Dokumen tersebut merupakan portofolio uji sertifikasi BNSP skema Human Capital Staff Agam Dwi Hastris Pamungkas. Portofolio tersebut berisi biodata, pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki serta contoh-contoh dokumen administrasi sumber daya manusia seperti uraian jabatan, administrasi jaminan sosial, administrasi pengupahan, dan rekap gaji karyawan.

1. PORTOFOLIO
UJI SERTIFIKASI BNSP
SKEMA HUMAN
CAPITAL STAFF
AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS
21 JANUARI-22 JANUARI 2022

2. AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS
PENDIDIKAN :
S1 PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
Riset :
"Pengaruh Work Stress dan Job Insecurity Terhadap Turnover
Intention Pada Karyawan Grosir dan Ritel X Purwokerto"
SKILL :
MS.OFFICE (Word, Excel, Power Point)
ADMINISTRASI ALAT TES PSIKOLOGI
Canva, Capcut
Pengalaman Organisasi :
Himpunan Mahasiswa Islam
Sekertaris Umum

3. Unit
Kompetensi
HC STAFF
1. Menyusun Uraian
Jabatan
2. Melakukan
Administrasi Jaminan
Sosisal
3. Melakukan Administrasi
Pengupahan
4. Melakukan
Administrasi Penerapan
Kebijakan MSDM

4. M.70SDM01.010.2
MENYUSUN URAIAN JABATAN

5. 1.Menyusun Uraian Jabatan
Definisi Job Analyst
Kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan
dan juga pekerjaan dengan syarat tertentu. Proses job analyst ini akan
menghasilkan dua kumpulan data yaitu kumpulan data Uraian Jabatan (Job
Description) dan Spesifikasi Jabatan (Job Spesification)
1.1 Melakukan Uraian Jabatan

6. Teknik Job Analyst
1.Observasi
digunakan terutama untuk mengumpulkan
informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan
yang menekankan keterampilan manual,
seperti operator mesin.
2.Kuesioner
Kuesioner terstruktur kepada para karyawan,
yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang
mereka jalankan
3.Interview
Mewawancarai karyawan dahulu untuk
membantunya mendeskripsikan tugas tugas yang
dikerjakan untuk kemudian dilakukan validasi ke
Superior
4.Catatan Karyawan
Interview Mewawancarai karyawan dahulu
untuk membantunya mendeskripsikan tugas
tugas yang dikerjakan untuk kemudian
dilakukan validasi ke Superior
5.Kombinasi
Menggunakan kombinasi beberapa teknik
yang dibutuhkan untuk menghasilkan
deskripsi/spesifikasi pekerjaan yang akurat

7. Uraian yang mencakup pekerjaan dasar suatu jabatan yang termasuk
tugas, wewenang, tanggung jawab dan informasi-informasi penting
lainnya yang melekat pada jabatan tersebut
Memberikan pandangan yang jelas mengenai jenis kandidat yang
dibutuhkan oleh departemen atau divisi tertentu untuk melakukan
tugas
1.2 Menerapkan Uraian Jabatan
Definisi Job Deskription

8. Job
Analysis
Job Deskription
Nama Jabatan
Level Jabatan
Ringkasan pekerjaan
Tugas yang harus dilakukan
Tanggung jawab yang dimiliki
Jumlah bawahan
Indikator keberhasilan tugas
Hubungan kerja
Job Spesification
Kualitas pendidikan
Pengalaman
Pelatihan
Kemampuan/Skills
Softskills
Dll
Job
Description
Format
Identifikasi Pekerjaan
Tujuan Jabatan
Tanggung Jawab
Dimensi
Kewenangan Jabatan
Hubungan Kerja
Kualifikasi Jabatan
Struktur Organisasi

9. Contoh Uraian Jabatan

10. M.70SDM01.058.2
MELAKUKAN ADMINISTRASI
JAMINAN SOSIAL

11. 2.1 Melakukan Administrasi Jaminan Sosial
Program Jaminan
Sosial
Instansi Badan
Pengelenggara
Jaminan Sosial
BPJS
kETENAGAKERJAAN
BPJS
Kesehatan

12. BPJS Ketenagakerjaan
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kemantian (JKM)
Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan adalah instrumen baru
pengganti jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) yang sudah kita kenal sebelumnya
sebagai alternatif dari asuransi sosial para pekerja.
Landasan Hukum : UU 24 Tahun 2011, UU No 40 Tahun 2004, PP 44 45 46 dan 60
Tahun 2015
Pendaftaran peserta menggunakan SIPP Online. Manfaat bagi karyawan terdaftar
BPJS Ketenagakerjaan :
1.
2.
3.
4.
5.

