SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Direktorat Bina Program

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum

PENUGASAN KONSULTAN INDIVIDUAL AHLI STUDI
PEMBANGUNAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI
PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
BIDANG CIPTA KARYA

Benefit Monitoring and Evaluation (BME)
Kegiatan PAMSIMAS dan RISE 1
Swakelola TA. 2013
Konsultan Individual

Benefit Monitoring and Evaluation (BME)
Kegiatan PAMSIMAS dan RISE 1

1

LATAR BELAKANG
A. PAMSIMAS.
Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum
telah banyak memanfaatkan peluang kerjasama, baik melalui forum
bilateral, regional, maupun multilateral untuk mendapatkan Pinjaman
dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam rangka memenuhi tuntutan
pembangunan prasarana dan sarana dasar bagi kebutuhan
masyarakat Indoensia. Salah satu program infrastruktur yang
memanfaatkan dana pinjaman luar negeri adalah PAMSIMAS
(Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang
didanai melalui BANK DUNIA (World Bank) serta RISE 1.
Program PAMSIMAS yang ditandatangani pada akhir bulan Desember
tahun 2007 ditetapkan Ditjen Cipta Karya selaku EA (Executing
Agency) untuk mengemban tugas pelaksanaan program tersebut.
Dalam dokumen kesepakatan program PAMSIMAS disebutkan bahwa
tujuan program ini diantaranya memberikan dan meningkatkan
jumlah masyarakat desa untuk dapat mengakses air minum dan
sanitasi yang berkelanjutan hingga tahun 2015 sekitar 70 juta jiwa;
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup sehat;
penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan
masyarakat; dan meningkatkan kapabilitas sumber daya pemerintah
daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelayanan publik agar
terjaminnya ketersediaan akses air minum dan sanitasi.
Berdasarkan Loan Agreement yang telah ditandatangani, semula
program PAMSIMAS ini akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni

1
2013, namun telah disepakati untuk dilakukan perpanjangan kontrak
(extended loan) antara GOI dan World Bank hingga 31 Desember
2014. Oleh karena itu, dengan akan segera berakhirnya Program yang
pendanaanya dari pinjaman luar negeri ini, perlu dilakukan suatu
kajian monitoring dan evaluasi manfaat atau yang disebut dengan
Benefit Monotoring and Evaluation (BME) Report untuk mengetahui
sasaran dan manfaat yang telah dihasilkan dan dirasakan dalam kurun
waktu hampir 6 (enam) tahun oleh masyarakat sasaran di
kabupaten/kota yang tersebar di 13 propinsi, meskipun masih ada
beberapa target ouput fisik yang masih dibangun hingga akhir tahun
2014.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
8/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Pekerjaan Umum, maka Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, Direktorat
Bina Program salah satu fungsinya adalah melakukan evaluasi kinerja
program pinjaman/hibah luar negeri dalam pembangunan bidang
Cipta Karya. Oleh karena itu, kegiatan kajian BME program PAMSIMAS
menjadi kegiatan Sub Direktorat Evaluasi Kinerja di tahun 2013
sekarang ini. Secara umum ruang lingkup evaluasi kegiatan BME
PAMSIMAS ini mengacu pada performance indicator (indikator
kinerja) yang tertuang dalam dokumen kesepakatan pinjaman kedua
belah pihak antara GOI dan World Bank, termasuk didalamnya
indikator keberhasilan yang digunakan oleh Ditjen. Cipta Karya
sebagai alat ukur penilaian.
B. RISE 1.
Program RISE 1 bertujuan untuk mempercepat perkembangan
ekonomi lokal, pengurangan ketimpangan wilayah, penanggulangan
kemiskinan di perdesaan, mengembangkan kapasitas pemerintah
tingkat lokal dan menguatkan institusi lokal di perdesaan di Indonesia.
RISE diharapkan dapt menjadi bagian dari Program Nasional
Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

mendukung

pengembangan

masyarakat perdesaan di Indonesia.
Sasaran program RISE mencakup 237 kecamatan, 24 Kabupaten di 9
provinsi (di luar Jawa, Bali, NAD, Papua dan Maluku). Pemilihan
kabupaten sasaran didasarkan pada beberapa kriteria, seperti:

