2. SEJARAH KEJADIAN BENCANA PROVINSI ACEH
Provinsi Aceh memiliki sejarah kejadian bencana yang beragam. Ada 11 bencana tercatat pernah terjadi dan menimbulkan dampak
berupa korban jiwa, kerusakan fisik dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Catatan kejadian bencana dari tahun 1815 hingga 2015
yang menimbulkan risiko diperoleh melalui pencatatan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan lingkup 12 bencana
berdasarkan kerangka acuan kerja BNPB, yaitu sebagai berikut.
Tabel 1. Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Aceh Tahun 1815-2015
Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2015
3. Data sejarah kejadian bencana menunjukkan kejadian paling berdampak menyebabkan ratusan
ribu korban jiwa dan kerugian fisik (rumah rusak berat) adalah gempabumi yang diikuti tsunami.
POTENSI KEJADIAN BENCANA PROVINSI ACEH
Provinsi Aceh memiliki 11 potensi bencana yang diketahui berdasarkan catatan sejarah kejadian
bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Bencana tersebut antara lain
gempabumi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan
dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunungapi, cuaca ekstrim, dan
tanah longsor.
4. Tabel 2. Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Aceh
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015
Hasil potensi luas bahaya pada tabel
memperlihatkan total jumlah luas
bahaya di Provinsi Aceh adalah 105.542
Ha, total tersebut didapatkan dari
rekapitulasi 15 kabupaten/kota yang
berpotensi terdampak bahaya tsunami.
Berdasarkan luasan bahaya tersebut
diketahui kelas bahaya Provinsi Aceh
dengan melihat kelas bahaya paling
tinggi di setiap kabupaten/kotanya
sehingga kelas bahaya tsunami di
Provinsi Aceh adalah tinggi.
5. KERENTANAN
Indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menentukan indeks kerentanan bencana tsunami. Indeks
penduduk terpapar diukur berdasarkan komponen sosial budaya, sedangkan indeks kerugian dikaji berdasarkan
komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan. Setiap pengkajian indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian
memiliki nilai indeks dan kelas penduduk terpapar ataupun kelas kerugian. Hasil pengkajian potensi penduduk
terpapar dan potensi kerugian bencana tsunami di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Provinsi Aceh
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015
Berdasarkan tabel di samping
diketahui total penduduk
terpapar bencana tsunami
adalah 382.931 jiwa. Dengan
melihat hasil tersebut dan
kelompok masyarakat rentan
sehingga menghasilkan kelas
tinggi.
6. Potensi kerugian bencana tsunami dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4. Potensi Kerugian Bencana Tsunami di Provinsi Aceh
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015
Potensi kerugian bencana tsunami
berdasarkan tabel di atas terdiri dari
kerugian (fisik dan ekonomi) serta
kerugian dari hektar kerusakan
lahan/lingkungan akibat bencana
tsunami. Total kerugian fisik dan
ekonomi adalah 8,063 triliun rupiah
dan berada pada kelas tinggi,
sedangkan total kerusakan
lingkungan adalah 5.611 Ha dan
berada pada kelas tinggi.
7. KAPASITAS
Tabel 5. Hasil Kajian Ketahanan Daerah Provinsi Aceh
Hasil kajian ketahanan daerah Provinsi Aceh
dengan total nilai prioritas 45,18 dan berada pada
level 2. Berdasarkan pencapaian level tersebut
diketahui bahwa Provinsi Aceh telah
melaksanakan beberapa tindakan pengurangan
risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian
yang masih belum efektif dan terpadu yang
disebabkan belum adanya komitmen
kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.
Pencapaian daerah pada level 2 menandakan
bahwa Provinsi Aceh termasuk daerah yang masih
berada dalam kelas rendah dalam upaya
penanggulangan bencana. Rendahnya kapasitas
Provinsi Aceh dalam penanggulangan bencana
memerlukan suatu upaya yang jelas dan terarah
untuk dapat meningkatkan kapasitas atau
kemampuan daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
8. TINGKAT RISIKO BENCANA
JENIS BENCANA
TINGKAT BAHAYA
TINGKAT KERENTANAN
TINGKAT KAPASITAS
TINGKAT RISIKO
: TSUNAMI
: TINGGI
: TINGGI
: RENDAH
: TINGGI
9. Zona Kerawanan Tinggi
Zona Kerawanan Menengah
Zona Kerawanan Rendah
PETA KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR
KABUPATEN ACEH BARAT
10. Pengertian
Tsunami
"Tsu” : pelabuhan
“Nami” : gelombang,
Tsunami : pasang laut yang
besar di pelabuhan
Perpindahan badan air yang disebabkan oleh
perubahan permukaan laut secara vertikal dengan
tiba-tiba, perubahan permukaan laut tersebut bisa
disebabkan oleh :
◦Gempa bumi tektonik
◦Erupsi vulkanik (gempa vulkanik)
◦Longsoran (land-slide)
◦Benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas
• Kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km
• Magnitudo gempa lebih besar dari 6,0 SR
• Jenis pensesaran : sesar naik/sesar turun.