13. Tingkat resiko
lingkungan
kerja
Besaran Iuran sebelum PPH
th.2021)
Besar Iuran
(sesudah PP 37 th.
2021) ada
rekomposisi JKP
Sangat Rendah 0,24% dari upah 0,10% dari upah
Rendah 0,54% dari upah 0,40% dari upah
Tinggi 0,89% dari upah 0,75% dari upah
Sedang 1,27% dari upah 1,13% dari upah
Sangat Tinggi 1,74% dari upah 1,60% dari upah
Besaran Iuran
sebelum PPH th.2021)
Besar Iuran (sesudah PP 37 th. 2021) ada
rekomposisi JKP
Sangat Rendah 0,24% dari upah
Beban pemberi upah
(perusahaan)
Beban pemberi upah
(karyawan)
3,7% dari upah 2,0% dari upah
vxf
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
4. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2% ditanggung oleh pemberi upah
(perusahaan)
1% ditanggung oleh penerima upah.
Total iuran 3% :
1.
2.
vxf
Jaminan Kehilangan perkerjaan (JKP)
0,22% ditanggung oleh pemerintah 0,14%
rekomposisi dari JKK (diambil dari JKK) 0,10%
rekomposisi dari JKM (diambil dari JKM)
Menurut PP 37 tahun 2021 Total Iuran 0,46%
1.
2.
3.
5.

14. Jenis BPJS Kesehatan
Kelas 1 = Rp.150.000/Orang
Kelas 2 = Rp.100.000/Orang
Kelas 3 = Rp. 35.000/Orang
Mandiri
Terdiri dari 3 kelas
1% ditanggung pekerja
4% ditanggung pemberi kerja (perusahaan)
Badan Hukum Publik yang berfungsi untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial bagi
seluruh penduduk Indonesia.
Landasan Hukum : UU 24 Tahun 2011, UU No 40 Tahun
2004, PP 44 45 46 dan 60 Tahun 2015
Pendaftaran peserta mengunakan E-Dabu atau 37
Kolom. Total Iuran sebesar 5% :
BPJS Kesehatan
PBI Nasional : Dana dari APBN, dapat
kelas 3, dapat digunakan seluruh
Indonesia.
PBI daerah : Dana dari APBD, dapat
kelas 3, dapat digunakan didaerah
tertentu
PBI
Penerima Bantuan Iuran terdiri 2 tipe :
4% ditanggung perusahaan.
1% ditanggung karyawan.
Badan Usaha
Iuran 5% (1KK)

15. 2.1 Mendatarkan program Jaminan Sosial
Format 37 Kolom
Pendaftaran
Edabu
Contoh
pendaftaran
BPJS TK
Online

16. 2.2 Mendatarkan Administrasi Kepersetaan Jaminan Sosial
Simulasi Perhitungan BPJS TK
Simulasi Perhitungan BPJS Kes

17. M.70SDM01.057.2
MELAKUKAN ADMINISTRASI
PENGUPAHAN

18. 3.1 Mengkompilasi Ketentuan dan Prosedur Administrasi
Pengupahan

19. Komponen penyusun upah
Adanya komponen penambah dan
pengurang
Upah pokok
Tunjangan Tetap
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Istri
Tunjangan Pendidikan
Tunjangan Tidak Tetap
Transportasi, Makan, Kehadiran
Uang Lembur
Bonus
Potongan tidak masuk kerja
Potongan sanksi
BPJS
Pajak/PPH 21
KTA
UMK
Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK)
adalah upah minimum
yang berlaku diwilayah
kabupaten/kota
Upah Pokok
Komponen Penyusun Upah (+)
Upah Minimum Sektoral
(UMSK)
adalah upah minimum yang berlaku
secara sektoral diwilayah
kabupaten/kota. Sektoral adalah
kelompok usaha beserta
pembagiannya menurut Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

20. Tunjangan Istri
Tunjangan Anak
Tunjangan Perumahan
Tunjangan Daerah
Tunjangan Jabatan
Dll
Tunjangan
(Komponen Penyusunan upah +)
Tunjangan Tetap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tunjangan Tetap :Tunjangan yang besarannya tidak terpengaruh
oleh kehadiran karyawan
Tunjangan Tidak Tetap : Tunjangan yang besarannya
terpengaruh oleh kehadiran karyawan
Tunjangan Tidak Tetap
Tunjangan Transportasi
Tunjangan Makan
Tunjangan Pulsa
Tunjangan Kehadiran
1.
2.
3.
4.
Adanya persetujuan dengan pekerja
max. 4 jam dalam 1 hari, 18 jam dalam seminggu
Upah per Jam (UPJ) = Upah per bulan (Upah Pokok+Tunjangan
Tetap) / 173
Pengusaha wajib membayar pekerja yang bekerja melebihi
waktu kerja, termasuk hari libur resmi (PP 36 tahun 2001 Pasal
39)
Upah Lembur
(Komponen Penyusun Upah +)
1.
2.
3.
4.
Lembur Hari Kerja
Jam ke 1 : 1.5 x
Jumlah Jam Kerja x
UPJ
Jam ke 2 - Jam ke
7:2 x Jumlah Jam
Kerja x UPJ
Lembur Hari Libur
Nasional
Jam ke 1 - Jam ke 5 : 2
x Jumlah Jam Kerja x
UPJ
Jam ke 6 : 3 x Jumlah
Jam Kerja x UPJ
Jam ke 7 - Jam ke 8 : 4
x Jumlah Jam Kerja x
UPJ
Lembur Hari Kerja
(6 Hari Kerja)
Jam ke 1 - Jam ke 7
: 2 x Jumlah
Jam Kerja x UPJ
Jam ke 8 : 3 x
Jumlah
Jam Kerja x UPJ
Jam ke 9 Jam ke 10
: 4 x Jumlah Jam
Kerja x UPJ
Lembur Hari Libur
(5 Hari Kerja)
Jam ke 1 - Jam ke 8
: 2 x Jumlah Jam
Kerja x UPJ
Jam ke 9 : 3 x
Jumlah Jam Kerja x
UPJ
Jam ke 10 - Jam ke
11 : 4 x Jumlah Jam
Kerja x UPJ