2
jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, jumlah
penduduk keseluruhan dan lain sebagainya. Program ini juga
diprioritaskan kepada kabupaten yang pernah menjadi bagian dari
proyek RAIDP (Rural Area Infrastructure Development Project),
sehingga diharapkan kabupaten-kabupaten sasaran tidak mengalami
banyak kesulitan dalam menjalankan program tersebut.
Berdasarkan Struktur Organisasi dalam Program RISE 1, Direktorat
Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum berperan sebagai
Executing Agency RISE dimana Direktorat Bina Program (Subdit
Evaluasi Kinerja) bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi dan
monitoring program dan Direktorat Pengembangan Permukiman
bertanggung jawab terhadap implementasi proyek dari hari ke hari
dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Dengan telah selesai dilaksanakannya kegiatan RISE 1 tersebut, maka
diperlukan suatu kegiatan Benefit Monitoring and Evaluation (BME)
untuk dilakukan monitoring dan evaluasi serta untuk mengetahui
tingkat kebermanfaatan pelaksanaan program RISE 1.
Subdit Evaluasi Kinerja melakukan kegiatan tersebut secara swakelola
dengan

dibantu

melaksanakan

“Tenaga

Ahli

Individual

Konsultan

untuk

kegiatan Benefit Monitoring and Evaluation (BME)

program RISE 1.”
Penyusunan pelaporan kegiatan merupakan bagian terintegrasi dari
pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
Bidang Cipta Karya. Dengan adanya pelaporan ini

kita dapat

mengetahui kondisi kinerja pelaksanaan dari Kegiatan RISE 1. Untuk
itu kegiatan pelaporan Ahli Evaluasi perlu dilakukan, sementara
kunjungan lapanganpun harus dilakukan guna memonitoring kondisi
dilapangan dan mengetahui tingkat kebermanfaatan dari Program
RISE 1.

3
2

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah:
a. Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pemanfaatan program PAMSIMAS
b. Tersedianya laporan BME (Benefit Monitoring and Evaluation)
sebagai laporan kinerja Ditjen Cipta Karya selaku (EA) Executing

Agency).
c. Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pemanfaatan program RISE 1,
b. Tersedianya laporan BME (Benefit

Monitoring dan Evaluasi)

sebagai bahan masukan terhadap kegiatan RISE II berikutnya.

3

SASARAN DAN SASARNsaran
Adapun Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terinformasinya kinerja pelaksanaan program PAMSIMAS dan RISE 1
di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang diukur melalui
nota kesepakatan dan Loan Agrement sehingga dapat digunakan oleh
penentu kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
sebagai bahan rekomendasi dan pengambilan keputusan, dengan
mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga
diharapkan akan mempercepat pelaksanaan proyek secara lebih
efektif dan efisien.

4

SUMBER PENDANAAN
Sumber Pendanaan untuk kegiatan ini berasal dari APBN Tahun
Anggaran 2013, biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
ini

sebesar Rp 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

selama 8 (delapan) bulan kalender, sudah termasuk pajak sesuai
dengan yang tercantum dalam DIPA tahun 2013.

4
5

RUANG LINGKUP
Adapun Ruang Lingkup kegiatan ini meliputi:


Mengidentifikasi isi dokumen nota kesepakatan pinjaman atau
hibah antara lender dan borrower termasuk isi persyaratan yang
mengikat dan capaian yang diharapkan dalam loan Agreement.



Membantu Melakukan kompilasi data/informasi perkembangan
seluruh program PAMSIMAS dan RISE 1;



Menganalisa kinerja yang telah dicapai program PAMSIMAS dan
RISE 1 yang disandingkan dengan seluruh dokumen persyaratan
dan perjanjian yang ada.





