Proyek CoLUPSIA bertujuan untuk merencanakan penggunaan lahan secara kolaboratif di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan membentuk kelembagaan baru dan kebijakan lingkungan yang seimbang antara konservasi dan pembangunan. Proyek ini menggunakan metode partisipatif seperti analisis prospektif bersama dan survei rumah tangga serta studi ekosistem untuk merancang skenario masa depan dan merevisi alo

1. Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements in
Indonesia: the CoLUPSIA project
Yves Laumonier and Alfa Ratu Simarangkir
Konferensi Nasional Jurnalis Sains
Bogor, 29 Agustus 2015

2.  Tumpang tindih kewenangan dan
kebijakan yang ambigu
 Konflik lahan: Status tanah milik
negara vs tanah adat, masyarakat
lokal vs investor / konsesi
 Fungsi ekosistem tidak pernah
dipertimbangkan dalam perencanaan
penggunaan lahan
 Kebijakan dan penggunaan lahan
sering didorong oleh usaha skala
besar dan agenda politik
Permasalahan dalam Perencanaan Penggunaan Lahan,
konservasi dan Pembangunan di Indonesia

3. Kapuas Hulu
Lokasi: Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Tujuan utama: Perencanaan tata guna lahan yang kolaboratif
yang didukung oleh terbentuknya kelembagaan baru,
kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk menyeimbangkan
kegiatan terkait dengan konservasi dan pembangunan

4. Meningkatkan komunikasi antara para pengambil keputusan yang
berada pada tingkatan yang berbeda sehingga dapat menghasilkan
sistem tata kelola yang mempromosikan kebijakan berdasarkan aksi
kolaborasi
Memfasilitasi pendekatan pembangunan yang partisipatif untuk
memberdayakan stakeholder di tingkat lokal
Meningkatkan kapasitas
stakeholder untuk
merencanakan secara
bersama aksi
pembangunan yang
partisipatif
Tujuan khusus

5.  Participatory Prospective Analysis (PPA)
 Diskusi kelompok terfokus dan wawancara informan
kunci
 Kerangka kerja legal dan indikator-indikator kepemilikan
lahan
 Analisa terhadap persepsi masyarakat lokal tentang
kepemilikan lahan dan hak atas lahan
 Analisa hubungan antara masyarakat lokal, instansi
pemerintah dan LSM
Metode 1: Tata kelola dan aspek legalitas

6.  Survei rumah tangga (20 desa, 800 rumah tangga)
 Demografi
 Sosial ekonomi dan pola mata pencaharian
 Aspek budaya yang terdapat pada pengelolaan
sumber daya
Metode 2: Mata pencaharian
Bagaimana masyarakat lokal merencanakan strategi
penggunaan lahannya sebagai respon terhadap
perubahan yang terjadi disekitar mereka?

7. Data awal tentang fungsi ekosistem dan jasa yang
dihasilkan yang akan diperlukan dalam
menganalisa pontensi PES (termasuk REDD+)
Metode 3: Penelitian yang berfokus pada fungsi ekosistem
dan jasa lingkungan
 Remote sensing dan penutupan lahan
 Studi terhadap biomasa dan kehati
 Penggunaan lahan, tanah dan erosi
 Hidrologi dan penilaian terhadap persepsi terhadap
air

8. Empat skenario yang berbeda
Hasil 1: Participatory Prospective Analysis (PPA)

9. PILOT 1
PILOT 2
PILOT 3
PILOT 4
Hasil 2: Karakteristik mata pencaharian
• Gold mining: opportunity
versus environmental risks
• Highly depend on NTFP
• Concession threat (PT Toras
at Mendalam watershed)
• Lack of opportunities
after logging ban
• Lack of resources,
conflict with NP
• Gold mining: opportunity
versus environmental risks
• Oil palm plantations
starting to develop
• Drylands converted to
rubber plantations
• Oil palm plantations
are established
• Lack of opportunities
• Conflicts among
villagers related to land
for oil palm allocation

10. Hasil 3.1: Peta tutupan lahan (Skala 1 : 50,000)

11. Kecamatan Batang Lupar
Hasil 3.1: Peta tutupan lahan (Skala 1 : 50,000)

12. Hasil 3.2: Meningkatkan pengetahuan terhadap ekosistem
Adanya keterkaitan antara kerapatan karbon diatas
permukaan tanah dan keragaman pohon di lokasi studi

13. Kerapatan karbon diatas permukaan
tanah (ACD), kerapatan karbon
tanah (SCD), dan kerapatan pohon
(TAD) yang disederhanakan dalam
bentuk model dengan menggunakan
hasil pengukuran data di lapangan
dan data yang dapat diakses
Hasil 3.2: Meningkatkan pengetahuan terhadap ekosistem

14. Hasil: Dampak pada pembuatan keputusan terkait alokasi lahan
Alokasi lahan sebelumnya (2000)
Skala 1 : 250,000

15. Usulan revisi alokasi lahan
Skala 1:50,000
Hasil: Dampak pada pembuatan keputusan terkait alokasi lahan

16. Selanjutnya: valuasi ekonomi terhadap jasa lingkungan di
Kapuas Hulu dibawah skenario-skenario yang berbeda
Perspektif: menerjemahkan skenario-skenario ke dalam
proyeksi tutupan lahan
Contoh dari proyeksi
tutupan lahan di tahun
2030 (menggunakan
InVEST) terkait
dengan skenario
kolabo-
rasi

17.  Masih kurangnya keterlibatan sektor swasta
 Diperlukan adanya alat-alat operasional untuk merancang
penyatukan prinsip ekonomi dan ekologi
 Diperlukan integrasi hukum adat ke dalam perundang-
undangan
 Membuka peluang untuk organisasi yang ada di tingkat
desa dan kecamatan untuk diberi dasar hukum
 Mengklarifikasi masalah-masalah terkait dengan
penguasaan lahan dan hak atas tanah
Thank you
Tantangan

18. Pemerintah daerah saat ini mengutamakan program-program yang terkait
dengan variabel-variabel kunci dari skenario-skenario yang sudah terbentuk
dan bertindak sebagai koordinator
Proses ini membantu para stakeholder mempersiapkan diri untuk menghadapi
masa depan yang tidak pasti dan untuk dapat lebih baik lagi dalam
mendiskusikan pilihan strategis yang perlu diambil
Hal ini juga memungkinkan adanya integrasi yang lebih baik dari tingkat lokal
yang menggambarkan kondisi sehari-hari yang terjadi terkait dengan
perencanaan lahan/sumber daya, akses dan penggunaannya
 Take-home message
Pendekatan kolaboratif seperti ini, melalui kombinasi PPA dan studi sosial-
ekologis, memfasilitasi untuk mengantisipasi perubahan di lingkungan yang
kurang dapat diprediksi.
Kesimpulan

19. Terima kasih
Kontak: yves.laumonier@cirad.fr
Untuk informasi lebih lanjut:
http://www1.cifor.org/colupsia/home.html