Dokumen ini merupakan Rencana Strategis Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) untuk periode 2016-2019. Rencana strategis ini disusun untuk menjadi pedoman YSKK dalam 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Proses penyusunannya melibatkan evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan strategis dengan menitikberatkan pada potensi dan kekuatan yang dimiliki organisasi
MEDIUM (Media Inovasi Perubahan Masyarakat) Edisi IV
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
1. YAYASAN SATU KARSA KARYA
Tahun 2016 - 2019
RENCANA STRATEGIS
YAYASAN SATU
KARSA KARYA
2. YAYASAN SATU KARSA KARYA
Inovator Perubahan Masyarakat
Singopuran Rt.04/II Kartasura, Sukoharjo 57164 - Jawa Tengah
Telp./Fax.: 0271-784928 | Email: office@yskk.org
Website: www.yskk.org | www.awasibos.org
Facebook: Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) | Awasi Dana BOS
3. DAFTAR SINGKATAN
Anggaran Dasar
Administrasi, Personalia dan Keuangan
Anggaran Rumah Tangga
Australian States Agency for International Development
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ekonomi, Sosial, Budaya, Sipil dan Politik
Exxonmobile Cepu Limited
Embassy of Japan
Forum Srikandi Desa
Global Fund for Children
Global Fund for Women
Kepala Divisi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan
Karya Perempuan Mandiri
Kelompok Wanita Tani
Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan
Kemiskinan
Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta
Mitra Usaha Perempuan
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelolaan Data dan Informasi
Pemerintah Kota
Pos Pelayanan Terpadu
Program Representasi
Tim Advokasi Perempuan dan Anak
Terre des Hommes Netherland
Tim Informasi dan Advokasi
Taman Pintar
United States Agency for International Development
Yayasan Satu Karsa Karya
AD
ADPERKEU
ART
AUSAID
Bappeda
BPMP&KB
Disperindagkop
DPR
DPRD
Ekosob-Sipol
EMCL
EOJ
FSD
GFC
GFW
Kadiv
Kemdikbud
KMSTP
KPM
KWT
MAMPU
MANTAP
MPPS
MUP
PAUD
P.D&I
PPT
ProRep
TAPA
TdH-NL
TIFA
TP
USAID
YSKK
i
4. KATA PENGANTAR
ii
eiring dengan berjalannya waktu tanpa terasa YSKK telah mengakhiri
Program Rencana Strategis 2012 – 2015. Banyak pengalaman berharga yang
Sdialami baik pengalaman individu maupun pengalaman organisasi dimana
pengalaman ini memperkaya dan membentuk kita menjadi individu dan lembaga
yang lebih matang dan dewasa. Kematangan dan kedewasaan ini tentu
mempengaruhi YSKK dalam berperan, berkontribusi, serta membangun interaksi
dengan semua elemen penggerak perubahan masyarakat dengan tujuan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya perempuan dan anak.
Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari faktor mendasar yang pertama, peran aktif
seluruh personil yang ada di YSKK. Kedua, kerjasama (kemitraan) dengan semua
stakeholder, dan ketiga adalah niat baik dan motivasi untuk berbagi. Dan yang
terpenting tentu campur tangan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu
kita patut bersyukur. Keberadaan YSKK tidak terlepas dari personil yang ada di
dalamnya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
dukungan, karya serta komitmen Badan Pengurus dan Badan Pelaksana yang
dilandasi motivasi dan dedikasi yang baik.
Saat ini YSKK memasuki Rencana Strategis 2016 – 2019 yang telah berhasil
dikembangkan pada akhir tahun 2015 lalu. Rencana Strategis tersebut
dirumuskan dengan mendasarkan pengalaman dan pembelajaran pada tahun
sebelumnya dengan memperhatikan ekspektasi serta kebutuhan masyarakat.
Selain itu renstra YSKK juga memperhatikan perkembangan arah pembangunan
nasional dan daerah sehingga arah gerakan yang dilakukan YSKK sejalan.
INOVATOR PERUBAHAN MASYARAKAT tetap menjadi semangat dasar YSKK dalam
melakukan karyanya, dengan Perempuan dan Anak menjadi fokus target
perubahan. Keberlanjutan program di masyarakat menjadi kondisi yang harus
diupayakan dalam setiap progam yang dilaksanakan . Oleh karena itu dalam
program yang dijalankan harus memenuhi aspek: pengorganisasian serta
penguatan kapasitas kelompok sasaran baik individu maupun kelompok,
penguatan potensi / sumberdaya local, penguatan jaringan masyarakat dengan
pihak-pihak yang terkait, serta advokasi di berbagai tingkat sebagai upaya
menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan yang terbuka,
akuntable dan demokratis (good governance). Keempat aspek inilah yang menjadi
prasyarat keberlanjutan program.