Ikut memfasilitasi dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja
dan instansi/lembaga terkait.



6

Membantu mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program
PAMSIMAS dan RISE 1 untuk dijadikan bahan masukan bagi
Pimpinan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Bersama Tim Swakelola melakukan kunjungan ke lapangan untuk
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program
PAMSIMAS dan RISE 1 mengukur kebermanfaatan pelaksanaan
program diatas.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI
Berdasarkan lingkup minimal pelaksanaan kegiatan sebagaimana
tersebut di atas, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara
lain:
1. Melakukan studi literatur.
2. Melakukan pengumpulan data sekunder terhadap pihak-pihak
terkait antara lain :

5


Melakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder
kegiatan Program PAMSIMAS dan RISE 1;



Mencari masukan atau pendapat dari nara sumber/ pihak
terkait pelaksanaan kegiatan;



Bersama tim pengelola swakelola melakukan monitoring dan
evaluasi ke daerah untuk melihat permasalahanpermasalahan di lapangan dan memantau hasil-hasil
kegiatan;



Melakukan diskusi dengan Tim Pelaksana Swakelola, PMU
terkait kegiatan secara berkala dan memberikan masukanmasukan terkait dengan pekerjaan tersebut;

7
8

JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PELAKSANAAN
Jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini
selama 8 (delapan) bulan kalender dan mekanisme pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan dengan Individual Konsultan.

TENAGA AHLI
Tenaga Ahli Yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini sebanyak 1 (satu)
MM dengan Tenaga Ahli sebagai berikut:
Ahli studi pembangunan : S-1 dengan latar belakang Ekonomi,
bertugas melakukan Monitoring, Evaluasi dan manfaat PAMSIMAS
dan RISE 1 selama 8 bulan sesuai dengan ruang lingkup tersebut
diatas.

9

KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan “Penugasan Konsultan Ahli
Studi Pembangunan pada Kegiatan Benefit Monitoring and Evaluation
(BME) program PAMSIMAS dan RISE 1 adalah Laporan “Kegiatan
Benefit Monitoring and Evaluation (BME) program PAMSIMAS dan
RISE 1” .

6
10

LAPORAN
Laporan seluruh kegiatan dan telah didiskusikan dengan tim teknis,
diserahkan sesudah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dari
draft laporan yang telah memperoleh masukan dari para ahli dan nara
sumber lainnya.

A.n Direktur Bina Program
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kasubdit. Evaluasi Kinerja

Ir. Muhammad Sundoro, M.Eng
NIP. 110053683

7

More Related Content

What's hot

Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah Dadang Solihin
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Dadang Solihin
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Dadang Solihin
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianM Handoko
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALULaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALUEKPD
 
Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)Joy Irman
 
Unsur pokok perencanaan Pembangunan Daerah
Unsur pokok perencanaan Pembangunan DaerahUnsur pokok perencanaan Pembangunan Daerah
Unsur pokok perencanaan Pembangunan DaerahAnnisa Annisa
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD93220872
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahDadang Solihin
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Penataan Ruang
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaEKPD
 

What's hot (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
 
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan Pengendalian
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALULaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
 
Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIDPRD Agustiawan 22
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIDPRD Agustiawan 22MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIDPRD Agustiawan 22
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIDPRD Agustiawan 22
 
Unsur pokok perencanaan Pembangunan Daerah
Unsur pokok perencanaan Pembangunan DaerahUnsur pokok perencanaan Pembangunan Daerah
Unsur pokok perencanaan Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 

Similar to Tor bme phln pamsimas dan rise 1(1)

Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi PembangunanDadang Solihin
 
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dadang Solihin
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahR Khairil Adi
 
Modul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka Menengah
Modul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka MenengahModul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka Menengah
Modul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka MenengahJoy Irman
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Dadang Solihin
 
