Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

1. ARTIKEL PENELITIAN
ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PIUTANG PAJAK
Disusun oleh:
Adinda Tasya Saras Pratiwi
191600123
AKUNTANSI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
2021

2. ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PIUTANG PAJAK
Adinda Tasya Saras Pratiwi
Sarjana Akuntansi
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
sadindatasya1@gmail.com
Abstrak
Piutang pajak merupakan piutang yang muncul karena adanya pendapatan pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai
dengan akhir periode laporan keuangan, dan merupakan hal yang wajib dilunasi oleh
wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya. Dampak dari pandemi COVID-
19 yang sedang melanda, mengharuskan pemerintah menyiapkan strategi untuk
meningkatkan dan mengefektifkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan dan
perseorangan agar penerimaan piutang pajak tetap stabil.
Kata Kunci: Piutang Pajak, Undang-Undang, Surat Ketetapan Pajak, Surat
Tagihan Pajak, dan COVID-19
Abstract
Tax receivables are receivables that arise due to tax revenues as regulated in the
Taxation Law that have not been repaid until the end of the financial reporting period,
and are obligatory to be repaid by the taxpayer in the current period of the following
year.. The impact of the current COVID-19 pandemic requires the government to
prepare a strategy to increase and streamline tax revenues from corporate and
individual taxpayers so that tax receivable receipts remain stable.
Keywords: Tax Receivables, Laws, Tax Assessment Letters, and Tax Collection
Letters, and COVID-19

3. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Usaha pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan roda perekonomian
suatu negara tentunya dibutuhkan anggaran yang sangat besar yang bersumber dari
pendapatan suatu negara. Pendapatan yang diperoleh suatu negara dapat berasal dari
dalam atau luar negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana
utama dan berpotensi dalam mendanai pembangunan nasional berasal dari sektor
perpajakan. Masyarakat pun akan merasakan hasilnya dengan adanya pajak, yaitu
dapat menikmati dan memanfaatkan sarana serta prasarana umum yang tersedia seperti
sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, serta
sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari.
Penagihan piutang pajak dengan surat teguran merupakan tindakan yang
dilakukan terhadap Wajib Pajak dengan melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
Potensi pencairan piutang pajak dengan surat teguran, yang berasumsi bahwa semua
wajib pajak yang telah menerima surat teguran diharapkan dapat melunasi tagihan
pajak.
Terdapat beberapa faktor penghambat untuk memuluskan pembangunan
nasional tersebut, salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya kepada negara. Apalagi di masa
pandemi COVID-19 yang sedang melanda, pemerintah harus menyiapkan strategi
untuk meningkatkan dan mengefektifkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan dan
perseorangan. Menjaga penerimaan pajak dalam kondisi pandemi ini tentu bukan hal
mudah karena semua wajib pajak mengalami penurunan laba. Dengan begitu perlu
adanya pengelolaan piutang pajak dengan harapan piutang pajak dapat tertagih secara
optimal dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Tujuan
Menganalisis pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dalam
meningkatkan penerimaan piutang pajak dalam lingkungan masyarakat, khususnya
disaat pandemi COVID-19 saat ini.

4. Metode Penelitian
Jenis penelitian dekriptif kuantitatif akan penulis gunakan dalam menganalisis
judul artikel ini. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan yaitu analisis yang
menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan
data-data secara sistematika dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Penelitian ini
memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa
terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
Maka, berikut rumus ntuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak
dengan Surat Paksa:
Efektivitas Penerbitan Surat Paksa =
Realisasi Penerimaan Pajak
Target Penerimaan Pajak
× 100
Indikator yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi tingkat efektifitas adalah
sebagai berikut:
Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak
Presentase Kriteria
Di atas 100%
90% - 100%
80% - 90%
60% - 80%
Kurang dari 60%
Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006
LANDASAN TEORI
Pajak
Pajak merupakan iuran Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang dapat bersifat dipaksakan, tanpa mendapat
kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan untuk membiayai pengeluaran umum
pemerintah.
Sedangan menurut Andriani dalam Bohari 2012:23, Pajak adalah iuran
masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang menurut peraturan-peraturan

5. umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas
Negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.
Dari definisi-definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak
adalah iuran pada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi yang
langsung dapat ditujukan dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
Penagihan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:125), penagihan pajak merupakan serangkaian
tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Teguran, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang
telah disita.
Terdapat 2 jenis penagihan pajak, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif.
Penagihan pasif yaitu penagihan piutang pajak yang dilakukan melalui Surat Tagihan
Pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan
Surat Paksa diatur dalam Undang-undang yang telah diubah menjadi Undang-undang
Nomor 19 tahun 2000.
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), dapat dibagi menjadi
3, yaitu sebagai berikut:
a. Official Assessment System, merupakan pemungutan pajak yang member wewenang
kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
b. Self Assessment System, merupakan pemungutan pajak yang memberikan
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar

6. c. Withholding System, merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak.
Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:8), dapat
dikelompokkan menjadi:
a. Perlawanan pasif, yaitu masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana mestinya dan dapat disebabkan oleh:
1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
3) Sistem kendali tidak dapat dilaksanakan dengan baik
b. Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung dan
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya yaitu:
1) Tax avoidance, yaitu suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar peraturan Perundang-Undangan.
2) Tax evasion, yaitu suatu usaha meringankan pajak dengan cara melangar
Undang-Undang, namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat enggan
memenuhi kewajiban pajaknya.
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Surat paksa merupakan surat perintah yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk
membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Terdapat 3 hal yang menjadi
penyebab Surat Paksa (SP) diterbitkan, yaitu:
a. Bahwa Penaggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh
tempo dan telah diterbitkan surat tegutan atau surat peringtan atau surat lain yang
sejenis.
b. Terdapat Penanggung Pajak setelah dilakukan penagihan sekaligus.
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak.

