PPT UAS ASPEK HUKUM - KELOMPOK 3 (1).pptx

1. “BANGUNAN GEDUNG”
UU No. 28 Tahun 2002
Kelompok :
- Anastasia Marjorie ( 01629190015 )
- Thimoty Dalian ( 01629190012 )
- Victor ( 01629190009 )
ASPEK HUKUM
https://www.slideshare.net/franst/uu-282002bangunan-gedung

2. Rumusan Masalah
1. Hal-hal apa saja yang di atur dalam UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat ?
3. Apa permasalahan yang dihadapi sehubungan penyelenggaraan Bangunan Gedung?
• Permasalahan di Penulisan
• Permasalahan studi Kasus
4. Apa rekomendasi sehubungan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung?

3. PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG
UNDANG-UNDANG NO 28 TH 2002
TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PP NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UUBG
PEDOMAN TEKNIS dan
STANDAR TEKNIS
PERATURAN DAERAH TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
KONDISI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI,
DAN GEOGRAFI DAERAH

4. Ketentuan fungsi
Persyaratan bang. gedung
Penyelenggaraan
Peran masyarakat
Pembinaan penyelenggaraan
bang. gedung
Ketentuan fungsi
Persyaratan bang. gedung
Penyelenggaraan
Peran masyarakat
Pembinaan penyelenggaraan
bang. gedung
PERSYARATAN UMUM
LINGKUP
PERATURAN
UU
28 THN 2002
PP
36 THN 2005
PERDA
JAKARTA
Ketentuan sanksi
Ketentuan sanksi

7. Defenisi
• Defenisi Gedung Menurut KBBI adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar
sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan
sebagainya,
• Defenisi Bangunan Menurut KBBI ,sesuatu yang didirikan; sesuatu yang dibangun (seperti rumah,
gedung, menara)
• UU NO. 28 TAHUN 2002
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau
air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatanya, baik untuk
hunian, atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial
budaya, maupun kegiatan khusus.

8. ASAS dan Tujuan Pengaturan bangunan Gedung
“Bangunan Gedung diselenggarakan Berdasarkan ASAS Kemanfaatan, Keselamatan,
Keseimbangan , serta Keserasian Bangunan Gedung dengan Lingkungan nya.”
Tujuan :
1.Mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang
serasi dan selaras dengan lingkungan
2.Mewujudkan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin Keandalan Teknis
Bangunan Gedung dari segi Keselamatan , Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan.
3.Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan.

9. DEFINISI BANGUNGAN GEDUNG
UU NO. 28 TAH UN 2002
DEFINISI
DEFINISI BANGUNGAN GEDUNG
PP NO. 36 TAH UN 2005

10. Hal Hal yang di Atur dalam UU Pembangunan Gedung
Dalam UU No.28 tahun 2002 tentang PEMBANGUNAN GEDUNG” Berisi.
1. Fungsi Bangunan
Dalam hal ini di aturnya fungsi gedung seerti Huniam, keagamaan, usaha, sosial dan
Budaya
2. Persyarat
a) Administratif,= status hak tanah, kepemilikan dan IMB
b) Teknis ,terdiri dari 2:
• Tata Bangunan =peruntukan, Arsitektur dan AMDAL
• Keandalan .B = Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan Khusus.

11. Hal Hal yang di Atur dalam UU Pembangunan Gedung
3. Penyelenggaraan
• Pembangunan
• Pemanfaatan
• Pelestarian
• Pembongkaran
4. Peran masyarakat
5. Pembinaan
6.Sanksi = mengatur sanksi administratif dan Pidana

12. PERAN UUJK & UUBG DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI
Undang – Undang Jasa Konstruksi ( UUJK )
Undang – Undang Bangungan Gedung ( UUBG )
Tiga pihak yang saling berkaitan dalam industri Konstruksi :
- Pemerintah  UU, PP, Perpres, Permen, dan Perda
- Penyedia Jasa  Kode Etik, Standar Teknis, dan Anggaran Dasar
- Pemilik / Pengguna Jasa  Kebutuhan

13. PERAN UUJK & UUBG DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI
Interaksi antara ketiga pihak tersebut :
1. Hubungan antara Pemerintah dengan Pemilik diatur dalam UUBG, yaitu : dalam
hal IMB, SLF, dan TABG
2. Hubungan antara Penyedia Jasa dengan Pemilik diatur dalam UUJK, yaitu :
dalam hal hubungan kerjasama (kontrak).
3. Hubungan antara Pemerintah dengan Penyedia Jasa diatur dalam UUJK, yaitu :
Izin Usaha, Sertifikasi (asosiasi profesi), Asosiasi Badan Usaha, dll.

