Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PLANNING_PUBLIC
Similar to PLANNING_PUBLIC (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
PLANNING_PUBLIC
- 1. Planning in the Public Domain John Friedman
- 2. Perencanaa n dalam Area Publik Pendahuluan Bagian 1 Konsep 1. Medan Teori Perencanaan Bagian 2 Tradisi 2. Dua Abad Teori Perecanaan 3. Perencanaan sebagai Reformasi Sosial 4. Perencanaan sebagai Analisis Kebijakan 5. Perencanaan sebagai Pembelajaran Sosial 6. Perencanaan sebagai Mobilisasi Sosial 2 Planning in The Public Domain
- 3. Medan Teori Perencanaan Rasionalitas Pasar Individu diasumsikan secara logis berada di atas masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan material dikatakan sebagai alasan utama orang hidup dalam kelompok sosial Rasionalitas Sosial Formasi sosial dikatakan secara logis mendahului individu, yang identitasnya yang terpisah sebagai seseorang berasal dari keanggotaan dalam kelompok tertentu. Oleh karena itu, akal budi harus dijalankan atas nama kelompok 3 Individualism Possesif (Macpherson 1962) Planning in The Public Domain Doktrin Rasionalitas Sosial Dalam meminimalisir konsekuensi negatif Rasionalitas Pasar, negara berkontribusi melalui instrumen perencanaan, diantaranya: Pada Abad ke-20 (After the Depression), muncul pandangan ke-3 Rasionalitas Pasar berjalan bebas, dalam batasan hukum yang dirancang untuk melindungi kepentingan kolektif. redistribusi pendapatan progresif program layanan sosial dasar asuransi pengangguran dan lansia UU perlindungan SDA dan habitat manusia, dsb
- 4. 4 Planning in The Public Domain Kegunaan Perencanaan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Nasional (Kebijakan moneter, Perencanaan Lapangan Kerja penuh, kebijakan perdagangan internasional) Distribusi Pendapatan Adil dan Merata Layanan Publik Kebutuhan Masyarakat (pertahanan negara, perumahan umum, pendidikan, kesehatan, dll) Pengembangan Wilayah Komprehensif Terkoordinasi (Pengembangan daerah aliran sungai multiguna, pembangunan pedesaan yang komprehensif) Alternatif Investasi Pengembalian Rendah (jalan raya, transportasi massal, fasilitas pembangkit listrik tenaga air utama, pembebasan lahan) Menahan Rasionalitas Pasar atas Nama Kepentingan Sosial (perencanaan pesisir, perlindungan pekerjaan, pelestarian hutan belantara) Subsidi Kepentingan Tertentu (jalan raya, transportasi massal, fasilitas pembangkit listrik tenaga air utama, pembebasan lahan dalam pembangunan kembali kota) Transfer Pendapatan Kepada Para Korban Rasionalitas Pasar (pengangguran dan kompensasi pekerja) Perlindungan Pemilik Properti dan Kepentingan Bisnis Lokal (perencanaan tata guna lahan, zonasi, perencanaan anti polusi) Perbaikan Konsekuensi Disfungsional Lain (kesenjangan sosial dan spasial, perencanaan siklus bisnis, penggunaan sumber daya)
- 5. Peran Perencanaan dalam Masyarakat Pasar Amerika penganut prinsip market rationality yang kuat, berbagai kegiatan perencanaan tetap dilakukan di berbagai tingkat wilayah yang relevan. 1 Penyesuaian kegiatan perencanaan dengan kriteria rasionalitas sosial, berasal dari konsepsi masyarakat yang mengutamakan kolektivitas yang dibatasi oleh wilayah 2 Beberapa bentuk perencanaan rasional sosial bertujuan membantu bisnis swasta, sementara dilakukan pembatasan yang ketat pada kekuatan pasar, keputusan politik dibantu oleh perencanaan. 3 Perencanaan di ranah publik diilhami oleh politik, menciptakan konflik 4 Adanya benturan langsung dengan modal swasta, sehingga perencanaan hanya akan berhasil jika didukung oleh mobilisasi politik berskala besar 5 Planning in The Public Domain 5
- 6. Perencanaan dan Tatanan Politik 6 System of Polytical Order (Sistem Tatanan Politik) The Territorially Based System of Social Relation (Sistem Hubungan Sosial Berbasis Teritorial) Dibatasi Geografis Terdiri dari Tingkatan Teritorial Ikatan Emosional Komunitas Persaingan Loyalitas Sejarah dan Tujuan yang sama Sistem sosial terorganisir Tidak Mencakup Seluruh Wilayah Praktik Revolusioner Maintenance, Change, and Transformation of the System (Pemeliharaan, Perubahan, dan Transformasi Sistem) Sistem negara bersifat birokratis Masyarakat bergerak secara otonom Praktik Perubahan sistem Negara menekan Tindakan transformasi Societal Guidance (Bimbingan Sosial) Mediasi oleh Negara Institusi Bimbingan Aktif berdasarkan permasalahan Manajemen dari atas ke bawah Administration and Planning (Administrasi dan Perencanaan) Rutinitas Program Perencanaan dalam Institusi Perencanaan dari bawah Allocative, Innovative, and Radical Planning (Perencanaan yang Alokatif, Inovatif, dan Radikal) Perencanaan Alokatif Perencanaan Inovatif Perencanaan Radikal Revolutionary Practice (Praktik Revolusioner) Tumpang tindih Perencanaan Radikal Revolusi tatanan politik Beroperasi di luar struktur Planning in The Public Domain
