Perda Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berklanjutan belum lengkap karena tidak mencakup ruang lingkup penelitian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009. Kelemahannya adalah pelaksanaan program LP2B tidak didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang dibutuhkan.

1. ANALISIS 1
TUGAS : Analisis Perda LP2B Kab Kuningan: Apakah perda yang dibuat sudah lengkap
sebagai perda yang melindungi lahan pertanian? Jelakan! Kalau kurang
lengkap, apa kekurangannya?
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUNINGAN
No
Ruang Lingkup
Pasal Terkait pada Perda
Kab. Kuningan
UU No 41
Tahun 2009
Perda Kab.Kuningan
No.7 Tahun 2015
1 Perencanaan dan
penetapan;
Perencanaan dan penetapan; Perencanaan :Pasal 5-6
Penetapan : Pasal 7-9
2 Pengembangan; Pengembangan; Pasal 10-14
3 Penelitian - -
4 Pemanfaatan; Pemanfaatan; Pasal 15-16
5 Pembinaan; Pembinaan; Pasal 17
6 Pengendalian; Pengendalian; Pasal 18-19
Insentif : Pasal 20
Disinsentif : Pasal 22
Pengalih fungsian: Pasala
23-32
7 Pengawasan; Pengawasan; Pasal 33-36
8 Sistem informasi; Sistem informasi; Pasal 37-39
9 Perlindungan dan
pemberdayaan petani;
Perlindungan dan
pemberdayaan petani;
Pasal 40
10 Pembiayaan; dan Pembiayaan; dan Pasal 41
11 Peran serta
masyarakat.
Peran serta masyarakat. Pasal 42-44
BerdasarkanUU 41 Tahun 2009 tentang LPPB terdapat satu Ruang Lingkupyang tidak
tercantum di dalamPerda Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2015 yaitu tentang
PENELITIAN.
Pada UU 41 Tahun 2009, Ruang lingkup “Penelitian” tertuang pada BAB V Pasal 30
sampai dengan Pasal 32
Pasal 30
(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan
dukungan penelitian.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi:
a. pengembangan penganekaragaman pangan;
b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. inovasi pertanian;
e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
f. fungsi ekosistem; dan
g. sosial budaya dan kearifan lokal.
(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam
penelitian.
Pasal 31
Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan
yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
Pasal 32
Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi
publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sehingga jika Ruang Lingkup Penelitian ini tidak tertuang pada Perda Kabupaten
Kuningan Nomor 7 Tahun 2015, dikhawatirkan kurang optimalnya penerapan
program LP2B di Kabupaten Kuningan karena dalam pelaksanaannya tidak
didasarkan pada hasil-hasil penelitian tentang:
a. pengembangan penganekaragaman pangan;
b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. inovasi pertanian;
e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
f. fungsi ekosistem; dan
g. sosial budaya dan kearifan lokal.

3. ANALISIS 2
TUGAS: Analsis makalah sawit berkelanjutan: apakah makalah tersebut
mendukung/bertentangan dengan regulasi yang sudah ada? Tunjukkan!