Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analisa regulasi terhadap seafood sustainable consumption di indonesia

343 views

Published on

Oleh Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI

Published in: Food
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Analisa regulasi terhadap seafood sustainable consumption di indonesia

  1. 1. ANALISA REGULASI TERHADAP SEAFOOD SUSTAINABLE CONSUMPTION DI INDONESIA I. PROSES PRODUKSI SEAFOOD DI INDONESIA Secara umum, sumber makanan ikan laut (seafood) diperoleh melalui kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan maupun pembudidayaan ikan laut oleh pembudidaya ikan laut. Menurut Pasal 1 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sedangkan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya Sebelum melakukan kegiatan produksi, usaha perikanan di Indonesia wajib melalui tahapan pra-produksi, khususnya terkait perizinan, penentuan lokasi, dan hal-
  2. 2. hal lain yang harus dipenuhi sebelum proses produksi (penangkapan/pembudidayaan) dilakukan. Berikut adalah beberapa hal yang ada dalam tahapan pra-produksi: No Tahapan Pra-produksi Penangkapan Ikan Tahapan Pra-produksi Budidaya Ikan 1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (pasal 26 UU Perikanan) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (pasal 26 UU Perikanan) 2 Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dll (pasal 5 ayat 2 PP Usaha Perikanan) izin lingkungan hidup melalui Dokumen Amdal/UKL-UPL (pasal 22-41 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 3 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (pasal 27 UU Perikanan) melakukan analisis resiko lingkungan hidup (pasal 47 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 4 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (pasal 28 UU Perikanan) penetapan lokasi yang terbuka untuk perizinan budidaya ikan pada kawasan konservasi (pasal 32 PP Konservasi Sumber Daya Ikan) 5 izin lingkungan hidup melalui Dokumen Amdal/UKL-UPL (pasal 22-41 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 6 melakukan analisis resiko lingkungan hidup (pasal 47 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 7 penetapan lokasi yang terbuka untuk perizinan penangkapan ikan pada kawasan konservasi (pasal 7, 30, 31, 32 PP Konservasi Sumber daya Ikan)
  3. 3. Atas perizinan yang diperoleh oleh pelaku usaha perikanan ada beberapa ketentuan yang biasanya dituangkan dalam dokumen perizinan dan wajib dipatuhi oleh pelaku usaha perikanan dalam kegiatan produksinya. Ketentuan tersebut diantaranya memuat: (pasal 5 PP No. 54 Tahun 2002) 1. Koordinat lokasi penangkapan/pembudidayaan Penentuan koordinat lokasi penangkapan/pembudidayaan didasarkan pada status badan hukum asing yang hanya diizinkan untuk melakukan penangkapan diwilayah ZEEI (pasal 7 PP No. 54 Tahun 2002) dan lokasi kawasan konservasi yang hanya diizinkan untuk pemanfaatan dalam bentuk penangkapan dan pembudidayaan pada zona perikanan berkelanjutan (pasal 31 PP No. 60 Tahun 2007), serta kebijakan menteri terkait daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan (pasal 10 PP No. 54 Tahun 2002 jo. Pasal 7 UU No. 45 Tahun 2009). 2. Luas lahan (pembudidayaan) Ketentuan luas lahan pembudidayaan dimaksudkan untuk memberikan klasifikasi dan penentuan besaran pungutan perikanan suatu usaha budidaya perikanan. Klasifikasi dimaksudkan untuk upaya pembinaan dan pemberdayaan, khususnya bagi usaha pembudidayaan perikanan kecil dengan luas lahan < 0.5 ha (untuk pembenihan ikan) dan < 2 ha (untuk pembesaran ikan) (pasal 2 PP No. 50 Tahun 2015). 3. Alat tangkap Pengaturan alat tangkap yang boleh digunakan dalam dokumen perizinan secara umum ditujukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan yang dimiliki di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 7 UU No. 45 Tahun 2009 dan pasal 67-68 UU No. 32 Tahun 2009. Kewajiban pelaku usaha perikanan mematuhi ketentuan ini diwajibkan dalam pasal 8 PP No. 54 Tahun 2002 jo. Pasal 7 ayat 2, pasal 39 UU No. 45 Tahun 2009, dimana pelaku usaha perikanan wajib mematuhi ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan. 4. Jenis Ikan Dalam dokumen perizinan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah menentukan jenis ikan apa yang diizinkan untuk dilakukan pembudidayaan. Pasal
