Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to UTS Aspek Hukum Bangunan Gedung
Similar to UTS Aspek Hukum Bangunan Gedung (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
UTS Aspek Hukum Bangunan Gedung
- 1. UTS ASPEK HUKUM BANGUNAN GEDUNG
- 2. SOAL
- 3. TOPIK KAJIAN? BANGUNAN GEDUNG UU 28 THN 2002 PP 36 THN 2005 PERDA KABUPATEN BEKASI 10 THN 2014 DEFINISI PENYELENGGARAAN GEDUNG? kegiatan pembangunan yang meliputi PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN PEMBONGKARAN
- 6. Klasifikasi Tim ahli bangunan gedung Penyedia jasa konstruksi Ketentuan sanksi Ketentuan fungsi Persyaratan bang. gedung Penyelenggaraan Peran masyarakat Pembinaan penyelenggaraan bang. gedung Ketentuan fungsi Persyaratan bang. gedung Penyelenggaraan Peran masyarakat Pembinaan penyelenggaraan bang. gedung Ketentuan fungsi Persyaratan bang. gedung Penyelenggaraan Peran masyarakat Pembinaan penyelenggaraan bang. gedung PERSYARATAN UMUM LINGKUP PERATURAN UU 28 THN 2002 PP 36 THN 2005 PERDA KAB. BEKASI 10 THN 2014 Ketentuan sanksi Ketentuan sanksi
- 7. SOAL
- 9. I-06 : Kawasan Industri R1-06 : Permukiman Perkotaan LOKASI MEIKARTA KAWASAN INDUSTRI PERMUKIMAN PERKOTAAN ANALISA PELANGGARAN
- 10. PERMUKIMAN PERKOTAAN Yang dibangun Meikarta adalah Apartemen, kepadatan tinggi. Meikarta sudah memenuhi syarat fasilitas penunjang yaitu fasilitas umum, RS, Pendidikan, dst. Untuk memenuhi penunjang yang kompleks dengan efisiensi lahan, form bangunan (terutama tinggi) perlu disesuaikan. Tinggi bangunan maksimal menyesuaikan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan = 40 lantai ISU??? MASALAH??? USULAN???
- 11. Permohonan IMB Meikarta ditolak meskipun sudah mengantongi Surat Rekomendasi Provinsi Jawa Barat Pembangunan Meikarta tidak diperuntukan untuk kawasan industry + Fasilitas penunjang > 12% Sebaiknya Rekomendasi Provinsi Jawa barat dikeluarkan jika peruntukan sudah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ISU??? MASALAH??? USULAN???
- 12. SOAL Bertolak dari definisi penyelenggaraan Bangunan Gedung, ada 3 isu lebih lanjut yang dapat diangkat pada kasus Meikarta: Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pem-bongkaran. 1. Perencanaan bangunan Gedung 2. Pelaksanaan konstruksi Seharusnya tim perencana design mengkaji dulu legal-legal (peruntukan RTRW dan RDTR) Kab. Bekasi dan jika ada ketidaksesuaian, maka perencana wajib untuk memberi tahu kepada owner. Seharusnya kontraktor harus check terlebih dahulu dan dapat menolak pekerjaan jika izin-izin yang berlaku belum dikantongi pemberi tugas
- 13. SOAL OVERVIEW Isi UU 28 th 2002 dan PP 36 thn 2005 sama sama menjelaskan mengenai : 1. Fungsi bangunan macam-macam fungsi bangunan dan ketentuan-ketentuan pada setiap variasi fungsi 2. Persyaratan bangunan Gedung terdiri atas syarat administrative dan syarat teknis yang akan diatur oleh Perda (KLB,KDB, Amdal, dst) 3. Penyelenggaraan meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pem-bongkaran. 4. Peran masyarakat Pedoman cara pemantauan & penjagaan ketertiban, Pemberian masukan terhadap penyusunan atau penyempurnaan, penyampaian pendapat dan pertimbangan, dan pelaksanaan gugatan perwakilan. 5. Pembinaan Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah 6. Ketentuan sanksi atas pelanggaran
- 14. UU No. 28 tahun 2002 Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX KETENTUAN UMUM • Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. • Definisi : • Penyelenggaraan Gedung • Pemanfaatan Gedung • Pemeliharaan Gedung • Perawatan • Pemeriksaan berkala • Pelestarian • Pembongkaran • Pemilik bangunan Gedung • Pengkaji Teknis • Masyarakat • Prasarana dan sarana bangunan Gedung • Pemerintah BANGUNANGEDUNG
- 15. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP Pasal 2 Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Pasal 3 Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk: 1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; 3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Pasal 4 Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung UU No. 28 tahun 2002 BANGUNANGEDUNG
- 16. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Pasal 5 : Mengatur fungsi-fungsi bangunan Gedung Pasal 6 : (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan. (3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah. (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan perubahan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. UU No. 28 tahun 2002 BANGUNANGEDUNG
- 17. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian pertama : Pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran Bagian kedua : Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Bagian ketiga : Pemanfaatan Bagian keempat : Pelestarian Bagian kelima : Pebongkaran Bgaian keenam : Hak dan kewajiban pemilik dan pengguna UU No. 28 tahun 2002 BANGUNANGEDUNG
- 18. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX UU No. 28 tahun 2002 PERAN MASYARAKAT a)Pemantauan dan Penjagaan Ketertiiban b) Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis c.)Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan d)Pelaksanaan Gugatan Perwakilan BANGUNANGEDUNG
- 19. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX UU No. 28 tahun 2002 PEMBINAAN Bagian Pertama Umum Bagian Kedua Pembinaan oleh Pemerintah Bagian Ketiga Pembinaan oleh Pemerintah Daerah BANGUNANGEDUNG
