Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kebijakan perubahan iklim di Aceh melalui proses multi-pihak. Proyek ini akan membentuk forum multi-pihak dan kelompok kerja tematik untuk mengidentifikasi isu prioritas iklim di Aceh dan menghasilkan strategi komprehensif untuk menangani perubahan iklim di provinsi tersebut. Proyek ini juga akan memfasilitasi dialog antara pemerintah Aceh dan nasional serta pertukaran pengalaman

1. Judul:
Mendorong Kerangkan Kebijakan Perubahan Iklim di Aceh:
Melalui Pendekatan Multi-pihak
(Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Aceh)
PROJECT BRIEF – Vol. 2/2014
Proyek ini di danai oleh
Uni Eropa
Pelaksana Proyek:
Fauna & Flora International, bermitra dengan Lembaga
Suar Galang Keadilan dan Strategic Resources Iniatives

2. 2 |
INFORMASI
UMUM
Judul
:
Mendorong
Kerangka
Kebijakan
Perubahan
Iklim
di
Aceh:
Melalui
Pendekatan
Multi-­‐pihak
Sumber
Pendanaan
:
Uni
Eropa
(EUR
2,499,971)
Pelaksana
:
Fauna
&
Flora
International
Mitra/Konsorsium
:
Lembaga
Suar
Galang
Keadilan
[LSGK)
dan
Strategic
Resources
Iniatives
[SRI]
Periode
Pelaksanaan
:
Tahun
2013
–
2016
PROJECT
GOAL:
Memobilisasi
dan
memungkinkan
para
pemangku
kepentingan
utama
di
Aceh
untuk
mewujudkan
strategi
mitigasi
dan
adaptasi
perubahan
iklim
melalui
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
monitoring
yang
inklusif
Pemerintah
Aceh
dan
Papua
telah
memplopori
skema
mitigasi
perubahan
iklim
melalui
inisiatif
REDD+,
perencanaan
tata
ruang,
moratorium
logging
dan
upaya
untuk
transisi
ke
ekonomi
hijau.
Hal
ini
tidak
terlepas
dari
skenario
dan
kebijakan
rezim
perubahan
iklim
di
tingkat
nasional
dan
international.
Latar
belakang
project,
secara
keseluruhan
merupakan
bagian
dari
komitmen
Uni
Eropa
terhadap
rezim
perubahan
iklim
yang
telah
dibangun
di
Aceh
dan
Papua
(Project
component
masyarakat
sipil
lot
1
dan
2)
dan
telah
diinisiasi
sejak
tahun
2011.
TUJUAN
1:
Mengembangkan
kerangka
kebijakan
perubahan
iklim
di
Aceh
melalui
proses
multi-­‐pihak
OUTPUT
1:
Lahirnya
strategi
komprehensif
untuk
perubahan
iklim
di
Aceh
yang
dikembangkan
melalui
proses
multi-­‐pihak
Kegiatan
ini
akan
memfasilitasi
pembentukan
forum
multi-­‐pihak
yang
yang
berfokus
pada
agenda
perubahan
iklim
di
Aceh.
Forum
ini
memungkinkan
dialog
antara
pemerintah
dan
masyarakat
sipil
Aceh
yang
akan
mengarah
pada
mendorong
kebijakan
perubahan
iklim
dan
langkah-­‐langkah
yang
secara
akurat
mencerminkan
kebutuhan
dan
usulan
dari
masing-­‐masing
group/sektor.
Perhatian
khusus
akan
difokuskan
pada
identifikasi
kapasitas
masyarakat
sipil
sehingga
dapat
memainkan
peran
yang
efektif
dalam
inisiatif
perubahan
iklim
di
Aceh.
Contoh
dari
hal
tersebut
adalah
rencana
Dinas
Kehutanan
Aceh
untuk
membangun
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
(KPH)
di
beberapa
kabupaten,
sebagai
bagian
dari
inisiatif
Departemen
Kehutanan.
Pada
konteks
ini,
terdapat
kesempatan
yang
sangat
baik
untuk
mendukung
desain
pengelolaan
hutan
berbasis
lokal
atau
skema
social
forestry,
seperti
Hutan
Desa
(HD)
dan
Hutan
Kemasyarakatan
(HKm).
AKTIVITAS
1:
1.1. Membentuk
forum
multi-­‐pihak
perubahan
iklim
FFI
dan
Strategic
Resource
Initiative
(SRI)
akan
memfasilitasi
pembentukan
forum
multi-­‐pihak
di
Aceh
yang
diwakili
oleh
organisasi
berbasis
masyarakat,
organisasi
non-­‐pemerintah,
masyarakat
adat,
akademisi,
pemerintah,
dan
DPRA
serta
instansi
pemerintah
di
tingkat
daerah.