  4. 4. 12 ayat 2-3 UU No. 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan terhadap ikan, baik hasil rekayasa genetika/bukan, yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia. Disamping itu, pemerintah juga melarang dengan tegas penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan. 5. Pelabuhan pangkalan Ketentuan pelabuhan pangkalan ini berarti bahwa setiap kapal penangkap/pengangkut ikan yang telah memiliki SPI/SIKPI wajib melakukan kegiatan bongkar muat ikan tangkapan di lokasi pelabuhan yang telah tertera dalam dokumen perizinan (pasal 41 UU No. 45 Tahun 2009). Selain yang tertuang dalam dokumen perizinan, ada sistem jaminan mutu yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha sector perikanan. Penerapan sistem jaminan mutu ini tidak terlepas dari perikanan sebagai produk pangan yang wajib tunduk pada ketentuan pasal 71, 88 dan 90 UU No. 18 Tahun 2012. Adapun sistem jaminan mutu pada produksi perikanan diantaranya adalah: 1. Sarana dan Prasarana (pasal 10 PP No. 57 Tahun 2015) a. Menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan anti karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan, tidak menyebabkan kontaminasi, dan menggunakan peralatan yang higienis; b. Berada di lokasi/lingkungan yang tidak tercemar c. Bangunan pengolahan harus ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan higienis d. Bangunan harus dibersihkan dan dipelihara secara higienis 2. Bahan Baku dan Kemasan (pasal 23 UU No. 45 Tahun 2009; pasal 75, pasal 83 dan pasal 96-97 UU No. 18 Tahun 2012, Pasal 4 PP No. 57 Tahun 2015) a. Diperoleh dari penanganan yang baik b. Bermutu segar c. Tidak berasal dari perairan tercemar dan memenuhi batas maksimum cemaran kimia, bilogis, fisik, dan racun hayati
  5. 5. d. Dilarang menggunakan bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan/atau lingkungan e. Dilarang menggunkaan kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan f. Mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan 3. Standard higienis penanganan dan pengolahan (pasal 6-7 PP No. 57 Tahun 2015) a. Mencegah kontaminasi; b. Menggunakan bahan penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas ikan c. Menggunakan bahan tambahan yang diizinkan dan tidak melebihi batas maksimum d. Mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik hasil perikananan e. SDM dalam keadaan sehat 4. Pengendalian dan pengujian Pengendalian dilakukan pada kegiatan budidaya, penangkapan, penanganan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian hasil perikanan melalui inspeksi, audit, surveilian, verifikasi, dan pengambilan sampel (pasal 12-13 PP No. 57 Tahun 2015). Standar pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan (pasal 11 PP No. 57 Tahun 2015). Terhadap pelaku usaha perikanan yang telah menerapkan sistem jaminan mutu dalam kegiatan produksinya, pemerintah menerbitkan sertifikat dan program sertifikasi untuk menjamin mutu dan kualitas pangan seafood yang beredar. Ketentuan terkait sertifikasi diatur dalam pasal 17-22 PP No. 57 Tahun 2015, yang memuat: 1. Sertifikat Kelayakan pengolahan yang diberikan kepada industry yang telah menerapkan cara pengolahan yang baik (good manufacturing practices) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (standard sanitation operating procedure)
  6. 6. 2. Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu diberikan kepada pelaku usaha Industri Pengolahan Ikan yang telah memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 3. Sertifikat kesehatan Produk Pengolahan Ikan kepada pelaku usaha Industri Pengolahan Ikan yang telah memperoleh sertifikat Kelayakan Pengolahan dan sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu. Selain ketentuan-ketentuan diatas, setiap pelaku usaha perikanan juga wajib tunduk terhadap beberapa ketentuan dalam proses produksi diantaranya: a. Persyaratan SOP penangkapan ikan (pasal 7 ayat 2 UU No. 45 Tahun 2009) b. Melakukan pembayaran pungutan perikanan (pasal 20 jo pasal 22 PP No. 54 Tahun 2002) Distribusi produk perikanan, sebagai salah satu produk pangan diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 47 ayat 1 menjelaskan bahwa distribusi pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan keseluruh wilayah Indonesia secara berkelanjutan. Tujuannya adalah agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau. Untuk menjamin pemerataan pangan yang berkelanjutan, pasal 49 UU No. 18 Tahun 2012 mengamanahkan kepada pemerintah untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dengan memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk pangan. Hal ini sejalan dengan pasal 18 UU No. 32 Tahun 2014, dimana pemerintah berwenang untuk mengatur sistem logistic ikan nasional. Meskipun mendapatkan prioritas dalam hal distribusinya, pelaku usaha perikanan tetap wajib memperhatikan jaminan mutu produk perikanan. Pasal 28 PP No. 57 Tahun 2015 memerintahkan kepada setiap orang yang melakukan distribusi hasil perikanan untuk menggunakan sarana yang mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik hasil perikanan dan melindungi hasil perikanan dari resiko penurunan mutu. ketika kebutuhan pangan dalam negeri telah tercukupi, maka pemerintah dimungkinkan untuk membuka keran ekspor atas produk pangan. Sebaliknya untuk
