UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peran KASN dalam Seleksi JPT membahas tentang pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). UU ini mengatur tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN, hak dan kewajiban ASN, jenis jabatan, dan lembaga terkait dalam kebijakan dan manajemen AS

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PERAN KASN DALAM SELEKSI JPT
1

2. OUTLINE
LATAR BELAKANG
POKOK-POKOK MATERI UU ASN
1
2
PERAN KASN DALAM SELEKSI JPT3
PENUTUP4
2

3. LATAR BELAKANG1
3

4. KOMPOSISI ASN BERDASARKAN JABATAN
Guru 1.765.410 40,35 %
Medis 31.754 0,73 %
Paramedis 303.754 6,94 %
JF Lainya 222.093 5,08 %
JF Umum 2.003.151 45,79 %
J Struktural 48.847 1,12 %
TOTAL 4.375.009 100, %
JPT: 0,27%
Peran strategis
JPT sebagai
penggerak
Manajemen ASN
JPT: 12.000
4

5. WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORS
Government Effectiveness
5

6. LATAR BELAKANG
PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009)
MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)
6

7. 2008-2009
10.7
19.3
DARI 2008-2009 ke 2013-2014
- KORUPSI MEMBURUK
- KINERJA BIROKRASI MEMBAIK
7

8. 8

9. EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA
SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI
PERC: Political and Economic Risk Consultancy 9

10. BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal
10

11. REFORMASI BIROKRASI
.... untuk menjawab tantangan di masa depan
11

12. • 1. Mengatur/Regulasi
• 2. Melayani Publik
• 3. Memberdayakan Masyarakat
• 4. Mengelola Aset Negara
4 TUGAS PEMERINTAH
12 12

13. Closed Career
System
Open Career
System
Open System
TRANSFORMASI SISTEM KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT
APARATUR SIPIL NEGARA
2013
2018
2025
13

14. TRANSFORMASI BIROKRASI &
RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
DYNAMIC
GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN
SDM
PENGEMBANGAN
POTENSI HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM APARATUR
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
14

15. BIROKRASI
EKSISTING
UU No. 39
Tahun 2008
KEMENTERIAN
NEGARA
UU No 25
Tahun 2009
PELAYANAN
PUBLIK
UU No 5 Tahun 2014
APARATUR SIPIL NEGARA
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI
RUU Sistem
Pengawasan
Internal
Pemerintah
RUU
Adminsitrasi
Pemerintahan
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
Peraturan Pelaksana:
19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN
15

16. POKOK-POKOK MATERI UU ASN2
16

17. TUJUAN UTAMA UU ASN
a. Independensi dan Netralitas
b. Kompetensi
c. Kinerja/ Produktivitas Kerja
d. Integritas
setkab.go.id
e. Kesejahteraan
f. Kualitas Pelayanan Publik
g. Pengawasan dan
Akuntabilitas
17

18. KOMPETENSI JABATANKOMPETENSI JABATAN
MANAJERIALMANAJERIAL TEKNISTEKNIS SOSIAL
KULTURAL
SOSIAL
KULTURAL
KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
Pengadaan
Pangkat dan Jabatan
Pengembangan Karier
Pola Karier
Promosi
Mutasi
Penilaian Kinerja
Penggajian dan Tunjangan
Penghargaan
Disiplin
Pemberhentian
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
Perlindungan
18

19. PRINSIP DASAR UU ASN
• Seleksi dan promosi secara adil dan
kompetitif
• Menerapkan prinsip fairness
• Penggajian, reward and punishment berbasis
kinerja
• Standar integritas dan perilaku untuk
kepentingan publik
• Manajemen SDM secara efektif dan efisien
• Melindungi pegawai dari intervensi politik
dan dari tindakan semena-mena.
Sistem Merit adalah
kebijakan dan
Manajemen ASN
yang berdasarkan
pada kualifikasi,
kompetensi, dan
kinerja secara adil
dan wajar dengan
tanpa membedakan
latar belakang politik,
ras, warna kulit,
agama, asal usul,
jenis kelamin, status
pernikahan, umur,
ataupun kondisi
kecacatan.
Memberlakukan “SISTEM MERIT ”
melalui:
19

20. UNDANG-UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA
STRUKTUR:
•XV Bab
•141 Pasal
PEGAWAI:
•Pegawai Negeri Sipil
•Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN
UNDANG UNDANG
POKOK KEPEGAWAIAN
STRUKTUR:
•VI Bab
•41 Pasal
PEGAWAI:
•Pegawai Negeri Sipil
•Tentara Nasional Indonesia
•Kepolisian Negara RI
JABATAN:
•Jabatan Administrasi
•Jabatan Fungsional
•Jabatan Pimpinan Tinggi
JABATAN:
•Jabatan Struktural
•Jabatan Fungsional
20

21. APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN):
profesi bagi pegawai negeri sipil
(PNS) dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja (PPPK) yang
bekerja pada instansi pemerintah
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA:
PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
MANAJEMEN ASN :
pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
KETENTUAN UMUM
21