- 20. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX UU No. 28 tahun 2002 SANKSI Bagian Pertama Umum Bagian Kedua SANKSI administratif (ketentuan sanksi) Bagian Ketiga sanksi owner dan user , serta organ. BANGUNANGEDUNG
- 21. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX UU No. 28 tahun 2002 KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP BANGUNANGEDUNG
- 22. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX PP no. 36 Tahun 2005 KETENTUAN UMUM Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. BANGUNANGEDUNG
- 23. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX PP no. 36 Tahun 2005 BANGUNANGEDUNG FUNGSI BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 3 Bagian Kedua Penetapan Fungsi Bangunan Gedung Pasal 4-6 Bagian Ketiga Perubahan Fungsi Bangunan Gedung Pasal 7
- 24. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX PP no. 36 Tahun 2005 BANGUNANGEDUNG PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 8-9 Bagian Kedua Persyaratan Administratif Bangunan Gedung (Paragraf 1) Umum Pasal 10 (Paragraf 2) Status Hak Atas Tanah Pasal 11 (Paragraf 3) Status Kepemilikan Bangunan Gedung Pasal 12-13 (Paragraf 4) Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pasal 14-15 Bagian Ketiga Persyaratan Tata Bangunan (Paragraf 1) Umum Pasal 16 (Paragraf 2) Persyaratan Peruntukan dan Intesitas Bangunan Gedung Pasal 17-21 (Paragraf 3) Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Pasal 22-25 (Paragraf 4) Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 26 (Paragraf 5) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pasal 27-28 (Paragraf 6) Pembangunan Bangunan Gedung di atas dan/atau dibawah Pasal 29-30 tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum Bagian Keempat Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung (Paragraf 1) Umum Pasal 31 (Paragraf 2) Persyaratan Keselamatan Pasal 32-37 (Paragraf 3) Persyaratan Kesehatan Pasal 38-47 (Paragraf 4) Persyaratan Kenyamanan Pasal 48-53 (Paragraf 5) Persyaratan Kemudahan Pasal 54-61
- 25. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX PP no. 36 Tahun 2005 BANGUNANGEDUNG PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Pembangunan (Paragraf 1) Umum Pasal 62 (Paragraf 2) Perencanaan Teknis Pasal 63-65 (Paragraf 3) Tim Ahli Bangunan Gedung Pasal 66-67 (Paragraf 4) Pelaksanaan Konstruksi Pasal 68-69 (Paragraf 5) Pengawasan Konstruksi Pasal 70 (Paragraf 6) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pasal 71 Bagian Kedua Pemanfaatan (Paragraf 1) Umum Pasal 72 (Paragraf 2) Pemeliharaan Bangunan Gedung Pasal 73-74 (Paragraf 3) Perawatan Bangunan Gedung Pasal 75-78 (Paragraf 4) Pemeriksaaan Secara Berkala Bangunan Gedung Pasal 79-80 (Paragraf 5) Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pasal 81 (Paragraf 6) Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung Pasal 82 Bagian Ketiga Pelestariaan (Paragraf 1) Umum Pasal 83 (Paragraf 2) Penetapan Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan Pasal 84-86 (Paragraf 3) Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan Pasal 87-89 Bagian Keempat Pembongkaran (Paragraf 1) Umum Pasal 90 (Paragraf 2) Penetapan Pembongkaran Pasal 91-92 (Paragraf 3) Pelaksanaan Pembongkaran Pasal 93-94 (Paragraf 4) Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung Pasal 95
- 26. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX PP no. 36 Tahun 2005 PERAN MASYARAKAT Bagian Pertama Pemantauan dan Penjagaan Ketertiiban Pasal 96-99 Bagian Kedua Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Pasal 100 Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis Bagian Ketiga Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan Pasal 101- 102 Bagian Keempat Pelaksanaan Gugatan Perwakilan Pasal 103- 104
- 27. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX PP no. 36 Tahun 2005 PERAN MASYARAKAT BAB VI PEMBINAAN Pasal 105- 112 Bagian Pertama Umum Pasal 105 Bagian Kedua Pembinaan oleh Pemerintah Pasal 106- 108 Bagian Ketiga Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Pasal 109- 112
- 28. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX PP no. 36 Tahun 2005 SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Pertama Umum Pasal 113 Bagian Kedua Pada Tahap Pembangunan Pasal 114 Bagian Ketiga Pada Tahap Pemanfaatan Pasal 116
- 29. Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX PP no. 36 Tahun 2005 KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
- 30. SOAL Permasalahan mengenai kasus Meikarta adalah karena adanya perencanaan bangunan oleh suatu developer yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan masalah yang terus berkembang, namun terhalang oleh perda yang kurang mengikuti perkembangaan masalah (teknologi, kebutuhan ruang yang semakin banyak, kebutuhan fungsi bangunan yang semakin kompleks). Misalnya, pada RDTR kab. Bekasi jumlah maksimal lantai bangunan 6 lantai. Padahal tidak mungkin suatu bangunan cukup 1 lantai jika ingin menjawab kebutuhan “kota vertical” dikarenakan isu keterbatasan lahan dengan kebutuhan masyarakat yang begitu banyak. Solusinya : Developer dengan source keahlian dan inovasi yang tinggi, sebaiknya berbagi ilmu dan berbagi kerjasama dalam perbaikan dan penyempurnaan perda (dengan tetap mengacu pada PP) agar proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pem-bongkaran dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat & pemerintah.