  7. 7. menjamin ketersediaan pangan, khususnya ikan laut, pemerintah diberikan kemungkinan untuk melakukan impor. Pasal 36 UU No. 18 Tahun 2012 menjelaskan bahwa setidaknya ada 2 (dua) kondisi yang memungkinkan dilakukan impor pangan, yakni: a. Apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi; b. Cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Untuk menjaga tingkat kelestarian sumber daya ikan, setiap kegiatan ekspor- impor ataupun re-ekspor yang dilakukan wajib dilengkapi dengan berbagai dokumen perizinan, yakni (pasal 40 PP No. 60 Tahun 2007): a. Surat pengiriman dari dan/atau ke luar negeri b. Dokumen pengiriman atau pengangkutan c. Surat perolehan kuota perdagangan d. Surat keterangan asal e. Surat keterangan hasil pengembangbiakan. Produk perikanan yang diperbolehkan untuk di impor/ekspor di Indonesia juga wajib mematuhi ketentuan pasal 16 UU No 45 Tahun 2009, dimana setiap orang dilarang memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, mengadakan, dan memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan lingkungannya. Pasal 21 UU No. 45 Tahun 2009 menambahkan bahwa setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Indonesia wajib melengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 41 PP No. 60 Tahun 2007, dimana Jenis ikan yang di ekspor, impor, atau re-ekspor wajib dilakukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti setiap kegiatan perdagangan internasional atas produk ikan wajib dilakukan karantina yang merujuk kepada UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan sebagai lex Specialis. Menurut pasal 5 UU No. 16 Tahun 1992, dimana Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organis pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :
  8. 8. a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindak karantina Atas setiap produk ikan yang masuk maka akan dilakukan tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina, menurut pasal 10 UU No. 16 Tahun 1992, tindakan karantina meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, dan pemusnahan. II. INDIKATOR SEAFOOD SUSTAINABLE CONSUMPTION DALAM REGULASI A. KEAMANAN PANGAN Pengaturan terkait keamanan pangan, secara umum (lex generalis) diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan secara khusus diatur didalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta peraturan turunannya. Pasal 4 UU No. 18 tahun 2012 menyampaikan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pangan adalah untuk menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan kemanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Atas dasar ketentuan tersebutlah, kemudian setiap pangan yang beredar di Indonesia, baik hasil produksi dalam negeri maupun impor wajib memenuhi standar mutu, keamanan, kadaluarsa dan kualitas pangan (pasal 37-38 UU No. 18 Tahun 2012). Secara umum, keamanan pangan diselenggarakan melalui (pasal 69-95 UU No. 18 Tahun 2012): 1. Sanitasi Pangan 2. Pengaturan bahan tambahan pangan 3. Pengaturan produk pangan hasil rekayasa genetika 4. Pengaturan iradiasi pangan 5. Pengaturan standar kemasan pangan 6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan 7. Jaminan produk halal
