1. Menuju sistem pendidikan
nasional berbasis evidence
Albard Khan
(Master candidate, Educational Research, Evaluation and Assessment, Flinders University)
Disampaikan dalam diskusi PPIA di Oasis Room, Flinders University
Adelaide, 15 May 2012

2. Latar belakang: Kontroversi Unas
 Perbandingan generasi hasil Usek (pra 74) dan Unas (74 seterusnya).
 Generasi Usek menghasilkan Adam Malik (mantan Sekjen PBB) dan Soedjatmoko
(mantan rektor Univ. PBB), generasi Unas menghasilkan koruptor.
 Padahal Adam Malik dan Soedjatmoko hanya lulusan SD.
 “Lulusan 70-an hingga sekarang yang hanya bisa jadi 'jago kandang'!”
 “maka lulusan di era Unas kalah jauh dibanding para lulusan di era Usek.”
 Penyebab: (1) Mentalitas meremehkan proses; (2) Mentalitas meremehkan satu
komprehensivitas pengembangan dimensi manusia.
(Anton, 2011)

3. Latar belakang: Kontroversi Unas (cont.)
 Unas penting untuk mencegah guru ‘obral nilai’.
 Standarisasi untuk dunia kerja, e.g. Fulan dari SMA X
dapat nilai 7, Bulan dari SMA Y dapat nilai 4. Tanpa
Unas, bisa jadi yang lulus adalah Bulan.
 Unas penting untuk memetakan mutu pendidikan
nasional.
(Humas Depdiknas, 2009)

4. Pentingnya bukti (evidence)
 Penentang Unas (Anton) hanya memberikan 2 orang untuk sampel kesuksesan Usek.
 Pendukung Unas hanya memberikan argumen hipotetis-logis.
 Keduanya tidak menyampaikan evidence alias bukti berupa data.
 Misalnya, Depdikbud dapat melakukan survey nasional mengenai manfaat pendidikan dengan
responden mantan siswa dari berbagai generasi, perusahaan, dsb.
 Depdikbud dapat pula melakukan survey longitudinal secara nasional untuk melacak kehidupan
siswa 5, 10, 15, 20 tahun setelah lulus. Apa pengaruh pendidikan (matpel tertentu, guru, tipe
sekolah) pada pilihan-pilihan hidupnya.
 Hasil penelitian dapat dipakai untuk: (1) memprediksi perilaku; (2) dasar untuk perubahan
kebijakan; (3) berbicara di media masssa.

5. Badan riset pendidikan nasional
independen, adakah?
 Balitbang Kemdikbud;
 Menerbitkan 2 jurnal sejak Agustus 2010;
1. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan;
2. Jurnal Penelitian Inovasi dan Perekayasa Pendidikan;
 Memuat artikel-artikel bermutu (metodologinya ketat), tapi ruang lingkupnya sangat terbatas, e.g.:
“Peningkatan ketrampilan berbicara dengan menerapkan teknik debat topik siswa kelas X SMAN 3 Takalar”.
“Pengembangan kreativitas pengrajin pada industri kreatif kain perca di Kabupaten Semarang”
 Untuk kepentingan kemajuan pendidikan secara nasional, riset-riset di jurnal tersebut seyogyanya memiliki subyek yang lebih
luas.
 Untuk kepentingan kemajuan pendidikan secara nasional, semestinya diprioritaskan isu-isu pendidikan nasional (Unas,
kurikulum, pendidikan guru, sertifikasi, dsb.).

6. Badan riset pendidikan nasional:
perbandingan
 Australian Council for Educational Research (ACER);
 American Educational Research Association (AERA);
 Keduanya INDEPENDENDEN, bukan bagian dari pemerintah;
 ACER tidak menerima dana dari pemerintah. Pendanaannya berasal dari kontrak dengan pihak
ketiga, fee jasa, dan penjualan produk penelitian.
 AERA yang bersifat asosiasi mengutip iuran dari anggota, menerima hibah, fee jasa, dan kontrak
dengan pihak ketiga.
 Dengan sifat ACER dan AERA yang independen (dari keruwetan birokrasi) dan mandiri (secara
finansial), kedua lembaga penelitian pendidikan ini menghasilkan riset-riset bermutu. Kuantitatif
maupun kualitatif.

7. Penutup
1. Pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan – oleh guru, kepala sekolah,
pemerintah, dll – membutuhkan informasi yang valid mengenai “situasi
sebenarnya”. Di sini riset dimulai. Tradisi dan asumsi harus diuji di lapangan.
2. Setelah memiliki informasi yang valid, metode perbaikan (treatment, intervention,
change) dapat direncanakan secara sistematis. Di sini titik tolaknya adalah
evidence yang dikumpulkan (poin pertama).
3. Jika langkah di atas dilakukan secara nasional, maka kita sudah menuju sisdiknas
berbasis evidence.
4. Tapi, apakah stakeholder pendidikan kita sudah melakukan langkah-langkah di
atas?

8. Daftar pertanyaan untuk diskusi
 Apakah policy makers di Indonesia akan kita biarkan terus
berdebat soal pendidikan nasional tanpa dasar riset yang
valid?
 Bagaimana desain lembaga penelitian pendidikan nasional
yang cocok untuk Indonesia?
 Bagaimana menanamkan paradigma evidence-based dalam
setiap kebijakan yang berdampak luas kepada semua pihak?
(Epistemologi)