13. Faktor Geologi
yang Memicu
Kuatnya Tsunami
Terdapatnya
Teluk
Terletak didekat
pinggiran pertemuan
subduksi Lempeng
Benua-Samudera
Batimetri (topografi)
kelautan oleh
pembentukan gunung
bawah laut
Adanya struktur
geologi kompleks
khususnya sesar
naik / sesar turun
Morfologi
Pantai
18. Pencegahan : bencana ini tidak dapat dicegah namun hanya bisa diminimalisir
kerugian dan korban dari bencana.
Mitigasi :
• secara fisik (struktural), berupa buatan maupun alami.
–
pembuatan Break water (pemecah gelombang),
–
sea wall (tembok laut),
–
shelter (tempat perlindungan).
–
aritficial hill (bukit buatan),
–
vegetasi pantai,
–
retrofitting (penguatan konstruksi bangunan)
• non fisik (non struktural).
–
Pemetaan zonasi daerah rawan Tsunami
–
Pendidikan
–
Pelatihan
–
Penyadaran masyarakat
–
Tata ruang
–
Zonasi
–
Relokasi
–
Peraturan peundangan
–
Penerapan pengelolahan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM)
22. Rumah panggung dengan arah
orientasi bangunan sejajar
dengan arah penjajaran arah
tsunami atau tegak lurus dengan
pantai agar tekanan air yang
menghantam bangunan lebih
kecil
28. Radar berfrekuensi tinggi
Buoy radar
Stasiun GPS
Sistem tremor
Sistem PTWC
Model BMG
Alat Tradisional
PERINGATAN DINI
JARAK ANCAMAN TSUNAMI TERBAGI 2, YAKNI :
• JARAK DEKAT (TERJADI SEKITAR 10-20 menit setelah
gempa)
• JARAK JAUH (1 HINGGA 8 JAM setelah gempa)
30. Tanggap Darurat
Program yang dilakukan sebagai respon dari situasi darurat
yang terjadi di suatu wilayah Respon dari situasi darurat
tersebut maksimal dilakukan dalam 2x24 jam.”
1. Evakuasi dan
pengungsian
2. Menyelamatkan
jiwa
3. Mengurangi
jumlah korban
4. Meringankan
penderitaan korban
5. Menstabilkan kondisi
korban/pengungsi
6. Mengamankan aset
7.Melindungi harta benda
8. Memulihkan fasilitas kunci
9. Mencegah kerusakan lebih lanjut
10. Menyediakan dasar penanganan
pasca darurat
11. Meringankan beban masyarakat
setempat
12. Menyediakan sarana dan prasarana
31. BANTUAN
DARURAT
• Sandang
• Pangan
• Papan (bersifat :sementara
& darurat)
Kesehatan
• pengiriman tim medis,
• pembuatan sarana
kesehatan – MCK
• Sarana persediaan air
bersih dan sanitasi
Pendidikan
• pembangunan infrastuktur
pendidikan yang sifatnya
sementara dan darurat
• penambahan tenaga pendidik
Pelayanan Sosial
33. RECOVERY
(PEMULIHAN)
Proses pemulihan darurat kondisi
masyarakat yang terkena bencana
dengan memfungsikan kembali prasarana
dan sarana sehingga bisa menembalikan
pada kondisi semula
Pemulihan ini dioptimalkan pada
kegiatan pembangunan rumah darurat
sementara, membangun kembali
infrastruktur yang rusak, memberikan
bantuan yang dibutuhkan (sandang
pangan, sanitasi, menyediakan lahan
usaha, dll)
35. Terdapat 7 aspek dalam upaya rehabilitasi pasca tsunami, yaitu :
1. Peraturan dan kelembagaan terkait penanggulangan bencana dan
pengurangan risiko bencana. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten terkait perlu memiliki peraturan dan kebijakan sebagai dasar
pelaksanaan UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP yang
terkait lainnya.
