Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
YAYASAN SATU KARSA KARYA
Tahun 2016 - 2019
RENCANA STRATEGIS
YAYASAN SATU
KARSA KARYA
YAYASAN SATU KARSA KARYA
Inovator Perubahan Masyarakat
Singopuran Rt.04/II Kartasura, Sukoharjo 57164 - Jawa Tengah
Telp./...
DAFTAR SINGKATAN
Anggaran Dasar
Administrasi, Personalia dan Keuangan
Anggaran Rumah Tangga
Australian States Agency for I...
KATA PENGANTAR
ii
eiring dengan berjalannya waktu tanpa terasa YSKK telah mengakhiri
Program Rencana Strategis 2012 – 2015...
DAFTAR ISI
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Daftar Singkatan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I TENTANG YSKK
A. Sejarah Lahirnya
B. Ta...
A. Sejarah lahirnya
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)
merupakan sebuah organisasi masyarakat
sipil yang lahir pada tanggal 1...
C. Ruang Lingkup Kerja
Menyadari begitu luasnya cakupan dan persoalan pembangunan, maka YSKK memprioritaskan
ruang lingkup...
D. Wilayah Kerja
Secara prinsip YSKK dapat bekerja di seluruh wilayah Indonesia, namun hingga saat ini
cakupan wilayah ker...
F. Profil Sumber Daya Manusia
4
A. Latar belakang
Karena kita tidak tahu apa yang benar-benar penting bagi kita maka segala
sesuatu sepertinya menjadi pen...
Kesadaran inilah yang coba terus dibangun oleh YSKK agar kehadirannya yang sudah memasuki
tahun ke 14 ini semakin kuat sec...
§Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas
anggota badan pelaksana. Kapasitas dan
kapabilitas yang dimaksud adalah
penguas...
§Dinamika politik yang cukup tinggi, baik itu
ditingkat pusat, daerah dan desa. Hal ini akan
berpengaruh terhadap peta dan...
BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan
D. Strategi
Penggerak Perubahan Masyarakat Menjadi Mandiri dan Sej...
A. Pemberdayaan Perempuan
B. Pemberdayaan Anak
C. Pengelolaan Data dan Informasi
Program ini bertujuan untuk memperkuat ke...
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini telah melalui proses yang cukup
panjang dan mendalam, namun demiki...
LAMPIRAN
A. Divisi Pemberdayaan Perempuan
TARGET KINERJA
Tingkat Pencapaian Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 ...
anggotanya (Seperti
Kesehatan, Ketahanan
pangan)
2. Kader – kader
perempuan alumni
SKP menjadi
fasilitator yang handal
3. ...
pemerintah desa
dalam bentuk SK, dan
pengakuan dari
Pemkab (BPMPKB)
dalam jaringan
FPK2PA.
10.. TIFA/TAPA/PPT
Memiliki bas...
1) 3 Desa menjadi
rujukan untuk
pelaksanaan
implementasi UU Desa
di tingkat Kabupaten.
2) Diakuinya
skema/masterplan
desa ...
B. Divisi Pemberdayaan Anak - Program Sekolah MANTAP
Level Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019
OUTPU...
dan berkeadilan
2. Tingkat partisipasi
komite semakin
meningkat,
3. Sekolah semakin
transparan dalam
pengelolaan dana
pend...
C. Divisi Pemberdayaan Anak - Program PAUD Ramah Anak
Level Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019
OUTP...
D. Divisi Pengelolaan Data dan Informasi
Level Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019
OUTCOME
Masyaraka...
1. Terdokumentasikannya
berbagai pengalaman,
pengetahuan, success
story dan key learning
pemberdayaan
masyarakat
2. Terdap...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019

489 views

Published on

Dokumen Rencana Strategis Yayasan Satu Karsa Karya Tahun 2016 - 2019

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019

  1. 1. YAYASAN SATU KARSA KARYA Tahun 2016 - 2019 RENCANA STRATEGIS YAYASAN SATU KARSA KARYA
  2. 2. YAYASAN SATU KARSA KARYA Inovator Perubahan Masyarakat Singopuran Rt.04/II Kartasura, Sukoharjo 57164 - Jawa Tengah Telp./Fax.: 0271-784928 | Email: office@yskk.org Website: www.yskk.org | www.awasibos.org Facebook: Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) | Awasi Dana BOS
  3. 3. DAFTAR SINGKATAN Anggaran Dasar Administrasi, Personalia dan Keuangan Anggaran Rumah Tangga Australian States Agency for International Development Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ekonomi, Sosial, Budaya, Sipil dan Politik Exxonmobile Cepu Limited Embassy of Japan Forum Srikandi Desa Global Fund for Children Global Fund for Women Kepala Divisi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan Karya Perempuan Mandiri Kelompok Wanita Tani Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta Mitra Usaha Perempuan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Data dan Informasi Pemerintah Kota Pos Pelayanan Terpadu Program Representasi Tim Advokasi Perempuan dan Anak Terre des Hommes Netherland Tim Informasi dan Advokasi Taman Pintar United States Agency for International Development Yayasan Satu Karsa Karya AD ADPERKEU ART AUSAID Bappeda BPMP&KB Disperindagkop DPR DPRD Ekosob-Sipol EMCL EOJ FSD GFC GFW Kadiv Kemdikbud KMSTP KPM KWT MAMPU MANTAP MPPS MUP PAUD P.D&I PPT ProRep TAPA TdH-NL TIFA TP USAID YSKK i