Rencana Strategis 2016 – 2019 akan terlaksana dan mencapai tujuan bila ada
dukungan internal (YSKK, dengan semua personil dan kebijakan yang ada), dan
dukungan external (masyarakat , organisasi masyarakat sipil, stakeholder, lembaga
dana, dan lain-lain). Sinergi YSKK dengan semua elemen di masyarakat menjadi
penting karena YSKK menyadari tidak mampu berkarya sendiri dan harus menjadi
bagian dari gerakan masyarakat yang masif. YSKK sangat terbuka untuk
membangun kemitraan dengan pihak yang memiliki prinsip dan tujuan yang sama
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan anak
di Indonesia.
Surakarta, Februari 2016
Ketua Badan Pengurus
Sunarti Santosa
5. DAFTAR ISI
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Daftar Singkatan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I TENTANG YSKK
A. Sejarah Lahirnya
B. Tata Nilai
C. Ruang Lingkup Kerja
D. Wilayah Kerja
E. Struktur Organisasi
F. Profile Sumber Daya Manusia
BAB II PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Regulasi
C. Metodologi
D. Proses Penyusunan Renstra
E. Pemetaan Tantangan dan
Peluang
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN TUJUAN
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan
iii
i
ii
iii
1
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6
6
7
BAB IV PROGRAM UTAMA
A. Pemberdayaan Perempuan
B. Pemberdayaan Anak
C. Pengelolaan Data & Informasi
9
9
9
9
10
10
10
10
11
12
6. A. Sejarah lahirnya
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)
merupakan sebuah organisasi masyarakat
sipil yang lahir pada tanggal 12 Mei 2011
di kota Surakarta provinsi Jawa Tengah.
Para pendiri YSKK merupakan sekelompok
pegiat pemberdayaan masyarakat yang
sudah cukup lama berkiprah di berbagai
organisasi masyarakat sipil, yaitu: Indrasti
Maria Agustiana, Sunarti Santosa, Ngatino
Hadi, Budhi R. Harsono, Yonathan D.
Purwanto (alm.).
Kelahiran YSKK dilatarbelakangi oleh
masih banyaknya masyarakat marginal dan
rentan yang belum terpenuhi hak-hak
dasarnya sebagai warga bangsa, dari aspek
ekonomi, social, budaya, politik dan sipil.
Pembangunan yang berkeadilan dan
berkualitas mensyaratkan adanya peran
serta masyarakat dalam berbagai bentuk.
Atas dasar itulah YSKK lahir dan
menempatkan diri untuk berperan serta
sebagai mitra kritis sekaligus solutif bagi
pembangunan bangsa.
BAB I
TENTANG
YSKK
B. Tata Nilai
1. Non Partisan,
2. Profesional,
3. Independensi,
4. Transparansi,
Dalam upaya memberikan pedoman dan
panduan untuk mewujudkan visi dan misi
Yayasan Satu Karsa Karya, baik secara
kelembagaan dan atau perorangan disusun
pedoman prilaku yang wajib dilaksanakan.
diwujudkan dengan tidak
memihak, dan/atau bagian (afiliasi)
dari partai politik, agama dan suku
tertentu.
ditunjukkan dengan
manajemen organisasi, program dan
personal yang berdasarkan
kompetensi, efisiensi dan efektifitas
dan terbebas dari praktek-praktek KKN
diwujudkan dengan
sikap yang tidak tunduk pada suatu
kepentingan pemerintah, kelompok
dan individu.
dilakukan dengan
menyampaikan informasi yang
berkaitan dengan pengelolaan
organisasi, program dan hasil audit
keuangan kepada
konstituen/masyarakat mitra dan
publik baik diminta ataupun tidak.
1
7. C. Ruang Lingkup Kerja
Menyadari begitu luasnya cakupan dan persoalan pembangunan, maka YSKK memprioritaskan
ruang lingkup kerjanya pada kelompok sasaran perempuan dan anak dengan fokus isu di
bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan dan politik.
5. Akuntabilitas,
6. Kesetaraan dan Keadilan Gender,
7. Anti diskriminasi,
8. Kerelawanan,
diwujudkan dengan
melakukan audit keuangan dan program
oleh pihak eksternal.
diwujudkan dengan memberikan
kesempatan yang sama kepada perempuan
dan laki-laki untuk menempati
posisi/jabatan dalam organisasi dan
pengelolaan program, serta tidak
melakukan kekerasan berbasis gender.
diwujudkan dengan
pemberian perlakuan yang sama tanpa
melihat perbedaan status, kedudukan,
suku, agama, ras, jenis kelamin dan umur.
diwujudkan dengan tidak
menjadikan imbalan/pamrih atau
kedudukan/ kekuasaan sebagai tujuan.