21. Jam Kerja
5 Hari Kerja (8 Jam Kerja -
diluar jam istirahat)
6 Hari Kerja :
Contoh Permasalahan
Pak Ade bekerja di PT ABC dengan gaji pokok Rp.
5000.000, Tunjangan Komunikasi Rp. 250.000 dan
tunjangan rumah Rp. 550.000. Pak Ade pada tanggal
1(Hari Raya Nyepi) kerja selama 8 jam, Tanggal 2 (hari
kerja) kerja selama 10 jam, Tanggal 3 (Hari libur) kerja
selama 8 jam. Berapa total lembur Pak Angga? (Note :
Perusahaan menggunakan 5 hari kerja)
Lembur Hari Libur
(5Hari Kerja)
Jam ke 1 - Jam ke 8 : 2 x Jumlah
Jam Kerja x UPJ
Jam ke 9 : 3 x Jumlah Jam Kerja
x UPJ
Jam ke 10 - Jam ke 11 : 4 x
Jumlah Jam Kerja x UPJ
Lembur Hari Libur
Nasional
Jam ke 1 - Jam ke 5 : 2 x Jumlah
Jam Kerja x UPJ
Jam ke 6 : 3 x Jumlah Jam Kerja
x UPJ
Jam ke 7 - Jam ke 8 : 4 x Jumlah
Jam Kerja x UPJ
>7 Jam Kerja - diluar jam istiahat
(Senin-Jumat)
>5 Jam Kerja - dluar jam
istirahat (Sabtu)

22. Upah Pajak Penghasilan (PPH)21
PKP : Penghasilan Kena Pajak PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak
PTKP (TARIF PTKP 2020) PERATURAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
NO.101/PMK/2016
PTKP GOL. KAWIN PKP
PTKP GOl. Belum Menikah
PTKP GOL. KAWIN
(PENGHASILAN ISTRI
DIGABUNG)
PTKP bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi : Rp. 54.000.000
PTKP menikah tambahan Rp.
4.500.00
PTKP Rp. 4.500.000 untuk setiap
anggota keluarga sedarah
PTKP istri digabung dengan suami
K0 (tanpa tanggungan) : Rp.
58.500.000
K1 (1 tanggungan) : Rp.
63.000.000
K2 (2 tanggungan) : Rp. 67.500.000
K3 (3 tanggungan) : Rp. 72.000.000
PKP Rp. 60.000.000 tarif pajak 5%
Rp. 60.000.000 - Rp.
250.000.000 tarif pajak 15%
Rp. 250.000.000 - Rp.
500.000.000 tarif pajak 25% >
Rp. 500.000.000 tarif pajak 30 %
TK0 (tanpa tanggungan) : Rp.
54.000.000
TK1 (1 tanggungan) : Rp. 58.500.000
TK2 (2 tanggungan) : Rp. 63.000.000
TK3 (3 tanggungan) : Rp. 67.500.000
K/1/0 (tanpa tanggungan) : Rp.
112.500.000
K/1/1 (1 tanggungan) : Rp. 117.000.000
K/1/2 (2 tanggungan) : Rp. 121.500.000
K/1/3 (3 tanggungan) : Rp. 126.000.000

23. Contoh Kasus
Bu Salsa bekerja di PT Berkah Sentosa dengan gaji Rp
10.000.000 dengan status Pegawai Tetap dengan
status pernikahan yaitu menikah belum memiliki anak.
Berapakah Pajak Penghasilan/PPh21 nya?

24. Contoh Rekap Gaji Karyawan
Contoh Slip
Gaji Karyawan

25. M.70SDM01.057.2
MELAKUKAN ADMINISTRASI
PENERAPAN KEBIJAKAN
MSDM

26. 4.1 Mengkompilasi Ketentuan Administrasi Penerapan
Kebijakan MSDM
Contoh administrasi Kebijakan MSDM

27. 4.2 Melaksanakan Administrasi Penerapan Kebijakan
MSDM
Contoh penerapan
kebijakan MSDM dalam
Meningkatkan
kedisiplinan dengan cara
berupa pemberian denda
keterlambatan

28. THANK
YOU
AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS, S.Psi