- 7. Perencanaan sebagai Objek Teoritis Planning in The Public Domain 7 Mendefinisikan masalah menjadi dapat diatasi atau diintervensi dengan Tindakan Konkret atau Kebijakan yang Sesuai Pemodelan dan analisis untuk memahami situasi dengan lebih baik. Merancang solusi potensial dalam bentuk kebijakan, rencana aksi substantif, inovasi kelembagaan, dsb. Seperti: Futurity (Masa Depan) Space (Ruang) Resource Requirement (Kebutuhan Sumberdaya) Prosedur Pelaksanaan Prosedur Feedback dan Evaluasi Evaluasi rinci terhadap setiap solusi yang diusulkan Konsep Formal Perencanaan Usaha Perencanaan dalam menghubungkan: Pengetahuan Ilmiah dan teknis Tindakan dalam Ruang Publik Proses Bimbingan Masyarakat Proses Transformasi Sosial
- 8. Kesimpulan • Perencanaan berkaitan dengan pengambilan keputusan dan informasi untuk melakukan tindakan yang bersifat sosial. • Perencanaan ilmiah dan teknis seperti yang dipraktekkan sangat berbeda dengan perencanaan "ortogonal" sebelumnya. • Perencanaan dalam masyarakat pasar, seperti Amerika Serikat, ditemukan di hampir semua bidang intervensi negara. • Ketika perencanaan digunakan, perencanaan dimaksudkan untuk melayani tujuan umum publik, seperti memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi; melakukan investasi publik yang dipilih dan, jika tidak ada minat dari sektor swasta, mendorong tindakan yang diinginkan oleh sektor swasta melalui berbagai bentuk subsidi; membatasi tindakan sektor swasta untuk melindungi kesejahteraan masyarakat secara umum; mendistribusikan kembali pendapatan atas dasar kesetaraan; melindungi individu dan perusahaan dari ketidakadilan pasar; dan lain sebagainya. • Tiga bentuk utama perencanaan dapat diidentifikasi - alokatif, inovatif, dan radikal - yang secara kasar sesuai dengan tiga kondisi yang mungkin terjadi dalam sistem politik: pemeliharaan, perubahan evolusioner, dan transformasi struktural. • Perencanaan dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi dalam perspektif teoritis, hanya beberapa definisi yang menarik. Presentation Title 8
- 9. Terima Kasih Presentation Title 9 Ahmad Aulia Bahrun Amieq amieqaab Website
Editor's Notes
- Rasionalitas pasar didasarkan pada metafisika "individualism posesif" (Macpherson 1962). Menurut doktrin ini, individu diasumsikan secara logis berada di atas masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan material dikatakan sebagai alasan utama orang hidup dalam kelompok sosial. Pada rasionalitas pasar terjadi pasar peningkatan kemakmuran beberapa orang, namun juga meningkatkan eksploitasi tenaga kerja, mengusir petani dari tanah mereka, menghilangkan aspek kemanusiaan dalam pekerjaan, menyebabkan pengangguran massal, menciptakan kumuh di perkotaan, mendorong kebangkrutan usaha kecil, meningkatkan ketidaksetaraan kekayaan dan kekuasaan, serta merusak lingkungan. Oleh karena itu, dalam menghadapi realitas ini, diperlukan jenis rasionalitas yang berbeda untuk seimbangkan perhitungan keuntungan pribadi. Doktrin rasionalitas social yang kontras, yang menjadi terkenal selama abad kesembilan belas, membuat asumsi yang berlawanan: formasi sosial dikatakan secara logis mendahului individu, yang identitasnya yang terpisah sebagai seseorang berasal dari keanggotaan dalam kelompok tertentu. Oleh karena itu, akal budi harus dijalankan atas nama kelompok, sehingga kepentingan kolektif dapat dirumuskan dengan baik dan diupayakan melalui tindakan yang tepat. Karena kepentingan kolektif, dalam pandangan ini, selalu diutamakan di atas kepentingan individu, maka optimal Pareto tidak lagi berlaku sebagai kriteria kesejahteraan sosial. Dalam istilah politik, hal ini berarti bahwa operasi pasar harus dibatasi atau diganti; dalam kedua kasus tersebut, suatu bentuk perencanaan sentral akan diperlukan (Lindblom, 2002). Pada abad ke-20, terutama setelah Depresi Ekonomi, muncul pandangan ketiga Pandangan ini memungkinkan market rationality berjalan bebas, tetapi hanya dalam batasan hukum yang dirancang untuk melindungi kepentingan kolektif. Untuk mengurangi konsekuensi negatif market rationality bagi individu dan komunitas mereka, negara akan campur tangan dalam pasar dengan instrumen perencanaan, termasuk redistribusi pendapatan progresif, program layanan sosial dasar, asuransi pengangguran dan tua, undang-undang perlindungan sumber daya alam dan habitat manusia, dan lain sebagainya. 