  9. 9. Khusus terhadap produk pangan hasil perikanan, ditambah ketentuan secara khusus mengenai persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan, unit pengelolaan kesehatan ikan (pasal 19 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009) serta pengaturan dalam tahapan pengelolaan ikan dan produk perikanan lainnya, yakni: (pasal 20 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009) 1. Pengawasan dan Pengendalian Mutu a. Standar Metode Pengujian (pasal 11 PP No. 57 Tahun 2015 b. Pengendalian Mutu (pasal 5, 9-10 UU No. 16 Tahun 1992; pasal 12-15 PP No. 57 Tahun 2015 c. Pengawasan Mutu (pasal 66-70 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; pasal 16 PP No. 57 Tahun 2015 2. Standar penanganan pengolahan a. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong (pasal 23 No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; pasal 4 PP No. 57 Tahun 2015 b. Standar Higienis, teknik penanganan dan teknik pengolahan (pasal 5- 8 PP No. 57 Tahun 2015 c. Standar Mutu Produk dan Kandungan Gizi (pasal 9 PP No. 57 Tahun 2015 d. Standar Sarana dan Prasarana (pasal 10 PP No. 57 Tahun 2015 3. Sertifikasi a. Sertifikat kelayakan pengolahan (pasal 20-22 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; pasal 17, 18-19 PP No. 57 Tahun 2015 b. Sertifikat penerapan program manajemen terpadu (pasal 20-22 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; Pasal 17, 20-21 PP No. 57 Tahun 2015 c. Sertifikat kesehatan (pasal 20-22 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; Pasal 17, 22-24 PP No. 57 Tahun 2015 B. LINGKUNGAN Secara umum, pengaturan perihal urusan lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa ruang lingkup
  10. 10. pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Secara umum, upaya pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya sustainable seafood terkait dengan masalah pengendalian dan pemeliharaan. Pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: 1. Pencegahan Insturmen pencegahan meliputi (pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009): a. Kebijakan Pemerintah Kebijakan pemerintah meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS (pasal 15-18); tata ruang (pasal 19); baku mutu lingkungan hidup (pasal 20); criteria baku kerusakan lingkungan (pasal 21); instrument perekonomian (termasuk perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif) (pasal 42-44); regulasi berbasis lingkungan hidup (pasal 44); anggaran berbasis lingkungan hidup (pasal 46). b. Perizinan Perizinan yang dimaksud disini adalah perizinan atas setiap kegiatan usaha yang membawa dampak bagi lingkungan hidup. Aspek perizinan meliputi: dokumen amdal (pasal 22-33); Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/UKL-UPL (pasal 34-35); izin lingkungan (pasal 36-41). c. Audit dan analisis resiko (pasal 47-52) 2. Penanggulangan (pasal 53) Penanggulangan dilakukan melalui: a. Pemberian informasi peringatan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup b. Pengisolasian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup c. Penghentian sumber pencemaran/kerusakan lingkungan hidup d. Cara lain
  11. 11. 3. Pemulihan (pasal 54-56) Pemulihan dilakukan oleh setiap orang terhadap pencemaran/perusakan lingkungan yang dilakukan. Pemulihan meliputi: a. Penghentian sumber pencemaran dan unsure pencemar b. Remediasi c. Rehabilitasi d. Restorasi e. Cara lain 4. Pemeliharaan (pasal 57) Pemeliharaan terhadap lingkungan hidup dilakukan melalui: a. Konservasi SDA, meliputi: 1) Perlindungan SDA 2) Pengawetan SDA 3) Pemanfaatan SDA secara lestari b. Pencadangan SDA c. Pelestarian fungsi atmosfer, meliputi: 1) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2) Upaya perlindungan ozon 3) Upaya perlindungan hujan asam Dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, industry perikanan, secara khusus juga harus tunduk pada ketentuan lingkungan hidup yang berada dibawah rezim UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan UU No. jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta regulasi teknis dibawahnya. Pasal 50 UU No. 32 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah melakukan upaya pelindungan terhadap lingkungan laut melalui: konservasi laut; pengendalian pencemaran; penanggulangan bencana; pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana kelautan oleh pemrintah dilakukan melalui: (pasal 54 UU No. 32 Tahun 2014) 1. Pengembangan sistem mitigasi bencana
  12. 12. 2. Pengembangan sistem peringatan dini 3. Pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak 4. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut 5. Pengendalian dampak sisa bangunan dan aktivitas di laut Terkait dengan konservasi, PP No. 60 Tahun 2007 mengatur secara rinci konservasi sumber daya ikan. Secara umum, konservasi sumber daya ikan meliputi: 1. Konservasi ekosistem Konservasi ekosistem meliputi kegiatan: a. Perlindungan habitat dan populasi ikan b. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan c. Penelitian dan pengembangan d. Pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan e. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat f. Pengawasan dan pengendalian g. Monitoring dan evaluasi 2. Konservasi jenis ikan Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: a. Penggolongan jenis ikan b. Penetapan status perlindungan jenis ikan c. Pemeliharaan d. Pengembangbiakan e. Penelitian dan pengembangan 3. Konservasi genetic ikan Konservasi genetic dilakukan melalui: a. Pemeliharaan b. Pengembangbiakan c. Penelitian d. Pelestarian gamet Pemanfaatan konservasi sumber daya ikan diatur dalam pasal 30 PP No. 60 Tahun 2007, yang dibagi kedalam 2 (dua) kelompok:
  13. 13. 1. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan a. Penangkapan ikan b. Pembudidayaan ikan c. Pariwisata alam perairan d. Penelitian dan pendidikan 2. Pemanfaatan jenis ikan dan genetic ikan a. Penelitian dan pengembangan b. Pengembangbiakan c. Perdagangan d. Aquaria e. Pertukaran f. Pemeliharaan untuk kesenangan Penangkapan dan pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi dapat dilakukan didalam zona perikanan berkelanjutan dengan pemberian izin oleh pemerintah dengan mempertimbangkan beberapa aspek (pasal 31-32 PP No. 60 Tahun 2007) C. PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN Perlindungan terhadap kelompok rentan secara umum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni: 1. Nelayan Kecil dan UMKM Perlindungan yang diberikan kepada nelayan kecil dan UMKM diberikan kedalam 4 (empat) aspek, yakni: a. Capital 1) Fasiltas pembiayaan (pasal 7, 21 UU No. 20 Tahun 2008; pasal 60 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; pasal 59-61 UU No. 7 Tahun 2016; Pasal 3, 4 PP No. 50 Tahun 2015 2) Fasilitas Subsidi (pasal 24 UU No. 7 Tahun 2016 b. Business Development 1) Kemudahan Perizinan (pasal 7, 16, 61 UU No. 20 Tahun 2008; pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; pasal 36 UU No. 7 Tahun 2016; pasal 6 PP No. 54 Tahun 2002
  14. 14. 2) Ketersediaan Sarana-Prasarana (pasal 7, 16 UU No. 20 Tahun 2008; pasal 18-23 UU No. 7 Tahun 2016; 3) Pengembangan Kelembagaan (pasal 7 UU No. 20 Tahun 2008; pasal 60 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; pasal 54 UU No. 7 Tahun 2016; pasal 3, 17-21, 23-27 PP No. 50 Tahun 2015 4) Promosi dan Pemasaran (pasal 7, 16 UU No. 20 Tahun 2008; pasal 51 UU No. 7 Tahun 2016 5) Kemitraan (pasal 7, 25 UU No. 20 Tahun 2008; pasal 50 UU No. 7 Tahun 2016; pasal 3, 32-33 PP No. 50 tahun 2015 6) Penghapusan pungutan perikanan (pasal 48 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; pasal 18 PP No. 54 Tahun 2002 7) Bantuan Hukum (pasal 41 UU No. 7 Tahun 2016 c. Human Resources, termasuk pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan (pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008; pasal 36 No. 32 Tahun 2014; pasal 60 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; pasal 46-49 UU No. 7 Tahun 2016; pasal 3, 11-14 PP No. 50 Tahun 2015 d. Information and Technology, termasuk kemudahan akses informasi dan teknologi yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya ikan (pasal 16 UU No. 20 tahun 2008; pasal 52 UU No. 7 Tahun 2016 2. Buruh a. Akses kerja (pasal 5, 31, dan 42 UU No. 13 Tahun 2003; Pasal 35 A UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; Pasal 17, 22 UU No. 32 Tahun 2014 b. Pengembangan kompetensi (Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2003; Pasal 57 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; Pasal 35 UU No. 32 Tahun 2014; c. Perlindungan atas resiko kerja (Pasal 35 UU No. 13 Tahun 2003; Pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 d. Perjanjian kerja (Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003; Pasal 28 UU No. 7 Tahun 2016; pasal 4 PP No. 54 Tahun 2002 3. Wanita dan anak-anak a. Perlindungan terhadap anak-anak
  15. 15. 1) Larangan mempekerjakan pekerja dibawah umur (pasal 68-70 UU No. 13 Tahun 2003 2) Jaminan dan perlindungan terhadap anak nelayan (Pasal 41, 46 UU No. 7 Tahun 2016; pasal 11 PP No. 50 Tahun 2015 b. Perlindungan terhadap wanita 1) Akses terhadap pekerjaan (pasal 5, 76, 82 UU No. 13 Tahun 2003 2) Pemberdayaan Perempuan (pasal 36, 41, 46, 61 UU No. 7 Tahun 2016; Pasal 11, 21 PP No. 50 Tahun 2015 III. ANALISA DAN PENUTUP 1. Isu Lingkungan Pengelolaan Kekayaan laut dalam bentuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan sebagai salah satu sumber pangan segar maupun olahan secara berkelanjutan sudah sejak lama diamanatkan dalam Undang-Undang, salah satunya Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Pangan