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.pptMillerfffF
 
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanPedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan KegiatanDadang Solihin
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Communication & Public Outreach Strategy for LKPP (Draft)
Communication & Public Outreach Strategy for LKPP (Draft)Communication & Public Outreach Strategy for LKPP (Draft)
Communication & Public Outreach Strategy for LKPP (Draft)Agustanto Imam Suprayoghie
 
Paperwork for CPO-LKPP (draft/bahasa)
Paperwork for CPO-LKPP (draft/bahasa)Paperwork for CPO-LKPP (draft/bahasa)
Paperwork for CPO-LKPP (draft/bahasa)agustanto_imam52
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Randy Wrihatnolo
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
001. Prosedur Monev Program CSR.docx
001. Prosedur Monev Program CSR.docx001. Prosedur Monev Program CSR.docx
001. Prosedur Monev Program CSR.docxHeriHermawan66
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 

Similar to Tor bme phln pamsimas dan rise 1(1) (20)

Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 
07. paparan audit_dan_sinergi_itda
07. paparan audit_dan_sinergi_itda07. paparan audit_dan_sinergi_itda
07. paparan audit_dan_sinergi_itda
 
Modul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka Menengah
Modul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka MenengahModul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka Menengah
Modul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka Menengah
 
Monev
MonevMonev
Monev
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
 
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanPedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Mod
ModMod
Mod
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Communication & Public Outreach Strategy for LKPP (Draft)
Communication & Public Outreach Strategy for LKPP (Draft)Communication & Public Outreach Strategy for LKPP (Draft)
Communication & Public Outreach Strategy for LKPP (Draft)
 
Paperwork for CPO-LKPP (draft/bahasa)
Paperwork for CPO-LKPP (draft/bahasa)Paperwork for CPO-LKPP (draft/bahasa)
Paperwork for CPO-LKPP (draft/bahasa)
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
001. Prosedur Monev Program CSR.docx
001. Prosedur Monev Program CSR.docx001. Prosedur Monev Program CSR.docx
001. Prosedur Monev Program CSR.docx
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 

Tor bme phln pamsimas dan rise 1(1)