14. PENYEDIA
JASA
PEMERINTAH
PEMILIK/
PENGGUNA JASA
KONTRAK
IMB
SLF
TABG
IJIN USAHA
SERTIFIKASI
PROGRAM
KEBUTUHAN
Asosiasi Profesi
LPJK/L
PERATURAN
DAERAH
KODE ETIK
STANDAR
TEKNIS
UUJK
18/1999
UUBG
28/2002
Sumber : Direktorat PBL, 2014

15. SKEMA UMUM PENYELENGGARAAN
BANGUNGAN GEDUNG
PEMBANGUNGAN
PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN PEMBONGKARAN
PELESTARIAN
IMB SLF
PENDATAAN
KAJIAN
TEKNIS
RTB

16. Nomenklatur di dalam UU NOMOR 28 TAHUN 2002 Pembangunan Gedung
Menurut Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, ST., MT., D.Min, Guru Besar Universitas Pelita Harapan,
Nomenklatur dalam UU NOMOR 28 TAHUN 2002 Pembangunan Gedung adalah “Penyelenggaraan”.
Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan
teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pem-bongkaran.

17. Apa permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung :
Penyelenggaraan bagunan gedung meliputi kegiatan :
- Pembangunan (Perencanaan & Pelaksanaan)
- Pemanfaatan
- Pelestariaan
- Pembongkaran
Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri dari atas :
- Pemilik bangunan gedung
- Penyedia jasa konstruksi
- Pengguna bangunan gedung

18. Pembangunan
Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan
pelaksanaan beserta pengawasannya.
Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung
disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan
gedung fungsi khusus.
Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk
- Kepentingan umum ditetapkan oleh PEMDA setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim
ahli
- Kepentingan khusus ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis
dari tim ahli
Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) bersifat ad hoc, terdiri dari para ahli yang diperlukan sesuai
dengan kompleksitas bangunan.

19. Pemanfaatan
Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung
setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi
(memenuhi persyaratan teknis).
Persyartan Tata Bangunan : (Lebih detail pada PERDA).
- Intesitas bangunan gedung [Peruntukan lokasi (tata ruang), kepadatan (KDB),
ketinggian (KLB), dan jarak bebas bangunan gedung (Garis sempadan)].
- Arsitektur bangunan gedung
- Persyaratan pengendalian dampak lingkungan (

20. Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung : (BAB IV – Bagian 4)
- Persyaratan Keselamatan
- Persyaratan Kesehatan
- Persyaratan Kenyamanan
- Persyaratan Kemudahan
Persyaratan Bangungan Gedung Fungsi Khusus : (BAB IV – Bagian 5)
Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus, selain harus
memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat pada
Bab ini, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis khusus yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Siapa instansi yang berwenang untuk persayaratan bangungan gedung fungsi khusu?

21. Pelestarian
Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan
gedung dan lingkungannya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai
dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

22. Pembongkaran
Bangunan gedung dapat dibongkar apabila :
- Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki
- Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau
lingkungannya
- Tidak memiliki izin mendirikan bangunan
Ditetapkan oleh PEMDA berdasarkan hasil pengkajian teknis.

23. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
PERDA JAKARTA NO.7 TAHUN 2010
Definisi :
Penyelenggaraan bangunan gedung adalah perencana, pelaksana, pengawas,
pemelihara, pengkaji teknis, pengelola dan pemilik bangungan gedung.

24. Penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan
berdasarkan azas :
- Kemanfaatan,
- Keselamatan,
- Kenyamanan,
- Keseimbangan, dan
- Keserasian bangunan gedung dengan
lingkungannya.

