Ary Prasetyo , Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka UPBJJ Batam

1. ANALI
KOMP
M
ISIS PEN
PUTER D
Mata Kuliah
PROG
NGGUNA
DALAM P
h : Sistem I
Nama
NIM
UPBJJ-U
MASA R
TUTOR
GRAM M
UNIVER
TUGAS
AAN SIST
PEMBUA
INDONE
Informasi M
Disusun O
:
:
UT :
REG. :
TUTON :
MAGIST
RSITAS
2017
S 1
TEM INFO
ATAN KT
ESIA
Manajemen
Oleh :
Ary Praset
530000834
Batam
2017.2
Prof. Dr.
ER MAN
S TERBU
7
ORMASI
P ELEKT
n (EKMO5
tyo
4
Ir. Hapzi A
NAJEM
UKA
I BERBAS
TRONIK
5102.03)
Ali, MM, CM
MEN
SIS
K DI
MA.

2. A. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat mendorong
setiap negara untuk mengembangkan diri. Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang mempunyai penduduk kurang lebih 250 juta sangat tidak efektif jika sistem
administrasi kependudukannya masih manual. Oleh karena itu sistem teknologi
informasi sangat diperlukan untuk memudahkan pendataan. Sejalan dengan itu
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Admistrasi Kependudukan maka sangat perlu dibuat sistem administrasi
kependudukan yang berbasis basis data.
Menurut Sinambela (2010:5) mengungkapkan pelayanan publik diartikan
sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah
manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
terikat pada suatu produk secara fisik. Sistem administrasi kependudukan yang
dulunya memakai sistem manual berkembang menjadi sistem informasi
kependudukan berbasis komputer. Semuanya itu bertujuan untuk memudahkan
penertiban dan penerbitan dokumen-dokumen atau surat-surat kependudukan
yang sejalan dengan Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Administrasi Kependudukan
adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen
dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”
Dwiyanto dalam Santosa (2008: 120) menyatakan bahwa para aparatur
Negara atau birokrat tetap menunjukkan derajat rendah pada akuntabilitas,
responsivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
terkhususnya pada pelayanan Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu dengan
sistem informasi kependudukan yang berbasis komputer diharapkan akan ada
integrasi dengan instansi/ lembaga/ badan/ departemen yang lain, sehingga
pelayanan publik bisa dengan cepat. Proses pelayanan publik tersebut contohnya:
membuat surat ijin mengemudi (SIM) di kepolisian, pembuatan paspor di kantor
imigrasi, pembuatan rekening bank di bank-bank, pengurusan pajak kendaraan di

3. kantor samsat, pengurusan pajak di kantor pajak, pembuatan kartu BPJS
Kesehatan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan lain sebagainya.
B. ANALISIS
1. Sejarah Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Perencanaan pembangunan disuatu negara tidak lepas dari faktor
jumlah penduduk. Tertip administrasi penududuk sangat dibutuhkan oleh
suatu negara disamping untuk perencanaan pembangunan, berguna juga untuk
untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap warganya.
Perlindungan dan pengakuan tersebut meliputi, perlindungan dan pengakuan
terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Administrasi kependudukan di Indonesia diatur dalan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 pengaturan adnimistrasi di Indonesia masih memakai dasar hukum
peninggalan kolonial Belanda (Staatsblad) peraturan setingkat menteri yang
didalamnya mengatur tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat
KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak serta merta
bisa dilaksanakan, karena belum adanya peraturan turunan atau peraturan
pelaksanaanya yaitu peraturan pemerintah. Baru pada tahun 2007 keluarlah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admistrasi Kependudukan dan
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cata
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2013 diterbitkan lagi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Walapun sudah diterbitkan peraturan-peraturan administrasi kependudukan
yang dikeluarkan oleh pemerintah pada kenyataannya masih banyak pihak

4. yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem administrasi kependudukan
di Indonesia yang diantaranya dengan membuat KTP ganda dan KTP Palsu.
Kondisi ini masih terus berjalan kira-kira sampai tahun 2009.
Setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009 pada
pemerintahan Presidan Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Menteri Dalam
Negari mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi :
a. Pemutakhiran Data Kependudukan
b. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
c. Penerapan KTP Elektronik (e-KTP). dengan tujuan
Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tersebut diharapkan masalah KTP
palsu dan KTP ganda bisa diatasi.
Tiga Program Strategis Nasional tersebut mendapat dukungan yang
penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).
Untuk penerapan e-KTP Menteri Dalam Negeri memprogramkan
diselesaikannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011 - 2013,
guna menghentikan berbagai kerugian Negara yang timbul dari tidak tertibnya
administrasi kependudukan serta terbitnya KTP dengan identitas tidak benar,
KTP palsu dan KTP ganda (TKI Ilegal, trafficking/ perdagangan orang,
terorisme dan kejahatan perbankan).
Pelaksanaan Program e-KTP tersebut didukung oleh anggaran yang
besar, perencanaan teknis yang matang, oleh karena itu ditargetkan selesai 3
tahun disertai dengan 3 komitmen yang tinggi dari Menteri Dalam Negeri dan
jajarannya, yaitu :
a. Program Program e-KTP harus sukses;
b. Tidak boleh ada kerugian keuanganNegara yang ditimbulkan oleh
Program Program e-KTP;
c. Dalam pelaksanaan Program e-KTP tidak boleh terjadi pelanggaran
terhadap hukum/ketentuan yang berlaku.

5. 2. Proses pembuatan KTP Elektronik (e-KTP)
Sebagai seorang warga negara yang baik seharusnya mempunyai kartu
tanda penduduk (KTP). Sejak tahun 2009 pemerintah sudah mulai membuat
program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). kartu tanda penduduk
Elektronik (e-KTP) di negara kesatuan Indonesia sudah menggunakan sistem
informasi berbasis komputer dengan semua data warga negara tersimpan
dalam data base. seorang warga negara jika ingin mendatkan e-KTP harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Berusia 17 tahun
b. Menunjukkan surat pengantar dari RT dan RW
c. Mengisi formulir/ blangko KTP berbasis NIK
d. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
Proses pembutan e-KTP dikota Batam sama dengan daerah lain yaitu
di tingkat kecamatan sesuai dengan pasal 6 ayat 3, Perpres no 26 tahun 2009
tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan
secara nasional. proses pembuatanya e-KTP secara umum adalah sebagai
berikut:
a. Ambil nomor antrean
b. Tunggu pemanggilan nomor antrean
c. Menuju ke loket yang ditentukan
d. Entry data penduduk
e. Pengambilan foto
f. Perekaman Tanda tangan digital
g. Perekaman 4 sidik jari tangan kanan
h. Perekaman 4 sidik jari tangan kiri
i. Perekaman sidik jari jempol kanan dan kiri
j. Perekaman iris mata
k. Verifikasi sidik jari telunjuk tangan kanan
l. Verifikasi sidik jari telunjuk tangan kiri
m. Veripikasi tanda tangan

6. n.
o.
p.
3. Perbe
Tanda
a. KT
Kar





b. KT
Kar



Pembuatan
Petugas m
sekaligus
perekaman
Penduduk
pencetaka
daan KTP
Perbedaan
a Penduduk
TP Lama (K
rakteristik
Blanko
Kertas dan
Laminasi
Photo dilek
(Dilem)
Tanda tang
jempol
Data tercet
dengan kom
Berlaku di
kabupaten/
TP Nasiona
rakteristik
Photo dicet
pada kartu
Tanda tang
jempol
Data tercet
n KTP seles
membubuhka
sebagai tan
n foto tanda
k dipersilahk
an 2 minggu
dan KTP E
n antara Kar
Elektronik
KTP Kabu
T
n
katkan
gan/Cap
tak
mputer
tiap
/ Kota