2. Perencanaan dan mitigasi bencana sebagai salah satu hal penting untuk
kepastian implementasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan
pengarusutamaan PRB ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
3. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan PRB dimasukan Dalam
sistem perencanaan pembanganan daerah untuk menjamin keberlangsungan
PRB sesuai kebijakan dan strategi yang disusun pemerintah bersama pihak
terkait.
4. Memasukan mitigasi bencana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
36. 5. Pada sektor perumahan, bangunan umumdan infrastrukturperkotaan
harusmempertimbangkanunsur PRB melaluiberbagai peraturan, kebijakan
danpenegakan hukum yang dibuat didaerah.
6. Percepatan pembangunan berbasis mitigasi bencana dimanadalam
pelaksanaanrehabilitasidan rekonstruksi, diarahkan perlunyapembangunan
infrastrukturutama yang ditujukan untukupaya percepatanpembangunan
daerahbencana.
7. pemberdayaanmasyarakat terkait PRB melalui peningkatanpemahaman
danpendidikan PRB, mengingat satuaspek sangatpenting tercapainyapembangunan
berkelanjutanmelalui upayapengurangan risikobencana secarasistematis
danbersinambunganadalah denganmemberikan pemahamandan pendidikankepada
masyarakat, aparat pemerintahdan berbagai multi pemangku kepentingan.
37. Pemulihan mata pencaharian
1. Pertanian (potensi usaha tani, bantuan benih perkebunan, pendampingan dan
pembinaan kelompok tani, pelatihan teknik budidaya dan pemulihan lahan,
perbaikan infrastruktur lahan)
2. Perikanan (rehabilitasi dan rekonstruksi PPP, rumah nelayan dan mata
pencaharian nelayan serta pembudidaya ikan, penyusunan zonasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil)
3. Pembiayaan mikro dan mata pencaharian (restrukturisasi kredit bagi nasabah
KUR, penyelenggaraan program padat karya, pelatihan kewirausahaan,
bantuan modal usaha untuk pengrajin dan usaha lainnya serta peningkatan
akses pasar dan bantuan peralatan eco-product pada daerah bencana.)
39. Seperti halnya rehabilitasi, upaya rekonstruksi juga
memiliki beberapa aspek penting yang perlu
diperhatikan, yaitu:
Pertama, pendekatan multidisiplin untuk mencakup aspek yang luas dalam
penanganan bencana. Pendekatanini memungkinkanberbagai disiplinmemberi
kontribusibagi penciptaantatanan fisikdan sosial yang lebih baik.
Kedua, mengingat tsunami terjadi diberbagai wilayah, padahal masing-
masingwilayah memilikikarakteristik yang bervariasi, makaperlu adanya
pendekatan kewilayahan dalam rekonstruksi daerah pasca tsunami.
40. Ketiga, tindakan penanggulangankejadian bencanaselalu bersifatsiklik
ataumembentuk suatusiklus yang diawali darikejadian bencana,
resque/tanggapdarurat, rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan,
pencegahan, mitigasi, dankesiapsiagaanuntuk menghadapibencana
berikutnya. Karena bersifatsiklik danmembentuk suatusistem, makatindakan
penanggulangan bencana harus dilakukan secara sistematik.
Keempat, pemulihan juga perlu dikembalikan ke dalam pendekatan
pembangunan seutuhnya, bukan hanyamenyangkut lingkungandan
dimensifisik darikehidupanmanusia, tetapi juga pembangunan spiritual yang
menyangkutjatidiribangsasecara berkelompokmaupun secarasosial.
41. Rekonstruksi secara
fisik
revegetasi dan pemanfaatan kawasan
pantai untuk komoditi unggulan lokal yang
memiliki nilai ekonomis, pengujian kualitas
air bersih pada lokasi permukiman baru, dan
review rencana tata ruang
Jalan
Perbaikan dan
pembangunan
Listrik
Pengadaan di daerah
bencana
Perencanaan tata
ruang dan pengelolaan
lingkungan hidup
42. Program rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca
tsunami harus disusun berdasar pemahaman yang
mendalam dan holistik tentang :
sejarah
karakteristik sistem sosial
budaya dan politik
Proses penyusunan dan implementasinya harus
semaksimal mungkin
melibatkan masyarakat yang terkait dengan bencana
tidak memperlakukan korban sebagai obyek semata.