sebagaimana bunyi pasal 3 yang isinya “ Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan”, adapun undang-undang yang mengatur secara khusus (lex specialist) sudah banyak yang mengatur mengenai hal tersebut, seperti UU Kelautan, UU Perikanan, UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang secara khusus mengatur terkait penyelenggaraan pengelolaan kekayaan laut secara berkelanjutan tersebut. Sejak tahun 2014 banyak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang secara khusus mengatur dan mengelola kembali pengelolaan laut secara berkelanjutan ini, seperti penerbitan peraturan menteri terkait Larangan Penggunaan Jenis dan alat penangkapan ikan yang mengancam kelestarian/lingkungan, pengaturan jalur penangkapan ikan, pengaturan cara penangkapan ikan hingga moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 2. Isu Perlindungan Usaha Kecil dan produk lokal Dalam hal stabilisasi pasokan ikan sebagai salah satu wujud menjaga ketersediaan sumber pangan sudah diatur dalam pasal 15,34, dan 36 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Pangan dimana impor tidak bisa dilakukan apabila produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri sedangkan Ekspor Pangan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan konsumsi Pangan di dalam negeri dan kepentingan nasional. Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan pelaku usaha
  16. 16. lokal/produksi dalam negeri maupun sebagai wujud perlindungan konsumen atas stabilisasi harga ikan secara nasional. 3. Isu Keamanan Pangan Dalam hal keamanan pangan yang bersumber dari ikan baik melalui penangkapan di laut, budidaya maupun impor Pemerintah secara tegas telah mengaturnya dalam beberapa regulasi, diantaranya : Ketentuan khusus Impor ikan Ketentuan usaha perikanan di dalam negeri Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45/2009 cq UU No. 31/2004 tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15/2002: Karantina Ikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.05/M-DAG/PER/1/2016 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan Permen KP No. 74/2016 tentang Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI Permen No. 72/2016 Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Per.16/Men/2011 Tentang Analisis Risiko Importasi Ikan Dan Produk Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 19/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-KP/2014 Tentang Sistem
  17. 17. Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Kepmen KP No. 52A/2013 tentang Persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi Ketentuan yang perlu diperhatikan secara khusus oleh pelaku usaha perikanan di Indonesia ada dalam 4 peraturan yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 19/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 72/2016 Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-KP/2014 Tentang Sistem Logistik Ikan Nasional dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52A/2013 tentang Persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Peraturan tersebut mengatur mulai dari teknik dan metode penangkapan, kapal yang digunakan, alat yang digunakan, waktu, dokumen perizininan, sertifikat yang harus dimiliki, persyaratan pekerja, tempat penyimpanan (standar sanitasi), sistem distribusi/pengangkutan, pengolahan, pengemasan hingga pengaturan pengawasan. Sedangkan pengaturan terkait Produk Impor lebih diutamakan agar produk tersebut tidak mengandung maupun membawa hama dan penyakit ikan yang mengancam kesehatan maupun kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan yang telah disebutkan dalam table di atas. Apabila dilihat dari persyaratan ketentuan tersebut sebenarnya produk yang diperjualbelikan di retail seharusnya memang sudah berkualitas, baik karena bisa ditelusur dari cara penangkapan, wilayah dan waktu penyimpanan sehingga dengan adanya regulasi ini
