Perjanjian kerahasiaan ini membahas kerahasiaan informasi terkait standar QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) antara ASPI sebagai lembaga standar dan PT. sebagai penerima informasi. Penerima informasi sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi QRIS dan hanya menggunakannya untuk keperluan pengolahan transaksi QRIS. Jika terjadi pelanggaran, ASPI berhak mengambil tindakan hukum dan meminta pengembalian informasi rahasia. Kedua bel

1. 1
No.
PERJANJIAN KERAHASIAAN
ANTARA
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (“ASPI”)
DENGAN
PT. ………………………………………………..
Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini
……………. tanggal ................. bulan ……………. tahun dua ribu dua puluh (……………………..), oleh dan
antara:
1. ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (“ASPI”), perkumpulan berbadan hukum, yang
didirikan berdasarkan Akta No.10 tanggal 20 Oktober 2010 dibuat di hadapan Dr. A. Partomuan
Pohan, S.H., L.LM., Notaris di Jakarta dan Akta No.21 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat
dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, yang kesemuanya telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya
No.AHU-227.AH.01.06.Tahun 2011, tanggal 22 Desember 2011 dan telah diumumkan dalam
Tambahan No.4/Perk/2012, Berita Negara Republik Indonesia No.5, tanggal 17 Januari 2012,
selanjutnya anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan
terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24 tanggal 14 Agustus 2020, yang dibuat
dihadapan Ashoya Ratam, SH., Mkn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0000 889.AH.01.08.TAHUN 2020 tanggal 11
September 2020, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini
diwakili secara sah oleh ANGGORO EKO CAHYO sebagai Ketua Umum sesuai sesuai Akta
Nomor 25 tanggal 14 Agustus 2020, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., Mkn., Notaris di
Jakarta, selanjutnya disebut “ASPI”atau “Pemberi Informasi”; dan
2. PT. ………………………………………………….…….., perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia, berkedudukan di ……………….. dengan alamat di
……………………………………………………….., yang dalam hal ini diwakili oleh ……………………, selaku
............., bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa nomor
……………………………….. tanggal ..........., dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar perseroan
beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta nomor
…………… tanggal ………….. yang dibuat di hadapan ………………. Notaris di Jakarta yang telah
.................. oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat
nomor ............................. tanggal ..................................., dan karenanya berwenang bertindak
untuk dan atas nama …………………………………………..…, untuk selanjutnya disebut: “.........” atau
“Penerima Informasi”.
Pemberi Informasi dan Penerima Informasi secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan
masing-masing disebut sebagai "Pihak".
Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
a) Bahwa ASPI selaku Self Regulatory Organization (SRO) di bidang Sistem Pembayaran dan
Lembaga Standar yang menyusun dan mengelola Standar dalam Gerbang Pembayaran Nasional
(National Payment Gateway);

2. 2
b) Bahwa Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran nasional telah menunjuk Pemberi
Informasi sebagai Lembaga Standar dalam Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment
Gateway) untuk teknologi quick response code;
c) Bahwa spesifikasi Quick Response Code (QR Code) Indonesia Merchant Presented Mode (MPM)
telah ditetapkan sebagai Standar Nasional berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia
Nomor: 21/2/KEP.GBI/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Standar Nasional Quick
Response Code (QR Code) Indonesia Merchant Presented Mode (MPM), yang selanjutnya
disebut juga Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian
Standard) atau disebut QRIS;
d) Bahwa ASPI sebagai Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada butir a) telah ditetapkan
sebagai pengelola QRIS;
e) QRIS adalah standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk
digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia, yang terdiri atas spesifikasi
teknis dan operasional yang dituangkan dalam dokumen QRIS dan merupakan dokumen yang
wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR
Code Pembayaran oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end dan pihak lain yang memproses Transaksi
QRIS sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang
Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran;
f) Transaksi QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran
berdasarkan QRIS;
g) Bahwa Penerima Informasi bermaksud memperoleh salinan dokumen QRIS yang akan
digunakan dan/atau dikembangkan untuk kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS di Indonesia;
h) Bahwa Pemberi Informasi tidak menginginkan salinan dokumen QRIS yang merupakan Informasi
Rahasia tersebut menjadi terbuka dan digunakan untuk umum atau pengetahuan umum.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian
Kerahasiaan, untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai
berikut:
Pasal 1
Definisi
Istilah "Informasi Rahasia" berarti seluruh dokumen, data, semua spesifikasi teknis dan operasional
dalam bentuk apapun juga, dan seluruh informasi/pengetahuan dalam bentuk apapun juga yang
tidak diketahui publik terkait Standar Nasional Quick Response Code (QR Code) Indonesia Merchant
Presented Mode (MPM) berikut dengan segenap penggantian, perubahan, penambahan, salinan dan
pembaharuan dari padanya, pengembangan spesifikasi dengan versi terupdate/terkini yang
digunakan untuk sistem pembayaran dengan menggunakan Standar Nasional Quick Response Code
(QR Code) Indonesia Merchant Presented Mode (MPM), termasuk namun tidak terbatas pada
spesifikasi teknis, operasional dan bisnis, gambar, narasi, uraian, table, link, desain/model, kode dan
informasi lainnya dalam bentuk apapun juga, yang diungkapkan, baik secara langsung atau tidak
langsung, baik secara lisan, tulisan, rekaman, rekaman cakram optic maupun secara elektronis atau
bentuk media lainnya yang berhubungan dengan Standar Nasional Quick Response Code (QR Code)
Indonesia Merchant Presented Mode (MPM).
