fd

1. z
PL 4261 Teori
Perencanaan
Kuliah 5: Radical, Collective dan
Emancipatory Planning

2. z
Pembangunan jalan poros Tengah
Kab. Garut
 Jalan Poros Tengah : Kec.
Cilawu – Kec Banjarwangi
 Dinas PU Kab - swakelola
 Lewat Perum Perhutani KPH
Garut – Spesies endemic
 Pinjam Pakai tidak ada
 Pembangunan sudah
berjalan
 Forum Komunikasi
Konservasi Indonsia (FK3I)
Jawa Barat juga protes
 bekerja tanpa izin

3. z
Banjir di Metropolitan Jakarta :
Februari 2020

4. z

5. z
Kegunaan Perencanaan
 Guiding overall economic stability and growth in national
societies (monetary, trade, employment policy, etc)
 Providing public services (national defense, public housing,
education, health, etc)
 Investing in areas that are of little interest to private capital.
 Subsidizing corporate interests and farmers to encourage
specific actions.
 Protecting property owners and local business interests.
 Redistributing income
 Applying comprehensive and coordinate planning
approaches to area development
 Restraining market rationality in the name of social interest
(coastal planning, job protection, wilderness protection)
 Transferring income to the victim of market rationality
(unemployment compensation)
 Ameliorating other dysfunctional consequences of market
rationality (social and spatial inequalities, resource
conservation)

6. z

7. z
Advocacy planning (Davidoff)
 Sifat utama: melakukan perencanaan terutama bagi masyarakat
miskin, marginal, minoritas, asli/natives, subaltern - di lokasi studi
 Miskin: 22 dimensi
 Marginal/tertekan: kelompok cacat, preman, PMKS (Penyandang
Masyarakat Kesejahteraan Sosial)
 Minoritas : berdasar ras, agama, suku, dll
 Asli: adat
 subatern
 Seperti layanan hokum terhadap kelompok miskin
 Advocate planners bisa digaji oleh pemerintah atau oleh
masyarakat

8. z
Transactive planning
 Planning adalah kegiatan berdiskusi dan bertransaksi
 Planner adalah fasilitator, communicator dan bukan sekedar
teknisi
 Kesuksesannya ditentukan bukan oleh apa yang sudah
dilakukan oleh masyarakat namun oleh efektifnya bagi
masyarakat

9. z
Radical Planning
 Berharap adanya perubahan structural untuk mempromosikan
kesetaraan, partisipasi dan legitiamasi
 Pandangan Marxist/leftist terhadap ekonomi politik dan
perencanaan
 Sejarah materialism:
 Mode produksi (sector privat boleh melakukan dan untung)
 Relasi social produksi
 Aturan social dan hokum (informal rules)
 Sistem kekuasaan dan politik
 Kekuasaan sebagai hegemoni
 Kritik: ambiguous, dan tidak memiliki peta jalan yang terarah

10. z
Perencanaan dan Keteraturan Politis
(Political Order)
Praktek Perencanaan pada domain public
memiliki aspek Teknik dan politis
1. Aspek Teknik muncul pada praktek
birokrasi, terartikulasi dalam struktur institusi
negara
2. aspek politis terutama terlihat pada praktek
politik, dan bermula dari komunitas politis yg
aktif

11. z
Konsep Perencanaan formal
Dua tipe perencanaan:
 Arahan Sosial, terartikulasi
melalui keputusan negara yg
menciptakan perubahan
sistematis.
 Pemeliharaan /perubahan
system berasal dari atas
(pemerintah/korporasi)
 Transformasi Sosial terfokus
pada praktek politik yg
mentransformasi system
 Perencanaan berasal dari
bawah
Menurut J. Friedmann
(1987), Perencanaan
itu bisa berorientasi
pada:
 Policy Analysis
 Social guidance (arahan
social)
 Social Learning
 Social transformation
(transformasi social) –
utopian, historial materialism,
radical theory

12. z
Arahan Sosial   Transformasi Sosial
 Collaborative planning
 Hard infrastructure (relates to governance)
 Soft infrastructure (process of consensus building)
 Arnstein (1968) assumes citizens struggle ‘upward to power via a
single set of institutions”  in countries that lack planning
process and political structures

13. z
Collaborative planning
 Conceptualizes both: perspectives of local people and of state
actors
 Effective partnership between local civil organizations and the
state
 In environmental planning: “co management” of resources by
local groups
 Emerges from:
 Recognition of incomplete reaches and capacity of the stae
 Advocacy of citizen participation in planning
 Rise of diverse society

14. z
Covert planning
 Planning encompasses local
residents’ planning for
themselves outside of, and
sometimes in opposition to,
formal planning and regulatory
frameworks.
 It does not overtly challenge
power relations.
 Creation of library services 
social learning (eradication of
illiteracy)
 “avoidance of protests” akan
tetapi menciptakan“everyday form
of resistance”
 Contoh: masyarakat
yang ingin belajar
tentang pembangunan
dari perspektif alternatif

15. z
Perencanaan yang inklusif
 Memasukkan pertimbangan masyarakat local dalam proses
perencanaan
 Epistemological: menerima pengetahuan yang memiliki filosofi
berbeda (e.g. indigenous and gender specific)
 Methodological: memasukkan proses informal yang bekerja di
luar perencanaan yg dilakukan negara (e.g. oppositional
planning)
 Pengetahuan yang dimiliki oleh para professional 
Pengetahuan yang berorientasi pada pergerakan social
/social movements

16. z
Radical Planning
 Kritik terhadap paradigma perencanaan saat ini:
 Sukar memasukkan pertimbangan masyarakat local dalam
pengambilan keputusan
 Kegagalan pendekatan top down
 Kegagalam menerima perbedaan kebutuhan pada masyarakat yg
multicultural
 Mengenali relasi kekuasaan yang bersifat unequal dan unjust
(class, ethnicity, sexual orientation etc)

17. z
Alinsky Style of community
organizing
 Covert planning vs Alinsky style of
community organizing
 Subtle (fears of repercussion, taking
incremental incipient steps toward altering
larger power relations)
 Gerakan mengorganisir diri untuk
mewujudkan apa yang masih tidak
dipertimbangkan..
 Baik covert planning atau Alinsky style of
organizing --> mengarah pada emansipasi

18. z
Obama di South Chicago
 Voters registration
project
 South Chicago
 Agar Namanya bias
masuk registrasi dan
bisa ikut pemilukada

19. z
Gerakan Community Organizing

20. z
Marxist Approach to Radical
Planning
 Theory of exploitation
 Menciptakan ketidaksetaraan
 Labour theory of values
 Lamanya buruh bekerja
menentukan produk yg dihasilkan
 Jika produk lebih banyak karena
shortage time  keuntungan bagi
buruh
 Teori konflik
 Kontradiksi
 Memberontak

21. z
Neo Marxist Approach to Planning
 Menjelaskan terjadinya
‘underdevelopment’ di
Dunia Ketiga
 Teori dependensi
 Teori system dunia
 Teori paska colonial
 Mampukah institusi
bekas negara colonial
keluar dari cara kerja
institusi kolonialnya?

22. z
Recalcitrant Planning
 Refuse to espouse a particular set of values or
beliefs / unwillingness to obey authority
 Anti – planning
 Menolak perencanaan merupakan arah perencanaan
ke masa depan

23. z
Gerakan Kiri
 Roles of the state in the
society improves
 social contracts
 Theory of public
interests
 Access to properties
Gerakan kanan
 Individual decisions
 Market mechanism
 Anti planning