  4. 4. KATA PENGANTAR ii eiring dengan berjalannya waktu tanpa terasa YSKK telah mengakhiri Program Rencana Strategis 2012 – 2015. Banyak pengalaman berharga yang Sdialami baik pengalaman individu maupun pengalaman organisasi dimana pengalaman ini memperkaya dan membentuk kita menjadi individu dan lembaga yang lebih matang dan dewasa. Kematangan dan kedewasaan ini tentu mempengaruhi YSKK dalam berperan, berkontribusi, serta membangun interaksi dengan semua elemen penggerak perubahan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya perempuan dan anak. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari faktor mendasar yang pertama, peran aktif seluruh personil yang ada di YSKK. Kedua, kerjasama (kemitraan) dengan semua stakeholder, dan ketiga adalah niat baik dan motivasi untuk berbagi. Dan yang terpenting tentu campur tangan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita patut bersyukur. Keberadaan YSKK tidak terlepas dari personil yang ada di dalamnya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, karya serta komitmen Badan Pengurus dan Badan Pelaksana yang dilandasi motivasi dan dedikasi yang baik. Saat ini YSKK memasuki Rencana Strategis 2016 – 2019 yang telah berhasil dikembangkan pada akhir tahun 2015 lalu. Rencana Strategis tersebut dirumuskan dengan mendasarkan pengalaman dan pembelajaran pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan ekspektasi serta kebutuhan masyarakat. Selain itu renstra YSKK juga memperhatikan perkembangan arah pembangunan nasional dan daerah sehingga arah gerakan yang dilakukan YSKK sejalan. INOVATOR PERUBAHAN MASYARAKAT tetap menjadi semangat dasar YSKK dalam melakukan karyanya, dengan Perempuan dan Anak menjadi fokus target perubahan. Keberlanjutan program di masyarakat menjadi kondisi yang harus diupayakan dalam setiap progam yang dilaksanakan . Oleh karena itu dalam program yang dijalankan harus memenuhi aspek: pengorganisasian serta penguatan kapasitas kelompok sasaran baik individu maupun kelompok, penguatan potensi / sumberdaya local, penguatan jaringan masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait, serta advokasi di berbagai tingkat sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan yang terbuka, akuntable dan demokratis (good governance). Keempat aspek inilah yang menjadi prasyarat keberlanjutan program. Rencana Strategis 2016 – 2019 akan terlaksana dan mencapai tujuan bila ada dukungan internal (YSKK, dengan semua personil dan kebijakan yang ada), dan dukungan external (masyarakat , organisasi masyarakat sipil, stakeholder, lembaga dana, dan lain-lain). Sinergi YSKK dengan semua elemen di masyarakat menjadi penting karena YSKK menyadari tidak mampu berkarya sendiri dan harus menjadi bagian dari gerakan masyarakat yang masif. YSKK sangat terbuka untuk membangun kemitraan dengan pihak yang memiliki prinsip dan tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Indonesia. Surakarta, Februari 2016 Ketua Badan Pengurus Sunarti Santosa
  5. 5. DAFTAR ISI BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Daftar Singkatan Kata Pengantar Daftar Isi BAB I TENTANG YSKK A. Sejarah Lahirnya B. Tata Nilai C. Ruang Lingkup Kerja D. Wilayah Kerja E. Struktur Organisasi F. Profile Sumber Daya Manusia BAB II PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Regulasi C. Metodologi D. Proses Penyusunan Renstra E. Pemetaan Tantangan dan Peluang BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN TUJUAN A. Visi B. Misi C. Tujuan iii i ii iii 1 1 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 BAB IV PROGRAM UTAMA A. Pemberdayaan Perempuan B. Pemberdayaan Anak C. Pengelolaan Data & Informasi 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12
  6. 6. A. Sejarah lahirnya Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang lahir pada tanggal 12 Mei 2011 di kota Surakarta provinsi Jawa Tengah. Para pendiri YSKK merupakan sekelompok pegiat pemberdayaan masyarakat yang sudah cukup lama berkiprah di berbagai organisasi masyarakat sipil, yaitu: Indrasti Maria Agustiana, Sunarti Santosa, Ngatino Hadi, Budhi R. Harsono, Yonathan D. Purwanto (alm.). Kelahiran YSKK dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat marginal dan rentan yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga bangsa, dari aspek ekonomi, social, budaya, politik dan sipil. Pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas mensyaratkan adanya peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk. Atas dasar itulah YSKK lahir dan menempatkan diri untuk berperan serta sebagai mitra kritis sekaligus solutif bagi pembangunan bangsa. BAB I TENTANG YSKK B. Tata Nilai 1. Non Partisan, 2. Profesional, 3. Independensi, 4. Transparansi, Dalam upaya memberikan pedoman dan panduan untuk mewujudkan visi dan misi Yayasan Satu Karsa Karya, baik secara kelembagaan dan atau perorangan disusun pedoman prilaku yang wajib dilaksanakan. diwujudkan dengan tidak memihak, dan/atau bagian (afiliasi) dari partai politik, agama dan suku tertentu. ditunjukkan dengan manajemen organisasi, program dan personal yang berdasarkan kompetensi, efisiensi dan efektifitas dan terbebas dari praktek-praktek KKN diwujudkan dengan sikap yang tidak tunduk pada suatu kepentingan pemerintah, kelompok dan individu. dilakukan dengan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program dan hasil audit keuangan kepada konstituen/masyarakat mitra dan publik baik diminta ataupun tidak. 1
  7. 7. C. Ruang Lingkup Kerja Menyadari begitu luasnya cakupan dan persoalan pembangunan, maka YSKK memprioritaskan ruang lingkup kerjanya pada kelompok sasaran perempuan dan anak dengan fokus isu di bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan dan politik. 5. Akuntabilitas, 6. Kesetaraan dan Keadilan Gender, 7. Anti diskriminasi, 8. Kerelawanan, diwujudkan dengan melakukan audit keuangan dan program oleh pihak eksternal. diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk menempati posisi/jabatan dalam organisasi dan pengelolaan program, serta tidak melakukan kekerasan berbasis gender. diwujudkan dengan pemberian perlakuan yang sama tanpa melihat perbedaan status, kedudukan, suku, agama, ras, jenis kelamin dan umur. diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih atau kedudukan/ kekuasaan sebagai tujuan. 9. Egaliter, 10. Demokrasi, 11. Perlindungan hak anak, 12. Anti korupsi, diwujudkan dengan pandangan bahwa dalam berhubungan dan bekerjasama, semua pihak memiliki kedudukan yang setara. diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh komponen organisasi, kelompok dampingan dan mitra kerja melalui mekanisme yang dibuat dan disepakati bersama. diwujudkan dalam program dan kehidupan sehari-hari yang mengutamakan hak anak diwujudkan dalam sikap tidak berkompromi terhadap korupsi dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun. 2