  • 1. Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum PENUGASAN KONSULTAN INDIVIDUAL AHLI STUDI PEMBANGUNAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) BIDANG CIPTA KARYA Benefit Monitoring and Evaluation (BME) Kegiatan PAMSIMAS dan RISE 1 Swakelola TA. 2013
  • 2. Konsultan Individual Benefit Monitoring and Evaluation (BME) Kegiatan PAMSIMAS dan RISE 1 1 LATAR BELAKANG A. PAMSIMAS. Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum telah banyak memanfaatkan peluang kerjasama, baik melalui forum bilateral, regional, maupun multilateral untuk mendapatkan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan prasarana dan sarana dasar bagi kebutuhan masyarakat Indoensia. Salah satu program infrastruktur yang memanfaatkan dana pinjaman luar negeri adalah PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang didanai melalui BANK DUNIA (World Bank) serta RISE 1. Program PAMSIMAS yang ditandatangani pada akhir bulan Desember tahun 2007 ditetapkan Ditjen Cipta Karya selaku EA (Executing Agency) untuk mengemban tugas pelaksanaan program tersebut. Dalam dokumen kesepakatan program PAMSIMAS disebutkan bahwa tujuan program ini diantaranya memberikan dan meningkatkan jumlah masyarakat desa untuk dapat mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan hingga tahun 2015 sekitar 70 juta jiwa; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup sehat; penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan meningkatkan kapabilitas sumber daya pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelayanan publik agar terjaminnya ketersediaan akses air minum dan sanitasi. Berdasarkan Loan Agreement yang telah ditandatangani, semula program PAMSIMAS ini akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni 1
  • 3. 2013, namun telah disepakati untuk dilakukan perpanjangan kontrak (extended loan) antara GOI dan World Bank hingga 31 Desember 2014. Oleh karena itu, dengan akan segera berakhirnya Program yang pendanaanya dari pinjaman luar negeri ini, perlu dilakukan suatu kajian monitoring dan evaluasi manfaat atau yang disebut dengan Benefit Monotoring and Evaluation (BME) Report untuk mengetahui sasaran dan manfaat yang telah dihasilkan dan dirasakan dalam kurun waktu hampir 6 (enam) tahun oleh masyarakat sasaran di kabupaten/kota yang tersebar di 13 propinsi, meskipun masih ada beberapa target ouput fisik yang masih dibangun hingga akhir tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum, maka Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program salah satu fungsinya adalah melakukan evaluasi kinerja program pinjaman/hibah luar negeri dalam pembangunan bidang Cipta Karya. Oleh karena itu, kegiatan kajian BME program PAMSIMAS menjadi kegiatan Sub Direktorat Evaluasi Kinerja di tahun 2013 sekarang ini. Secara umum ruang lingkup evaluasi kegiatan BME PAMSIMAS ini mengacu pada performance indicator (indikator kinerja) yang tertuang dalam dokumen kesepakatan pinjaman kedua belah pihak antara GOI dan World Bank, termasuk didalamnya indikator keberhasilan yang digunakan oleh Ditjen. Cipta Karya sebagai alat ukur penilaian. B. RISE 1. Program RISE 1 bertujuan untuk mempercepat perkembangan ekonomi lokal, pengurangan ketimpangan wilayah, penanggulangan kemiskinan di perdesaan, mengembangkan kapasitas pemerintah tingkat lokal dan menguatkan institusi lokal di perdesaan di Indonesia. RISE diharapkan dapt menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pengembangan masyarakat perdesaan di Indonesia. Sasaran program RISE mencakup 237 kecamatan, 24 Kabupaten di 9 provinsi (di luar Jawa, Bali, NAD, Papua dan Maluku). Pemilihan kabupaten sasaran didasarkan pada beberapa kriteria, seperti: 2
  • 4. jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk keseluruhan dan lain sebagainya. Program ini juga diprioritaskan kepada kabupaten yang pernah menjadi bagian dari proyek RAIDP (Rural Area Infrastructure Development Project), sehingga diharapkan kabupaten-kabupaten sasaran tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan program tersebut. Berdasarkan Struktur Organisasi dalam Program RISE 1, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum berperan sebagai Executing Agency RISE dimana Direktorat Bina Program (Subdit Evaluasi Kinerja) bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi dan monitoring program dan Direktorat Pengembangan Permukiman bertanggung jawab terhadap implementasi proyek dari hari ke hari dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Dengan telah selesai dilaksanakannya kegiatan RISE 1 tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan Benefit Monitoring and Evaluation (BME) untuk dilakukan monitoring dan evaluasi serta untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan pelaksanaan program RISE 1. Subdit Evaluasi Kinerja melakukan kegiatan tersebut secara swakelola dengan dibantu melaksanakan “Tenaga Ahli Individual Konsultan untuk kegiatan Benefit Monitoring and Evaluation (BME) program RISE 1.” Penyusunan pelaporan kegiatan merupakan bagian terintegrasi dari pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Bidang Cipta Karya. Dengan adanya pelaporan ini kita dapat mengetahui kondisi kinerja pelaksanaan dari Kegiatan RISE 1. Untuk itu kegiatan pelaporan Ahli Evaluasi perlu dilakukan, sementara kunjungan lapanganpun harus dilakukan guna memonitoring kondisi dilapangan dan mengetahui tingkat kebermanfaatan dari Program RISE 1. 3
