Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memblokir 107 domain entitas yang tidak memiliki izin beroperasi di bidang perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal dan penipuan. Total domain yang diblokir sejak Juli 2020 menjadi 692 domain. Masyarakat diimbau untuk hati-hati terhadap penawaran investasi berjangka tanpa izin.
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
Daftar Broker Tak Berizin Bappebti
1. SIARAN PERS
Biro Hubungan Masyarakat
Gd. I Lt. 2, Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711
www.kemendag.go.id
Lindungi Masyarakat dari Pelanggaran Perdagangan Berjangka
Komoditi, Bappebti Kembali Blokir 107 Domain Entitas Ilegal
Jakarta, 26 Agustus 2020 – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 107 domain entitas yang tidak memiliki perizinan di
bidang perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian, total domain yang diblokir hingga
bulan Juli 2020 sebanyak 692. Pemblokiran ini dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
“Bappebti secara rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang
dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa
memiliki perizinan dari Bappebti. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah potensi kerugian
masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perdagangan berjangka komoditi,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Kepala Bappebti Sidharta Utama menegaskan, seluruh pihak yang melakukan kegiatan
perdagangan berjangka di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki perizinan dari Bappebti serta
tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan yang sudah teregulasi oleh regulator luar negeri. Jika
perusahaan tersebut melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka di Indonesia, maka
wajib memiliki perizinan dari Bappebti.
“Bappebti akan melakukan pemblokiran secara rutin agar situs-situs broker luar negeri tidak dapat
diakses masyarakat Indonesia. Pemblokiran juga dilakukan untuk melindungi dan memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka,” tegas
Sidharta.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist menambahkan, saat ini
masih marak penawaran investasi ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi yang beredar
di masyarakat. Secara garis besar, penawaran investasi tersebut dapat dikategorikan dengan
investasi berkedok perdagangan berjangka, dan investasi perdagangan berjangka komoditi yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.
“Semua pihak harus memahami bahwa kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka
komoditi di Indonesia wajib memiliki perizinan dari Bappebti, termasuk penawaran produk kontrak
berjangka dan kontrak derivatif lainnya. Meskipun ada pihak yang mengaku telah teregulasi
regulator luar negeri, namun apabila tidak memiliki perizinan dari Bappebti maka pihak tersebut
dan pihak-pihak yang mewakilinya di Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang
perdagangan berjangka komoditi di Indonesia,” jelas M. Syist.
2. M. Syist mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran investasi-investasi
yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko. Perdagangan berjangka dapat
memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga dapat mengakibatkan kerugian yang tinggi (high
risk high return).
Selain itu, M. Syist juga menyampaikan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming
pendapatan tetap maupun pembagian keuntungan dalam investasi perdagangan berjangka
komoditi. Masyarakat juga diharapkan tidak dengan mudah menyetorkan dana ke rekening
tertentu dengan janji akan memperoleh keuntungan dalam persentase tertentu, serta
mempersyaratkan bahwa dalam jangka waktu tertentu dana tersebut tidak dapat ditarik oleh
nasabah.
“Apabila ada penawaran perdagangan berjangka yang dibumbui dengan iming-iming akan
mendapatkan bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline, dapat
dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan,” tutup M. Syist.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi, dapat mempelajari profil dan legalitas
perusahaan. Salah satunya dengan mengakses situs web https://www.bappebti.go.id untuk
mengetahui daftar perusahaan pialang yang memiliki izin dari Bappebti.
--selesai--
Informasi lebih lanjut hubungi:
Ari Satria
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Email: pusathumas@kemendag.go.id
M. Syist
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan
Penindakan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
Email: humas.bappebti@kemendag.go.id