9. Egaliter,
10. Demokrasi,
11. Perlindungan hak anak,
12. Anti korupsi,
diwujudkan dengan pandangan
bahwa dalam berhubungan dan
bekerjasama, semua pihak memiliki
kedudukan yang setara.
diwujudkan dalam proses
pengambilan keputusan yang melibatkan
seluruh komponen organisasi, kelompok
dampingan dan mitra kerja melalui
mekanisme yang dibuat dan disepakati
bersama.
diwujudkan
dalam program dan kehidupan sehari-hari
yang mengutamakan hak anak
diwujudkan dalam sikap
tidak berkompromi terhadap korupsi
dalam bentuk apapun dan jumlah
berapapun.
2
8. D. Wilayah Kerja
Secara prinsip YSKK dapat bekerja di seluruh wilayah Indonesia, namun hingga saat ini
cakupan wilayah kerjanya masih terbatas di 6 provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Lampung, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur.
E. Struktur Organisasi
Lampung
DI. Yogyakarta
JATENG
NTT
NTB
JATIM
3
11. Kesadaran inilah yang coba terus dibangun oleh YSKK agar kehadirannya yang sudah memasuki
tahun ke 14 ini semakin kuat secara kelembagaan, adaptif terhadap perubahan dan produktif
dalam pembangunan bangsa. Dokumen Rencana Strategis yang sudah berhasil disusun melalui
proses panjang ini menjadi sangat penting sebagai pedoman bertindak 4 tahun ke depan, 2016-
2019.
Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan mandat Anggaran Dasar kepada Dewan
Pengurus sebagaimana diatur dalam Tugas dan Wewenang Pengurus pasal 16. Selain itu, juga
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 13.
Pendekatan yang digunakan YSKK dalam penyusunan Renstra ini adalah perencanaan berbasis
asset atau potensi yang dimiliki oleh organisasi dan komunitas. Pendekatan berbasis aset fokus
pada sejarah keberhasilan yang telah dicapai; menemukenali jenis-jenis kekuatan, aspek dan actor
kunci yang dapat menggerakkan masyarakat.
Hal ini berbeda dengan pendekatan berbasis kebutuhan atau masalah. Pendekatan berbasis
kebutuhan bisa dibayangkan sebagai pendekatan mengisi kesenjangan atau pendekatan defsit.
Ketika kesenjangan atau defsit sudah ditemukenali, maka seseorang harus mengisi atau
memperbaikinya. Asumsinya, sumber daya yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan tersebut
tidak tersedia. Seorang aktor atau manajer perubahan menemukan lubang atau kesenjangan ini
lalu mulai merencanakan bagaimana mengisinya.
Di sisi lain kita bisa membayangkan pendekatan berbasis aset sebagai pendekatan 'merawat'. Bila
kita mengamati alam sekitar dan melihat bagaimana tanaman tumbuh, maka kita bisa memahami
bahwa pertumbuhan terjadi ketika ada cahaya, air dan gizi. Ini serupa dengan organisasi sosial.
Semuanya memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah dalam situasi yang tepat. Bila
organisasi tidak berhasil tumbuh, artinya kondisi untuk bertumbuh itu tidak ada atau kurang tepat.
Seorang aktor atau manajer perubahan mengasumsikan bahwa ada potensi untuk tumbuh – ada
benih yang nanti akan menjadi sesuatu yang besar – dan yang kita butuhkan adalah kondisi yang
tepat untuk pertumbuhannya. Maka aktor perubahan atau manajer akan bertindak seperti seorang
petani yang merawat potensi alamiah yang telah ada dalam organisasi.
B. Landasan Regulasi
C. Metodologi
D. Proses Penyusunan Renstra
6
1
1
Pembaharu dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan; ACCESS Phase II
MSF-Evaluasi &
Identifikasi
Capaian
-> kelompok
dampingan &
stakeholder
Pertemuan
Reflektif -
Evaluasi internal
tentang program
& kelembagaan
-> Badan pengurus
dan Pelaksana
Workshop
Penyusunan
Renstra
-> Badan
Pengurus dan
Pelaksana
Miniworkshop
- Finalisasi
dokumen
Renstra
-> Tim
penyusun
12. §Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas
anggota badan pelaksana. Kapasitas dan
kapabilitas yang dimaksud adalah
penguasaan isu-isu program, ketrampilan
pengorganisasian masyarakat, ketrampilan
advokasi dan kemampuan manajerial
program dan keuangan.
§Ketergantungan terhadap lembaga donor
yang tinggi. Sampai saat ini YSKK belum
memiliki sumber pendanaan mandiri yang
cukup untuk membiayai kebutuhan minimal
pelaksanaan program.
§Pengelolaan pengalaman dan pengetahuan
organisasi yang belum baik. Kemampuan
pendokumentasian berbagai inovasi masih
minim, terutama dalam bentuk tulisan
(buku, modul, jurnal, dll).
§Memiliki basis komunitas dampingan yang
luas dan riil, tersebar di provinsi Jawa
Tengah, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur dan Lampung.