3. 3 |
1.2. Mengidentifikasi
masalah
prioritas
dan
membentuk
kelompok
kerja
tematik
Memfasilitasi
beberapa
lokakarya
yang
akan
menjadi
katalisator
untuk
mengidentifikasi
prioritas
isu-­‐
isu
perubahan
iklim
di
Aceh.
Diskusi
akan
dilanjutkan
oleh
kelompok
kerja
tematik
yang
ditetapkan
oleh
forum
multi-­‐pihak,
setelah
dilakukan
identifikasi
isu-­‐isu
yang
berfokus
pada
perubahan
iklim
di
Aceh
serta
analisis
risiko
dan
langkah-­‐langkah
mitigasi.
Tematiknya,
antara
lain,
pengelolaan
hutan
berbasis
lokal
(konsepsi
hutan
mukim
atau
hutan
desa),
Unit
Pengelolaan
Hutan
Aceh
di
Dishut,
pencegahan
pembalakan
liar,
strategi
pengembangan
jasa
lingkungan
di
Aceh
(termasuk
keterlibatan
pemangku
kepentingan
lokal)
dan
moratorium
logging
dan
inisiatif
evaluasi
konsesi.
1.3.
Memfasilitasi
dialog
dan
pembelajaran
antara
pemerintah
provinsi
dan
nasional
Membangun
komunikasi
yang
intens
dan
efektif
antar
project
Uni
Eropa,
khususnya
komponen
4
(lots
1-­‐Aceh
dan
2-­‐Papua),
FFI
dan
Strategic
Resource
Initiative
(SRI)
akan
mendukung
pembentukan
kelompok
kerja
Aceh-­‐Papua,
dengan
mengundang
pemerintah
pusat
untuk
berpartisipasi.
Kelompok
stakeholder
dari
kedua
provinsi
yang
terdiri
dari
komponen
masyarakat
sipil,
serta
pemerintah.
Forum
ini
juga
akan
mengadakan
pertemuan
secara
'virtual'
dua
tahunan
(conferences
call)
untuk
membahas
kemajuan
dan
kendala
dalam
pelaksanaan
Aksi
masing-­‐masing
dan
juga
dengan
keterlibatannya
didalam,
dan
dukungan
untuk,
inisiatif
pemerintah
pusat
(misalnya
pengembangan
standard
social
dan
lingkungan
untuk
issue
REDD).
Akan
ada
studi/kunjungan
ke
masing-­‐masing
provinsi
untuk
mengamati
pelaksanaan
kegiatan.
Selain
berbagi
pengalaman,
para
mitra
juga
akan
berbagi
semua
produk
kegiatan
(misalnya:
data,
rencana
kerja,
kertas
posisi,
produk
kebijakan
dan
kerangka
kerja
kelembagaan).
1.4.
Mengembangkan
kerangka
kebijakan
perubahan
iklim
Aceh
melalui
forum
multi-­‐
pihak
dan
kelompok
kerja
tematik
Output
akhir
dari
kegiatan
objective/tujuan
1
adalah
menghasilkan
kerangka
kebijakan
perubahan
iklim
untuk
Aceh
yang
dihasilkan
melalui
proses
di
multi-­‐stakeholder
forum
dan
kelompok
kerja
tematik.
Kerangka
kebijakan
yang
dihasilkan
dapat
digunakan
sebagai
references
atau
plat-­‐form
untuk
road
map
Pemerintah
Aceh
dalam
aksi
–aksi
terkait
perubahan
iklim,
kerangkan
kebijakan
yang
dimaksud
adalah
berupa
pengembangan
standard/methodology,
protokol,
dan
regulasi.
TUJUAN
2:
Memperkuat
peran
forum
multi-­‐pihak
untuk
mengatasi
issue
prioritas
dalam
perubahan
iklim
di
Aceh
OUTPUT
2:
Para-­‐pihak
di
Aceh
terlibat
dan
berperan
dalam
menangani
isu
perubahan
iklim
lokal
Kegiatan
pada
Tujuan
2
ini
berfokus
pada
peningkatan
kapasitas
untuk
forum
multi-­‐pihak,
dengan
mem-­‐prioritaskan
hasil
identifikasi
dan
assessment.
Kemudian
prioritas
untuk
pengembangan
pilot
pengelolaan
hutan
oleh
masyarakat
dengan
berbagai
skema
pengelolaan,
dan
pada
akhirnya
membuat
trouble-­‐shoot
untuk
menjawab
atau
merespon
barrier
dalam
pengembangan
pengelolaan
hutan
berbasis
local,
misalnya;
Issue
–issue
yang
berbasis
land-­‐based
atau
tenurial,
tata-­‐batas
hutan
dan
pemukiman,
status
dan
rencana
pengelolaan.
