SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
REGULATORY
FRAMEWORK KSPN
BOROBUR & JOGJA
SEBAGAI TINDAK LANJUT
ARUM
KUSUMANINGTYAS
Tim SAM Manajemen Krisis
MAP UGM
ARKEOLOGI
KEWILAYAHAN
BOROBUDUR &
SEKITARNYA: TRACK OF
Bagian 1
DINASTI SYAILENDRA & JAVA
SEA NETWORK
KONEKTIVITAS
KAWASAN
MATARAM
HINDU/ DI
SISTEM MARITIM
GLOBAL
• Mataram Kuno merupakan Kerajaan Maritim
yang telah memiliki hubungan perdagangan
dengan beberapa Kerajaan di India, China
dan Asia Tenggara melalui Java Sea Network
.
• Lanskap Sosial Masyarakat Mataram Kuno
dipengaruhi karakter Msy Maritim yang
terbuka karena menjadi tempat berkunjung/
singgah dalam Perjalanan dari India ke China
🡪 antara Teluk Bengal dan Laut Jawa
• Perjalanan🡪 Travel🡪 Reason to Travel,
menjadi cikal bakal pariwisata
STRUKTUR
MASYARAKAT
• Struktur masyarakat diperkirakan
sudah komplek dengan kegiatan
ekonominya.
• Sistem masyarakat Mataram
Kuno dibagi berdasarkan hirarki
sebagai pedagang, sedang
wilayah tempat tinggalnya
dipengaruhi hirarki pasar.
• Kawasan Candi Borobobur
adalah wilayah HIGHER ORDER
MARKET : Port, Royal Center dan
Pilgrimage Center.
PARIWISATA: SEJARAH,
GLOBAL TREND, VALUE
CREATION SYSTEM
Part 2
SEJARAH
PARIWISATA
Pariwisata Lahir Karena Perdagangan
Dalam catatan sejarah pariwisata dunia juga
menyebutkan bahwa rutinitas manusia yang
menyenangkan ini lahir karena berkembangnya
struktur perdagangan yang menguntungkan.
Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang
Phonesia dan Polynesia. Dua negara tersebut
memiliki rakyat yang hobi berdagang, sehingga
sering berpetualang untuk mencari komoditas
jual.
Sedangkan pada pendapat yang lain, sejak abad
ke-5 masehi telah ada orang Romawi pergi ke
satu wilayah (melancong) dengan alasan untuk
bersenang-senang (Vacation) atau liburan.
Pariwisata modern dipengaruhi oleh Revolusi
Industri dan menjadi industri baru di Eropa
terutama dengan adanya kereta api dan kapal
laut yang semakin terjangkau
PEMBANGUNAN
PARIWISATA
• Sistem kompleks yang sangat
dipengaruhi oleh trend global. Faktor
yang mempengaruhi bukan hanya
demand & supply, tetapi reasons to
travel seorang individu adalah mencari
peluang dan/ atau pengalaman untuk
informasi.
• Informasi yang dasar yang secara
sadar dan tidak sadar dicari seorang
wisatawan di setiap periode tourism
dimana saja adalah infrastruktur dan
informasi pasar: pasar tradisional,
warung lokal, convenience store
FUNGSIONAL LEVEL DALAM PROSES
TOURISM VALUE CREATION
TOURISM VALUE CREATION
SYSTEM
REGULATORY
FRAMEWORK
KEPARIWISATAAN:
NSPK
Part 3
COLLABORATIVE
GOVERNANCE
• System thinking sebagai awalan
untuk mendesain system context
yang integratif, holistik dan tematik
🡪 EKOSISTEM
• Diperlukan rezim collaborative
governance untuk menjalankan
sistem. Sasaran dari collaborative
governance:
1. Risk based management
2. Manajemen krisis
3. Mengurai ego sektoral
3 PRINSIP
DINAMIKA
KOLABORASI
1.Principled Engagement
2.Shared Motivation
3.Capacity for Joint Action
STEP BY STEP OF
COLLABORATIVE
GOVERNANCE FOR POLICY
MAKING
UU YANG TERKAIT
KEPARIWISATAAN
1. UU Perencanaan Pembangunan
2. UU Penataan Ruang
3. UU Perdagangan
4. UU Perindustrian
5. UU Pemajuan Kebudayaan
6. UU Pertanian, UU Sistem Pertanian
Berkelanjutan
7. UU Pangan
8. UU UMKM
9. UU Kepemudaan
10. UU Penanaman Modal
11. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
12. UU Kehutanan
13. UU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
14. UU Pemerintah Daerah
15. UU Desa
16. UU Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah
17. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
18. UU Ekonomi Kreatif
19. UU 6/ 2023 tentang Cipta Kerja
TERIMAKASIH