1. Perencanaan korporat tetap memegang teguh model asli dari market rationality, sementara perencanaan publik mengusung bentuk modifikasi rasionalitas sosial yang lebih berfokus pada hasil sosial. Sehingga terjadi konflik langsung antara perencanaan publik dan kepentingan swasta, dimana yang dianggap rasional sangat bertentangan. Kekuatan bisnis yang besar mengakibatkan perencanaan publik jarang berhasil lebih dari yang diizinkan oleh kepentingan swasta. Program untuk kepentingan publik hanya dapat berhasil apabila sejalan dengan kepentingan modal elit secara umum.
- Memandu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam masyarakat nasional (kebijakan moneter, perencanaan lapangan kerja penuh, kebijakan perdagangan internasional, dll.). Menyediakan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat (pertahanan negara, perumahan umum, pendidikan, kesehatan, dll.). Berinvestasi di bidang-bidang yang kurang diminati oleh modal swasta karena tingkat pengembalian yang rendah, manfaat yang tersebar, dan besarnya investasi yang diperlukan (infrastruktur fisik dasar, seperti jalan raya, transportasi massal, fasilitas pembangkit listrik tenaga air utama, pembebasan lahan dalam pembangunan kembali kota, dll.). Mensubsidi kepentingan perusahaan dan petani untuk mendorong tindakan tertentu (pertumbuhan sektoral, pembangunan kembali, industri baru, pengurangan luas lahan, relokasi industri, mempekerjakan orang cacat, dll.). Melindungi pemilik properti dan kepentingan bisnis lokal dari rasionalitas pasar yang tidak terkendali (perencanaan tata guna lahan, zonasi, perencanaan anti polusi, dll.). Mendistribusikan kembali pendapatan untuk mencapai orde sosial yang lebih adil dan merata. Menerapkan pendekatan perencanaan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk pengembangan wilayah (pengembangan daerah aliran sungai multiguna, pembangunan pedesaan yang komprehensif, dll.). Menahan rasionalitas pasar atas nama kepentingan sosial (perencanaan pesisir, perlindungan pekerjaan, pelestarian hutan belantara, dll.). Mentransfer pendapatan kepada para korban rasionalitas pasar (pengangguran dan kompensasi pekerja, dll.). Memperbaiki konsekuensi disfungsional lain dari rasionalitas pasar (kesenjangan sosial dan spasial, perencanaan siklus bisnis, penggunaan sumber daya,
- Meskipun Amerika Serikat menganut prinsip market rationality yang kuat, berbagai kegiatan perencanaan tetap dilakukan di berbagai tingkat wilayah yang relevan. Kegiatan perencanaan ini sesuai dengan kriteria rasionalitas sosial, yang berasal dari konsepsi masyarakat yang memberikan prioritas kepada kolektivitas teritorial. Beberapa bentuk perencanaan rasional sosial bertujuan membantu bisnis swasta merencanakan tindakannya dengan sukses, sementara bentuk lainnya memberlakukan pembatasan yang ketat pada kekuatan pasar, bahkan menggantikan pengambilan keputusan pasar dengan keputusan politik yang dibantu oleh perencanaan. Karena perencanaan dalam ranah publik diilhami oleh politik, ini dapat menciptakan konflik. Dalam konfrontasi langsung dengan modal swasta, tindakan negara yang didasarkan pada perencanaan kemungkinan hanya berhasil jika didukung oleh mobilisasi politik besar-besaran. Perencanaan dalam ranah publik hanya terjadi dalam masyarakat yang terorganisir secara teritorial di mana market rationality dan social rationality bersaing untuk dominasi. Produksi dan mata pencaharian sebagian besar bergantung pada market rationality, tetapi pengejaran keuntungan tanpa batasan menghancurkan dasar saling memberi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, negara, yang merupakan wujud komunitas politik dan akuntabel terhadapnya, harus memainkan peran ganda: mendorong dan mendukung kepentingan modal, tetapi juga mencegah kepentingan tersebut menggerus dasar kehidupan bersama. Ketika negara menentang modal, tindakannya biasanya tergantung pada dukungan politik yang dimilikinya. Keseluruhan, legitimasi negara bergantung pada mobilisasi politik masyarakat yang bertindak untuk mempertahankan kepentingan kolektif mereka. Sebagai alat bimbingan masyarakat, praktik perencanaan sebenarnya mencerminkan peran yang kompleks dan penuh konflik ini.