Komunitas dampingan ini terorganisir dalam
berbagai wadah, di antaranya: Koperasi
Perempuan, Forum Srikandi Desa (FSD), Tim
Advokasi Perempuan & Anak (TAPA), Tim
Informasi & Advokasi (TIFA), Komite
Sekolah, Taman Pintar-Taman Tumbuh
Kembang Anak, Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-
PKK), Sekolah MANTAP. Basis komunitas ini
penting untuk memastikan bahwa kerja-
kerja yang didasarkan oleh mandate
kepentingan yang jelas.
§Memiliki dukungan kelembagaan dan
sarana-prasarana kerja yang cukup
memadai. Sarana dan prasarana yang
dimiliki antara lain: sekretarait yang cukup
representative, peralatan kerja yang cukup
lengkap, jaringan internet yang sangat baik.
Sedangkan dari aspek kelembagaan,
memiliki system yang selalu direview setiap
tahun, meliputi: anggaran dasar, anggaran
rumah tangga, peraturan kerja, peraturan
penggajian, kebijakan perlindungan anak,
standar pengelolaan program dan keuangan
dan tata nilai.
§Memiliki pengalaman dan keahlian dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat. YSKK
sudah 15 tahun secara terus menerus
melakukan kegiatan pemberdayaan
masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia.
MSF (Multistakeholder Forum) diselenggarakan 2 kali, yaitu di kabupaten Gunungkidul (DIY) dan
kota Surakarta (Jawa Tengah). Peserta yang terlibat antara lain: kelompok (komunitas) dampingan,
pemerintah kabupaten/kota dan OMS. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi
pembelajaran dan capaian penting yang dihasilkan dari kemitraan dari sudut pandang masyarakat,
pemerintah dan OMS.
Pertemuan Reflektif bertujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran dan capaian penting dari
aspek program dan kelembagaan dari sudut pandang internal YSKK. Kegiatan ini diikuti oleh
seluruh anggota badan pelaksana dan dewan pengurus.
Workshop Penyusunan Renstra ditujukan untuk merumuskan rencana strategis YSKK tahun
2016-2019 dengan mendasarkan pada identifikasi capaian (potensi dan asset) yang sudah
dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota badan pengurus dan badan
pelaksana YSKK.
Miniworkshop Finalisasi Dokumen Renstra dimaksudkan untuk memfinalisasi dokumen agar
dapat segera disahkan dan digunakan sebagai acuan organisasi selama empat tahun mendatang.
Kegiatan dilakukan oleh tim kecil yang sudah ditunjuk pada saat workshop penyusunan renstra.
E. Pemetaan Peluang dan Tantangan
7
13. §Dinamika politik yang cukup tinggi, baik itu
ditingkat pusat, daerah dan desa. Hal ini akan
berpengaruh terhadap peta dan tahapan
advokasi yang sudah dirancang menjadi
terkendala karena ketidaksesuain dengan
arah kebijakan pemerintahan baru dan/atau
pejabat baru.
§Semangat kesukarelawanan masyarakat yang
mulai berkurang. Orientasi sebagain
masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan
pengorganisasian diukur dengan besarnya
insentif material yang didapat pada saat itu
(pragmatisme).
§Orientasi dan persyaratan kemitraan dari
lembaga donor semakin ketat. Lembaga
donor cenderung mendukung program-
program yang berada diwilayah Indonesia
timur dan dengan kualifikasi mitra yang lebih
tinggi, terutama dari aspek kinerja
kelembagaan dan pengalaman.
§Semakin sulitnya mendapatkan sumber daya
manusia yang tertarik pada kegiatan-
kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Sebagian besar lebih tertarik bekerja di
sector pemerintah (pegawai negeri sipil)
atau swasta yang lebih menjanjikan jaminan
kesejahteraan.
§Isu-isu sektoral perempuan dan anak sudah
tidak populer lagi. Masyarakat dan
pemerintah lebih tertarik pada persoalan
(isu) kualitas layanan dasar, seperti
pendidikan, kesehata dan ekonomi/pangan.
§Mulai bermunculannya pemimpin-pemimpin
daerah dan nasioanal yang progresif dan
terbuka dengan kelompok masyarakat sipil.
§Pengambil kebijakan sudah mulai terbuka
untuk menjalin kemitraan, baik ditingkat
pusat maupun daerah. Antara lain:
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Nasional, Pemerintah & DPRD (Kabupaten
Gunungkidul, Kota Surakarta, Kabupaten
Sukoharjo, Kota Bandar Lampung, Kota
Kupang, Kabupaten Kupang). Hubungan ini
penting agar kerja-kerja pengorganisasian
masyarakat dapat terlembaga melalui
kebijakan-kebijakan pemerintah.
§Perkembangan tehnologi informasi yang
memberikan kemudahan dalam
berhubungan dengan pihak luar,
penggalangan dukungan dan mempercepat
kerja-kerja administrative maupu program.
§Adanya koalisi/jaringan masyarakat sipil,
baik dilevel daerah maupun nasional yang
selaras dengan focus kerja YSKK. Beberapa
koalisi/jaringan tersebut, diantaranya:
Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta
(MPPS), Front Jawa Tengah, Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Transformasi
Pendidikan (KMSTP), Freedom of
Information Network - Indonesia (FOINI), dll.
