[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang analisis karakteristik hukum UU No. 5 Tahun 1960. UU ini merupakan produk hukum pasca kemerdekaan yang belum direvisi dan bersifat responsif karena tujuannya melindungi rakyat dengan menghapus aturan penjajahan dan mencabut asas Domein Verklaring yang menciderai hak rakyat. UU ini juga dibuat secara demokratis tanpa intervensi pihak lain.

1. NAMA
NIM
MAKUL
: ZAKA FIRMA ADITYA
: 8111410061
: POLITIK HUKUM
ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM UU NO.5 TAHUN 1960
Ada pameo kuno menyebutkan jika hukum senantiasa hidup di dalam masyarakat,
hukum berkembang di dalam masyarakat. Dalam buku yang berjudul “ DasarDasar hukum dan pengadilan”, Prof. Subekti, SH mengatakan bahwa hukum itu
mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan
kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya.
Lebih jauh lagi, hukum menurut Prof. Subekti bertujuan untuk melayani
tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “Keadilan” dan “ketertiban”,
syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai
sebuah keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang
lain dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan.
Keadilan selalu mengandung unsur “penghargaan”, “penilaian” atau
“pertimbangan” dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu “neraca
keadilan’. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang
sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula.
Kemudian menurut Moh. Mahfud MD dalam bukunya pergulatan hukum
dan politik di Indonesia, disebutkan bahwa hukum memiliki karakteristik yang
berbeda dari masa kemasa. Lebih lanjut lagi, ada beberapa karakteristik hukum
yang ada yaitu; Responsif, represif, otonom dan Progresif. Hukum yang responsif
tercipta dari keadaan yang demokratis baik dalam lingkungan perpolitikan
maupun dari segi pembuatan hukum tersebut. Dalam hukum responsif, tujuan
hukum berdasarkan kompetensi dimana keadilan substansi yang dicari.
Sedangkan pada hukum represif tercipta akibat keadaan yang otoriter, dimana
hukum hanya dijadikan alat untuk mempertahankan status Quo penguasa.
Kemudian ada juga hukum yang bersifat otonom, dimana konfigurasinya terletak
pada kebenaran prosedural.
Terkait dengan karakteristik masing-masing produk hukum di atas,
Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat 1 UUD 1945) Juga mengasilkan
beribu-ribu produk hukum dari awal kemerdekaan hingga sekarang ini. Produk
hukum tersebut memiliki karakteristik yang unik dimsaning-masaing masa.
Dalam kesempatan ini, penulis ingin membedah produk hukum di awal
1960 an, yaitu UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Agraria. UU ini
merupakan satu-satunya produk hukum pasca kemerdekaan yang sampai saat ini
belum direvisi. Selanjutnya berkaitan dengan karakteristik, produk hukum di UU
1

2. No.5 Tahun 1960 menurut hemat penulis bersifat Responsif. Dikarenakan politik
hukum UU No.5 Tahun 1960 lebih membela rakyat.
Seperti kita ketahui bersama, dalam sejarahnya sebelum dibentuk UUPA
ini, bangsa Indonesia menganut hukum Belanda yaitu UU agrarische Wet 1870
yang terkenal dengan domai verklaringanya (semua tanah jajahan yang tidak
dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum barat, maka
tanah tersebut dinyatakan tanah milik negara/penjajah Belanda). Hal ini tentu
sangat memberatkan bagi masyarakat Pribumu, dimana kala itu sebagian besar
tanahnya belum didaftarkan di kantor Pertanahan dan belum memiliki sertifikat.
Sehingga banyak sekali tanah Pribumi yang dirampas secara paksa oleh
pemerintah Belanda.
Akan tetapi, pasca disahkannya UU No.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, asas Domein Verklaring mulai
dihapuskan. Hal ini dikarenakan asas tersebut tidaklah sesuai dengan hukum adat
dan telah menciderai hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini pula yang telah
disadari oleh para ahli hukum saat itu, dimana dalam konsideran dijelaskan:
1. Bahwa didalam Negara RI yang disusun kehidupan rakyatnya, termasuk
perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang
angkasa, sebagai karunia Tuhan YME mempunyai fungsi yang amat
penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
2. Bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun
berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan dan sebagian
dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan
negara dalam melaksanakan revolusi nasional sekarang ini serta
pembangunan semesta.
3. Bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan
berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas
hukum barat.
4. Bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin
kepastian hukum.
Dari beberapa point diatas sangat jelas bahwa hukum bawaan penjajah sangat
tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara. Selain itu juga terdapat
dualisme hukum dalam hukum agraria penjajahan Belanda yang sangat ribet
dalam pengaturannya. Lebih jauh lagi didalam pokok-pokok hukum agraria
No.5/1960 ini selain Agrariche Wet juga mencabut Domein Verklaring pasal 1
Agrarische Besluit (staatsblad 1870, N0.118).
2

