1), pasal 80, pasal 91, dan
pasal 92 (ayat 1,2, dan 3).
achieving of drinking water
services. It is very worrying if the
role of private sector is getting
stronger on water resources
management. Water resources
that had been a public property
would be comodities goods. So
that, it is very harmful to the
society as the owner of water
rights. It also means that water can
not be the object of economy
prices [Jatmiko, 2015; Maskur,
2015]. Based on this, the
Constitutional Court issued the
Judicial Review to Act of Water
Resources No. 7 of 2004. Several
articles that became the basic
points on Judicial Review are
article 6, article 7, article 8, article
9, article 10, article 26, article 29
(paragraph 2 and 5), article 45,
article 46, article 48 (paragraph 1),
article 49 (paragraph 1), article 80,
article 91, and article 92
(paragraph 1, 2 and 3).
Judicial Review atas UU No. 7 Tahun
2004 tersebut akan berdampak
pada PP No. 16 Tahun 2005 serta
kemungkinan juga akan berdampak
pada beberapa peraturan pen-
dukung pelaksanaan penyeleng-
garaan SPAM. Regulasi terkait
SPAM adalah sebagai berikut:
1) Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 18/PRT/M/2007
tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem
Judicial Review to Act No. 7 of
2004 will impact on Government
Regulation No. 16 of 2005, and
probably to several support
regulation of SPAM
implementation as well. The
regulations regarding to SPAM are
following:
1) Regulation of Ministry of Public
Work No. 18/PRT/M/2007
about the Implementation of
Water Supply System.

[ 37 ]
Penyediaan Air Minum
tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Bukan
Jaringan Perpipaan.
tentang Badan Pendukung
Pengembangan SPAM
(BPPSPAM)
4) Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2010 tentang Penjaminan
Infrastruktur
5) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 492 Tahun 2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum
tentang Pedoman Kerjasama
Pengusahaan Pengembangan
SPAM
tentang Pedoman Pembinaan
Pengembangan SPAM
tentang Standar Pelayanan
Minimal
9) Perpres No. 185 Tahun 2014
tentang Percepatan Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi
about the Non Piping
Implementation of Water Supply
System.
about Supporting Agency The
Development of Water Supply
System (BPPSPAM).
4) Prsidential Regulation No. 78 of
2010 about Infrastructure
Insurance.
5) Regulation of Health Ministry
No. 492 of 2010 about the
water quality standard for
Drinking Water.
about the Guidelines of
Enterprise collaboration on
Water Supply System
Development.
about the Guidelines of Water
Supply System Development.
about the Minimun Service
Standard
9) Government Regulation No. 185
of 2014 about Acceleration of
Water Supply and Sanitation
Tanpa mengabaikan adanya Judicial
Review, Direktorat Pengembangan
Air Minum, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat telah
Without ignoring the Judicial
Review, Directorate General of
Water Supply Development at
Ministry of Public Work and

[ 38 ]
merumuskan strategi
pengembangan SPAM 2015-2019
sebagai berikut:
a) Peningkatan akses aman
b) Alternatif sumber pembiayaan
c) Kepasitas kelembagaan
d) Penerapan NSPK
1
e) Penyediaan air baku
f) Kemitraan
g) Inovasi teknologi
Strategi tersebut diatas dicapai
dengan menyusun program
pengembangan SPAM sebagai
berikut:
1) Program FISIK:
a) SPAM Regional di 31
kawasan, 15.500 lpd dan
1.240.000 SR
2
b) SPAM perkotaan yang terdiri
atas:
- 3.697 SPAM di Ibu Kota
Kecamatan (IKK), 110.910
lpd dan 8.872.800 SR
- SPAM ibu kota pemekaran
dan perluasan perkotaan
sebanyak 18.780 lpd dan
4.577.600 SR
c) SPAM berbasis masyarakat
sebanyak 14.262 desa,
28.524 lpd (9.127.680 SR)
d) SPAM kawasan khusus, yang
terdiri atas:
- Kumuh perkotaan
sebanyak 7.710 lpd dan
616.800 SR
Housing has formulated the
strategy of water supply
development (SPAM) in 2015-
2019. They are following:
a) Increasing the safe access
b) Alternative the source financial
c) Institutional capacity building
d) Implentation the NSPK
e) The raw water supply
f) Partnership
g) Technology innovation
The srategies mentioned above are
achieved by formulating the Water
Supply Development as following:
1) PHYSIC Program:
a) Regional SPAM at 31 area,
15.500 lps and 1.240.000
house connection (SR)
b) Urban SPAM that consist of:
- 3.697 SPAM at Capital
District (IKK), 110.910
lpsand 8.872.800 SR
- SPAM at Capital District
Expansion and urban
expansion as much as
18.780 lps and 4.577.600
SR
c) SPAM base community as
much as 14.262 village,
28.524 lps (9.127.680 SR)
d) SPAM at specially area
consist of:
- Slum urban as much as
7.710 lps and 616.800 SR
- Fisherman area as much as
1
NSPK = Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
2
SR = Sambungan Rumah

National Water Resources Management Policy

National Water Resources Management Policy

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to National Water Resources Management Policy

Similar to National Water Resources Management Policy (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

National Water Resources Management Policy