AKTIVITAS
2:
2.1. Need
Assessment
untuk
peningkatan
kapasitas
forum
multi-­‐pihak
Penilaian
kebutuhan
akan
dilakukan
untuk
mengidentifikasi
kesenjangan
dan
prioritas
secara
efektif
bagi
para-­‐pihak
yang
terlibat
dalam
forum
multi-­‐pihak.
Hal
ini
untuk
mendukung
dan
memastikan
kesiapan
forum
multi-­‐pihak
dalam
menghasilkan
kerangka
kebijakan
atau
issue
–isse
penting.
misalnya:
kerangka
kerja
internasional
dan
nasional
perubahan
iklim;
standar
untuk
mitigasi
perubahan
iklim
dan
REDD+,
perlindungan
sosial/safeguards
(FPIC/PADIATAPA
–Persetujuan
di
Awal
Tanpa
Paksaan,
penilaian
dampak
sosial,
kepemilikan,
pembagian
manfaat
dan
mekanisme
resolusi
konflik),
perlindungan
lingkungan
(penilaian
dampak
keanekaragaman
hayati),
dan
metode
MRV
serta
aspek
penilaian
akuntabilitas
dalam
implementasi.

4. 4 |
2.2. Peningkatan
kapasitas
untuk
forum
multi-­‐pihak
dan
kelompok-­‐kelompok
yang
bekerja
pada
isu-­‐isu
prioritas
Program
pelatihan
dan
peningkatan
kapasitas
pada
mitigasi
perubahan
iklim
(misalnya
REDD+)
dan
adaptasi
(misalnya
agroforestri
dan
inisiatif
ketahanan
pangan)
akan
dilakukan
berdasarkan
hasil
penilaian
(Hasil
dari
kegiatan
2.1.)
lebih
diprioritaskan
pada
kelompok
CBO,
terkait
issue
lingkungan,
hukum,
hak
asasi
manusia
dan
kelompok-­‐kelompok
perempuan.
Materi
pelatihan
akan
berfokus
pada
isu-­‐isu
dasar
yang
berkaitan
dengan
perubahan
iklim.
2.3. Skema
sub-­‐hibah
untuk
mitigasi
dan
adaptasi
perubahan
iklim
lokal
Skema
sub-­‐hibah
untuk
mendukung
organisasi
-­‐organisasi
yang
melaksanakan
adaptasi
dan
mitigasi
perubahan
iklim
lokal.
Total,
100.000
Euro
akan
dialokasikan
untuk
skema
ini,
dimana
maksimal
10.000
euro
setiap
proposal
akan
di
danai.
2.4. Pengembangan
pilot
community
forest
untuk
Adaptasi
dan
Mitigasi
perubahan
Iklim
Memfasilitasi
pengakuan
atas
pengelolaan
hutan
oleh
masyarakat,
di
bawah
skema
Hutan
Desa.
Melibatkan
proses
perencanaan
di
tingkat
masyarakat
dan
memfasilitasi
konsultasi
dan
kerjasama
yang
intensif
antara
masyarakat
yang
berpartisipasi,
pemerintah
kabupaten
dan
propinsi
dan
Kementerian
Kehutanan
untuk
proses
persiapan
hingga
usulan
perizinan.
Melalui
tahapan,
pemetaan
partisipatif
desa
dan
batas
hutan
desa,
pembentukan
Lembaga
Manajemen
Hutan
Desa,
rencana
pengelolaan
dan
qanun/aturan
tentang
pengelolaan
hutan.
Melalui
kegiatan
ini,
akan
mendukung
Kementerian
Kehutanan
untuk
mencapai
pengembangan
Hutan
Desa
seluas
0,5
juta
ha
per
tahun
selama
lima
tahun.
TUJUAN
3:
Membentuk
jaringan
multi-­‐pihak
untuk
mencegah
pelanggaran
hutan
di
Aceh
OUTPUT
3:
Kerjasama
yang
efektif
dengan
pemerintah
dalam
mencegah
pelanggaran
hutan
di
Aceh
Perubahan
iklim
global,
merupakan
kontribusi
dari
emisi
yang
berasal
dari
deforestasi
yang
tidak
terencana
(misalnya
disebabkan
oleh
ekspansi
pertanian)
dan
degradasi
hutan
(misalnya
disebabkan
oleh
penebangan
illegal).
Dalam
dua
dekade
terakhir,
Sumatera
telah
kehilangan
rata-­‐rata
>2%
/tahun
tutupan
hutan-­‐nya,
dan
telah
menghasilkan
rata-­‐rata
1,2
gigaton
emisi
CO2/tahun.