  8. 8. D. Wilayah Kerja Secara prinsip YSKK dapat bekerja di seluruh wilayah Indonesia, namun hingga saat ini cakupan wilayah kerjanya masih terbatas di 6 provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. E. Struktur Organisasi Lampung DI. Yogyakarta JATENG NTT NTB JATIM 3
  9. 9. F. Profil Sumber Daya Manusia 4
  10. 10. A. Latar belakang Karena kita tidak tahu apa yang benar-benar penting bagi kita maka segala sesuatu sepertinya menjadi penting. Karena segala sesuatu sepertinya penting maka kita harus melakukan segala sesuatu. Celakanya, orang lain juga melihat kita melakukan segala sesuatu, jadi mereka mengharapkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu membuat kita selalu terlalu sibuk, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk berpikir tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. (Anonim) Perencanaan Strategis adalah suatu proses adaptasi organisasi secara komprehensif melalui penilaian, evaluasi dan pengambilan keputusan. Perencanaan Strategis berusaha untuk menjawab pertanyaan paling mendasar tentang mengapa sebuah organisas didirikan dan harus eksis, apa yang harus dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Hasil dari proses perencanaan strategis seharusnyaberfungsisebagaipedomanarahbagilangkahorganisasi3sampai5tahunkedepan. Perencanaan Strategis tidak hanya penting bagi organisasi-organisasi yang bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga penting bagi organisasi yang bekerja untuk pelayanan sosial (nirlaba), salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dinamika sosial, politik dan ekonomi yang sangat tinggi mempengaruhi isu dan pola gerakan sosial yang notabene dimotori oleh LSM. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan akan menjadi tolok ukur seberapa mampu sebuah LSM akan terus ada. Proses adaptasi inilah yang perlu dilembagakan, salah satunya melalui mekanisme Perencanaan Strategis. Banyak organisasi yang meng-klaim sebagai organisasi perubahantetapigagalmenterjemahkannyakarenatidakmemilikimekanismeyangterlembaga. BAB II PENDAHULUAN ©YSKK/P.D&I/Amy Supadmi 5
  11. 11. Kesadaran inilah yang coba terus dibangun oleh YSKK agar kehadirannya yang sudah memasuki tahun ke 14 ini semakin kuat secara kelembagaan, adaptif terhadap perubahan dan produktif dalam pembangunan bangsa. Dokumen Rencana Strategis yang sudah berhasil disusun melalui proses panjang ini menjadi sangat penting sebagai pedoman bertindak 4 tahun ke depan, 2016- 2019. Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan mandat Anggaran Dasar kepada Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam Tugas dan Wewenang Pengurus pasal 16. Selain itu, juga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 13. Pendekatan yang digunakan YSKK dalam penyusunan Renstra ini adalah perencanaan berbasis asset atau potensi yang dimiliki oleh organisasi dan komunitas. Pendekatan berbasis aset fokus pada sejarah keberhasilan yang telah dicapai; menemukenali jenis-jenis kekuatan, aspek dan actor kunci yang dapat menggerakkan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan berbasis kebutuhan atau masalah. Pendekatan berbasis kebutuhan bisa dibayangkan sebagai pendekatan mengisi kesenjangan atau pendekatan defsit. Ketika kesenjangan atau defsit sudah ditemukenali, maka seseorang harus mengisi atau memperbaikinya. Asumsinya, sumber daya yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan tersebut tidak tersedia. Seorang aktor atau manajer perubahan menemukan lubang atau kesenjangan ini lalu mulai merencanakan bagaimana mengisinya. Di sisi lain kita bisa membayangkan pendekatan berbasis aset sebagai pendekatan 'merawat'. Bila kita mengamati alam sekitar dan melihat bagaimana tanaman tumbuh, maka kita bisa memahami bahwa pertumbuhan terjadi ketika ada cahaya, air dan gizi. Ini serupa dengan organisasi sosial. Semuanya memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah dalam situasi yang tepat. Bila organisasi tidak berhasil tumbuh, artinya kondisi untuk bertumbuh itu tidak ada atau kurang tepat. Seorang aktor atau manajer perubahan mengasumsikan bahwa ada potensi untuk tumbuh – ada benih yang nanti akan menjadi sesuatu yang besar – dan yang kita butuhkan adalah kondisi yang tepat untuk pertumbuhannya. Maka aktor perubahan atau manajer akan bertindak seperti seorang petani yang merawat potensi alamiah yang telah ada dalam organisasi. B. Landasan Regulasi C. Metodologi D. Proses Penyusunan Renstra 6 1 1 Pembaharu dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan; ACCESS Phase II MSF-Evaluasi & Identifikasi Capaian -> kelompok dampingan & stakeholder Pertemuan Reflektif - Evaluasi internal tentang program & kelembagaan -> Badan pengurus dan Pelaksana Workshop Penyusunan Renstra -> Badan Pengurus dan Pelaksana Miniworkshop - Finalisasi dokumen Renstra -> Tim penyusun