  18. 18. diharapkan pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan persyaratan cara penanganan ikan yang baik, dan menjamin bahwa semua dokumen telah dipenuhi untuk melindungi masyarakat dari hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan serta untuk membina produsesn serta untuk meningkatkan daya saing produk dalam mencapai tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan secara berdayaguna. 4. Isu Nelayan, Pembudi daya ikan dan Gender Nelayan sebagai objek pengaturan mulai banyak diakomodir perlindungan dan pemberdayaanya dalam regulasi sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil meskipun sebenarnya amanat pemberdayaan nelayan sudah ada sejak diamanatkannya dalam pasal 60-64 UU No. 45/2009 tentang perubahan UU No. 31/2004 tentang Perikanan. Bahkan di tahun 2016 pemerintah telah menerbitkan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga semaikin jelas dan kuat pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan maupun pembudi daya ikan. Dengan adanya regulasi tersebut pengaturan perlindungan dan pemberdayaan tidak hanya untuk nelayan saja namun juga untuk nelayan dan keluarganya. Adapun jenis perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah perlindungan resiko dalam penangkapan ikan, perlindungan jiwa (kartu nelayan dan asuransi untuk nelayan), kemanan dan keselamatan nelayan, perlindungan dalam kerjasama kerja,. Perlindungan dalam bentuk penampingan dan bantuan hukum serta jenis perlindungan lain yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah. Adapun dalam pemberdayaan nelayan, pemerintah pusat maupun daerah mulai membantu dari praproduksi hingga pasca produksinya baik dalam hal persiapan sarana, kelengkapan alat dan bahan penangkapan, pengetahuan dan teknologi, alat distribusi, pemasaran hingga permodalan. Untuk keluarga nelayan banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik dalam bentuk pemberian pendidikan, penyuluhan, pelatihan hingga beasiswa bagi anak nelayan. Perlindungan dan keberpihakan pemerintah kepada perempuan di bidang perikanan sudah diakomodir dalam berbagai bentuk pengaturan yang ada. Adapun bentuk keberpihakannya seperti fasilitasi pemberdayaan perempuan pada keluarga pembudi daya ikan kecil, pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan maupun non perikanan, pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha, bimbingan diversifikasi usaha hingga peningkatan peran aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan keputusan dan
  19. 19. pengawasan sebagaimana pasal 21 PP No. 50 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Terkait dengan kesetaraan gender, sebelumnya peran dan pemberdayaan perempuan di lingkup nelayan masih belum diberikan ruang yang cukup baik untuk mengembangkan potensinya maupun mengapresiasi kehadirannya. namun di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terhadap kesetaraan gender sudah tampak dari adanya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/permen-kp/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan Dan Perikanan maupun dari adanya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/permen- kp/2016 tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan Dan Perikanan Di Daerah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumberdaya perempuan dalam hal teknis produksi, kewirausahaan, pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan akses informasi dan sumberdaya perikanan pada perempuan. 5. Isu Awak Kapal Hal yang perlu disayangkan adalah minimnya perlindungan dan bantuan hukum kepada awak kapal. Sebagai contoh dalam Permen KKP No. 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, keringanan sanksi ataupun hukumannya hanya diperuntukkan untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 c UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan (Pasal tambahan dalam UU perubahan tentang Perikanan). Sangat disayangkan pengaturan dan perlindungan pada buruh/pekerja/awak kapal luput dalam pengaturan perlindunganya sedangkan fakta di lapangan para buruhlah yang sering menjadi korban atas intruksi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran penangkapan maupun peraturan, merekalah yang sering menjadi bulan-bulanan petugas saat terjadi penangkapan maupun penemuan pelanggaran saat penggeledahan sedangkan mereka hanyalah pelaksana si pelaku usaha selaku bos dari si awak kapal. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah pada perlindungan buruh masihlah minim karena bila dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