7. Penerbitan Surat Paksa
Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa, diterbitkan apabila:
1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan diterbitkannya surat teguran atau surat lain yang sejenis.
2) Terhadap Wajib Pajak telah dilakukan penagihan pajak sekaligus
3) Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah tercantum dalam
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
HASIL PEMBAHASAN
Hasil penelitian
Analisis data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis
deskiptif kuantitatif untuk menekankan pembahasan data mengenai penerimaan pajak
dan untuk mengetahui tingkat pengaruh pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Paksa
terhadap seluruh penerimaan pajak. Gambaran pengaruh realisasi penerimaan pajak
berdasarkan surat paksa yang telah dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah untuk
menghitung persentase dari hasil realisasi penerbitan surat paksa.
Berikut gambaran perhitungan efektivitas pajak selama 5 tahun berturut-turut.
Untuk data lengkapnya, lihat tabel berikut.
Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2016-2020 (Rp)
Tahun
Pajak
Target Realisasi
2016 10.456.384.000 12.118.399.000
2017 6.984.243.000 6.873.971.000
2018 9.766.231.000 11.096.456.000
2019 13.762.568.000 15.831.552.000
2020 11.657.835.000 12.612.347.000
Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa pada tahun
2016-2020 sebagai berikut:

8. Efektivitas tahun 2016 =
12.118.399.000
10.456.384.000
× 100 = 115,89%
Efektivitas tahun 2017 =
6.873.971.000
6.984.243.000
× 100 = 98,42%
Efektivitas tahun 2018 =
11.096.456.000
9.766.231.000
× 100 = 113,62%
Efektivitas tahun 2019 =
15.831.552.000
13.762.568.000
× 100 = 115,03%
Efektivitas tahun 2020 =
12.612.347.000
11.657.835.000
× 100 = 108,19%
Tabel 3 Rasio Efektivitas Pajak Tahun 2016-2020 (Rp)
Tahun
Pajak Rasio
Kontribusi
Kriteria
Target Realisasi
2016 10.456.384.000 12.118.399.000 115,89% Sangat Efektif
2017 6.984.243.000 6.873.971.000 98,42% Efektif
2018 9.766.231.000 11.096.456.000 113,62% Sangat Efektif
2019 13.762.568.000 15.831.552.000 115,03% Sangat Efektif
2020 11.657.835.000 12.612.347.000 108,19% Sangat Efektif
Berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa
tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa pada tahun 2016-2020
mengalami naik dan turun (fluktuasi).
Pembahasan
Dari penelitian di atas menjelaskan bahwa hasil dari realisasi penerimaan pajak
dari Wajib Pajak orang pribadi dan badan pada tahun 2016-2020 mengalami naik dan
turun (fluktuasi). Namun, rata-rata hasil yang diperoleh mendapatkan kriteria sangat
efektif.
Selama 5 tahun terakhir dapat diketahui, pada tahun 2016 memperoleh nilai
rasio sebsesar 115,89% yang masuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan, untuk
tahun 2017 memiliki tingkat rasio efektivitas terendah dengan nilai rasio sebesar
98,42% yang masuk dalam kriteria efektif. Sedangkan untuk realisasi, yang memiliki

9. realisasi paling tinggi selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dengan realisasi sebesar
Rp. 15.831.552.000. Dan untuk penyumbang realisasi terendah berada pada tahun 2017
dengan memberikan realisasi sebesar Rp. 6.873.971.000. Di tahun 2017, realisasi dan
nilai rasio efektivitasnya merupakan yang terrendah, hal ini disebabkan karena tahun
tersebut belum berhasil melampaui target yang telah direncanakan.
PENUTUPAN
Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan, yaitu:
a. Wajib pajak orang pribadi dan badan pada tahun 2016-2020 mengalami naik dan
turun (fluktuasi). Namun, rata-rata hasil yang diperoleh mendapatkan kriteria sangat
efektif.
b. Hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2017
efektif dengan kriteria < 100%. Hal ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan
yang belum mencapai target.
c. Terjadi kenaikan penerimaan pajak yang cukup besar di tahun 2016 dibandingkan
tahun lainnya, nilai kontribusinya sebesar 115,89%. Di lihat dari target pajak sebesar
Rp 10.456.384.000 dan realisasi pajak Rp 12.118.399.000 dalam kriteria sangat
efektif.
Saran
Terdapat beberapa saran yang diberikan kepada pemerintah untuk tahun-tahun
berikutnya adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah lebih menggecarkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak
mengenai peraturan-peraturan Perpajakan agar kesadaran dalam membayar pajak
meningkat.
b. Pemerintah juga perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah
penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan
pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

10. Daftar Pustaka
https://news.ddtc.co.id/penundaan-pembayaran-utang-pajak-di-tengah-pandemi-
covid-19-20857 diakses Kamis, 1 Juli 2021. Pukul 21.12.
https://www.neliti.com/id/publications/2842/efektivitas-penagihan-pajak-dengan-
surat-teguran-dan-surat-paksa-terhadap-peneri diakses Kamis, 1 Juli 2021.
Pukul 21.28.
https://media.neliti.com/media/publications/89977-ID-analisis-pengaruh-penagihan-
pajak-dengan.pdf diakses Kamis, 1 Juli 2021. Pukul 22.46.
https://media.neliti.com/media/publications/318558-analisis-efektivitas-penagihan-
pajak-den-b4e48384.pdf diakses Kamis, 1 Juli 2021. Pukul 22.47.
https://media.neliti.com/media/publications/253266-analisis-efektivitas-efisiensi-dan-
kontr-137b775d.pdf diakses Jumat, 2 Juli 2021. Pukul 17.37.