  12. 12. §Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas anggota badan pelaksana. Kapasitas dan kapabilitas yang dimaksud adalah penguasaan isu-isu program, ketrampilan pengorganisasian masyarakat, ketrampilan advokasi dan kemampuan manajerial program dan keuangan. §Ketergantungan terhadap lembaga donor yang tinggi. Sampai saat ini YSKK belum memiliki sumber pendanaan mandiri yang cukup untuk membiayai kebutuhan minimal pelaksanaan program. §Pengelolaan pengalaman dan pengetahuan organisasi yang belum baik. Kemampuan pendokumentasian berbagai inovasi masih minim, terutama dalam bentuk tulisan (buku, modul, jurnal, dll). §Memiliki basis komunitas dampingan yang luas dan riil, tersebar di provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung. Komunitas dampingan ini terorganisir dalam berbagai wadah, di antaranya: Koperasi Perempuan, Forum Srikandi Desa (FSD), Tim Advokasi Perempuan & Anak (TAPA), Tim Informasi & Advokasi (TIFA), Komite Sekolah, Taman Pintar-Taman Tumbuh Kembang Anak, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK), Sekolah MANTAP. Basis komunitas ini penting untuk memastikan bahwa kerja- kerja yang didasarkan oleh mandate kepentingan yang jelas. §Memiliki dukungan kelembagaan dan sarana-prasarana kerja yang cukup memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain: sekretarait yang cukup representative, peralatan kerja yang cukup lengkap, jaringan internet yang sangat baik. Sedangkan dari aspek kelembagaan, memiliki system yang selalu direview setiap tahun, meliputi: anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan kerja, peraturan penggajian, kebijakan perlindungan anak, standar pengelolaan program dan keuangan dan tata nilai. §Memiliki pengalaman dan keahlian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. YSKK sudah 15 tahun secara terus menerus melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia. MSF (Multistakeholder Forum) diselenggarakan 2 kali, yaitu di kabupaten Gunungkidul (DIY) dan kota Surakarta (Jawa Tengah). Peserta yang terlibat antara lain: kelompok (komunitas) dampingan, pemerintah kabupaten/kota dan OMS. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran dan capaian penting yang dihasilkan dari kemitraan dari sudut pandang masyarakat, pemerintah dan OMS. Pertemuan Reflektif bertujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran dan capaian penting dari aspek program dan kelembagaan dari sudut pandang internal YSKK. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota badan pelaksana dan dewan pengurus. Workshop Penyusunan Renstra ditujukan untuk merumuskan rencana strategis YSKK tahun 2016-2019 dengan mendasarkan pada identifikasi capaian (potensi dan asset) yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota badan pengurus dan badan pelaksana YSKK. Miniworkshop Finalisasi Dokumen Renstra dimaksudkan untuk memfinalisasi dokumen agar dapat segera disahkan dan digunakan sebagai acuan organisasi selama empat tahun mendatang. Kegiatan dilakukan oleh tim kecil yang sudah ditunjuk pada saat workshop penyusunan renstra. E. Pemetaan Peluang dan Tantangan 7
  13. 13. §Dinamika politik yang cukup tinggi, baik itu ditingkat pusat, daerah dan desa. Hal ini akan berpengaruh terhadap peta dan tahapan advokasi yang sudah dirancang menjadi terkendala karena ketidaksesuain dengan arah kebijakan pemerintahan baru dan/atau pejabat baru. §Semangat kesukarelawanan masyarakat yang mulai berkurang. Orientasi sebagain masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan pengorganisasian diukur dengan besarnya insentif material yang didapat pada saat itu (pragmatisme). §Orientasi dan persyaratan kemitraan dari lembaga donor semakin ketat. Lembaga donor cenderung mendukung program- program yang berada diwilayah Indonesia timur dan dengan kualifikasi mitra yang lebih tinggi, terutama dari aspek kinerja kelembagaan dan pengalaman. §Semakin sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang tertarik pada kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar lebih tertarik bekerja di sector pemerintah (pegawai negeri sipil) atau swasta yang lebih menjanjikan jaminan kesejahteraan. §Isu-isu sektoral perempuan dan anak sudah tidak populer lagi. Masyarakat dan pemerintah lebih tertarik pada persoalan (isu) kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehata dan ekonomi/pangan. §Mulai bermunculannya pemimpin-pemimpin daerah dan nasioanal yang progresif dan terbuka dengan kelompok masyarakat sipil. §Pengambil kebijakan sudah mulai terbuka untuk menjalin kemitraan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Antara lain: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Pemerintah & DPRD (Kabupaten Gunungkidul, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kota Bandar Lampung, Kota Kupang, Kabupaten Kupang). Hubungan ini penting agar kerja-kerja pengorganisasian masyarakat dapat terlembaga melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. §Perkembangan tehnologi informasi yang memberikan kemudahan dalam berhubungan dengan pihak luar, penggalangan dukungan dan mempercepat kerja-kerja administrative maupu program. §Adanya koalisi/jaringan masyarakat sipil, baik dilevel daerah maupun nasional yang selaras dengan focus kerja YSKK. Beberapa koalisi/jaringan tersebut, diantaranya: Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS), Front Jawa Tengah, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), Freedom of Information Network - Indonesia (FOINI), dll. §Implementasi UU Desa. Basis utama kerja- kerja YSKK dalam melakukan kegiatan pengorganisasian masyarakat berada 8 §Memiliki pengalaman bekerjasama dengan berbagai lembaga donor dalam pengelolaan berbagai program pemberdayaan masyarakat, antara lain: World Bank, TIFA Foundation, Terre des Hommes Netherland, USAID/ProRep, AUSAID/MAMPU, Exxon Mobile Cepu Limited, The Global Fund for Women, The Global Fund for Children, Embassy of Japan, New Zealand Embassy.