§Implementasi UU Desa. Basis utama kerja-
kerja YSKK dalam melakukan kegiatan
pengorganisasian masyarakat berada
8
§Memiliki pengalaman bekerjasama dengan
berbagai lembaga donor dalam pengelolaan
berbagai program pemberdayaan
masyarakat, antara lain: World Bank, TIFA
Foundation, Terre des Hommes Netherland,
USAID/ProRep, AUSAID/MAMPU, Exxon
Mobile Cepu Limited, The Global Fund for
Women, The Global Fund for Children,
Embassy of Japan, New Zealand Embassy.
17. LAMPIRAN
A. Divisi Pemberdayaan Perempuan
TARGET KINERJA
Tingkat Pencapaian Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019
OUTCOME
Perempuan Menjadi
Pelopor “Gerakan Desa
Membangun”
1. Kelompok – kelompok
perempuan mampu
menyusun usulan
dalam bentuk RKA
dalam pra musdes dan
pra musrenbangdes
2. Perempuan mampu
memaksimalkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
berbagai hal (Publikasi
produk, publikasi pos
informasi, dll)
3. 3 kader perempuan
desa aktif dalam politik
(seperti pimpinan
parpol tingkat ranting),
pemerintahan dan
pembangunan desa.
1. Menguatnya
kelembagaan
kelompok – kelompok
perempuan di desa.
2. Adanya pemetaan
pimpinan perempuan
potensial di desa.
3. Koperasi perempuan
menjadi rujukan
gerakan ekonomi
perempuan di desa
1. Penguatan kelompok –
kelompok perempuan
terhadap regulasi serta
proses perencanaan
dan penganggaran
desa.
2. Perempuan mampu
menggunakan
teknologi informasi
sebagai alat
komunikasi dan
informasi.
3. Menyusun agenda
bersama untuk
peningkatan kapasitas
pemimpin perempuan
potensial di kabupaten
Gunungkidul
4. Membangun komitmen
pemimpin perempuan
potensial untuk masuk
1. Kelompok – kelompok
perempuan mampu
menyusun usulan
dalam bentuk RKA
dalam pra musdes dan
pra musrenbangdes
2. Perempuan mampu
menggunakan
teknologi informasi
sebagai alat promosi
dan publikasi
3. Pemimpin perempuan
potensial aktif dalam
politik (anggota
/pengurus harian
parpol)
1. Kelompok – kelompok
perempuan mampu
menyusun usulan
dalam bentuk RKA
dalam pra musdes dan
pra musrenbangdes
2. Perempuan mampu
memaksimalkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
berbagai hal (Publikasi
produk, publikasi pos
informasi, dll)
3. 3 kader perempuan
desa aktif dalam politik
(seperti pimpinan
parpol tingkat ranting),
pemerintahan dan
pembangunan desa.
USE OF OUTPUT
Menguatnya kapasitas
kelompok – kelompok
perempuan dalam
1. Pengurus koperasi
memiliki kebijakan
terkait dengan
kesejahteraan
1. Koperasi memiliki
unit usaha produktif
diluar simpan pinjam
1. 3 koperasi perempuan
melahirkan kebijakan
terkait dengan
ketahanan pangan
1. 3 koperasi perempuan
memiliki unit – unit
produksi (terutama
olahan
1. 3 koperasi perempuan
melahirkan kebijakan
terkait dengan
jaminan kesehatan
18. anggotanya (Seperti
Kesehatan, Ketahanan
pangan)
2. Kader – kader
perempuan alumni
SKP menjadi
fasilitator yang handal
3. FSD menjadi mitra
pemkab dalam
peningkatan kapasitas
P3D di Kabupaten
Gunungkidul
4. Perempuan memiliki
basis data dan
informasi yang kuat.
2.. 65% anggota koperasi
memiliki basis
produksi produktif
3. 50% P3D di
Kabupaten
Gunungkidul menjadi
anggota FSD
4. 75% Rencana Kerja
FSD terealisasi Dengan
Baik
5. FSD Terlibat dalam
kegiatan pengambilan
kebijakan di tingkat
Kabupaten
6. FSD Mampu menjalin
kerjasama dengan
pihak ketiga untuk
kegiatan peningkatan
kapasitas FSD6
7. TIFA/TAPA/ PPT
memiliki mekanisme
kelembagaan yang
jelas (struktur
kepengurusan, jobdis,
mekanisme hubungan,
kedudukan lembaga,
aturan main/AD/ART,
rencana kerja)
8. TIFA/TAPA/PPT
menjadi rujukan
informasi perempuan
dan anak,dan juga
sebagai rujukan dalam
kegiatan pencegahan
KDRT, pernikahan usia
anak, dll.
