Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai pengelolaan keuangan bagi panitia pemungutan suara pemilu 2024, meliputi mekanisme penyaluran dana pemilu, akun belanja, tugas dan kewajiban sekretaris PPS, pembagian peran pengelolaan keuangan, format pertanggungjawaban belanja, perhitungan pajak, dan penyetoran pelaporan pajak badan adhoc.

1. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN BAGI PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILU 2024

2. Mekanisme Penyaluran dana pemilu ke
badan adhoc
DIPA KPU Kabupaten
Cilacap
Rekening Dana
Pemilu
adalah Rekening
Lainnya pada KPU
Kabupaten/Kota
untuk menampung
dana Pemilu yang
digunakan untuk
mendanai
pelaksanaan kegiatan
pada Badan AdHoc
penyelenggara
pemilu dalam negeri.
Penyaluran Rekening
dana pemilu ke
masing-masing
rekening:
1. Rekening
Penampungan Dana
an. Sekretariat PPS
……..(nama desa/Kel)
2. Honorarium badan
adhoc

3. Akun belanja tahapan pemilu 2024
521211
Belanja bahan
• digunakan untuk
mencatat
pengeluaran yang
digunakan untuk
• pembayaran biaya
bahan pendukung
kegiatan (yang habis
dipakai);
521213
Belanja Honor Output
Kegiatan
• merupakan honor
tidak tetap yang
dibayarkan kepada
petugas Badan
Adhoc
Penyelenggara
Pemilu Dalam
Negeri yang
melaksanakan
kegiatan terkait
dengan output;
521219
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
• digunakan untuk
pembuatan TPS,
belanja barang
kelengkapan TPS
dan bantuan
transport.

4. Tugas dan kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Dasar pasal 71 ayat (1), (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022
Tugas Sekretariat PPS
1. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
ditingkat Kelurahan/Desa atau nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan dilaksanakan oleh PPS;
2. Memberikan dukungan fasilitas administrasi tahapan penyelenggaraan yang
dilaksanakan oleh PPS;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Kewajiban Sekretariat PPS
1. Membantu urusan tata usaha PPS
2. Membantu persiapan dan fasilitasi rapat
3. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan,
dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilhan;
4. Membantu pencatatan laporan dari PanwasluKelurahan/Desa,PPL,
peserta Pemilu dan Pemilihan serta pemilih;
5. Memberikan saran kepada PPS

6. Pembagian peran dalam pengelelolaan keuangan di PPS
1. Sekeretaris PPS
 Melakukan pembayaran transaksi pembelian barang dan penyaluran
honorarium kepada pantarlih dan KPPS;
 Penerbitan kwitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian perjalanan dinas
serta Pembayaran pelaksanaan pembayaran perjalanan dinas
 Penyusunan dan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Belanja
(STPJB);
 Penyusunan dan penandatanganan lampiran STPJB;
2. Staf Urusan Keuangan PPS
 Membantu sekretaris dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan bukti
pertanggungjawaban
2. Ketua PPS
 Ketua Panitia Pemungutan Suara mengetahui pembayaran yang dilakukan
oleh Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (Bab II huruf C angka 7 pada Kpts
53 Th 2023)
 Penandatanganan Surat Tugas Pelaksana Perjalanan Dinas

7. Format pertanggungjawaban belanja
 Format DN.03B untuk pengisian Bukti Penerimaan Dana Pemilu dari KPU
Kabupaten Cilacap ke PPS;
 Format DN.04 untuk pengisian Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
(STPJB);
 Lampiran Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanjan (STPJB);
 Format DN.05.A untuk pembuatan Surat Tugas;
 Format DN.05.B untuk pembuatan Kwitansi dan Bukti Konfirmasi Penyelesaian
Tugas;

8. Perhitungan pajak Honorarium badan adhoc
 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 Penghasilan Kena Pajak
Jumlah PTKP Peruntukan
Rp. 54.000.000,- Wajib pajak orang pribadi
Rp. 4.500.000,- Tambahan untuk wajib pajak kawin
Rp. 4.500.000,- Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis
keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)
Tarif
Rp.0,- s.d Rp. 60.000.000,- 5%
Diatas Rp. 60.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- 15%
Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- 25%
Di atas Rp. 500.000.000,- s.d Rp. 5.000.000.000,- 30%
Di atas Rp.5.000.000.000,- 35%

9. Contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap
Pegawai tetap badan adhoc
dengan status non PNS
 Penghasilan sebulan Rp.
2.500.000,-
 Penghasilan setahun Rp. Rp.
2.500.000 x 12 bln = Rp.
30.000.000,-
 Penghasilan jabatan : 5% x
Rp.30.000.000,- = Rp. 1.500.000,-
 Penghasilan netto Rp. 30.000.000,-
-Rp. 1.500.000,-= 28.500.000,-
 PTKP Rp. 54.000.000,-
 PPh Psl. 21 = Rp. 0,-
Pegawai tetap badan adhoc
dengan status PNS
 Sekretariat PPK golongan III
menerima honorarium Rp.
1.850.000,- perbulan.
 PPh psl 21 terutang :
Rp. 1.850.000,- x 5% = 92.500,-
 Honorarium yang diterima sebesar
Rp. 1.757.500,-