  14. 14. BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN A. Visi B. Misi C. Tujuan D. Strategi Penggerak Perubahan Masyarakat Menjadi Mandiri dan Sejahtera (1) Memberdayakan Perempuan dan Anak yang Rentan Terpinggirkan dari Aspek Ekonomi, Sosial, Budaya, Sipil dan Politik (Ekosob-Sipol). (2) Membantu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. (3) Mewujudkan Lembaga yang Kuat dan Mandiri (1) Meningkatkan kapasitas dan peran perempuan di ranah publik strategis. (2) Meningkatkan kualitas hidup anak melalui layanan pendidikan dasar yang berkeadilan dan berkualitas. (3) Meningkatkan kapasitas dan peran organisasi sebagai pusat pengelolaan inovasi perubahan masyarakat. (4) Memperkuat tata kelola organisasi agar lebih efektif dan akuntabel. (1) Memperkuatgerakankewirausahaanperempuansebagaipilarpembangunandesa. (2) Mengembangkanmodeltatakelolasekolahyangtransparan,akuntabeldanpartisipatif. (3) Membangunsistempengelolaanproduk-produkpengetahuanorganisasiyanginovatif. (4) Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kerja-kerja organisasi agar lebih produktif. 9 ©YSKK/P.D&I/Amy Supadmi
  15. 15. A. Pemberdayaan Perempuan B. Pemberdayaan Anak C. Pengelolaan Data dan Informasi Program ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Ruang lingkup kegiatannya meliputi Penguatan Peran Perempuan dalam Politik Pembangunan Desa dan Pengembangan Kewirausahaan Social Berbasis Perempuan. Kelompok sasaran dari program ini adalah perempuan penyelenggara pemerintahan desa (aparatur pemerintah desa, BPD), kader-kader muda TP-PKK desa, koperasi perempuan / kelompok ekonomi perempuan, serta kelompok kepentingan perempuan lainnya yang ada ditingkat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak melalui layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Ruang lingkup kegiatannya meliputi Pengembangan Lembaga PAUD Berbasis Masyarakat, Pengembangan Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif) dan Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan melalui Revitalisasi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Kelompok sasaran dari program ini adalah anak usia dini, pengelola lembaga PAUD, komite sekolah, dewan pendidikan, kepala sekolah dan guru. Program ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan berbagai produk pengetahuan dan pengalaman inovasi perubahan masyarakat yang dimiliki oleh YSKK. Ruang lingkup kegiatannya meliputi Pengembangan Berbagai Produk Pengetahuan (buku, film, poster, leaflet, brosur, bulletin) dan Pengelolaan Media Sosial (website, fanspage, twitter). Kelompok sasaran dari program ini adalah internal YSKK dan eksternal, meliputi: kelompok sasaran, pengambil kebijakan, pegiat pemberdayaan masyarakat, perguruan tinggi dan pubik secara umum. BAB IV PROGRAM UTAMA 10 ©YSKK/P.D&I/Amy Supadmi
  16. 16. BAB IV PENUTUP Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini telah melalui proses yang cukup panjang dan mendalam, namun demikian harus kami akui dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya dibutuhkan penyesuaian- penyesuaian dalam implementasinya, terlebih dinamika yang terjadi di internal organisasi dan eksternal (masyarakat) sering kali terjadi diluar prediksi. Terlepas dari itu semua, keberadaan dokumen Rencana Strategis ini tetaplah penting dan wajib menjadi acuan bagi kerja-kerja organisasi empat tahun mendatang, tahun 2016-2019. Akhirnya, selamat berkarya melalui inovasi-inovasi perubahan masyarakat yang bermakna. 11 ©YSKK/P.D&I/Amy Supadmi
  17. 17. LAMPIRAN A. Divisi Pemberdayaan Perempuan TARGET KINERJA Tingkat Pencapaian Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019 OUTCOME Perempuan Menjadi Pelopor “Gerakan Desa Membangun” 1. Kelompok – kelompok perempuan mampu menyusun usulan dalam bentuk RKA dalam pra musdes dan pra musrenbangdes 2. Perempuan mampu memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai hal (Publikasi produk, publikasi pos informasi, dll) 3. 3 kader perempuan desa aktif dalam politik (seperti pimpinan parpol tingkat ranting), pemerintahan dan pembangunan desa. 1. Menguatnya kelembagaan kelompok – kelompok perempuan di desa. 2. Adanya pemetaan pimpinan perempuan potensial di desa. 3. Koperasi perempuan menjadi rujukan gerakan ekonomi perempuan di desa 1. Penguatan kelompok – kelompok perempuan terhadap regulasi serta proses perencanaan dan penganggaran desa. 2. Perempuan mampu menggunakan teknologi informasi sebagai alat komunikasi dan informasi. 