al 2004
T
tak
gan/Cap
tak



sai
an TTD dan
dabukti bah
atangan sidi
kan pulang u
u setelah Pem
Elektronik
rtu Tanda P
(e-KTP) ad
upaten) 197
Teknologi
Stempel a
Nomor se
khusus
Guiloche
pada blan
Hanya un
keperluan
identitas
Teknologi
Bahan ter
plastik
Nomor se
khusus
Guiloche
n stempel pa
hwa pendud
ikjari.
untuk menu
mbuatan.
(e-KTP)
enduduk (K
dalah sebaga
78
asli
erial
e patterns
nko
ntuk
n
diri


rbuat dari
erial
e patterns

ada surat pa
duk telah me
unggu hasil
KTP) lama d
ai berikut :
Verifikasi/
 Pengaw
verifika
pengesa
tingkat
RT/RW
seterusn
 Gambar
Verifikasi/
 Pengaw
verifika
pengesa
tingkat
RT/RW
seterusn
anggilan yan
elakukan
proses
dengan Kart
/ Validasi
wasan dan
asi
ahan dari
terendah
W dan
nya
r
/ Validasi
wasan dan
asi
ahan dari
terendah
W dan
nya
ng
tu

7. 

c. KT
Kar





dengan kom
Berlaku di
Nasional
Tahan lebih
(tidak mud
lecek)
TP Elektro
rakteristik
Photo dicet
pada kartu
Data tercet
dengan kom
Berlaku di
Nasional
Mampu
menyimpan
Data dibac
ditulis deng
card reader
mputer
tiap
h lama
dah


onik (e-KTP
T
tak
tak
mputer
tiap
n data
a/
gan
r






pada kart
Hanya un
keperluan
identitas
Scanning
dan Tand
cap jemp
P)
Teknologi
Bahan ter
PVC/PC
Nomor se
khusus
Guiloche
pada kart
Scanning
dan Tand
cap jemp
Terdapat
microchip
media pe
data
Menyimp
finger pri
biometic
satu uniq
identifica
personal
diperluka
multi apl
tu
ntuk
n
diri
g Photo
da tangan/
pol

rbuat dari
erial
e patterns
tu
g Photo
da tangan/
pol
p sebagai
enyimpan
pan data
int
sebagai
q
ation
yang
an dalam
likasi







 Gambar
Verifikasi/
 Pengaw
verifika
pengesa
tingkat
RT/RW
seterusn
 Multi ap
 Diterim
internat
 Tidak b
dipalsuk
 Hanya s
untuk sa
 Sartu or
kartu
(mengg
kartu ya
 Tingkat
keperca
terhadap
kartu sa
r
/ Validasi
wasan dan
asi
ahan dari
terendah
W dan
nya
plikasi
ma secara
tional
bisa
kan
satu kartu
atu orang
rang satu
gantikan
ang lain)
t
ayaan
p keabsahan
angat tinggi
n

8. 4. Kelebi
inform
sistem
dengan
pastiny
teknol
a. Ke
KTP w
untuk
maka s
sebab
yang d
mence
bank,
Walau
akan k
pernah
b. Ke
dipaka
sehing
berbul
ihan Dan K
Dengan di
masi berbasi
m konvensio
n perkemba
ya e-KTP
ogi informa
elebihan
Tidak aka
walaupun be
menangkap
seseorang y
harus diket
dituju. Mem
egah korups
karena mu
upun ia mel
kembali lag
h memiliki e
ekurangan
Tidak ter
ai seperti KT
gga kalau
lan-bulan, b
Kekuranga
ibuatnya ka
is komputer
onal. E-KT
angan tekno
sebagai
asi pasti ada
an ada lagi o
erganti nam
p dan menc
yang akan p
tahui oleh D
mpermudah
si. Jika ses
ungkin tidak
larikan diri
i ke tempat
eKTP di tem
rintegrasi d
TP konvens
ada kerusa
bahkan ujun
n e-KTP
artu tanda p
r, tentunya
TP adalah
ologi inform
produk ya
a kelebihan
orang/pendu
ma ataupun
cegah teror
indah di tem
Dinas Kepe
identifikas
seorang mem
k dapat dilu
, ia dapat d
t asalnya ka
mpat lain.
dengan laya
sional. Tida
akan atau
ng-ujungnya