9.. TIFA/TAPA/PPT
mendapatkan
pengakuan dari
pemenuhan hak Ekosob
Sipol
anggota (pengolahan
dan komuditas tanam,
inovasi produk)
2. 3 koperasi perempuan
memiliki peta
pemasaran produk.
3. Peningkatan kapasitas
kader potensial dalam
hal fasilitasi
4. FSD menjadi mitra
pemkab dalam
peningkatan kapasitas
P3D di Kabupaten
Gunungkidul
5. Pos Informasi
Perempuan & Anak
menjadi mitra desa
dalam pemberdayaan
& perlindungan
perempuan.
pangan)/perempuan
memiliki basis
produksi yang kuat.
2. 3 koperasi perempuan
mampu melakukan
penjualan produk
secara luas
3. Kader – kader
perempuan alumni
SKP menjadi fasilitator
yang handal.
4. FSD memiliki website
untuk kebutuhan
publikasi.
5. Pos Informasi
Perempuan & Anak
memiliki Website
untuk kebutuhan
publikasi
anggotanya.
2. 3 koperasi perempuan
mampu meningkatkan
taraf hidup
anggotanya.
3. Kader – kader
perempuan alumni
SKP menjadi fasilitator
yang handal.
4. FSD dan Pos Informasi
mampu
mengoptimalkan
website untuk
kepentingan advokasi,
kampanye dan bisnis.
19. pemerintah desa
dalam bentuk SK, dan
pengakuan dari
Pemkab (BPMPKB)
dalam jaringan
FPK2PA.
10.. TIFA/TAPA/PPT
Memiliki baseline data
perempuan dan anak
tingkat desa
11. Meningkatnya
program dan anggaran
desa untuk kelompok
perempuan
(responsive gender)
12. Adanya usulan
kebijakan yang
disampaikan kepada
DPRD dan Pemkab,
terkait dengan arah,
program dan
kebijakan yang
responsive gender,
misalnya adanya
usulan tertulis perda
dan perbub,
pengangkatan
perangkat desa,
kewenangan desa,
UMKM Koperasi
INTER MEDIATE
RESULT
Adanya
Skema/Masterplan untuk
Sekolah Kepemimpinan
Perempuan (SKP),
1) Dokumentasi Skema /
Master Plan Desa
Model terintegrasi.
2) Adanya Modul SKP
1. Terselesaikannya
Skema/master Plan
Desa Model
Terintegrasi
Terlaksananya Skema/
Masterpan desa model
terintegrasi di 3 Desa
1. Evaluasi penerapan
skema/masterplan
desa terintegrasi
2. Terpublikasikannya
Diseminasi desa model
yang terintegrasi.
20. 1) 3 Desa menjadi
rujukan untuk
pelaksanaan
implementasi UU Desa
di tingkat Kabupaten.
2) Diakuinya
skema/masterplan
desa model yang
terintegrasi
1) Adanya data dan
informasi secara utuh
dan menyeluruh dari 3
desa yang akan
dijadikan model desa
yang terintegrasi
2) Adanya kesepakatan
dan kesepemahaman
antara yskk,
pemerintah desa dan
juga pemerintah
kabupaten terkait
dengan program
pemberdayaan yang
akan dilakukan
bersama.
3) Adanya pemetaan
potensi di masing –
masing desa.
1) Lahirnya kebijakan
desa yang responsif
gender.
2) Adanya peningkatan
program
pemberdayaan
perempuan di desa
dalam rangka
pemenuhan hak
ekosob sipol
perempuan
1) 3 Desa menjadi
rujukan untuk
pelaksanaan
implementasi UU Desa
di tingkat Kabupaten.
2) Diakuinya
skema/masterplan
desa model yang
terintegrasi
OUTPUT
Terdapat 3 desa model
pemberdayaan
perempuan yang
terintegrasi
Koperasi Perempuan,
Forum Srikandi Desa
(FSD) dan Pos Informasi
Perempuan dan Anak
sebagai model
pemberdayaan
perempuan yang
terintegrasi.
untuk peningkatan
kapasitas P3D dan
kader dalam
implementasi UU Desa
2. Tersosialisasikannya
skema /masterplan
desa model
terintegrasi kepada
para pihak
pengalaman
penerapan/inisiasi
desa model yang
terintegrasi
21. B. Divisi Pemberdayaan Anak - Program Sekolah MANTAP
Level Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019
OUTPUT
Mewujudkan sekolah
dengan manajemen
transparan, akuntabel
dan partisipatif
1. Ada sekolah yang
menerapkan indeks
mantap,
2. Ada pemerintah
daerah yang
memasukkan indeks
mantap dalam
kebijakan pendidikan
di daerah.
1. Adanya indeks Sekolah
MANTAP.
2. Adanya kebijakan
daerah yang
mendukung Sekolah
MANTAP
3. Menguatnya sekolah
model dalam
mengimplementasikan
MANTAP
4. Adanya kerjasama
dengan pemerintah
daerah untuk
pengembangan
sekolah MANTAP.