3. Hukum agraria No.5/1960 ini diwujudkan untuk memberi keuntungan
akan tercapainya fungsi Bumi, air, dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan
diatas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan negara sebagaimana
telah diamanatkan didalam UUD 1945 pasal 33.
Secara Historis Undang-Undang ini (No.5/1960) merupakan bentuk
partisipatif dan keinginan dari rakyat Indonesia yang tertindas oleh hukum
penjajah Barat. Oleh karenanya, UUPA isinya lebih bersifat partisipatif dalam
membela hak-hak rakyat dan juga dalam pembuatannya pun minim sekali
tersentuh unsur-unsur kepentingan politik golongan tertentu.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU No.5 Tahun 1960 termasuk Hukum yang
Responsif, dikarenakan:
1. Tujuannya untuk melindungi masyarakat, yaitub dengan menghapus
Agrarische Wet dan Agrarische Besluit yang bertahan lebih dari satu abad
lamanya sebagai hukum agararia di Indonesia. Didalam kedua hukum
Barat tersebut, terjadi dualisme antara hukum adat dengan hukum agararia.
2. Mencabut asas Domein Verklaring yang sangat menciderai hak-hak
rakyat, melalui UU No.5/1960 ini, hak-hak rakyat dilindungi oleh negara.
3. Penghapusan konsesi-konsesi kolonial tanah
4. Adanya perombakan kepemilikan tanah dan penguasaan tanah serta
hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah
dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Kepentingan hukum dalam UUPPA ini lebih mengutamakan rakyat
(politik hukumnya lebih condong kepada rakyat).
6. UUPA ini sejalan dengan konstitusi negara RI terutama dalam pasal 33
dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945
alinea ke-IV.
7. Pembuatannya sangat demokratis dengan tidak di Intervensi baik oleh
partai politik maupun pemerintah sendiri.
8. UUPA ini dibentuk dan mewujudkan penjelmaan Ketuahanan YME,
kemanusiaan, kebangsaan, Kerakyatan dan keadilan sosial sebagai asas
kerohanian negara serta cita-cita bangsa.
Produk hukum UUPA ini merupakan produk hukum yang dinilai sebagian besar
Ahli Hukum sebagai produk Hukum yang berhasil mengangkat harkat dan
martabat masyarakat Indonesia. Meskipun didalam pelaksanaannya tentu masih
dapat dijumpai penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang3

4. Undang Pokok agraria ini. Dikarenakan kita juga tidak dapat menafikan
bahwasanya Das Sein kerapkali bertentangan dengan Das Solen, hal yang
sekiranya wajar mengingat setiap manusia dan setiap orang memiliki penafsiran
hukum berbeda dan memiliki kepentingan hukum yang berbeda pula.
Sebaik-baiknya hukum diciptakan oleh si pembuat, namun apabila
disalahgunakan oleh si pelaksana maka hukum tersebut hanya sebatas norma yang
tidak rigid (kaku) dan bersifat (sleeping law) karena didalamnya terdapat celah
yang dapat dimasuki oleh kepentingan-kepentingan politik suatu golongan. Oleh
sebab itu, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya benar secara
Prosedural, akan tetapi juga mencari kebenaran yang substantif.
Kwunggulan UUPA dengan UU lain (semisal UU Penanaman Modal)
No
Hal
1. Dasar
2.
Tujuan
3.
Perbedaan
UU PA
UU PM
Untuk
kemakmuran
danUntuk
kemakmuran
dan
kesejahteraan rakyat Indonesia. kesejahteraan rakyat Indonesia.
Melaksanakan apa yang tertulis Melaksanakan apa yang tertulis
di GBHN dan juga pasal 33 UUD dalam pasal 33 UUD 1945.
1945.
•
UUPA
dibuat
untuk•
UU
PM
dibuat
untuk
membatasai PMA yang padamendorong penanaman modal baik
tahun 1960 memang dibatasiasing maupun dalam negeri untuk
dikarekan idiologi yang dianutmemajukan Indonesia.
Indonesia
(Pidato
Menteri
Agraria tahun 1960).
•
UU PM sebagai payung hukum
penanaman modal dinilai cukup baik
•
UUPA sebagai payungdikarenakan
penanaman
modal
hukum dari peraturan-peraturanmasih berjalan dengan cukup baik
pertanahan dinilai gagal.
walaupun
ada
masalah,
salah
satunya berasal dari UUPA (pasal 22
•
UUPA memiliki semangatdiubah oleh MK karena tidak sesuai
yang berbeda bila dibandingkandengan UUPA).
dengan
peraturan-peraturan
UU PM memiliki semangat
dari daerah maupun pusat yang•
memiliki
semangat
untukyang sejalan dengan perkembangan
membangun
daerah,
salahsaat
ini,
yaitu
mendorong
satunya
dengan
mendorongpenanaman
modal
untuk
penanaman
modal
yangpembangunan
pusat
maupun
memiliki
semangat
berbedadaerah.
dengan UU PM.
4