  20. 20. Pembudi daya Ikan dan Peternak Garam dimana fasilitasi perlindungan dan bantuan hukum hanya diperuntukkan untuk Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Peternak Garam sedangkan terkait buruh/awak kapal hanya terlihat dalam Permen KKP No. 35/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan, namun di dalam 2 peraturan menteri ini pun tidak mengatur terkait perlindungan hukum maupun bantuan hukum bagi awak kapal karena hanya mengatur terkait hak dan kewajiban awak kapal dan pengusah sedangkan pengaturan terkait perlindungan dan bantuan hukum dari pemerintah masih luput dalam pengaturan. B. Kesimpulan dan Rekomendasi 1. Kesimpulan Pemerintahan Era Presiden Jokowi cukup serius dalam membangun industry perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, sebagai bukti ialah banyaknya regulasi yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan demi mewujudkan tujuan tersebut. Bahkan sebagai bentuk keseriusan atas tujuan ini, pada tahun 2016 Presiden Jokowi menerbitkan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.Intruksi Presiden ini dinilai sangat kuat dan mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan dan percepatan pembangunan Industri Perikanan Nasional karena mengintruksikan hingga 25 Kementerian dan lembaga Negara untuk mengambil langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dalam mengantisipasi tren positif peningkatan hasil tangkapan ikan secara nasional pemerintah pun telah mengantisipasi melimpahnya hasil ikan di dalam negeri, baik dengan mengintruksikan menteri untuk melakukan kebijakan untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional (juga sebagai pelaksanaan amanat pasal 41 dan 46 UU Pangan untuk penganekaragaman pangan), memperluas pasar perikanan nasional baik di dalam maupun luar negeri serta memudahkan perizinan yang terkait pengembangan industry perikanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bila melihat unsure suistanable seafood sebenarnya sudah banyak regulasi yang mengatur hal tersebut, sebagai contoh: Apabila suistanable seafood dilihat dari sisi Food safety dan lingkungan sangat jelas pengaturannya dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52 A/KEPMEN-
  21. 21. KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan dimana pengaturannya mulai dari: 1. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan(Persyaratan kapal, awak kapal, tempat penyimpanan, teknik dan metode alat penangkap ikan); 2. Tempat Pendaratan Ikan (Penyimpanan dan pengangkutan); 3. Tempat Pemasaran Ikan (tempat pemasaran, alat pendingin dan sanitasi); 4. Unit Pembudidayaan Ikan (sumber air, benih, kebersihan dll); 5. Unit Pengumpul/Supplier (penanganan, pengepakan/pelabelan dll); 6. Unit Pengolahan Ikan (persyaratan lokasi dan bangunan, penanganan, pengepakan/pelabelan dll); dan 7. Distribusi Hasil Perikanan (sarana transportasi dan alat angkut). Sedangkan bila dilihat dari perlindungan buruh, nelayan dan juga pembudi daya ikan pun sudah cukup banyak seperti, Pengaturan terkait Sertifikasi HAM pada usaha perikanan, Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan maupun Undang-Undang yang mengatur terkait Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan dan petambak garam. B. Rekomendasi Yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah 1. Pengetatan pengawasan kepatuhan terhadap hukum yang terkaid di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Pengawasan impor dan ekspor hasil ikan nasional untuk melindungi konsumen dalam hal stabilisasi harga maupun bentuk perlindungan pengusaha lokal dengan melimpahnya produksi ikan secara nasional; 3. Meningkatkan pemberdayaan nelayan kecil baik secara teknologi maupun pemberdayaan usaha keluarga nelayan demi optimalisasi kinerja industry perikanan nasional yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan para pelaku perikanan skala kecil demi memperkecil ketimpangan ekonomi secara nyata; 4. Memberikan perlindungan penuh terhadap awak kapal, baik pengawasan perlindungan praktek pemenuhan hak dan kewajiban bagi awak kapal maupun perlindungan dan bantuan hukum bagi awak kapal yang terlibat kasus hukum; 5. Membuat regulasi yang memudahkan Pelaku usaha perikanan yang menjalankan usahanya memenuhi unsur-unsur produk seefood yang berkelanjutan/suistanable. Seperti memudahkan sertifikasi kesehatan, sertifikasi bebas bahan tambahan, sertifikasi produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, kemudahan akses menjual produk ke retail tanpa melalui pihak
  22. 22. ketiga, bantuan alat teknologi yang menunjang produksi terus menerus sebagai jaminan keberlanjutan pasokan serta fasilitas lainnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam penerapan produk seafood yang suistanable; dan 6. tidak hanya membangun minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan naumn juga meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan yang diproduksi dengan prinsip suistanable seafood.

×