25. Ruang Lingkup PERDA No.7 Tahun 2010 (Jakarta) :
- Ketentuan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung,
- Persyaratan teknis bangunan gedung
- Penyelenggaraan bangunan gedung
- Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)
- Penyedia jasa konstruksi
- Retribusi
- Peran serta masyarakat
- Pembinaan
- sanksi

26. Penyelenggaraan bangunan gedung merupakan satu kesatuan
sistem yang meliputi kegiatan :
- Pembangunan
- Pemanfaatan
- Pelestarian
- Pembongkaran bangunan gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung dikendalikan melalui :
- IMB
- SLF
- Bukti kepemilikan bangunan gedung
- Persetujuan rencana teknis bongkar bangunan gedung

27. Persyaratan tata bangunan meliputi :
- Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung
- Peruntukan lokasi bangunan (RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi, dan/atau panduan rancang kota)
- Persyaratan intensitas bangunan gedung meliputi persyaratan :
 Kepadatan, [KDB, KLB, KDH, KTB]
 Ketinggian, [RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)]
 Jarak Bebas [Garis Sempandan, Jarak antar Bangunan Gedung]
- Arsitektur bangunan gedung
- Persyaratan pengendalian dampak lingkungan

28. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) :
Dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan bangunan gedung, Gubernur dapat
membentuk TABG.
TABG terdiri dari unsur :
- Asosiasi profesi
- Perguruan tinggi
- Masyarakat ahli
- Pemerintah / Pemerintah Daerah

29. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) :
Bidang keahlian TABG terdiri dari :
- Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan
- Bidang struktur / konstruksi termasuk geoteknik
- Bidang mekanikal dan elektrikal
TABG mempunyai tugas pokok memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan
professional

30. Tata cara pembentukan TABG :
- Gubernur menyampaikan surat kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi,
masyarakat ahli, dan instansi terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai anggota
TABG;
- Penilaian keanggotaan dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Gubernur; dan
- Gubernur menetapkan dan mengukuhkan anggota TABG.
Kriteria calon anggota TABG :
- Sehat jasmani dan rohani
- Menguasai salah satu bidang keahlian/pakar dalam bidang arsitektur bangunan
gedung dan perkotaan atau bidang stuktur/konstruksi termasuk geoteknik atau
bidang mekanikal atau bidang elektrikal bangunan gedung
- u/ perwakilan perguruan tinggi minimal S-3
- u/ perwakilan asosiasi profesi harus memiliki sertifikasi keahlian serta pengalaman
minimal 10 tahun.
Keanggotaan TABG berlaku dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

31. Komite Nasional Kegagalan Konstruksi (KNKK)
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional mengajukan usulan kepada
Kemen PUPR untuk mengeluarkan keputusan menteri tentang pengadaan komite
nasional keamanan konstruksi.
Komite ini diharapkan dapat berperan untuk menjamin keamanan proyek konstruksi
melalui fungsi penyelidikan sebab-sebab terjadinya kegagalan konstruksi dan fungsi
advisory untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan konstruksi.
Menurutnya, selama ini proses penyelidikan kegagalan konstruksi sulit dilakukan
karena penanggung jawab proyek atau kontraktor menutup informasi tentang
kegagalan konstruksi.
“Kita belum punya sistem yang mengatur ini. Harusnya informasi tentang kegagalan
konstruksi bisa diakses dan harus masuk ke perguruan tinggi, datanya disebarkan
secara resmi oleh kementerian PU untuk dipelajari,” katanya, Rabu (18/3/2015).

32. Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) dibentuk oleh Kemen PUPR, pembentukan
komite ini berdasarkan keputusan Menteri PUPR No.66/KPTS/M/2018 yang ditanda
tangani pada 24 januari 2018. Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi ini
merupakan amanat dari Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum.
Pembentukan KKK merupakan amanat dari Undang-Undang No.02 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi di mana Pemerintah bertanggung jawab pada
penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

33. Komisi Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) diresmikan februari 2018 mendatang.
Yang lebih dahulu dibuat Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dan
Komisi Keselamatan Bendungan (KKB) yang berdasarkan PerMen PUPR dan UU No. 38 Thn
2004.
Tugas KKBG adalah melakukan investigasi bangunan gedung, inventarisasi, pemantauan, dan
melakukan pertimbangan teknis.
Kewenangan pengawasan bangunan gedung berada pada PEMDA. KKBG akan membantu
PEMDA.
Alasan dibentuknya karena PEMDA dirasa belum maksimal.
KKBG Fokus pada Pra-Konstruksi, Sementara telah ada komisi Pasca Konstruksi yaitu Komite
Keselamatan Konstruksi (KKK) dan Tim Ahli.

