UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat BuruhImam Prastio
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur tentang hak
pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerjaan secara bebas dan demokratis guna memperjuangkan hak
dan kepentingannya. Serikat pekerjaan dapat dibentuk pada tingkat perusahaan, federasi, dan konfederasi,
dan wajib mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah terkait untuk dicatat. Tujuan serikat
Dokumen tersebut membahas dasar-dasar dan syarat pendirian koperasi di Indonesia. Koperasi dapat didirikan oleh minimal 20 orang dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan pengurus. Koperasi perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk memperoleh status badan hukum. Terdapat dua jenis koperasi yaitu primer dan sekunder.
Dokumen tersebut merangkum tentang serikat pekerja, yang didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh, untuk, dan dari pekerja baik di dalam maupun luar perusahaan guna memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Dokumen tersebut juga membahas tentang prinsip, peran, hak, dan kewajiban serikat pekerja serta tantangan yang dihadapi.
Mengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docxiwanahwanah
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya adanya serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada serikat pekerja/buruh, dan perbedaan antara serikat pekerja/buruh dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Secara ringkas, serikat pekerja/buruh berperan penting dalam perusahaan untuk mewakili dan membela hak-hak pekerja, dengan landasan hukum dalam UU Dasar dan
Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sarana hubungan industrial meliputi serikat pekerja yang mewakili pekerja, organisasi pengusaha, dan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit untuk komunikasi antara ketiga unsur tersebut.
UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat BuruhImam Prastio
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur tentang hak
pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerjaan secara bebas dan demokratis guna memperjuangkan hak
dan kepentingannya. Serikat pekerjaan dapat dibentuk pada tingkat perusahaan, federasi, dan konfederasi,
dan wajib mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah terkait untuk dicatat. Tujuan serikat
Dokumen tersebut membahas dasar-dasar dan syarat pendirian koperasi di Indonesia. Koperasi dapat didirikan oleh minimal 20 orang dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan pengurus. Koperasi perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk memperoleh status badan hukum. Terdapat dua jenis koperasi yaitu primer dan sekunder.
Dokumen tersebut merangkum tentang serikat pekerja, yang didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh, untuk, dan dari pekerja baik di dalam maupun luar perusahaan guna memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Dokumen tersebut juga membahas tentang prinsip, peran, hak, dan kewajiban serikat pekerja serta tantangan yang dihadapi.
Mengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docxiwanahwanah
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya adanya serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada serikat pekerja/buruh, dan perbedaan antara serikat pekerja/buruh dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Secara ringkas, serikat pekerja/buruh berperan penting dalam perusahaan untuk mewakili dan membela hak-hak pekerja, dengan landasan hukum dalam UU Dasar dan
Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sarana hubungan industrial meliputi serikat pekerja yang mewakili pekerja, organisasi pengusaha, dan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit untuk komunikasi antara ketiga unsur tersebut.
1. Badan hukum di Indonesia adalah setiap bentuk usaha yang beroperasi secara terus menerus untuk mencari keuntungan dan didirikan sesuai dengan hukum.
2. Terdapat berbagai jenis badan hukum seperti perusahaan perorangan, firma, CV, PT, koperasi, yayasan, dan BUMN.
3. Badan hukum memiliki kekayaan terpisah, tujuan, organisasi, dan dapat bertindak di pengadilan.
Sosialisasi dan konsolidasi PUK SPL FSPMI PT. Pelat Timah Nusantara, Tbk. memberikan penjelasan tentang pentingnya serikat pekerja bagi pekerja, dasar hukum pembentukan serikat pekerja, hubungan industrial antara pengusaha, pemerintah dan pekerja, serta pesan pengurus untuk terus memperkuat organisasi serikat pekerja.
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Imam Prastio
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dari wakil pekerja, serta pengesahan PP oleh instansi terkait. Juga mengatur tentang pembuatan dan pendaftaran PKB antara serikat pekerja dan pengusaha.
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan melibatkan wakil pekerja, serta pengesahan PP oleh instansi ketenagakerjaan. Juga mengatur tentang pembuatan dan pendaftaran PKB antara serikat pekerja dan pengusaha.
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PT. Trinity Auto
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan melibatkan wakil pekerja, syarat-syarat yang harus dimuat dalam PP, dan instansi yang berwenang mengesahkan PP sesuai dengan wilayah perusahaan.