3. Menyusun agenda bersama untuk peningkatan kapasitas pemimpin perempuan potensial di kabupaten Gunungkidul 4. Membangun komitmen pemimpin perempuan potensial untuk masuk 1. Kelompok – kelompok perempuan mampu menyusun usulan dalam bentuk RKA dalam pra musdes dan pra musrenbangdes 2. Perempuan mampu menggunakan teknologi informasi sebagai alat promosi dan publikasi 3. Pemimpin perempuan potensial aktif dalam politik (anggota /pengurus harian parpol) 1. Kelompok – kelompok perempuan mampu menyusun usulan dalam bentuk RKA dalam pra musdes dan pra musrenbangdes 2. Perempuan mampu memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai hal (Publikasi produk, publikasi pos informasi, dll) 3. 3 kader perempuan desa aktif dalam politik (seperti pimpinan parpol tingkat ranting), pemerintahan dan pembangunan desa. USE OF OUTPUT Menguatnya kapasitas kelompok – kelompok perempuan dalam 1. Pengurus koperasi memiliki kebijakan terkait dengan kesejahteraan 1. Koperasi memiliki unit usaha produktif diluar simpan pinjam 1. 3 koperasi perempuan melahirkan kebijakan terkait dengan ketahanan pangan 1. 3 koperasi perempuan memiliki unit – unit produksi (terutama olahan 1. 3 koperasi perempuan melahirkan kebijakan terkait dengan jaminan kesehatan
  18. 18. anggotanya (Seperti Kesehatan, Ketahanan pangan) 2. Kader – kader perempuan alumni SKP menjadi fasilitator yang handal 3. FSD menjadi mitra pemkab dalam peningkatan kapasitas P3D di Kabupaten Gunungkidul 4. Perempuan memiliki basis data dan informasi yang kuat. 2.. 65% anggota koperasi memiliki basis produksi produktif 3. 50% P3D di Kabupaten Gunungkidul menjadi anggota FSD 4. 75% Rencana Kerja FSD terealisasi Dengan Baik 5. FSD Terlibat dalam kegiatan pengambilan kebijakan di tingkat Kabupaten 6. FSD Mampu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan peningkatan kapasitas FSD6 7. TIFA/TAPA/ PPT memiliki mekanisme kelembagaan yang jelas (struktur kepengurusan, jobdis, mekanisme hubungan, kedudukan lembaga, aturan main/AD/ART, rencana kerja) 8. TIFA/TAPA/PPT menjadi rujukan informasi perempuan dan anak,dan juga sebagai rujukan dalam kegiatan pencegahan KDRT, pernikahan usia anak, dll. 9.. TIFA/TAPA/PPT mendapatkan pengakuan dari pemenuhan hak Ekosob Sipol anggota (pengolahan dan komuditas tanam, inovasi produk) 2. 3 koperasi perempuan memiliki peta pemasaran produk. 3. Peningkatan kapasitas kader potensial dalam hal fasilitasi 4. FSD menjadi mitra pemkab dalam peningkatan kapasitas P3D di Kabupaten Gunungkidul 5. Pos Informasi Perempuan & Anak menjadi mitra desa dalam pemberdayaan & perlindungan perempuan. pangan)/perempuan memiliki basis produksi yang kuat. 2. 3 koperasi perempuan mampu melakukan penjualan produk secara luas 3. Kader – kader perempuan alumni SKP menjadi fasilitator yang handal. 4. FSD memiliki website untuk kebutuhan publikasi. 5. Pos Informasi Perempuan & Anak memiliki Website untuk kebutuhan publikasi anggotanya. 2. 3 koperasi perempuan mampu meningkatkan taraf hidup anggotanya. 3. Kader – kader perempuan alumni SKP menjadi fasilitator yang handal. 4. FSD dan Pos Informasi mampu mengoptimalkan website untuk kepentingan advokasi, kampanye dan bisnis.
  19. 19. pemerintah desa dalam bentuk SK, dan pengakuan dari Pemkab (BPMPKB) dalam jaringan FPK2PA. 10.. TIFA/TAPA/PPT Memiliki baseline data perempuan dan anak tingkat desa 11. Meningkatnya program dan anggaran desa untuk kelompok perempuan (responsive gender) 12. Adanya usulan kebijakan yang disampaikan kepada DPRD dan Pemkab, terkait dengan arah, program dan kebijakan yang responsive gender, misalnya adanya usulan tertulis perda dan perbub, pengangkatan perangkat desa, kewenangan desa, UMKM Koperasi INTER MEDIATE RESULT Adanya Skema/Masterplan untuk Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP), 1) Dokumentasi Skema / Master Plan Desa Model terintegrasi. 2) Adanya Modul SKP 1. Terselesaikannya Skema/master Plan Desa Model Terintegrasi Terlaksananya Skema/ Masterpan desa model terintegrasi di 3 Desa 1. Evaluasi penerapan skema/masterplan desa terintegrasi 2. Terpublikasikannya Diseminasi desa model yang terintegrasi.