1. Ada 30 sekolah yang
terlibat dalam ujicoba
penyusunan indeks
mantap.
2. Ada 3 pemerintah
daerah yang terlibat
dalam penyusunan
indeks mantap.
1. Terdapat 24 sekolah
yang menguji
penerapan indeks
mantap
2. Ada 3 pemerintah
daerah yang
merekomendasikan 6
sekolah untuk
menerapkan indeks
mantap
1. Terdapat 12 sekolah
yang menerapkan
indeks mantap.
2. 1 pemerintah daerah
mengadopsi indeks
mantap dalam
kebijakan daerah.
Sekolah memiliki nilai
akreditasi A+
Terdapat 2 sekolah yang
mendapat nilai akreditasi
A+
2 sekolah di 1 wilayah
mendapat nilai akreditasi
A+
4 sekolah di 2 daerah
mendapat nilai akreditasi
A+
USE OF OUTPUTS
Sekolah memenuhi
standar akreditasi
nasional
Sekolah dapat menerapkan
indeks MANTAP.
Adanya rumusan indeks
MANTAP
Terdapat rintisan sekolah
yang menerapkan uji
indeks MANTAP.
Terdapat Pemerintah
Daerah yang memasukkan
indeks MANTAP dalam
regulasi daerah.
Sekolah yang menerapkan
indeks mantap
mendapatkan akreditasi
terbaik.
OUTCOMES
Penyelenggaraan
pendidikan berkualitas
1. Tata kelola sekolah
semakin akuntabel,
1. Sekolah memiliki
pedoman akuntabilitas
1. Sekolah melandaskan
tata kelola berdasar
1. Pemda memanfaatkan
Indeks Akuntabilitas
1. Akuntabilitas sekolah
meningkat
22. dan berkeadilan
2. Tingkat partisipasi
komite semakin
meningkat,
3. Sekolah semakin
transparan dalam
pengelolaan dana
pendidikan.
sekolah versi MANTAP
2. Jenis-jenis indikator
partispasi sekolah
teridentifikasi dalam
indeks
3. Sekolah memiliki acuan
penerapan transparansi
pengelolaan dana
pendidikan
akuntabilitas dalam
indeks MANTAP
2. Partisipasi warga
sekolah lebih
terakomodir
3. Dinas Pendidikan
mendapat gambaran
tingkat partisipasi di
sekolah yang diujicoba
sekolah
2. Peta tantangan
peningkatan partisipasi
di sekolah tergambarkan
3. Masyarakat mendapat
jaminan transparansi
anggaran sekolah
2. Komite sekolah memiliki
struktur yang
representatif, komite
sekolah dapat berfungsi
dan berperan sesuai
regulasi,
3. Transparansi menjadi
bagian aktivitas sekolah
23. C. Divisi Pemberdayaan Anak - Program PAUD Ramah Anak
Level Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019
OUTPUT
Terciptanya layanan
PAUD yang anti
diskriminasi, anti
kekerasan, lingkungan
yang sehat dan
partisipatif.
1. Adanya 3 PAUD
model Ramah Anak
2. Adanya Revisi Perda
Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo
mengenai PAUD
ramah anak
3. Adanya partisipasi
masyarakat yang
mendukung PAUD
Ramah Anak
1. Tersusunnya
Konsep Modul PAUD
Ramah Anak
2. Adanya Peta Kondisi
PAUD Ramah Anak di
Kabupaten Sukoharjo
3. Adanya dukungan dari
Perguruan Tinggi
dalam
mengembangkan
Konsep PAUD Ramah
Anak
1. Penguatan Lembaga
PAUD menuju Sekolah
Ramah Anak
2. Adanya policy brief
/naskah kebijakan
mengenai Pemenuhan
PAUD Ramah Anak di
Sukoharjo
3. Orangtua
berpartisipasi dalam
pembentukan PAUD
Ramah Anak
1. Implementasi PAUD
Ramah Anak
2. Revisi Perda
Pendidikan di
Sukoharjo mengenai
klausul PAUD Ramah
Anak
3. Adanya Program
untuk orangtua
berbasis Ramah Anak
1. Implementasi PAUD
Ramah Anak
2. Adanya Perbup
mengenai Juklak-
Juknis
Penyelenggaraan
PAUD Ramah Anak
3. Adanya Komitmen dari
Himpaudi/Pemdes/CS
R dalam
mengembangkan
sekolah ramah anak
USE OF OUTPUTS
Anak-anak di Sukoharjo
mendapatkan layanan
PAUD yang Ramah Anak
Layanan PAUD di
Kabupaten Sukoharjo
memenuhi standart
Kebijakan Sekolah Ramah
Anak
Adanya Konsep PAUD
Ramah Anak di Kabupaten
Sukoharjo
Adanya usulan revisi
Kebijakan mengenai PAUD
Ramah Anak di Sukoharjo
Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo memiliki
kebijakan perlindungan
anak di lembaga PAUD
Setiap PAUD menerapkan
iklim ramah anak di
lingkungan sekolah
OUTCOME
Anak Usia Dini di
kabupaten Sukoharjo
terpenuhi dan
terlindungi Hak-Haknya
di sektor pendidikan
Terpenuhinya Hak-Hak