  • 5. 2 TUJUAN Tujuan dari kegiatan ini adalah: a. Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan program PAMSIMAS b. Tersedianya laporan BME (Benefit Monitoring and Evaluation) sebagai laporan kinerja Ditjen Cipta Karya selaku (EA) Executing Agency). c. Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan program RISE 1, b. Tersedianya laporan BME (Benefit Monitoring dan Evaluasi) sebagai bahan masukan terhadap kegiatan RISE II berikutnya. 3 SASARAN DAN SASARNsaran Adapun Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Terinformasinya kinerja pelaksanaan program PAMSIMAS dan RISE 1 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang diukur melalui nota kesepakatan dan Loan Agrement sehingga dapat digunakan oleh penentu kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai bahan rekomendasi dan pengambilan keputusan, dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga diharapkan akan mempercepat pelaksanaan proyek secara lebih efektif dan efisien. 4 SUMBER PENDANAAN Sumber Pendanaan untuk kegiatan ini berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013, biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini sebesar Rp 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) selama 8 (delapan) bulan kalender, sudah termasuk pajak sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA tahun 2013. 4
  • 6. 5 RUANG LINGKUP Adapun Ruang Lingkup kegiatan ini meliputi:  Mengidentifikasi isi dokumen nota kesepakatan pinjaman atau hibah antara lender dan borrower termasuk isi persyaratan yang mengikat dan capaian yang diharapkan dalam loan Agreement.  Membantu Melakukan kompilasi data/informasi perkembangan seluruh program PAMSIMAS dan RISE 1;  Menganalisa kinerja yang telah dicapai program PAMSIMAS dan RISE 1 yang disandingkan dengan seluruh dokumen persyaratan dan perjanjian yang ada.   Ikut memfasilitasi dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait.  6 Membantu mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program PAMSIMAS dan RISE 1 untuk dijadikan bahan masukan bagi Pimpinan Direktorat Jenderal Cipta Karya Bersama Tim Swakelola melakukan kunjungan ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program PAMSIMAS dan RISE 1 mengukur kebermanfaatan pelaksanaan program diatas. PENDEKATAN DAN METODOLOGI Berdasarkan lingkup minimal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Melakukan studi literatur. 2. Melakukan pengumpulan data sekunder terhadap pihak-pihak terkait antara lain : 5
  • 7.  Melakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder kegiatan Program PAMSIMAS dan RISE 1;  Mencari masukan atau pendapat dari nara sumber/ pihak terkait pelaksanaan kegiatan;  Bersama tim pengelola swakelola melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah untuk melihat permasalahanpermasalahan di lapangan dan memantau hasil-hasil kegiatan;  Melakukan diskusi dengan Tim Pelaksana Swakelola, PMU terkait kegiatan secara berkala dan memberikan masukanmasukan terkait dengan pekerjaan tersebut; 7 8 JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PELAKSANAAN Jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini selama 8 (delapan) bulan kalender dan mekanisme pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan Individual Konsultan. TENAGA AHLI Tenaga Ahli Yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini sebanyak 1 (satu) MM dengan Tenaga Ahli sebagai berikut: Ahli studi pembangunan : S-1 dengan latar belakang Ekonomi, bertugas melakukan Monitoring, Evaluasi dan manfaat PAMSIMAS dan RISE 1 selama 8 bulan sesuai dengan ruang lingkup tersebut diatas. 9 KELUARAN (OUTPUT) Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan “Penugasan Konsultan Ahli Studi Pembangunan pada Kegiatan Benefit Monitoring and Evaluation (BME) program PAMSIMAS dan RISE 1 adalah Laporan “Kegiatan Benefit Monitoring and Evaluation (BME) program PAMSIMAS dan RISE 1” . 6
  • 8. 10 LAPORAN Laporan seluruh kegiatan dan telah didiskusikan dengan tim teknis, diserahkan sesudah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dari draft laporan yang telah memperoleh masukan dari para ahli dan nara sumber lainnya. A.n Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kasubdit. Evaluasi Kinerja Ir. Muhammad Sundoro, M.Eng NIP. 110053683 7