  20. 20. 1) 3 Desa menjadi rujukan untuk pelaksanaan implementasi UU Desa di tingkat Kabupaten. 2) Diakuinya skema/masterplan desa model yang terintegrasi 1) Adanya data dan informasi secara utuh dan menyeluruh dari 3 desa yang akan dijadikan model desa yang terintegrasi 2) Adanya kesepakatan dan kesepemahaman antara yskk, pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten terkait dengan program pemberdayaan yang akan dilakukan bersama. 3) Adanya pemetaan potensi di masing – masing desa. 1) Lahirnya kebijakan desa yang responsif gender. 2) Adanya peningkatan program pemberdayaan perempuan di desa dalam rangka pemenuhan hak ekosob sipol perempuan 1) 3 Desa menjadi rujukan untuk pelaksanaan implementasi UU Desa di tingkat Kabupaten. 2) Diakuinya skema/masterplan desa model yang terintegrasi OUTPUT Terdapat 3 desa model pemberdayaan perempuan yang terintegrasi Koperasi Perempuan, Forum Srikandi Desa (FSD) dan Pos Informasi Perempuan dan Anak sebagai model pemberdayaan perempuan yang terintegrasi. untuk peningkatan kapasitas P3D dan kader dalam implementasi UU Desa 2. Tersosialisasikannya skema /masterplan desa model terintegrasi kepada para pihak pengalaman penerapan/inisiasi desa model yang terintegrasi
  21. 21. B. Divisi Pemberdayaan Anak - Program Sekolah MANTAP Level Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019 OUTPUT Mewujudkan sekolah dengan manajemen transparan, akuntabel dan partisipatif 1. Ada sekolah yang menerapkan indeks mantap, 2. Ada pemerintah daerah yang memasukkan indeks mantap dalam kebijakan pendidikan di daerah. 1. Adanya indeks Sekolah MANTAP. 2. Adanya kebijakan daerah yang mendukung Sekolah MANTAP 3. Menguatnya sekolah model dalam mengimplementasikan MANTAP 4. Adanya kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengembangan sekolah MANTAP. 1. Ada 30 sekolah yang terlibat dalam ujicoba penyusunan indeks mantap. 2. Ada 3 pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan indeks mantap. 1. Terdapat 24 sekolah yang menguji penerapan indeks mantap 2. Ada 3 pemerintah daerah yang merekomendasikan 6 sekolah untuk menerapkan indeks mantap 1. Terdapat 12 sekolah yang menerapkan indeks mantap. 2. 1 pemerintah daerah mengadopsi indeks mantap dalam kebijakan daerah. Sekolah memiliki nilai akreditasi A+ Terdapat 2 sekolah yang mendapat nilai akreditasi A+ 2 sekolah di 1 wilayah mendapat nilai akreditasi A+ 4 sekolah di 2 daerah mendapat nilai akreditasi A+ USE OF OUTPUTS Sekolah memenuhi standar akreditasi nasional Sekolah dapat menerapkan indeks MANTAP. Adanya rumusan indeks MANTAP Terdapat rintisan sekolah yang menerapkan uji indeks MANTAP. Terdapat Pemerintah Daerah yang memasukkan indeks MANTAP dalam regulasi daerah. Sekolah yang menerapkan indeks mantap mendapatkan akreditasi terbaik. OUTCOMES Penyelenggaraan pendidikan berkualitas 1. Tata kelola sekolah semakin akuntabel, 1. Sekolah memiliki pedoman akuntabilitas 1. Sekolah melandaskan tata kelola berdasar 1. Pemda memanfaatkan Indeks Akuntabilitas 1. Akuntabilitas sekolah meningkat
  22. 22. dan berkeadilan 2. Tingkat partisipasi komite semakin meningkat, 3. Sekolah semakin transparan dalam pengelolaan dana pendidikan. sekolah versi MANTAP 2. Jenis-jenis indikator partispasi sekolah teridentifikasi dalam indeks 3. Sekolah memiliki acuan penerapan transparansi pengelolaan dana pendidikan akuntabilitas dalam indeks MANTAP 2. Partisipasi warga sekolah lebih terakomodir 3. Dinas Pendidikan mendapat gambaran tingkat partisipasi di sekolah yang diujicoba sekolah 2. Peta tantangan peningkatan partisipasi di sekolah tergambarkan 3. Masyarakat mendapat jaminan transparansi anggaran sekolah 2. Komite sekolah memiliki struktur yang representatif, komite sekolah dapat berfungsi dan berperan sesuai regulasi, 3. Transparansi menjadi bagian aktivitas sekolah
  23. 23. C. Divisi Pemberdayaan Anak - Program PAUD Ramah Anak Level Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019 OUTPUT Terciptanya layanan PAUD yang anti diskriminasi, anti kekerasan, lingkungan yang sehat dan partisipatif. 