10. Perhitungan pajak PPh 22 dan PPh 23
PPh Pasal 22
 Pembayaran atas pembelian barang
seperti ATK dan barang lainnya
dengan nilai diatas Rp. 2.000.000,-
 Contoh
 Pembelian ATK sebesar Rp.
2.442.000,- sudah termasuk PPN
 DPP : 100/111 x 2.442.000,- =Rp.
2.200.000,-
 PPh 22 : 1,5% x Rp. 2.200.000,-=
Rp.33.000,-
 Non NPWP : 3% x 2.200.000,-= Rp
PPh Pasal 23
 Tidak ada batas minimum
pengenaan pajak.
 Sewa, catering dan jasa dengan
tarif 2 % (NPWP)
 Tarif 4 % untuk yang tidak ber
NPWP

11. Penyetoran dan pelaporan Pajak Badan Adhoc
Batas waktu pembayaran PPh dan PPN
 Mekanisme LS : hari yang sama dengan pembayaran
Batas Pelaporan
 Khusus PPh 21 : Tanggal 20 bulan berikutnya
 PPh dan PPN : tanggal 20 bulan berikutnya.

12. Penomoran Dokumen
 Bukti Penerimaan (DN.03)
……/KEU.02-PS.BP/2023
 Surat Pertanggungjawaban Belanja (STPJB) (DN.04)
…../KEU.02-PS.SPJ/2023
 Lampiran STPJB
Menyesuaikan dengan nomor STPJB
 Surat Tugas (DN.05.A) :
……./RT.02-ST.PS/2023
 Kwitansi dan Konfirmasi perjalanan tugas (DN.05.B)
……/KEU.02-PS.KW/2023

13. Format DN.03.B :
Mencatat penerimaan dari KPU ke PPS
1. (1) ……/KEU.02-PS.BP/2023
2. (2) Kabupaten Cilacap
3. (3) terbilang nominal dalam angka
4. (4) terbilang nominal dalam huruf
5. (5)PPS Desa/Kel sesuai dengan nama desa/kel
6. (6) nomor 1 dst
a. Belanja bahan
b. Belanja Honorarium Pantarlih
c. Belanja barang non operasional lainnya
6. (7) terbilang nominal dalam angka
7. (8) jumlah penermaan dana
8. (9) Kabupaten Cilacap
9. (10) PPS Desa/Kel sesuai dengan nama desa/kel
10. (11) Anggit Purnomo
11. (12) Nama Sekretaris PPS Desa/Kel…….
12. (13) KPU Kabupaten Cilacap
13. (14) Hari Sugiharto

14. Format DN.04
untuk pengisian Surat Pernyataan Tanggungjawab
Belanja (STPJB);
1. (1) Kop surat PPS Desa/Keluarahan
2. (2) bulan pengelolaan anggaran
3. (3) Nomor STPJB ; …../KEU.02-PS.SPJ/2023
4. (4) tanggal akhir periode pengelolaan anggaran,
contoh : 31 Maret 2023
5. (5) Nama Sekretaris PPS
6. (6) NIP Sekretaris PPS
7. (7) Sekretaris PPS Desa/Kelurahan…
8. (8) Nama Desa/Kelurahan
9. (9) Nama Kecamatan
10. (10) Nama Kabupaten
11. (11) bulan penggunaan anggaran
12. (12) Tahun berjalan
13. (13) Nilai sebesar yang diterima/kelola
14. (14) Nilai selisih antara penerimaan dengan
pengeluaran
15. (15) Nama desa/kelurahan
16. (16) Tanggal bulan dan tahun pembuatan STPJB
17. (17) Sekretaris PPS Desa/Kelurahan
18. Berdasarkan Psl 3 Ayat (2) huruf a Undang-undang
nomor 10 tahun 2020 maka Surat Pernyataan
dibubuhi materai @Rp. 10.000

15. Lampiran STPJB
Memuat penerimaan dana dan realisasi belanja
1. (1) Bulan sesuai dengan data pada STPJB
2. (2) Nomor sesuai dengan data STPJB
3. Kolom c adalah dana yang diterima sampai
dengan bulan lalu ditambah dana yang diterima
sampai dengan bulan ini. Exs : dana yang
diterima bulan pebruari Rp. 100.000 Maret Rp.
100.000 untuk STPJB bulan April diisi 300.000
4. Kolom d adalah dana yang dibelanjakan sampai
dengan bulan lalui exs: dengan contoh diatas
maka diisi Rp. 200.000,-
5. Kolom e adalah dana yang dibelanjakan pada
bulan ini exs : Rp. 100.000,-
6. Kolom f merupakan penjumlahan dari kolom d
dan e, exs : Rp. 300.000
7. Kolom g merupakan sisa dana yang tidak
digunakan samapi dengan bulan ini. Exs :
penerimaan sampai dengan bulan ini dan
pengeluaran sampai dengan bulan ini sama maka
diisi Rp, 0,-
8. (5) Nama desa/kelurahan
9. Yang membuat pernyataan Sekretaris PPS
Desa/Kel