- Territorial Pada sistem hubungan sosial berbasis territorial, berkaitan dengan sistem sosial yang dibatasi geografis seperti negara, negara bagian, dan kota Sistem-sistem wilayah ini terdiri dari tingkatan teritorial, dengan tingkat yang berbeda-beda seperti tingkat nasional, regional, dan lokal. Anggota komunitas cenderung memiliki ikatan emosional dengan komunitas mereka, seperti warga global atau wilayah multinasional, nasionalisme, dan nilai-nilai lokal. Ada persaingan loyalitas dengan agen-agen sosial lainnya seperti keluarga, kelas sosial, agama, dan kelompok linguistik, serta asosiasi fungsional yang lebih lemah. Meskipun heterogen dalam berbagai aspek, sistem-sistem wilayah ini cenderung memiliki sejarah bersama dan tujuan masa depan yang sama, dan komunitas wilayah mencari kendali politik atas nasib mereka Sistem tatanan politik 1. Sistem sosial yang terorganisir secara wilayah | biasanya juga terorganisir sebagai sistem politik dengan institusi-institusi dasar pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, kekuatan militer atau paramiliter, polisi, pengadilan, penjara, konstitusi, dan budaya politik. 2. Namun, sistem politik tidak selalu mencakup seluruh wilayah sistem wilayah tersebut. Sebagian wilayah ditempati oleh praktik revolusioner, yang merupakan tindakan kelompok sosial yang menolak legitimasi tatanan politik yang ada dan mengorganisir perlawanan kekerasan terhadapnya. 3. Contoh praktik revolusioner termasuk tindakan teroris dan gerakan gerilya yang menentang pemerintah yang sah, seperti kasus-kasus terorisme di Irlandia Utara, Israel, Lebanon, Peru, dan wilayah Basque di Spanyol, serta gerakan gerilya di El Salvador dan Filipina. Pemeliharaan, Perubahan, dan Transformasi Sistem Praktik pemeliharaan sistem, yang dijalankan oleh negara, terutama bersifat birokratis, sementara praktik perubahan sistem melibatkan masyarakat politik yang bergerak secara otonom terhadap negara. Di tengah-tengah kedua pandangan ini terdapat praktik perubahan sistem di mana proposal-proposal radikal terintegrasi dengan struktur sistem bimbingan masyarakat. Proses ini penuh konflik dan kompromi, sehingga perencanaan inovatif memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik ini. Proses transformasi sistem tumpang tindih dengan praktik revolusioner dan perencanaan radikal. Jika tumpang tindih dengan perencanaan radikal, maka transformasi tersebut dianggap sebagai bagian yang sah dari tatanan politik yang sudah mapan yang menerima aktivitas perubahan sistem. Transformasi umumnya mengambil bentuk reformasi struktural atau radikal yang muncul melalui proses politik perencanaan radikal dari bawah. Negara mungkin mencoba menekan tindakan perubahan sistem, yang dalam hal ini menunjukkan ketertutupan sistem politik terhadap transformasi lebih lanjut dari dalam dan mengekspresikan kekuasaan dan kepentingan materi dari kelas penguasa. Bimbingan Sosial 1. Konsep ini mencakup aktivitas yang terutama terkait dengan pemeliharaan dan perubahan sistem sosial. Meski di mediasi oleh negara, proses bimbingan masyarakat juga dipromosikan oleh institusi sentral lainnya, terutama dari kelompok ekonomi. Kelompok institusi bimbingan yang diaktifkan dalam suatu kasus tertentu akan tergantung pada sifat masalah yang muncul sebagai politik yang signifikan. Bimbingan sosial ini biasanya berarti manajemen dari atas ke bawah dalam urusan publik, termasuk administrasi dan perencanaan, serta praktik politik yang tetap berada dalam batasan budaya politik. Secara khusus, hal ini tidak mencakup praktik revolusioner dan bentuk perencanaan radikal yang lebih politis. Administrasi dan Perencanaan 1. Administrasi mengacu pada manajemen rutinitas program dan oleh karena itu lebih terkait dengan aktivitas pemeliharaan sistem dan elemen-elemen perubahan sistem yang hampir diinstitusionalisasikan. 