Pokokpokok perkoprasian (uu_12_thn_1967)_12Ilham Mustafa
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok perkoperasian di Indonesia. Undang-undang ini mencabut Undang-undang sebelumnya dan menetapkan landasan, fungsi, organisasi, dan ketentuan umum tentang koperasi berdasarkan semangat Orde Baru dan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis badan usaha dan kewajiban membentuk peraturan perusahaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) status badan usaha dapat diubah sesuai tujuan bisnis, (2) hubungan kerja diatur oleh perjanjian yang sah, dan (3) perusahaan wajib membentuk peraturan perusahaan jika mempekerjakan 10 orang atau lebih.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha di Indonesia seperti persekutuan perdata dan firma, CV, yayasan, BUMN, BUMD, dan koperasi. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, syarat pendirian, organisasi, dan pengakhiran status hukum dari masing-masing bentuk badan usaha tersebut.
3 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, badan usaha, universitas mercu ...Teuku Alvin Putra Rezalino
Modul ini membahas tentang bentuk badan usaha dan hukum bisnis serta lingkungan yang mengatur hal tersebut. Definisi perseroan terbatas dijelaskan sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modul ini juga menjelaskan tanggung jawab hukum perseroan terbatas.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Hijau Indonesia didirikan pada tahun 2016 untuk melakukan kegiatan sosial dan lingkungan di Kabupaten Bogor. Organisasi ini memiliki struktur pengurus dan anggota, serta menjalankan berbagai program terkait lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 BRikzaAshilaDewi
PENDIRIAN, KINERJA DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
Disusun Oleh :
Sofahul Asror (190721100005)
Rikza Ashila Dewi (190721100071)
Fika Anjana Hajar (190721100215)
Moch Mahrus Ali (190721100233)
Kelompok 11
Kelas : Ekonomi Syariah 5 B
Dokumen tersebut membahas tentang koperasi, prinsip-prinsip koperasi, bentuk dan kedudukan koperasi, persiapan mendirikan koperasi termasuk rapat pendirian dan penyusunan anggaran dasar, serta pengesahan badan hukum koperasi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses pembentukan dan pengesahan badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 25/1992, PP No. 4/1994, dan Permen No. 01/2006.
2. Prosesnya dimulai dari rapat pendirian yang dihadiri minimal 20 orang untuk koperasi primer atau 3 koperasi untuk koperasi sekunder, kemudian membuat akta pendirian dihadapan notaris, dan mengajuk
1. Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan dan keanggotaan koperasi, termasuk pengertian, syarat pendirian, tingkatan, dan organisasi koperasi.
2. Koperasi dibentuk oleh sekelompok orang dan harus memiliki akta pendirian serta anggaran dasar yang mengatur ketentuan-ketentuannya.
3. Terdapat berbagai tingkatan koperasi mulai dari primer, pusat, hingga tingkat pusat yang saling bekerja s
1. Badan hukum di Indonesia adalah setiap bentuk usaha yang beroperasi secara terus menerus untuk mencari keuntungan dan didirikan sesuai dengan hukum.
2. Terdapat berbagai jenis badan hukum seperti perusahaan perorangan, firma, CV, PT, koperasi, yayasan, dan BUMN.
3. Badan hukum memiliki kekayaan terpisah, tujuan, organisasi, dan dapat bertindak di pengadilan.
Sosialisasi dan konsolidasi PUK SPL FSPMI PT. Pelat Timah Nusantara, Tbk. memberikan penjelasan tentang pentingnya serikat pekerja bagi pekerja, dasar hukum pembentukan serikat pekerja, hubungan industrial antara pengusaha, pemerintah dan pekerja, serta pesan pengurus untuk terus memperkuat organisasi serikat pekerja.
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Imam Prastio
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dari wakil pekerja, serta pengesahan PP oleh instansi terkait. Juga mengatur tentang pembuatan dan pendaftaran PKB antara serikat pekerja dan pengusaha.
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan melibatkan wakil pekerja, serta pengesahan PP oleh instansi ketenagakerjaan. Juga mengatur tentang pembuatan dan pendaftaran PKB antara serikat pekerja dan pengusaha.
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PT. Trinity Auto
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan melibatkan wakil pekerja, syarat-syarat yang harus dimuat dalam PP, dan instansi yang berwenang mengesahkan PP sesuai dengan wilayah perusahaan.
Pokokpokok perkoprasian (uu_12_thn_1967)_12Ilham Mustafa
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok perkoperasian di Indonesia. Undang-undang ini mencabut Undang-undang sebelumnya dan menetapkan landasan, fungsi, organisasi, dan ketentuan umum tentang koperasi berdasarkan semangat Orde Baru dan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis badan usaha dan kewajiban membentuk peraturan perusahaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) status badan usaha dapat diubah sesuai tujuan bisnis, (2) hubungan kerja diatur oleh perjanjian yang sah, dan (3) perusahaan wajib membentuk peraturan perusahaan jika mempekerjakan 10 orang atau lebih.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha di Indonesia seperti persekutuan perdata dan firma, CV, yayasan, BUMN, BUMD, dan koperasi. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, syarat pendirian, organisasi, dan pengakhiran status hukum dari masing-masing bentuk badan usaha tersebut.