More Related Content

More from AndreWibisono4

PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxPENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxAndreWibisono4
 
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdfregulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdfAndreWibisono4
 
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdfAndreWibisono4
 
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdfregulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdfAndreWibisono4
 

More from AndreWibisono4 (6)

PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxPENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
 
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdfregulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
 
2012PP052.pdf
2012PP052.pdf2012PP052.pdf
2012PP052.pdf
 
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
 
2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf
 
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdfregulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 

Recently uploaded (10)

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 

Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx

  • 1. REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA SEBAGAI TINDAK LANJUT ARUM KUSUMANINGTYAS Tim SAM Manajemen Krisis MAP UGM
  • 3.
  • 4. DINASTI SYAILENDRA & JAVA SEA NETWORK
  • 5. KONEKTIVITAS KAWASAN MATARAM HINDU/ DI SISTEM MARITIM GLOBAL • Mataram Kuno merupakan Kerajaan Maritim yang telah memiliki hubungan perdagangan dengan beberapa Kerajaan di India, China dan Asia Tenggara melalui Java Sea Network . • Lanskap Sosial Masyarakat Mataram Kuno dipengaruhi karakter Msy Maritim yang terbuka karena menjadi tempat berkunjung/ singgah dalam Perjalanan dari India ke China 🡪 antara Teluk Bengal dan Laut Jawa • Perjalanan🡪 Travel🡪 Reason to Travel, menjadi cikal bakal pariwisata
  • 6.
  • 7. STRUKTUR MASYARAKAT • Struktur masyarakat diperkirakan sudah komplek dengan kegiatan ekonominya. • Sistem masyarakat Mataram Kuno dibagi berdasarkan hirarki sebagai pedagang, sedang wilayah tempat tinggalnya dipengaruhi hirarki pasar. • Kawasan Candi Borobobur adalah wilayah HIGHER ORDER MARKET : Port, Royal Center dan Pilgrimage Center.
  • 8. PARIWISATA: SEJARAH, GLOBAL TREND, VALUE CREATION SYSTEM Part 2
  • 9. SEJARAH PARIWISATA Pariwisata Lahir Karena Perdagangan Dalam catatan sejarah pariwisata dunia juga menyebutkan bahwa rutinitas manusia yang menyenangkan ini lahir karena berkembangnya struktur perdagangan yang menguntungkan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang Phonesia dan Polynesia. Dua negara tersebut memiliki rakyat yang hobi berdagang, sehingga sering berpetualang untuk mencari komoditas jual. Sedangkan pada pendapat yang lain, sejak abad ke-5 masehi telah ada orang Romawi pergi ke satu wilayah (melancong) dengan alasan untuk bersenang-senang (Vacation) atau liburan. Pariwisata modern dipengaruhi oleh Revolusi Industri dan menjadi industri baru di Eropa terutama dengan adanya kereta api dan kapal laut yang semakin terjangkau
  • 10. PEMBANGUNAN PARIWISATA • Sistem kompleks yang sangat dipengaruhi oleh trend global. Faktor yang mempengaruhi bukan hanya demand & supply, tetapi reasons to travel seorang individu adalah mencari peluang dan/ atau pengalaman untuk informasi. • Informasi yang dasar yang secara sadar dan tidak sadar dicari seorang wisatawan di setiap periode tourism dimana saja adalah infrastruktur dan informasi pasar: pasar tradisional, warung lokal, convenience store
  • 11.
  • 12. FUNGSIONAL LEVEL DALAM PROSES TOURISM VALUE CREATION
  • 15. COLLABORATIVE GOVERNANCE • System thinking sebagai awalan untuk mendesain system context yang integratif, holistik dan tematik 🡪 EKOSISTEM • Diperlukan rezim collaborative governance untuk menjalankan sistem. Sasaran dari collaborative governance: 1. Risk based management 2. Manajemen krisis 3. Mengurai ego sektoral
  • 16. 3 PRINSIP DINAMIKA KOLABORASI 1.Principled Engagement 2.Shared Motivation 3.Capacity for Joint Action
  • 17. STEP BY STEP OF COLLABORATIVE GOVERNANCE FOR POLICY MAKING
  • 18.
  • 19. UU YANG TERKAIT KEPARIWISATAAN 1. UU Perencanaan Pembangunan 2. UU Penataan Ruang 3. UU Perdagangan 4. UU Perindustrian 5. UU Pemajuan Kebudayaan 6. UU Pertanian, UU Sistem Pertanian Berkelanjutan 7. UU Pangan 8. UU UMKM 9. UU Kepemudaan 10. UU Penanaman Modal 11. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 12. UU Kehutanan 13. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14. UU Pemerintah Daerah 15. UU Desa 16. UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 17. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 18. UU Ekonomi Kreatif 19. UU 6/ 2023 tentang Cipta Kerja