22. a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan
tanggung jawab pada pelayanan
publik;
d. kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas; dan
g. profesionalitas jabatan
ASN SEBAGAI PROFESI
BERLANDASKAN PADA PRINSIP:
http://sinyo19.blogspot.com
22

23. JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN
JENIS
PNS
Pasal 1 butir 3 &
Pasal 7
PPPK
Pasal 1 butir 4 &
Pasal 7
STATUS
1. Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
2. Menduduki jabatan
pemerintahan.
1. Diangkat dengan
perjanjian kerja sesuai
kebutuhan instansi dan
ketentuan UU.
2. Melaksanakan tugas
pemerintahan.
KEDUDUKAN
• Berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara
• Melaksanakan
kebijakan yang
ditetapkan oleh
pimpinan
• Harus bebas dari
pengaruh/intervensi
golongan & partai
politik
23

24. Fungsi:
1. pelaksana kebijakan publik;
2. pelayan publik; dan
3. perekat dan pemersatu bangsa
FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN
Peran Pegawai ASN:
Sebagai perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan
nasional melalui pelaksanaan kebijakan
dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme
24

25. HAK DAN KEWAJIBAN ASN
JENIS
PNS
Pasal 1 butir 3 &
Pasal 7
PPPK
Pasal 1 butir 4 &
Pasal 7
HAK
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
4. perlindungan; dan
5. pengembangan
kompetensi.
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. perlindungan; dan
4. pengembangan
kompetensi.
• setia dan taat pada Pancasila,
UUD NRI 1945, NKRI, dan
pemerintah yang sah;
• menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa;
• melaksanakan kebijakan
pemerintah;
• menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan;
• melaksanakan tugas
kedinasan;
• menunjukkan integritas dan
keteladanan;
• menyimpan rahasia jabatan
• bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah NKRI
KEWAJIBAN
25

26. Jabatan
Administrasi
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan
pelayanan publik serta
administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
Jafung keahlian: a) ahli utama;
b) ahli madya;
c) ahli muda; dan
d) ahli pertama.
Jafung keterampilan: a) penyelia;
b) mahir;
c) terampil; dan
d) pemula
Jabatan
Pengawas
mengendalikan
pelaksanaan
kegiatan yang
dilakukan oleh
pejabat
pelaksana
Jabatan Pelaksana
melaksanakan kegiatan
pelayanan publik
serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
• Jabatan pimpinan tinggi utama;
• Jabatan pimpinan tinggi madya; dan
• Jabatan pimpinan tinggi pratama
DIISIDARIPEGAWAIASNDIISITNI
DANPOLRI
Jabatan ASN
tertentu
JABATAN ASN
26

27. KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN
MANAGEMEN ASN
PRESIDEN
KEMENPAN-RBKEMENPAN-RB
LANLAN BKNBKN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN
KASN
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:
⇒ KemPAN merumuskan kebijakan
⇒ LAN melaksanakan diklat dan kajian
⇒ BKN mengelola pegawai ASN
⇒ KASN menjamin perwujudan sistem merit
27

28. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat
mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan
madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
– Menteri di kementerian;
– Pimpinan lembaga di LPNK;
– sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;
– gubernur, di provinsi; dan
– bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
MANAJEMEN ASN
Pejabat yang Berwenang (PyB)
Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN
kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris
jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,
sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
28

29. Muara Enim Sidoarjo
Kem. PU
SELEKSI CPNS 2013 MENGGUNAKAN CAT
29

30. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN
2. Seminar
3. Kursus
5. Praktik Kerja
Di Instansi Pusat
dan Daerah
selama 1 tahun
4. Penataran
1. Pendidikan
dan Latihan
6. Pertukaran
PNS dan
Swasta
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN
RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI &
TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN
TAHUNAN INSTANSI
30

31. a. penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945;
b. dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; atau
d. dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana yang dilakukan dengan berencana.
TIDAK DENGAN HORMAT
PEMBERHENTIAN PNS
31

32. Batas usia pensiun PNS yaitu:
– 58 (lima puluh delapan) tahun
bagi Pejabat Administrasi;
– 60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
– sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
bagi Pejabat Fungsional.
BATAS USIA PENSIUN
32

33. MANAJEMEN PPPK
 Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran,
seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan.
 Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan.
 Pengangkatan oleh Keputusan PPK.
 Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang.
 PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS
Pengadaan
 Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi.
 Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian
tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
 Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.
Penilaian
Kinerja
 Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd
APBN/APBD.
 Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
 Dapat diberikan penghargaan.
 Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua,
kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum
Hak
PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin
jika melanggarnyaDisiplin
33

34. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK;
BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar
Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN
STATUS SEBAGAI PNS.
Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan
wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB
MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak
mendaftar sebagai calon.
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT
NEGARA
34

35. KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk
menyalurkan aspirasinya.
TUJUAN :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan
profesi ASN; dan
b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu
bangsa.
FUNGSI :
a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap
dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam
melaksanakan tugas;
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi
terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku
profesi;
d. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan
kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan
peraturan perudang-undangan
ORGANISASI ASN
35

36. SISTEM INFORMASI ASN
1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi
Pengambilan Keputusan dalam
manajemen ASN.
2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar
instansi.
3. Pembangunan dan pemutakhiran
Data secara berkala.
4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan,
mudah diakses dan memiliki sistem
keamanan terpercaya.
5. Pengelola: BKN dan dapat
digunakan/diakses oleh instansi
terkait baik untuk keperluan update
data maupun untuk pengambilan
keputusan.
36

37. Sengketa Pegawai
ASN
Administratif
Keberatan Banding
administratif
diajukan secara tertulis
kepada atasan pejabat
yang berwenang
menghukum
diajukan kepada
badan pertimbangan
ASN
PENYELESAIAN SENGKETA
37

38. PERAN KASN DALAM SELEKSI JPT3
38

39. 39
SELEKSI JPT

40. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI
40

41. POLA KARIR JPT
a. Diduduki maksimal 5 (lima) tahun.
b. dilarang diganti selama 2 (dua)
tahun.
c. harus memenuhi target kinerja
yang diperjanjikan.
d. Bila tidak memenuhi kinerja
dalam waktu 1 (satu) tahun,
diberikan kesempatan selama 6
(enam) bulan untuk memperbaiki
kinerjanya.
e. Bila tidak menunjukan perbaikan, harus mengikuti seleksi
ulang uji kompetensi kembali. Hasilnya bisa dipindahkan
pada jabatan lain atau ditempatkan pada jabatan yang lebih
rendah. 41

42. PIMP K/L /PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
11
55
66
77
33
22
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
KASN
88
MENYAMPAIKAN 3 CALON
44
KOORDINASI
42

43. PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
11 55
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT
KASN
66
77
Pembatalan, Peringatan
dan Teguran
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
22
44
33
KOORDINASI PyB
MEMILIH &
MENETAPKAN
88
43

44. GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
Laporan
PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
11
55
66
88
33
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH
KASN
99
MENYAMPAIKAN
3 CALON
MENDAGRI
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
22
44
PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
77
KOORDINASI
44

45. GUBERNUR/PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
LAPORAN
PRESIDEN
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
11
55
88
33
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH
77
Pembatalan, Peringatan
dan Teguran
MENETAPKAN JPT
66
KASN
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
22
44
PyBKOORDINASI
45

46. KEANGGOTAAN
W
EW
ENANG
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Unsur pemerintah dan/atau non-
pemerintah, yang terdiri:
1 orang Ketua merangkap
anggota.
1 orang Wakil Ketua merangkap
anggota
5 orang anggota
TUJUAN
Mewujudkan:
 Sistem Merit
 ASN yg profesional
 Pemerintahan yg efektif, efisien,
terbuka, & bebas KKN;
 ASN yg netral;
 Profesi ASN yg dihormati;
 ASN dinamis & berbudaya.
TUGAS
&
FUNGSI Tugas: menjaga
netralitas; melakukan
pengawasan atas
pembinaan profesi; dan
melaporkan hasilnya
kepada Presiden
Fungsi: mengawasi norma
dasar, kode etik dan kode
perilaku ASN, serta
penerapan Sistem Merit
46

47. HASIL PENGAWASAN
KASN
ADA
PELANGGARAN
TIDAK ADA
PELANGGARAN
Keputusan KASN:
pelanggaran kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN
TIDAK
DITINDAK
LANJUTI PPK
dan PyB
DITINDAK
LANJUTI PPK
dan PyB
KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk
menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB
yang melanggar prinsip Sistem Merit dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
SANKSI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD BERUPA:
a. peringatan;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan,
pembatalan, penerbitan
keputusan, dan/atau
pengembalian
pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk
PyB sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
e. sanksi untuk PPK, sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN
47

48. PENUTUP4
48

49. “ KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
(TERMASUK IMPLENTASI UU ASN)
DI SAMPING HARUS DIDUKUNG ADANYA
KOMITMEN DARI PIMPINAN BIROKRASI
DAN JAJARANNYA
TAPI JUGA MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI
MASYARAKAT, DPR, DPRD, DUNIA USAHA SERTA
MEDIA MASSA”.
49

50. “MARI KITA WUJUDKAN
BIROKRASI PEMERINTAH YANG PROFESIONAL,
BERINTEGRITAS DAN MELAYANI
GUNA MENGHADAPI DAN MENYELESAIKAN
MASALAH DALAM ERA PERUBAHAN
KEHIDUPAN GLOBAL”
50

51. MAKNA KERJA
1.KERJA ITU ADALAH IBADAH
2.KERJA ADALAH BEKERJASAMA DENGAN
ORANG LAIN
3.KERJA ADALAH KEGIATAN ILMIAH
4.KERJA ADALAH CERMIN JATI DIRI
51

52. TERIMA KASIH
52