3 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, badan usaha, universitas mercu ...Teuku Alvin Putra Rezalino
Modul ini membahas tentang bentuk badan usaha dan hukum bisnis serta lingkungan yang mengatur hal tersebut. Definisi perseroan terbatas dijelaskan sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modul ini juga menjelaskan tanggung jawab hukum perseroan terbatas.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Hijau Indonesia didirikan pada tahun 2016 untuk melakukan kegiatan sosial dan lingkungan di Kabupaten Bogor. Organisasi ini memiliki struktur pengurus dan anggota, serta menjalankan berbagai program terkait lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 BRikzaAshilaDewi
PENDIRIAN, KINERJA DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
Disusun Oleh :
Sofahul Asror (190721100005)
Rikza Ashila Dewi (190721100071)
Fika Anjana Hajar (190721100215)
Moch Mahrus Ali (190721100233)
Kelompok 11
Kelas : Ekonomi Syariah 5 B
Dokumen tersebut membahas tentang koperasi, prinsip-prinsip koperasi, bentuk dan kedudukan koperasi, persiapan mendirikan koperasi termasuk rapat pendirian dan penyusunan anggaran dasar, serta pengesahan badan hukum koperasi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses pembentukan dan pengesahan badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 25/1992, PP No. 4/1994, dan Permen No. 01/2006.
2. Prosesnya dimulai dari rapat pendirian yang dihadiri minimal 20 orang untuk koperasi primer atau 3 koperasi untuk koperasi sekunder, kemudian membuat akta pendirian dihadapan notaris, dan mengajuk
1. Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan dan keanggotaan koperasi, termasuk pengertian, syarat pendirian, tingkatan, dan organisasi koperasi.
2. Koperasi dibentuk oleh sekelompok orang dan harus memiliki akta pendirian serta anggaran dasar yang mengatur ketentuan-ketentuannya.
3. Terdapat berbagai tingkatan koperasi mulai dari primer, pusat, hingga tingkat pusat yang saling bekerja s
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...
spsb
1.
2. PENGERTIAN
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) adalah
organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
untuk pekerja/buruh baik di perusahaan
maupun di luar perusahaan, yang bersifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan,
membela serta melindungi hak dan
kepentingan pekerja/buruh serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
dan keluarganya.
3. AZAS, SIFAT, TUJUAN
SP/SB,Federasi, Konfederasi SP/SB menerima
Pancasilan sebagai dasar negara dan Undang-undang
Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
SP/SB, Federasi, Konfederasi SP/SB mempunyai azas
yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945;
SP/SB, Federasi, Konfederasi SP/SB mempunyai sifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung
jawab.
Tujuannya memberikan perlindungan, pembelaan hak
dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan
yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;
4. FUNGSI
SP/SB mempunyai fungsi :
Sebagai pihak dalam pembuatan PKB dan penyelesaian
perselisihan industrial;
Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama
dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
Sebagai sarana meningkatkan hubungan industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam
memperjuangkan hak dan kepentingan anggota;
Sebagai perencana, pelaksana dan penaggung
jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Sebagai wakil pekerja/buruh dalam
memperjuangkan kepemilikan saham di
perusahaan.
Lanjutan
6. PEMBENTUKAN
Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan
menjadi anggota SP/SB;
SP/SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10
orang pekerja/buruh;
Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 5 SP/SB;
Konfederasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 3 Federasi SP/SB;
7. SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB
dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh
tanpa tekanan atau campur tangan
pengusaha, pemerintah, partai politik,
berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan
atau bentuk lain;
Mempunyai anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga yang memuat: nama dan
lambang, dasar negara dan azas, tgl
pendirian, domisili, anggota dan pengurus,
keuangan dan perubahan AD/ART.
Lanjutan
8. KEANGGOTAAN
SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB terbuka
menerima anggota tanpa membedakan aliran politik,
agama, suku bangsa dan jenis kelamin;
Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih
dari satu SP/SB, apabila terjadi, maka pekerja/buruh ybs
menyatakan secara tertulis SP/SB yang dipilihnya;
Pekerja/buruh yg menduduki posisi tertentu dalam satu
persh dan jabatannya menimbulkan pertentangan
kepentingan, tidak boleh menjadi pengurus SP/SB;
Pekerja/buruh dpt berhenti sebagai anggota dgn
pernyataan tertulis, dan dpt diberhentikan sesuai
ketentuan AD/ART.