penduduk de
sistem yang
terobosan
masi yang
ang dihasilk
dan kekura
uduk yang
pindah di d
risme. Kare
mpat lain tid
endudukan
si seseorang
miliki huta
unasi dan a
diketahui d
arena urusan
anan publi
ak ada alat y
salah tulis
a diganti KT
 Gambar
engan meng
g dihasilkan
baru yang
semakin m
kan dengan
angannya.
memiliki le
daerah lainD
ena hanya m
dak dapat p
dan Catatan
g, melindun
ang kepada
akhirnya ia
dimana ia b
n eKTP seb
ik lainnya,
yang stand
s, warga h
TP konvens
r
ggunakan s
n lebih baik
g menyesu
maju. Akan t
n menggun
ebih dari 1 (
Dapat digun
memiliki 1
indah seena
n Sipil Asa
ngi Kreditu
orang lain
a melarikan
berada atau
bab ia tidak
sehingga
by di kelur
haus menu
sional dulu.T
istem
k dari
uaikan
tetapi
nakan
(satu)
nakan
KTP
aknya
al dan
ur dan
n atau
n diri.
pasti
k akan
tetap
rahan,
unggu
Tidak

9. bisa digunakan untuk transaksi di perbankan karena tidak ada stempel
kelurahan setempat.Belum terintegrasi kartu atau nomor lainnya, seperti SIM,
kartu kesehatan, dan lainnya.Rawan pencurian data kependudukan, sehingga
bisa mengancam pribadi, bahkan bangsa dan negara.Harganya triliunan untuk
sebuah proyek yang notabene mubazir.
5. Teknologi e-KTP
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebenarnya telah banyak
dibanyak negara. Negara kita Indonesia baru tahun 2011 mulai ditertipkan
administrasi kependudukanya yang salah satu programnya adalah pembuatan
e-KTP. Masyarakat Indonesia pada umumnya hanya mengenal e-KTP dalam
bentuk fisik. Padahal ada beberapa teknologi didalam e-KTP
tersebut.Teknologi e-KTP di Indonesia setidaknya ada empat, yakni cip,
blangko atausmart card, biometrik, dan perangkat pembaca e-KTP.
a. Chip
Kepala Program Penelitian dan Perekayasa e-KTP Gembong S
Wibowanto, mengungkapkan, salah satu teknologi inti dalam e-KTP adalah
cip. Cip e-KTP adalah kartu pintar berbasis mikroprosesor dengan memori 8
KB. Cip dalam e-KTP berfungsi menyimpan data biodata pemilik, tanda
tangan, pas foto, dan dua data sidik jari. Default sidik jari yang dipakai adalah
telunjuk tangan kanan serta telunjuk tangan kiri.
Cip e-KTP tidak tampak dari luar. Cip ini sudah memenuhi standar
ISO 14443 A dan 14443 B, mendukung kerahasian data pemilik e-KTP. Cip
juga hanya bisa dibaca oleh perangkat pembaca tertentu untuk menjamin
keamanan data. Ke depan, cip e-KTP masih mungkin dikembangkan. Salah
satunya, dalam e-KTP generasi kedua, kapasitas penyimpanan dalam cip akan
ditambah. Penambahan akan mendukung penggunaan e-KTP selain sebagai
kartu identitas, misalnya kartu jaminan sosial dan sebagainya.
Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer
teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan

10. mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali
oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut
berada di tangan orang yang benar atau tidak.
b. Blangko alias "smart card"
Blangko alias smart card mungkin terlihat biasa, tetapi dibuat dengan
bahan khusus polyethylene terephthalate glycol (PET-G). Blangko ini telah
lulus uji Sentra Teknologi Polimer BPPT di Puspiptek Serpong. Kartu terdiri
dari tujuh lapisan. Cip dan antena yang menjadi komponen utama e-KTP
terletak di lapisan tengah yang memiliki ketebalan 330 mikron. Lapisan lain
berfungsi sebagai lapisan pelindung, lapisan gambar, dan free layer dengan
ketebalan sekitar 95 mikron. Material blangko telah didesain sehingga tahan
faktor lingkungan tertentu. Misalnya, untuk suhu, material blangko dan cip
tahan temperatur antara -25 hingga 70 derajat celsius. Blangko juga tahan
tekanan dan bahan kimia tertentu.
c. Biometrik
Biometrik secara sederhana adalah identifikasi individu berdasarkan
ciri-ciri yang melekat padanya. Ciri bisa berupa ciri fisiologis seperti sidik jari
dan mata ataupun ciri perilaku seperti suara. Dalam e-KTP, ciri individu yang
digunakan dalam biometrik adalah 10 sidik jari, iris pada dua mata dan foto
wajah. Ciri tersebut secara otomatis akan disimpan ke pusat data di
Kementerian Dalam Negeri saat pemilik mengurus e-KTP.
Teknologi biometrik dalam e-KTP punya dua fungsi. Pertama, untuk
memastikan ketunggalan identitas penduduk. Konsekuensinya, dengan
teknologi ini, penduduk tidak bisa memiliki dua e-KTP baik dengan biodata
sama ataupun berbeda. Saat seseorang mengurus e-KTP, akan dilakukan uji
ketunggalan. Sepuluh sidik jari, dua iris mata, dan wajah akan diambil dan
dipadankan. Jika terbukti belum terdaftar, seluruh data akan dimasukkan ke
pusat data dan cip e-KTP. Jika sudah terdaftar, proses tak bisa dilanjutkan.

11. Fungsi kedua biometrik adalah proses verifikasi. Proses ini memastikan
pemegang kartu adalah benar-benar pemiliknya. Dalam proses ini, hanya data
sidik jari yang dibaca dengan bantuan perangkat pembaca e-KTP.
6. Fungsi dan Kegunaan e-KTP
Kartu tanda penduduk Elektronik (e-KTP) adalah dokumen
kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi
administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database
kependudukan nasional.Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP
yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas
tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup
Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam
penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen
identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).
Adapun fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :
a. Sebagai identitas jati diri
b. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk
pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
c. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data
penduduk untuk mendukung program pembangunan.
Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah
sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP
berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35
Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi
:
a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik
sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;

12. b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata,
tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database
kependudukan;
d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis
NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk
orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi
Pelaksana.
e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan
kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh
Peraturan Menteri.
7. Pengunaan e-KTP dalam mewujudkan bantuan yang tepat sasaran
Diharapkan dengan pengunaan sistem informasi e-KTP pemerintah
dapat meningkatkan mutu pelayanan masyarakat karena data penduduk dapat
dicari dengan mudah dan efektif. Efektivitas pelaksanaan kebijakan e-KTP
yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan adalah sebuah jaminan akan
efektivitas dalam tertibnya data pribadi masyarakat dalam memuat kode
keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati
diri penduduk. Pemutahiran data penduduk tersebut sangan membantu dalam
pemetaan-pemetaan ekonomi maupun sosial penduduk. Oleh karena itu data-
data penduduk seluruh Indonesia dapat diketahui dengan pasti oleh pemerintah
pusat.
Dengan data-data yang real yang telah dimasukan kedalam sistem
administrasi kependudukan tesebut maka pemerintah pusat dapat dengan
mudah memberikan batuan yang tepat sasaran kepada penduduk atau
masyarakat yang kurang mampu. Selain itu pemerintah juga bisa memetakan