16. Format DN.05.A
Surat Tugas bagi pelaksana perjalanan yang
meninggalkan kantor
1. Kop surat tugas PPS Desa/Kel.
2. (1) Nomor surat tugas : ……./RT.02-ST.PS/2023
3. (2) Nama pelaksana perjalanan tugas
4. (3) NIP diisi dengan nomor induk pegawai bagi PNS
untuk yang tidak ber NIP diisi tanda setrip –
5. (4) Jabatan dalam PPS
6. (5) PPS Desa/Kelurahan…
7. (6) Tujuan/lokasi pelaksanaan tugas
8. ( 7 ) Tanggal Pelaksanaan tugas
9. ( 8 ) Dalam rangka diisi tujuan pelaksanaan
tugas, eks : Menghadiri rapat pleno terbuka
penyusunan DPS
10. ( 9 ) Desa/Kelurahan penerbit Surat Tugas
11. ( 10 ) Tanggal diterbitkan Surat Tugas
Penandatanganan Ketua PPS Desa/Kelurahan….

17. Format DN.05.B
Kwitansi dan bukti konfirmasi penyelelesaian tugas
1. (1) PPS Desa/Kel..
2. (2) Nomor kwitansi dan bukti konfirmasi : ……/KEU.02-PS.KW/2023
3. (3) Sekretaris PPS Desa/Kel….
4. (4) Nominal dalam angka
5. (5) Nominal dalam huruf
6. (6) Tujuan perjalanan dinas/lokasi
7. (7) PPS Desa/Kel
8. (8) nomor surat tugas
9. (9) Tanggal surat tugas
10. (10) Nama pelaksana tugas
11. (11) Jabatan pelaksana perjalanan dinas
12. (12) Keperluan perjalanan dinas.
13. (13) Tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.
14. (14) Lokasi Perjalanan dinas
15. (15) Lama perjalanan dinas
16. (16) Nominal standar perjalanan dinas yang sudah ditetapkan
17. (17) Nominal yang diterima
18. Yang membayar sekretaris PPS Desa/Kel…
19. Kolom Atas
 ( 20) diisi PPS Desa/Kel ; (21) tgl. Perjalanan dinas ; (22) lokasi tujuan ; (23)
lokasi tujuan; (24) tgl. Berakhirnya perjalan dinas
• Pada kolom (24) tanda tangan dan stampel pejabat lokasi tujuan.
Kolom Bawah
• ( 25) lokasi tujuan ; (26) tgl. Perjalanan dinas ; (27) lokasi PPS Pelaksana
Perjalanan Dinas ; (28) lokasi PPS Pelaksana perjalanan dinas; (29) tgl.
Berakhirnya perjalan dinas

18. Format DN.07.B
Pertanggungjawaban pembayaran
honorarium secara tunai
1. Kolom b. diisi nama penerima honorarium
2. Kolom c diisi jabatan dalam kegiatan
3. Kolom d diisi golongan bagi PNS
4. Kolom e diisi nominal bruto
5. Kolom f diisi potongan pajak. Dasar
pemotongan pajak berdasarkan PTKP.
6. Kolom g diisi nominal bruto dikurangi pot
pajak.
7. Kolom h diisi nomor NPWP
8. Kolom I diisi tanda tangan penerima
honorarium
9. Mengetahui/menyetujui Ketua PPS Desa/Kel…
10. Sekretariat PPS Desa/Kel….

19. Format DN.08
Pembelian barang kepada penyedia yang
tidak dapat menerbitkan kwitansi
1. (1) Nomor kwitansi ……/KEU.02.01-
PPS.KWT/2023
2. (2) Sekretaris PPS Desa/Kel….
3. (3) nominal dalam bentuk angka
4. (4) nonimal pembayaran dalam bentuk huruf
5. ( 5 ) Jenis barang yang dibeli, contoh
Pembelian snack sebanyak 15 dus @ 15.000,-
6. ( 6 ) Desa/Kelurahan, Tanggal bulan dan tahun
transaksi pembayaran.
7. ( 7 ) alamat penyedia
8. ( 8 ) nomor telpon penyedia
9. ( 9 ) Desa/Kelurahan, Tanggal bulan dan tahun
transaksi pembayaran.
10.(10) Nama Staf Sekretariat urusan keuangan
PPS Desa/Kel.
11.(11) Nama Sekretariat PPS Desa/Kel…
12.Kwitansi yang menyebutkan nilai lebih dari
Rp.5.000.000,- (psl 3 ayat (2) huruf g UU no 10
th 2020

20. Verifikasi dan Validasi pengeluaran Anggaran
 Dalam hal pengawasan pengeluaran anggaran dan validasi dokumen Sekretaris
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara melakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menyusun Buku Kas Umum.
2. Menerbitkan kwitansi model Format DN.08 atas setiap transaksi
pembayaran.
3. Memastikan kesesesuaian pembebanan akun belanja dengan
dokumen/bukti pembayaran (nota dan kwitansi ).
4. Memastikan kebenaran perhitungan pembayaran dengan dokumen bukti
pembayaran. (nota, kwitansi dan dokumen lainnya)

21. TERIMA KASIH