9. PEMBERITAHUAN
DAN PENCATATAN
SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB yang terbentuk
memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat
untuk dicatat;
Nama dan lambang SP/SB yang akan diberitahukan
tidak boleh sama dengan nama dan lambang SP/SB
yang telah tercatat terlebih dahulu;
Instansi pemerintah harus mencatat SP/SB yang telah
memenuhi syarat;
Pengurus SP/SB yang telah tercatat memberitahukan
secara tertulis kepada mitra kerjanya secara berjenjang.
10. TATA CARA PENCATATAN
SP/SP
Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang tata cara
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pemberitahuan secara tertulis dilampiri :
1. Daftar nama anggota pembentuk
2. AD dan ART
3. Susunan dan nama pengurus
11. HAK DAN KEWAJIBAN
Hak SP/SB:
1. Membuat PKB.
2. Mewakili pekerja/buruh dalam penyelesaian
perselisihan industrial.
3. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga
ketenagakerjaan.
4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yg
berkaitan dgn peningkatan kesja.
5. Melakukan kegiatan lainnya yg tidak bertentangan
dgn peraturan perundang-undangan.
12. Kewajiban SP/SB:
1. Melindungi dan membela anggota dari
pelanggaran hak dan memperjuangkan
kepentingannya.
2. Memperjuangkan peningkatan kepentingan
anggota dan keluarganya.
3. Mempertanggung jawabvkan organisasi
kepada anggotanya sesuai AD/ART.
Lanjutan
13. PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa
pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk,
menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi
anggota atau tidak menjadi anggota dan atau
menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan SP/SB
dengan cara :
1. Melakukan PHK, memberhentikan sementara,
menurunkan jabatan atau mutasi;
2. Tidak membayar atau mengurangi hak;
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
melakukan kampanye anti SP/SB
14. Pengusaha hrs memberi kesempatan kpd pengurus
dan atau anggota SP/SB utk menjalankan kegiatan
SP/SB dlm jam kerja yg disepakati kadua pihak atau
diatur dlm PKB.
Yang diatur dlm kesepakatan adalah :
1. jenis kegiatan yg diberi kesempatan;
2. Tata cara pemberian kesempatan;
3. Pemberian kesempatan yg mendapat upah
dan yg tidak mendapat upah.
Lanjutan
15. KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN
Keuangan SP/SB bersumber dari
1. Iuran anggota yg besarnya ditetapkan dlm ad/art;
2. hasil usaha yg sah
3. Bantuan anggota atau pihak lain yg tidak mengikat.
Apabila bantuan lain berasal dari luar negeri, pengurus
SP/SB harus memberitahukan kepada instansi yg
bertanggung jawab dibid ketenagakerjaan sesuai ketentuan
yg berlaku.
4. Keuangan dan harta kekayaan SP/SB terpisah dari
keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus;
5. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan
keuangan dan harta kekayaan;
6. Pengurus wajib membuat pembukuan.
16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan antar SP/SB, Federasi
SP/SB, Konfederasi SP/SB diselesaikan
secara musyawarah oleh SP/SB, Federasi
SP/SB dan Konfederasi SP/SB ybs;
Apabila tidak tercapai kesepakatan,
diselesaikan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
17. PEMBUBARAN
SP/SB, Federasi dan Konfederasi bubar karena :
1. Dinyatakan oleh anggotanya sesuai ad/art;
2. Perusahaan tutup atau kegiatannya berhenti yg
berakibat pekerja/buruh di PHK setelah seluruh
kewajibannya diselesaikan sesuai peraturan
perundang-undangan yg berlaku;
3. Dinyatakan dgn putusan pengadilan apabila:
- mempunyai azas bertentangan dgn Pancasila dan
UUD 45;
- pengurus atau anggota melakukan kejahatan
terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana 5
th yg mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. PENGAWASAN, PENYIDIKAN
DAN SANKSI
Untuk menjamin hak pekerja/buruh dan SP/SB
melakukan kegiatnnya, pegawai pengawas melakukan
pengawasan sesuai ketentuan;
Selain Polisi, PPNS juga diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sesuai ketentuan;
Pelanggaran thd ps 5 (2), 6(2), 7(2), 21 dan 31 dikenakan
sanksiadministratif berupa pencabutan nomor bukti
pencatatan;
Pelanggaran terhadap pasal 28 dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 th dan paling lama 5 th dan /atau
denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rp)
dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rp)