ini adalah spsb jombang

2. PENGERTIAN
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) adalah
organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
untuk pekerja/buruh baik di perusahaan
maupun di luar perusahaan, yang bersifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan,
membela serta melindungi hak dan
kepentingan pekerja/buruh serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
dan keluarganya.

3. AZAS, SIFAT, TUJUAN
 SP/SB,Federasi, Konfederasi SP/SB menerima
Pancasilan sebagai dasar negara dan Undang-undang
Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
 SP/SB, Federasi, Konfederasi SP/SB mempunyai azas
yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945;
 SP/SB, Federasi, Konfederasi SP/SB mempunyai sifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung
jawab.
 Tujuannya memberikan perlindungan, pembelaan hak
dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan
yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;

4. FUNGSI
 SP/SB mempunyai fungsi :
 Sebagai pihak dalam pembuatan PKB dan penyelesaian
perselisihan industrial;
 Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama
dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
 Sebagai sarana meningkatkan hubungan industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.  Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam
memperjuangkan hak dan kepentingan anggota;
 Sebagai perencana, pelaksana dan penaggung
jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Sebagai wakil pekerja/buruh dalam
memperjuangkan kepemilikan saham di
perusahaan.
Lanjutan

6. PEMBENTUKAN
 Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan
menjadi anggota SP/SB;
 SP/SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10
orang pekerja/buruh;
 Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 5 SP/SB;
 Konfederasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 3 Federasi SP/SB;

7.  SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB
dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh
tanpa tekanan atau campur tangan
pengusaha, pemerintah, partai politik,
berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan
atau bentuk lain;
 Mempunyai anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga yang memuat: nama dan
lambang, dasar negara dan azas, tgl
pendirian, domisili, anggota dan pengurus,
keuangan dan perubahan AD/ART.
Lanjutan

8. KEANGGOTAAN
 SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB terbuka
menerima anggota tanpa membedakan aliran politik,
agama, suku bangsa dan jenis kelamin;
 Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih
dari satu SP/SB, apabila terjadi, maka pekerja/buruh ybs
menyatakan secara tertulis SP/SB yang dipilihnya;
 Pekerja/buruh yg menduduki posisi tertentu dalam satu
persh dan jabatannya menimbulkan pertentangan
kepentingan, tidak boleh menjadi pengurus SP/SB;
 Pekerja/buruh dpt berhenti sebagai anggota dgn
pernyataan tertulis, dan dpt diberhentikan sesuai
ketentuan AD/ART.

9. PEMBERITAHUAN
DAN PENCATATAN
 SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB yang terbentuk
memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat
untuk dicatat;
 Nama dan lambang SP/SB yang akan diberitahukan
tidak boleh sama dengan nama dan lambang SP/SB
yang telah tercatat terlebih dahulu;
 Instansi pemerintah harus mencatat SP/SB yang telah
memenuhi syarat;
 Pengurus SP/SB yang telah tercatat memberitahukan
secara tertulis kepada mitra kerjanya secara berjenjang.

10. TATA CARA PENCATATAN
SP/SP
 Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang tata cara
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
 Pemberitahuan secara tertulis dilampiri :
1. Daftar nama anggota pembentuk
2. AD dan ART
3. Susunan dan nama pengurus

11. HAK DAN KEWAJIBAN
Hak SP/SB:
1. Membuat PKB.
2. Mewakili pekerja/buruh dalam penyelesaian
perselisihan industrial.
3. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga
ketenagakerjaan.
4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yg
berkaitan dgn peningkatan kesja.
5. Melakukan kegiatan lainnya yg tidak bertentangan
dgn peraturan perundang-undangan.

12. Kewajiban SP/SB:
1. Melindungi dan membela anggota dari
pelanggaran hak dan memperjuangkan
kepentingannya.
2. Memperjuangkan peningkatan kepentingan
anggota dan keluarganya.
3. Mempertanggung jawabvkan organisasi
kepada anggotanya sesuai AD/ART.
Lanjutan

13. PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa
pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk,
menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi
anggota atau tidak menjadi anggota dan atau
menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan SP/SB
dengan cara :
1. Melakukan PHK, memberhentikan sementara,
menurunkan jabatan atau mutasi;
2. Tidak membayar atau mengurangi hak;
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
melakukan kampanye anti SP/SB

14.  Pengusaha hrs memberi kesempatan kpd pengurus
dan atau anggota SP/SB utk menjalankan kegiatan
SP/SB dlm jam kerja yg disepakati kadua pihak atau
diatur dlm PKB.
 Yang diatur dlm kesepakatan adalah :
1. jenis kegiatan yg diberi kesempatan;
2. Tata cara pemberian kesempatan;
3. Pemberian kesempatan yg mendapat upah
dan yg tidak mendapat upah.
Lanjutan

15. KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN
Keuangan SP/SB bersumber dari
1. Iuran anggota yg besarnya ditetapkan dlm ad/art;
2. hasil usaha yg sah
3. Bantuan anggota atau pihak lain yg tidak mengikat.
Apabila bantuan lain berasal dari luar negeri, pengurus
SP/SB harus memberitahukan kepada instansi yg
bertanggung jawab dibid ketenagakerjaan sesuai ketentuan
yg berlaku.
4. Keuangan dan harta kekayaan SP/SB terpisah dari
keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus;
5. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan
keuangan dan harta kekayaan;
6. Pengurus wajib membuat pembukuan.

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
 Setiap perselisihan antar SP/SB, Federasi
SP/SB, Konfederasi SP/SB diselesaikan
secara musyawarah oleh SP/SB, Federasi
SP/SB dan Konfederasi SP/SB ybs;
 Apabila tidak tercapai kesepakatan,
diselesaikan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

17. PEMBUBARAN
SP/SB, Federasi dan Konfederasi bubar karena :
1. Dinyatakan oleh anggotanya sesuai ad/art;
2. Perusahaan tutup atau kegiatannya berhenti yg
berakibat pekerja/buruh di PHK setelah seluruh
kewajibannya diselesaikan sesuai peraturan
perundang-undangan yg berlaku;
3. Dinyatakan dgn putusan pengadilan apabila:
- mempunyai azas bertentangan dgn Pancasila dan
UUD 45;
- pengurus atau anggota melakukan kejahatan
terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana 5
th yg mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. PENGAWASAN, PENYIDIKAN
DAN SANKSI
 Untuk menjamin hak pekerja/buruh dan SP/SB
melakukan kegiatnnya, pegawai pengawas melakukan
pengawasan sesuai ketentuan;
 Selain Polisi, PPNS juga diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sesuai ketentuan;
 Pelanggaran thd ps 5 (2), 6(2), 7(2), 21 dan 31 dikenakan
sanksiadministratif berupa pencabutan nomor bukti
pencatatan;
 Pelanggaran terhadap pasal 28 dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 th dan paling lama 5 th dan /atau
denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rp)
dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rp)

19. TERIMA
KASIH