Hilangnya
hutan
di
Sumatera
tidak
proporsional
karena
cenderung
terjadi
pada
keanekaragaman
hayati
dan
karbon
hutan
yang
berada
pada
low-­‐land
forest.
AKTIVITAS
3:
3.1. Memfasilitasi
sistem
pemantauan
hutan
Aceh
Untuk
mencegah
dan
mengatasi
tingkat
kejahatan
hutan
di
tingkat
kabupaten,
tingkat
kecamatan
dan
gampong,
dibentuk
jaringan
multi-­‐pihak
(misalnya:
LSM
lokal,
komunitas
disekitar
hutan
dan
komunitas
Ranger)
dengan
melakukan
pemantauan
dan
pelaporan
kejahatan
hutan
kepada
instansi
pemerintah
(yaitu
polisi,
Dishut
atau
BKSDA).
Laporan-­‐laporan
ini
akan
dilakukan
dengan
menggunakan
dua
sumber
informasi
utama:
i)
pertemuan
forum
7
Pillar+
dan
jaringan
multi-­‐pihak
antara
masyarakat
sipil
dengan
berbagai
instansi
pemerintah,
dan,
ii)
patroli
rutin
dihutan
yang
dibuat
oleh
Komunitas
masyarakat
(di
Ulu
Masen).
3.2. Melatih
polisi
agar
efektif
dalam
melakukan
pemantauan
hutan
Melalui
serangkaian
kegiatan,
proyek
ini
akan
meningkatkan
komitmen
dan
kesadaran
staf
senior
di
Polda
Aceh,
serta
Direktorat
Penyidik
Kriminal
(Reskrim
dan
Reskrimsus)
dan
Direktorat
Bimbingan
Masyarakat
(Binmas)
tentang
isu-­‐isu
perubahan
iklim
yang
menjadi
prioritas
dan
memerlukan
respon
penegakan
hukum.
Komitmen
ini
akan
mencakup
kerja
sama
dengan
polisi
untuk
merancang
dan
mengalokasikan
anggaran
yang
memadai
untuk
menjamin
semua
calon
polisi
baru
yang
direkrut
masuk
sepenuhnya
terlatih
melalui
pelaksanaan
kurikulum
"Konservasi
Sumberdaya
Alam
dan
Kepolisian".

5. 5 |
3.3. Membangun
sistem
pengelolaan
data
pelanggaran
hutan
FFI
akan
bekerja
sama
dengan
polisi
dalam
membangun
system
data
pelanggaran
hutan
di
Aceh
dan
mendukung
pelaporan/hotline
di
Aceh
dengan
membuat
database
proyek.
Hotline
pertama
akan
diuji
oleh
mitra
proyek,
misalnya
Komunitas
Ranger,
di
mana
penelpon
melaporkan
rincian
tentang
insiden
(seperti
lokasi,
tanggal,
nomor
dan
jenis
orang
yang
terlibat,
jenis
pelanggaran
dll).
Setelah
menyelesaikan
uji
coba,
hotline
akan
dibuka
untuk
umum
dan
di
informasikan
di
media
lokal
untuk
mendorong
pengaduan
oleh
masyarakat.
3.4. Memonitoring/
memverifikasi
penegakan
hukum
tingkat
lapangan
Untuk
merespon
penegakan
hukum
yang
adil
dan
transparan,
terkait
proses
dan
penuntutan.
Pertama,
Proses
ini
akan
selalu
berusaha
untuk
bekerja
melalui
struktur
tradisional
dan
mekanisme
(misalnya
Tuha
Peuet
/
Sarak
Opat
/
Majelis
Duduk
Setikar
Gampong)
untuk
menyelesaikan
pelanggaran
kecil.
Hal
ini
dimungkinkan
peran
penting
dari
7
Pillar
+
Forum.
Kedua,
proses
ini
akan
berusaha
untuk
bekerja
melalui
struktur
yang
sama
dalam
memberikan
pengawasan
untuk
pelanggaran
yang
lebih
serius
untuk
kasus-­‐kasus
yang
akan
diajukan
ke
pengadilan.
Laporan
temuan
rutin
akan
diberikan
kepada
polisi
dan
secara
teratur
akan
dibahas
dengan
pihak
kepolisian.
Untuk
informasi
lebih
lanjut
hubungi;
Fauna
&
Flora
International
(FFI)
Aceh
Program
Office:
Jalan
Cumi
–
Cumi
No.
15
Kuta
Alam,
Lampriet
–
Banda
Aceh
23121,
Indonesia
Telp.
+62
651
7406686,
Fax.
+62
651
23260
–
Website:
http://www.fauna-­‐flora.org
Contact
Person:
Dewa
Gumay
Technical
Advisor
Mobile
Phone:
+62
812
6931990
Email:
dewagumay@gmail.com