34. TABG Nasional Perlu atau Tidak ?
Berdasarkan hasil analisis dalam Undang - Undang dan Peraturan Daerah serta Kajian Pustaka yang ada,
menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang masih terjadi dalam TABG :
1. TABG yang dibentuk dimasing-masing daerah belum memiliki standard yang sama.
2. Pembentukan TABG didaerah masih berdasarkan penilaian keanggotaan yang dilakukan panitia yang
dibentuk oleh gubernur dan ditetapkan oleh gubernur.
3. Didalam Undang-Undang belum ada pasal yang secara spesifik mengatur mengenai TABG.
Dari hasil analisis ini kami, membuat Kesimpulan :
1. Perlu adanya standar acuan yang sama untuk setiap daerah, yang kemudian dapat disesuaikan dengan
keunikan setiap daerah yang ada.
2. Pembuatan TABG didaerah masih dianggap kurang independent dimana, seluruh tahapan
pembentukan panitia serta penetapan TABG masih berada langsung dibawah komando gubernur.
Oleh sebab itu, menurut kami perlu adanya TABG pada tingkat nasional yang akan secara independent
memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan professional dalam urusan penyelenggaraan bangunan
gedung.
Sehingga diperlukan pasal yang mengatur mengenai TABG pada tingkat nasional di Undang-Undang No. 28
Tahun 2002.

35. Studi kasus

36. I-06 : Kawasan Industri
R1-06 : Permukiman Perkotaan
LOKASI MEIKARTA
KAWASAN INDUSTRI
PERMUKIMAN PERKOTAAN
KETENTUAN UMUM YANG DILANGGAR
ISU PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

37. USULAN TERKAIT STUDI KASUS
Yang dibangun Meikarta adalah Apartemen,
kepadatan tinggi.
Meikarta sudah memenuhi syarat fasilitas
penunjang yaitu fasilitas umum, RS, Pendidikan,
dst.
Untuk memenuhi penunjang yang kompleks
dengan efisiensi lahan, form bangunan (terutama
tinggi) perlu disesuaikan.
Tinggi bangunan maksimal menyesuaikan Kawasan
Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta
Timur yang diterbitkan oleh Kementerian
Perhubungan = 40 lantai
PERMUKIMAN PERKOTAAN

38. USULAN TERKAIT STUDI KASUS
Pembangunan Meikarta tidak diperuntukan untuk kawasan industry
+
Fasilitas penunjang > 12%
Sebaiknya Rekomendasi Provinsi Jawa barat dikeluarkan jika
peruntukan sudah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

39. https://www.mongabay.co.id/2019/06/14/gubernur-dki-jakarta-
diragukan-komitmennya-pada-reklamasi/
ISU PEMANFAATAN
PRIVATISASI PULAU
REKLAMASI

40. https://www.mongabay.co.id/2019/06/17/pulau-reklamasi-teluk-jakarta-lebih-baik-untuk-rth-kenapa/
PRIVATISASI PULAU
REKLAMASI
MASALAH : Tidak ada kesinambungan antara Perda RTRW Jakarta 2010-2030 dengan UU
nomor 1 tahun 2014, dengan derivative Mahkamah Konstitusi No.3/2010 dan KePres mengenai
kewenangan reklamasi
Pasal 102 angka 3 :
Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah
hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan
daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu melalui
kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
RTRW JAKARTA 2010-2030
Pasal 18 tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) :
HP-3 dapat diberikan kepada: a. Orang perseorangan
warga negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia; atau c. Masyarakat Adat.
MK NO.3/2010 MENCABUT BEBERAPA PASAL PADA UU
27 TAHUN 2007 TETANG PENGELOLAAN PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