2. Perencanaan, di sisi lain, lebih berfokus pada proses-informasi perubahan sistem. Perencanaan mengasumsikan politik yang sudah mapan dan institusi yang membuatnya mungkin. 3. Perencanaan juga bersinggungan dengan praktik radikal, meskipun tidak dengan praktik revolusioner. Sebagai pasangan dari bimbingan masyarakat "dari atas," perencanaan "dari bawah" menyatu dengan praktik perubahan sistem dari radikalisme politik. Perencanaan alokatif berkaitan dengan penentuan pusat sumber daya yang langka (keuangan, tanah, tenaga kerja) di antara klaiman atau penggunaan yang bersaing. Contohnya termasuk perencanaan anggaran program, perencanaan penggunaan lahan, perencanaan pembangunan ekonomi, dan berbagai bentuk perencanaan sektoral. Perencanaan inovatif berkaitan dengan perubahan institusi dalam sistem bimbingan masyarakat. Ini bisa menciptakan lembaga baru, seperti dalam kasus pembentukan Environmental Protection Agency di AS pada tahun 1970-an. Perencanaan radikal adalah yang paling khas karena melibatkan kekuatan warga yang terorganisir untuk mempromosikan proyek-proyek yang menuju transformasi sosial. Ini biasanya terkait dengan gerakan aktivis yang bertujuan untuk perubahan sosial besar, seperti pembangunan ekonomi alternatif, koperasi produsen, proyek feminis, dan program energi alternatif. Ketiga bentuk perencanaan ini dapat tumpang tindih satu sama lain. Misalnya, perencanaan alokatif bisa melibatkan perencanaan inovatif saat mendanai program baru, dan perencanaan inovatif mungkin merespons perencanaan dan praktik radikal. Namun, perencanaan alokatif dan radikal hampir tidak pernah bertemu, kecuali dalam situasi khusus di mana otoritas pusat mendanai proyek radikal. Contohnya adalah program War on Poverty pada masa pemerintahan Johnson pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. perencanaan revolusioner Beberapa bagian dari praktik revolusioner dapat tumpang tindih dengan perencanaan radikal dan bekerja dalam sistem tatanan politik yang masih ada. Namun, pada akhirnya, praktik revolusioner bertujuan untuk menghancurkan tatanan tersebut. Dalam bentuk murninya, praktik revolusioner tetap berada di luar domain publik. Ini berarti praktik revolusioner beroperasi di luar struktur dan aturan yang ada dalam tatanan politik yang masih ada.
- 1. Mendefinisikan masalah menjadi dapat diatasi atau diintervensi dengan Tindakan Konkret atau Kebijakan yang Sesuai 2. tindakan pemodelan dan analisis untuk memahami situasi dengan lebih baik, sehingga tindakan intervensi yang spesifik, termasuk penggunaan alat-alat kebijakan tertentu, inovasi institusi, atau metode mobilisasi sosial, dapat diterapkan untuk mengatasi masalah atau situasi tersebut. 3. Merancang proses perencanaan atau pemecahan masalah yang potensial atau mungkin dipertimbangkan dan dirancang dalam berbagai bentuk, termasuk kebijakan, rencana tindakan konkret, atau perubahan dalam struktur lembaga. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempersiapkan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Futurity-penentuan tujuan dan sasaran, serta perkiraan, penilaian probabilitas, urutan tindakan, dan sebagainya Space- Lokasi ruang, organisasi ruang, desain fisik resource requirement-erkiraan biaya dan klaim lain atas sumber daya yang langka seperti valuta asing, tenaga kerja terampil, dan sebagainya prosedur pelaksanaan dan prosedur feedback dan eveluasi 4. evaluasi rinci terhadap setiap solusi yang diusulkan, termasuk pertimbangan teknis, biaya, dampak sosial, dan penerimaan politik, untuk menentukan solusi terbaik yang akan diimplementasikan.