Istilah “Hari Kerja” berarti hari selain Sabtu, Minggu atau hari yang dinyatakan sebagai libur nasional
oleh pemerintah, dimana kantor ASPI buka untuk umum dan beroperasi untuk menjalankan
kegiatannya.

3. 3
Pasal 2
Syarat Informasi Rahasia
Semua Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi atas
dasar Perjanjian ini, harus:
1. Ditandatangani, dicap, atau dengan cara lain ditandai secara tertulis oleh Pemberi Informasi
sebagai "Informasi Rahasia"; atau
2. Jika diungkapkan secara lisan, maka harus dianggap sebagai suatu informasi yang rahasia,
walaupun tidak ditegaskan sebagai rahasia oleh Pemberi Informasi.
Pasal 3
Pengecualian Informasi Rahasia
Tidak termasuk Informasi Rahasia jika:
1. Telah diketahui sebelumnya oleh Penerima Informasi tanpa melanggar Perjanjian ini, atau
2. Sudah menjadi informasi umum yang diketahui oleh masyarakat luas tanpa melanggar
Perjanjian ini; atau
3. Disetujui untuk dibuka dengan ijin tertulis dari Pemberi Informasi; atau
4. Harus dibuka berdasarkan perintah otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau terdapat perintah atau putusan Pengadilan.
Pasal 4
Penggunaan Informasi Rahasia
Sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan di dalam Perjanjian ini, Penerima Informasi
wajib:
1. Untuk tidak menggunakan, memproses, dan menyimpan Informasi Rahasia apapun yang dimiliki
oleh Pemberi Informasi, kecuali untuk persiapan atau pelaksanaan penggunaan Standar
Nasional Quick Response Code (QR Code) Indonesia Merchant Presented Mode (MPM) dan tidak
untuk tujuan yang lainnya;
2. Untuk menjaga dan menyimpan kerahasiaan dari Informasi Rahasia dengan menerapkan
prosedur dan tata cara yang tidak kurang dari prosedur dan tata cara yang digunakan olehnya
sendiri, terkait dengan Informasi Rahasia miliknya sendiri;
3. Untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia dengan cara apapun kepada pihak ketiga
manapun untuk tujuan apapun kecuali dengan izin tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi
dan akan membatasi penyebarluasan Informasi Rahasia hanya kepada personil dalam organisasi
Penerima Informasi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pemrosesan transaksi QR
Code dengan menggunakan Standar Nasional Quick Response Code (QR Code) Indonesia
Merchant Presented Mode (MPM) / Transaksi QRIS; Namun, Informasi Rahasia dapat
diungkapkan kepada perusahaan induk, penasihat / konsultan (yang telah memperoleh izin dari
pihak yang berwenang) dari Penerima Informasi (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Terkait")
yang memiliki keterlibatan langsung dalam penggunaan Standar Nasional Quick Response Code
(QR Code) Indonesia Merchant Presented Mode (MPM) / Transaksi QRIS, dengan syarat bahwa
sebelum pengungkapan informasi tersebut Pihak Terkait telah menandatangani perjanjian
kerahasiaan dengan Penerima Informasi dengan ketentuan yang secara substansi sama dengan
ketentuan Perjanjian ini. Berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerahasiaan tersebut,
Penerima Informasi wajib menanggung segala klaim, tuntutan, gugatan dan kerugian yang

4. 4
diderita oleh Pemberi Informasi sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan dalam perjanjian
kerahasiaan bersangkutan oleh Pihak Terkait;
4. Penerima Informasi dengan ini sepakat untuk membebaskan Pemberi Informasi dari setiap dan
segala tindakan, klaim, tuntutan, dan gugatan serta menanggung segala kerugian yang timbul
atau dialami oleh Pemberi Informasi yang dikarenakan pengungkapan Informasi Rahasia yang
tidak sah kepada Pihak Ketiga yang dibuat secara bertentangan dengan Perjanjian ini atau
segala pelanggaran terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh Penerima Informasi atau
perwakilannya;
5. Penerima Informasi akan segera memberitahukan Pemberi Informasi jika diketahui adanya
penggunaan secara tidak sah atau pengungkapan Informasi Rahasia atau pelanggaran Perjanjian
oleh Penerima Informasi atau perwakilannya, dan akan bekerja sama dengan Pemberi Informasi
dalam setiap cara yang digunakan untuk membantu Pemberi Informasi mendapatkan kembali
penguasaan atas Informasi Rahasia yang secara fisik dapat dikembalikan dan untuk mencegah
penyalahgunaan lebih lanjut.