41. https://www.mongabay.co.id/2019/06/14/gubernur-dki-jakarta-
diragukan-komitmennya-pada-reklamasi/
ISU PELESTARIAN
REKLAMASI TELUK
JAKARTA, PROYEK
BERJALAN TANPA AMDAL

42. ISU PELESTARIAN
(2) Bangunan gedung yang dibangun di atas,
dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau
prasarana dan sarana umum tidak boleh
mengganggu keseimbangan lingkungan,
fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi
prasarana dan sarana umum yang
bersangkutan.
Uu no. 28 tahun 2010 bab 4 pasal 11 nmr 2
CONTOH PELANGGARAN:
1. Akumulasi sampah pada beberapa titik di Muara Angke
2. Peningkatan kekeruhan air laut
3. Peningkatan padatan tersuspensi
4. Peningkatan padatan terlarut
https://www.mongabay.co.id/2019/06/14/gubernur-dki-jakarta-
diragukan-komitmennya-pada-reklamasi/

43. ISU PELESTARIAN
https://www.mongabay.co.id/2019/06/14/gubernu
r-dki-jakarta-diragukan-komitmennya-pada-
reklamasi/

44. ISU PELESTARIAN
https://www.mongabay.co.id/2019/06/14/gubernu
r-dki-jakarta-diragukan-komitmennya-pada-
reklamasi/
Proyek reklamasi Teluk Jakarta berjalan tanpa adanya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
Hal tersebut melanggar Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2009. Tanpa adanya Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup yang didasarkan pada dokumen AMDAL (Pasal 24 Undang-Undang No. 32
Tahun 2009), tidak ada pengendali risiko dan prediksi dampak lingkungan yang akan timbul.

45. ISU PEMBONGKARAN
MASALAH : Tidak ada kesinambungan antara pengeluaran HGB, IMB, dan RTRW pada
tingkat Perda

46. ISU PEMBONGKARAN
Pasal 11 angka 2 :
(2) Setiap mendirikan bangunan di atas dan/atau di
bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana
umum tidak boleh mengganggu keseimbangan
lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi
prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
PEMKOT
PEMDA KOTA SURABAYA NO. 7 TAHUN 2009
Pasal 32 angka pasal (b)
b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan
persyaratan sebagai-mana ditetapkan dalam keputusan
dan perjanjian pemberiannya;
PT DARMO GREEN LAND
PP NO. 40 TAHUN 1996 TENTANG
HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN
HAK PAKAI ATAS TANAH

47. ISU PEMBONGKARAN
Building construction projects include design, financial,
estimating, environmental consideration, and legal re-
view [1].
Menurut jurnal “Journal of Building Construction and Planning Research: A New Platform for Building Researchers” oleh Gwang-Hee Kim
Proyek konstruksi bangunan meliputi desain, finansial, estimasi, pertimbangan lingkungan dan tinjauan hukum
Maka pada proses pembangunan bangunan di Indonesia sebaiknya,
-Pembangunan (Perencanaan & Pelaksanaan) : meliputi desain, finansial, estimasi, pertimbangan lingkungan dan tinjauan hukum
-Pemanfaatan : meliputi pertimbangan lingkungan dan tinjauan hukum
-Pelestariaan : pertimbangan lingkungan dan tinjauan hukum
-Pembongkaran : pertimbangan lingkungan dan tinjauan hukum

48. LINK
MANAJEMEN RISIKO PADA PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG
PEMERINTAH DI KOTA DILI – TIMOR LESTE
FILE:///C:/USERS/PC/DOWNLOADS/9589-1-17388-1-10-20140725.PDF
JOURNAL OF BUILDING CONSTRUCTION AND PLANNING RESEARCH: A NEW PLATFORM FOR BUILDING RESEARCHERS
FILE:///C:/USERS/PC/DOWNLOADS/JOURNAL_OF_BUILDING_CONSTRUCTION_AND_PLANNING_RESE.PDF
JURNAL EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PADA PROYEK BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN CIREBON
FILE:///C:/USERS/PC/DOWNLOADS/9492-21402-1-SM.PDF