2. Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2-JM) adalah:
– Daftar yang memuat rencana dan program
investasi infrastruktur untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN
yang telah mengintegrasikan kebijakan sektoral
dan kebijakan daerah dengan pembiayaannya.
Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2-JM) bertujuan:
• RPI2-JM dikembangkan sebagai alat koordinasi,
sinkronisasi dan evaluasi untuk mendukung
pencapaian target-target RPJMN.
• RPI2-JM digunakan sebagai bahan pembahasan
dalam forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di tingkat nasional.
Fungsi utama RPI2-JM adalah sebagai alat
sinkronisasi dan kontrol capaian RPJMN
Jangka waktu RPI2-JM mengikuti jangka waktu
RPJMN periode 2015-2019. 2
RPI2-JM
Sinkron & Kontrol
RPJMN
3. RPI2JM telah tercantum dalam
Buku 2 RPJMN 2015-2019.
RPI2JM dalam rangka
mengintegrasikan
perencanaan, penganggaran
dan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur
yang memperhitungkan
kesesuaian dengan arah
pengembangan sektor lainnya
maupun pengembangan
wilayah sangat diperlukan
untuk mendukung pencapaian
sasaran pembangunan yang
lebih luas.
3
4. a. infrastruktur transportasi
b. infrastruktur sumber daya air
c. infrastruktur keciptakaryaan
d. infrastruktur telekomunikasi
e. infrastruktur ketenagalistrikan
f. infrastruktur minyak dan gas bumi.
5. ARAHAN SPASIAL
PRIORITAS PROGRAM
INFRASTRUKTUR
NAS/PROV/KAB/KOTA
RENCANA TERPADU
SINKRONISASI PROGRAM
IDENTIFIKASI SUMBER
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
2
1
3
4
5
6
Indentifikasi arahan spasial mengacu Pada :
Rencana Tata Ruang Nasional dan Wilayah
Rencana Pembangunan Wilayah Dalam Buku III RPJMN
2015
Rencana Induk Sektroral
Indentifikasi Prioritas Program Infrastruktur mengacu
Pada :
Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan Infrastruktur
dalam Buku II RPJMN 2015
Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan Infrastruktur
dalam RPJMD Propinsi dan Kab/kota
Melakukan integrasi arahan spasial pengembangan
wilayah dengan program prioritas pembangunan
infrastruktur di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Penyerasian program prioritas pembangunan infrastruktur
dari aspek fungsi, lokasi, waktu, dan ketersediaan
anggaran.
Mengidentifikasian bentuk atau wujud pembiayaan
penganggaran RPI2-JM.
Inisiasi pelaksanaan RPI2-JM ke dalam penganggaran
publik tahunan, yaitu Kementerian/Lembaga, SKPD, atau
pembiayaan kerjasama (dengan swasta)