13. tingkat kepadatan penduduk, usia produktif dan usia non produktif disuatu
dearah. Hal ini sangat membantu pemerintah untuk menentukan bantuan atau
kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Apabila
di suatu misal disuatu daerah terjadi bencana, pemerintah pusat dapat dengan
mudah memperoleh data mengenai jumlah korban sehingga bantuan dapat
segara diberikan. Dengan data real melalui sistem informasi administrasi
kependudukan tersebut tentunya akan sangat membantu batuan tersebut tepat
sasaran kepada para korban atau ahli warisnya.
C. KESIMPULAN
Dari uraian analisis diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :
1. Dasar hukum tentang sitem informasi e-KTP antara lain Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Admistrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cata Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Kartu tanda penduduk Elektronik (e-KTP) di negara kesatuan Indonesia sudah
menggunakan sistem informasi berbasis komputer dengan semua data warga
negara tersimpan dalam data base, sehingga pemerintah dengan mudah
mengetahui data penduduk yang usianya diatas 17 tahun.
3. Perbedaan yang berhubungan dengan sistem informasi antara KTP dengan e-
KTP adalah jika data atau informasi KTP biasa/ lama didapat hanya dengan
melihat data yang tertera/ tertulis di KTP sedangkan e-KTP data atau
informasi selain dari melihat data yang tertera/ tertulis di e-KTP juga data
yang tersimpan dalam chip didalam kartu.
4. Teknologi yan terdapat di e-KTP antara lain: chip sebagai media penyimpan
data atau informasi, Blangko alias "smart card" sebagai pelindung Chip,

14. Biometrik untuk memastikan ketunggalan identitas penduduk dan verifikasi
data/ Informasi.
5. Fungsi dari e-KTP selain sebagai identitas diri, berlaku secara nasional bisa
mencegah KTP ganda dan pemasulan indentitas. karena sistem e-KTP tidak
akan ada lagi orang yang mempunyai KTP lebih dari satu.
6. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam
penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen
identitas lainnya sesuai dengan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.
7. Dengan data yang real melalui sistem informasi kependudukan sangat
membantu pemerintah untuk memberikan bantuan secara tepat sasaran kepada
penduduk atau masyarakat yang seharusnya menerima.
D. DAFTAR PUSTAKA
Masrin.(2013). Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Ktp Elektronik (E-Ktp ) Di
Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan,
Volume 1, Nomor 1, 2013: 68-81, diunduh 14 Agustus 2017 dari situs World
Wide Web: http://ejournal.pin.or.id
Yunita,R. (2017). Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa
Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. eJournal
Pemerintahan Integrattif, Volume 5, Nomor 3, 2017: 378-389 . diunduh 14
Agustus 2017 dari situs World Wide Web: http://ejournal.pin.or.id
Saiful Haq, Agus Suharsono, Suji (2014), Kualitas Pelayanan Pubik Dalam
Pembuatan e-KTP Pada Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, diunduh 11
Agutus 2017, dari situs word wide web: http://www.eprints.upnjatim.ac.id
Berton Arie P.A, (2016), Perkembangan E-KTP Di Indonesia, diunduh 11
Agustus 2017, dari situs word wide web : http://civitas.uns.ac.id
Utomo,W.Y, (2013), E-KTP, Apa Saja Teknologi di Dalamnya? diunduh 11
Agustus 2017, dari situs word wide web: http://sains.kompas.com
Prihadi,S.D (2017), Mengenal Fungsi Biometrik & Chip di e-KTP, diunduh 11
Agustus 2017, dari situs word wide web: http://www.m.cnnindonesia.com

15. Fitriani, I. (2017). Evaluasi Kebijakan E-Ktp Dalam Mewujudkan Mutu
Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang
Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jurnal Renaissance | Volume 2 No.
01 diunduh 14 Agustus 2017 dari situs World Wide Web: http:// www.ejournal-
academia.org/index.php/renaissance
Daniel, D. R., & Supratiwi, W. (2014). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta:
Penerbit Universitas Terbuka.
www.hukumonline.com
www.e-ktp.com