anak di Lembaga PAUD
Teridentifikasinya hak-hak
anak di Lembaga PAUD
Tersusunnya langkah-
langkah pemenuhan hak
anak di lembaga PAUD
Adanya komitmen Pemkab
untuk pemenuhan dan
perlindungan hak anak usia
dini di sektor pendidikan
Adanya gerakan bersama
untuk pemenuhan dan
perlindungan hak-hak anak
usia dini
24. D. Divisi Pengelolaan Data dan Informasi
Level Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019
OUTCOME
Masyarakat melek media
(literasi media)
Terdapat knowledge center
yang dikelola oleh
masyarakat
Terbangunnya kebutuhan
mengelola pengetahuan
Meningkatnya kapasitas
komunitas dampingan
dalam mengelola
pengetahuan
Terdapat berbagai produk
pengetahuan yang berbasis
best practise, success story
masyarakat
Transformasi kebutuhan
informasi
USE OF OUTPUTS
Terciptanya kebutuhan
untuk mengakses dan
mengembangkan
informasi
Terdapat berbagai jenis
produk pengetahuan yang
dihasilkan oleh komunitas
dampingan dan internal
YSKK
1. Meningkatnya
kesadaran akan
kebutuhan mengakses
informasi
2. Meningkatnya
ketrampilan menyajikan
informasi dalam bentuk
tulisan sesuai kaidah
jurnalistik
1. Meningkatnya
kemampuan
mengorganisir data &
informasi (foto,
dokumen, cerita, dll)
yang dapat diolah
menjadi produk
pengetahuan (*memiliki
minimal 3 wartawan
lokal)
2. YSKK aktif menyediakan
informasi terkait
pemberdayaan
perempuan dan anak
bagi media mainstream
Terdapat berbagai jenis
produk pengetahuan yang
dihasilkan oleh komunitas
dampingan dan internal
YSKK
Menjadi penggerak media
literasi (lokal dan nasional)
OUTPUT
YSKK jadi knowledge-
center untuk
pemberdayaan
perempuan dan anak
1. Terdapat knowledge-
center yang accessable
1. Terdapat konsep
Knowledge Center yang
implementatif
25. 1. Terdokumentasikannya
berbagai pengalaman,
pengetahuan, success
story dan key learning
pemberdayaan
masyarakat
2. Terdapat 2 jenis produk
pengetahuan unggulan
di divisi pemberdayaan
yang bisa berupa film
pendek tentang
pendampingan, film
dokumenter program,
buku pengalaman
program, buletin, atau
policy brief
3. Teridentifikasinya
SWOT untuk
menjalankan radio
komunitas &
tersusunnya konsep
radio komunitas
4. Terorganisirnya
komunitas online
berbasis isu
pemberdayaan
(perempuan dan anak)
5. Terbangunnya
kepercayaan media
mainstream khususnya
radio untuk menjalin
kerjasama dengan YSKK
1. Terdokumentasikannya
berbagai pengalaman,
pengetahuan, success
story dan key learning
pemberdayaan
masyarakat
2. Terdapat 2 jenis produk
pengetahuan unggulan
di divisi pemberdayaan
yang bisa berupa film
pendek tentang
pendampingan, film
dokumenter program,
buku pengalaman
program, buletin, atau
policy brief
3. Terdapat pihak
eksternal yang mau
bekerjasama dalam
merintis radio
komunitas
4. Terorganisirnya
komunitas online
berbasis isu
pemberdayaan
(perempuan dan anak)
5. Terdapat satu radio
lokal yang memberikan
slot talkshow kepada
YSKK untuk siaran
secara regular
1. Terdokumentasikannya
berbagai pengalaman,
pengetahuan, success
story dan key learning
pemberdayaan
masyarakat
2. Terdapat 2 jenis produk
pengetahuan unggulan
di divisi pemberdayaan
yang bisa berupa film
pendek tentang
pendampingan, film
dokumenter program,
buku pengalaman
program, buletin, atau
policy brief
3. Ujicoba radio komunitas
mengudara
4. Terselenggaranya
diskusi online tentang
isu pemberdayaan
(perempuan dan anak)
1. Terdokumentasikannya
berbagai pengalaman,
pengetahuan, success
story dan key learning
pemberdayaan
masyarakat
2. Terdapat 2 jenis produk
pengetahuan unggulan
di divisi pemberdayaan
yang bisa berupa film
pendek tentang
pendampingan, film
dokumenter program,
buku pengalaman
program, buletin, atau
policy brief
3. Ujicoba radio komunitas
mengudara
4. Terselenggaranya
diskusi online tentang
isu pemberdayaan
(perempuan dan anak)