Pasal 5
Pengungkapan Informasi Rahasia
Apabila Penerima Informasi diminta atau diharuskan sesuai perintah badan peradilan, arbitrase atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku (baik dengan pertanyaan-pertanyaan lisan,
wawancara, permintaan informasi atau dokumen, panggilan pengadilan, permintaan penyidikan sipil
atau proses lainnya) untuk mengungkapkan (i) suatu Informasi Rahasia atau (ii ) suatu informasi yang
berkaitan dengan pendapat mereka, penilaian atau rekomendasi mereka mengenai Standar Nasional
Quick Response Code (QR Code) Indonesia Merchant Presented Mode (MPM) yang digunakan /
dikembangkan dari Informasi Rahasia, Penerima Informasi harus segera memberitahukan secara
tertulis kepada Pemberi Informasi mengenai hal tersebut sebelum pengungkapan yang dimaksud
dilakukan dan harus menjalankan langkah-langkah yang wajar untuk meminimalisir setiap
pengungkapan tersebut (dengan tunduk selalu pada hukum yang berlaku atau perintah, ketetapan,
peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah).
Pasal 6
Tidak Adanya Pemindahan Hak Milik atau Lisensi
Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan untuk mengembangkan, memindahkan segala
hak, kewenangan, kepentingan atau hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya
atas Informasi Rahasia kepada Penerima Informasi, atau lisensi untuk menggunakan,
menyebarluaskan, menjual, memperbanyak, dan memanfaatkan Informasi Rahasia tersebut.
Pasal 7
Pelanggaran
Apabila terdapat pelanggaran atau ancaman pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam
Perjanjian ini, maka Pemberi Informasi berhak untuk mengupayakan larangan hukum yang bersifat
tetap terhadap Penerima Informasi yang karenanya wajib juga diberlakukan oleh Penerima Informasi
kepada Pihak Terkait, untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau ancaman pelanggaran. Hak
terhadap larangan tersebut tidak bersifat eksklusif dan Pemberi Informasi berhak menempuh
berbagai cara untuk memperoleh upaya pemulihan hukum lainnya sebagaimana tersedia baginya
menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. 5
Pasal 8
Pengembalian Informasi Rahasia
Penerima Informasi harus mengembalikan kepada Pemberi Informasi, segala Informasi Rahasia yang
dikuasainya atau dibawah kendalinya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak menerima
permintaan tertulis dari Pemberi Informasi dengan alasan/pertimbangan apapun juga dari Pemberi
Informasi. Ketentuan ini tidak berlaku untuk setiap informasi yang disiapkan oleh Penerima
Informasi untuk keperluan evaluasi internal terkait penggunaan Standar Nasional Quick Response
Code (QR Code) Indonesia Merchant Presented Mode (MPM).
Pasal 9
Penyelesaian Sengketa
(1) Para Pihak akan berupaya secara wajar untuk menyelesaikan secara damai semua sengketa,
perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, baik
dengan mediator independen atau dengan musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak.
(2) Apabila sengketa, perselisihan atau perbedaan pendapat tidak terselesaikan secara damai
sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah dimulainya
penyelesaian secara damai sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka sengketa,
perselisihan atau perbedaan pendapat harus dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan oleh dan
berdasarkan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang mana dianggap tecakup
dengan perujukan dari ayat ini.
