Beberapa dokumen tersebut membahas tentang regulasi monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang di Indonesia, termasuk contoh-contoh aplikasinya di berbagai wilayah. Dokumen-dokumen tersebut memberikan pedoman untuk peninjauan kembali rencana tata ruang, audit tata ruang, serta contoh pelanggaran pemanfaatan ruang di 10 wilayah.
3. REVIEW PERMEN ATR/BPN NO. 9 TAHUN 2017
Tentang Pendoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan dan
evaluasi pemanfaatan ruang sebagai upaya pengawasan pemanfaatan ruang. Peraturan
Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja pemanfaatan ruang yang semakin
berkualitas. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi ketentuan pemantauan dan evaluasi
pemanfaatan ruang tata cara pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.
4. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang
terdiri atas :
• Kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang
• Kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang
• Kegiatan pelaporan.
Contoh:
Salah satu contoh aplikatif pedoman pemantauan dan
evaluasi pemanfaatan ruang yakni pengevaluasian
penggunaan lahan karena faktor pertumbuhan
penduduk yang cepat dalam kurun waktu lima tahun di
Kabupaten Lampung.
5. REVIEW Peraturan menteri
ATR/BPN RI Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Pedoman Audit Tata
Ruang
Dalam peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan
operasional bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan audit tata
ruang, yang bertujuan untuk memberikan acuan dalam memeriksa
dan mengevaluasi indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.
Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam peraturan ini meliputi:
6. • Dasar audit tata ruang yang meliputi; laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran
di bidang penataan ruang; temuan indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang; bencana yang diduga disebabkan
adanya indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.
• Tahapan audit tata ruang terdiri atas; pembentukan tim audit tata ruang; perencanaan audit tata ruang; pelaksanaan
audit tata ruang; dan penentuan tipologi pelanggaran bidang penataan ruang.
• Penyusunan laporan hasil audit tata ruang yang memuat delianiasi lokasi audit tata ruang; gambaran umum lokasi
audit tata ruang; hasil analisa audit tata ruang; rekomendasi tindak lanjut; dan lampiran data pendukung.
• Tindak lanjut hasil audit tata ruang yang meliputi; penetapan kebijakan atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi
dari pelaksana audit tata ruang oleh piha atau instansi terkait; dan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai
negri sipil penataan ruang untuk indikasi pelanggaran dibidang penataan ruang yang memenuhi unsur pidana
penataan ruang.
• Kerahasiaan data dan informasi audit tata ruang; data dan informasi dalam audit tata ruang bersifat rahasia;
penggunaan setiap data dan informasi dalam audit tata ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang
berwenang; pejabat yang berwenang merupakan pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan tinggi
pratama.
Ruang Lingkup Pembahasan
7. Salah satu contoh aplikatif Pedoman Audit Tata
Ruang adalah kegiatan audit yang dilakukan
oleh kementrian agraria dan tata ruang dalam
momentum revisi Rancangan Peraturan Daerah
(RANPERDA) tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Palu
Contoh :
8. REVIEW PERMEN ATR/ BPN RI NO. 6 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
Penilaian pelaksanaan rencana tata ruang dilakukan melalui peninjauan kembali rencana
tata ruang dengan melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan
pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika
internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan peninjauan kembali
RTRW dan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan peninjauan kembali RTRW yang
berkualitas dengan cara memberikan petunjuk pelaksanaan peninjauan kembali RTRW yang
akuntabel dan memperhatikan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan antara muatan
dalam RTRW dengan perkembangan dinamika pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
9. Contoh aplikatif dari PERMEN ATR/BPN RI NO. 6 TAHUN 2017 :
Peninjauan kembali RTRW Kota Palu dilakukan pada tahun 2019 yang telah
melalui beberapa tahapan serta mekanisme yang tercantum PERMEN
ATR/BPN RI No.6 Tahun 2017, hasil dari peninjauan kembali tersebut
menerbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021 – 2041 hal
tersebut didasari atas kejadian bencana alam yang telah melanda Kota Palu.
10. TAHAPAN PENINJAUAN RTRW
• Penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW
• Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW
• Dan perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan
Kembali RTRW.
11. REVIEW
PERMENDAGRI
NO. 86 TAHUN
2017 yang
menggantikan
PERMENDAGRI
NO. 54 TAHUN
2010 :
Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD
1) terkait tata cara perencanaan Pembangunan Daerah
2) terkait tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD
3) terkait tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Dalam peraturan ini membahas mengenai :
12. Contoh aplikatif dari PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017 :
Peninjauan dan evaluasi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2005-2025, al tersebut dikarenakan RPJPD Kabupaten Tanjun
Jabung Barat tahun 2005 – 2025 tidak lagi relevan dengan kondisi
terkini Pemerintah Kabupaten.
13. REVIEW PERMEN PU NO. 17 TAHUN 2009
Diterbitkan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan
rencana tata ruang wilayah kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Dalam permen ini muatan rencana tata ruang wilayah kota terdiri dari rencana struktur
ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang;
dan ketentuan pengandalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Waktu pelaksanaan
dalam 20 tahun yang dievaluasi setiap 5 tahunan.
14. Salah satu contoh aplikatif Permen PU ini adalah
terbitnya rencana tata ruang wilayah kota yang
membuat hampir semua kota di Indonesia memiliki
RTRW. Salah satunya adalah kota palu yang
memiliki RTRW terbaru mulai tahun 2021 sampai
dengan 2041 dan akan ditinjau kembali setiap 5
tahun.
Contoh :
15. 10 CONTOH BENTUK PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG DI BERBAGAI
WILAYAH DI INDONESIA
16. • BALI
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang :
penyalahgunaan Daerah Sempadan Jurang
(Jalur Hijau) dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja (Dispol PP).
19. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang :
Peningkatan pariwisata nusa penida
membuat timbulnya berbagai akomodasi
yang tidak sesuai dengan RTRTW
4. KLUNGKUNG
