1. Peran BPK RI dalam Peningkatan
Kualitas Layanan Publik
Eko Yulianto, SE, M.Sc, Akt, CFE
Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi DIY

2. Pendahuluan
Fungsi dan peran BPK diatur dalam UU No.
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
Domain BPK adalah bidang pemeriksaan
keuangan negara

3. Misi BPK
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara dalam rangka
meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas keuangan negara;
Berperan aktif dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
transparan

4. Tujuan
 Menjadi lembaga pemeriksaan yang independen
dan profesional
 Memenuhi harapan para pemangku kepentingan
terkait pengelolaan keuangan negara dengan
memberikan laporan hasil audit yang bermutu dan
tepat waktu
 DPR, DPD, masyarakat umum
 Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan
negara yang transparan dan akuntabel
 Menjadi lembaga utama yang berperan dalam
menetapkan standar pemeriksaan keuangan
negara

5. Pertanyaan?
Apa hubungan keuangan negara dan
pelayanan publik?
Bagaimana BPK memiliki peran dalam
peningkatan kualitas layanan publik melalui
kegiatan pemeriksaan?

6. Keuangan Negara
 hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang, dan melakukan pinjaman;
 kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara;
 Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;
 Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas
yang diberikan pemerintah.

7. Pelayanan Publik
Pembuatan regulasi
Pelayanan kesehatan
Pelayanan pendidikan
Penyediaan infrastuktur
Pelayanan informasi
Pelayanan perizinan

8. Azas Dasar Layanan Publik
kepastian hukum;
transparan;
daya tanggap;
berkeadilan
efektif dan efisien;
tanggungjawab;
akuntabilitas;
tidak menyalahgunakan kewenangan.

9. KN dan Pelayanan Publik
Keuangan Negara yang dikelola dalam
mekanisme APBN/APBD merupakan
instrumen pemerintah dalam
menyelenggarakan layanan publik
 Pendidikan
 Kesehatan
 Pekerjaan Umum dll
Diwujudkan dalam program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh lembaga/
departemen/institusi pemerintah lainnya

10. Pemeriksaan Keuangan Negara
Jenis pemeriksaan:
 Keuangan
 Kinerja
 Tujuan tertentu

11. Pemeriksaan Keuangan
 Bertujuan memberikan opini atas laporan keuangan
 Opini merepresentasikan kesesuaian pelaporan
keuangan dengan standar akuntansi
 Standar mengatur tatacara pencatatan dan
pelaporan keuangan
 Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK telah
mendorong perbaikan pengelolaan keuangan
 Pengelolaan keuangan mencakup
 Aspek penerimaan (berapa dan dari mana
anggaran pendapatan diperoleh)
 Aspek pengeluaran (untuk apa dan bagaimana
anggaran belanja dikeluarkan)

12. Pemeriksaan Kinerja
 Bertujuan untuk menilai aspek ekonomis,
efisiensi dan efektivitas unit organisasi,
aktivitas, kegiatan dan program pemerintah.
 Contoh:
 Pemeriksaan kinerja DAK Pendidikan
 Pemeriksaan kinerja Jamkesmas
 Pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan
 Memberikan rekomendasi perbaikan kepada
pemerintah
 Memiliki hubungan yang sangat erat dengan
perbaikan layanan pemerintah

13. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Bertujuan untuk memberikan simpulan atas
hal-hal terkait pengelolaan keuangan
Contoh:
 Pemeriksaan pendapatan daerah
• Untuk menilai apakah pengelolaan
pendapatan telah sesuai dengan peraturan
bidang pendapatan (UU, PP, perda dll)
 Pemeriksaan investigatif
• Untuk menyimpulkan apakah tindakan yang
berakibat kerugian negara telah terjadi

14. Peran BPK untuk Perbaikan
Layanan Publik
 Semua jenis pemeriksaan memiliki kontribusi dalam
perbaikan layanan publik, baik langsung maupun
tidak langsung
 Pemeriksaan keuangan
 Perbaikan kualitas informasi pelaporan
keuangan pemerintah untuk masyarakat
 Pemeriksaan kinerja
 Perbaikan efisiensi layanan
kesehatan, pendidikan, perijinan dll
 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 Peningkatan kepatuhan pengelolaan keuangan
negara

15. Pertanyaan Diskusi
Menurut Anda, apakah peranan BPK dalam
peningkatan kualitas publik telah terpenuhi?
Bagaimana pola hubungan yang harus
dibangin agar DPR/DPRD dan BPK dapat
berkontribusi lebih dalam peningkatan
layanan publik?

16. Biodata
Eko Yulianto
 Kepala Subauditorat BPK Perwakilan DIY
 ekojulian@yahoo.com
 Pendidikan
 STAN (1995)
 UGM, Akuntansi (1999)
 Lancaster University, Inggris (2003)
 Sertifikasi Profesional
 Certified Fraud Examiner, ACFE (2009)
 Training
 Audit on Public Works, Delft, Belanda (2006)
 International Auditor Fellowship Program, US GAO (2009)