1. Adanya 3 PAUD model Ramah Anak 2. Adanya Revisi Perda Pendidikan Kabupaten Sukoharjo mengenai PAUD ramah anak 3. Adanya partisipasi masyarakat yang mendukung PAUD Ramah Anak 1. Tersusunnya Konsep Modul PAUD Ramah Anak 2. Adanya Peta Kondisi PAUD Ramah Anak di Kabupaten Sukoharjo 3. Adanya dukungan dari Perguruan Tinggi dalam mengembangkan Konsep PAUD Ramah Anak 1. Penguatan Lembaga PAUD menuju Sekolah Ramah Anak 2. Adanya policy brief /naskah kebijakan mengenai Pemenuhan PAUD Ramah Anak di Sukoharjo 3. Orangtua berpartisipasi dalam pembentukan PAUD Ramah Anak 1. Implementasi PAUD Ramah Anak 2. Revisi Perda Pendidikan di Sukoharjo mengenai klausul PAUD Ramah Anak 3. Adanya Program untuk orangtua berbasis Ramah Anak 1. Implementasi PAUD Ramah Anak 2. Adanya Perbup mengenai Juklak- Juknis Penyelenggaraan PAUD Ramah Anak 3. Adanya Komitmen dari Himpaudi/Pemdes/CS R dalam mengembangkan sekolah ramah anak USE OF OUTPUTS Anak-anak di Sukoharjo mendapatkan layanan PAUD yang Ramah Anak Layanan PAUD di Kabupaten Sukoharjo memenuhi standart Kebijakan Sekolah Ramah Anak Adanya Konsep PAUD Ramah Anak di Kabupaten Sukoharjo Adanya usulan revisi Kebijakan mengenai PAUD Ramah Anak di Sukoharjo Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kebijakan perlindungan anak di lembaga PAUD Setiap PAUD menerapkan iklim ramah anak di lingkungan sekolah OUTCOME Anak Usia Dini di kabupaten Sukoharjo terpenuhi dan terlindungi Hak-Haknya di sektor pendidikan Terpenuhinya Hak-Hak anak di Lembaga PAUD Teridentifikasinya hak-hak anak di Lembaga PAUD Tersusunnya langkah- langkah pemenuhan hak anak di lembaga PAUD Adanya komitmen Pemkab untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak usia dini di sektor pendidikan Adanya gerakan bersama untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak usia dini
  24. 24. D. Divisi Pengelolaan Data dan Informasi Level Indikator Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019 OUTCOME Masyarakat melek media (literasi media) Terdapat knowledge center yang dikelola oleh masyarakat Terbangunnya kebutuhan mengelola pengetahuan Meningkatnya kapasitas komunitas dampingan dalam mengelola pengetahuan Terdapat berbagai produk pengetahuan yang berbasis best practise, success story masyarakat Transformasi kebutuhan informasi USE OF OUTPUTS Terciptanya kebutuhan untuk mengakses dan mengembangkan informasi Terdapat berbagai jenis produk pengetahuan yang dihasilkan oleh komunitas dampingan dan internal YSKK 1. Meningkatnya kesadaran akan kebutuhan mengakses informasi 2. Meningkatnya ketrampilan menyajikan informasi dalam bentuk tulisan sesuai kaidah jurnalistik 1. Meningkatnya kemampuan mengorganisir data & informasi (foto, dokumen, cerita, dll) yang dapat diolah menjadi produk pengetahuan (*memiliki minimal 3 wartawan lokal) 2. YSKK aktif menyediakan informasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak bagi media mainstream Terdapat berbagai jenis produk pengetahuan yang dihasilkan oleh komunitas dampingan dan internal YSKK Menjadi penggerak media literasi (lokal dan nasional) OUTPUT YSKK jadi knowledge- center untuk pemberdayaan perempuan dan anak 1. Terdapat knowledge- center yang accessable 1. Terdapat konsep Knowledge Center yang implementatif
  25. 25. 1. Terdokumentasikannya berbagai pengalaman, pengetahuan, success story dan key learning pemberdayaan masyarakat 2. Terdapat 2 jenis produk pengetahuan unggulan di divisi pemberdayaan yang bisa berupa film pendek tentang pendampingan, film dokumenter program, buku pengalaman program, buletin, atau policy brief 3. Teridentifikasinya SWOT untuk menjalankan radio komunitas & tersusunnya konsep radio komunitas 4. Terorganisirnya komunitas online berbasis isu pemberdayaan (perempuan dan anak) 5. Terbangunnya kepercayaan media mainstream khususnya radio untuk menjalin kerjasama dengan YSKK 1. Terdokumentasikannya berbagai pengalaman, pengetahuan, success story dan key learning pemberdayaan masyarakat 2. Terdapat 2 jenis produk pengetahuan unggulan di divisi pemberdayaan yang bisa berupa film pendek tentang pendampingan, film dokumenter program, buku pengalaman program, buletin, atau policy brief 3. Terdapat pihak eksternal yang mau bekerjasama dalam merintis radio komunitas 4. Terorganisirnya komunitas online berbasis isu pemberdayaan (perempuan dan anak) 5. Terdapat satu radio lokal yang memberikan slot talkshow kepada YSKK untuk siaran secara regular 1. Terdokumentasikannya berbagai pengalaman, pengetahuan, success story dan key learning pemberdayaan masyarakat 2. Terdapat 2 jenis produk pengetahuan unggulan di divisi pemberdayaan yang bisa berupa film pendek tentang pendampingan, film dokumenter program, buku pengalaman program, buletin, atau policy brief 3. Ujicoba radio komunitas mengudara 4. Terselenggaranya diskusi online tentang isu pemberdayaan (perempuan dan anak) 1. Terdokumentasikannya berbagai pengalaman, pengetahuan, success story dan key learning pemberdayaan masyarakat 2. Terdapat 2 jenis produk pengetahuan unggulan di divisi pemberdayaan yang bisa berupa film pendek tentang pendampingan, film dokumenter program, buku pengalaman program, buletin, atau policy brief 3. Ujicoba radio komunitas mengudara 4. Terselenggaranya diskusi online tentang isu pemberdayaan (perempuan dan anak)

×