(3) Para Pihak setuju bahwa setiap keputusan BANI dalam penyelesaian sengketa adalah Final dan
mengikat bagi Para Pihak. Para Pihak juga setuju untuk mengesampingkan semua aturan dan
peraturan Indonesia yang memberikan hak untuk mengajukan banding atas keputusan BANI.
Pasal 10
Jangka Waktu, Pengakhiran dan Tetap Berlakunya
(1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini
dan akan terus berlaku, kecuali apabila diakhiri sebagaimana ditetapkan dalam Ayat 2 pasal ini.
(2) Perjanjian ini berakhir apabila:
a. Pemberi Informasi memberikan Penerima Informasi suatu pemberitahuan tertulis
mengenai berakhirnya Perjanjian ini tiga puluh (30) hari kalender sebelum pengakhiran
yang dimaksud;
b. Penerima Informasi dicabut seluruh izin usaha penyelenggaraan dan/atau kepesertaan
sistem pembayaran Penerima Informasi dicabut oleh Bank Indonesia; dan
c. Penerima Informasi dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau suatu badan resmi
lainnya.
(3) Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sejauh penetapan pengadilan diperlukan
untuk mengakhiri Perjanjian ini.
(4) Kewajiban Penerima Informasi untuk menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang
diterimanya akan tetap berlaku meskipun masa berlaku Perjanjian ini berakhir atau Perjanjian
ini diakhiri.
Pasal 11

6. 6
Hukum yang Berlaku
Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
Pasal 12
Domisili Hukum
Untuk pelaksanaan keputusan BANI sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Perjanjian ini, Para
Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.
Pasal 13
Perubahan
Ketentuan lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dibuat secara tertulis oleh
Para Pihak sebagai tambahan atau perubahan, dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian dan telah disepakati oleh Para Pihak.
Pasal 14
Pengalihan
Penerima Informasi tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian ini dengan cara
apapun juga kepada pihak manapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi
Informasi.
Pasal 15
Keterpisahan
Apabila terdapat ketentuan apapun dalam Perjanjian ini atau bagian daripadanya bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi
hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka ketentuan atau bagian daripadanya tersebut
akan dianggap dihilangkan, namun ketentuan lainnya yang tersisa akan tetap berlaku.
Pasal 16
Keseluruhan
Perjanjian ini merupakan seluruh Perjanjian antara Para Pihak dan tidak ada perjanjian lisan atau
dokumen lainnya yang bersifat sementara.
Pasal 17
Pemberitahuan
(1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-
masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan
langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat dengan alamat sebagai berikut:

7. 7
Pemberi Informasi
ASPI
Gedung Graha Mandiri Lantai 18
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta Pusat 10310
No. Telepon: (021) 2301947, 230 1829
U.p.: Direktur Eksekutif ASPI
Penerima Informasi
……………………………………………………………..
Jalan …………………………………..………………….
Jakarta …………………………………………………...
No. Telepon: (021) …………………………..……
U.p.: ………………………………………
(2) Pihak yang membatalkan atau mengubah alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender setelah pembatalan atau perubahan alamat tersebut terjadi. Dalam hal lalai
memberitahu Pihak lainnya secara tertulis, maka suatu permintaan yang wajib dipenuhi,
pemberitahuan, permintaan, pernyataan, petunjuk dan komunikasi lainnya berdasarkan
Perjanjian ini harus dianggap telah dilakukan dan diserahkan melalui “pos tercatat” ke alamat
terakhir yang diketahui oleh Pihak lainnya sebagaimana diberitahukan oleh Pihak tersebut dan
segala akibat keterlambatan pemberitahuan dan/atau korespondensi akan menjadi tanggung
jawab Pihak yang melakukan pembatalan atau perubahan tersebut.
(3) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini, akan dianggap telah disampaikan dan diterima dengan baik:
a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan
penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang
diterbitkan oleh pihak pengirim;
b. Pada hari ke-5 (kelima) apabila dikirim melalui pos tercatat dan dibuktikan dengan resi
tanda terima / penerimaan pos tercatat.
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipenuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak,
dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing Pihak.
PEMBERI INFORMASI
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
PENERIMA INFORMASI
PT.
Anggoro Eko Cahyo
Ketua Umum
Nama Direktur
Jabatan