MAKALAH TENTANG KEUANGAN NEGARA                               BAB I                           PENDAHULUAN1.1. Latar Belaka...
BAB I PENDAHULUAN:1.1.Latar Belakang Penulisan Makalah1.2.Tujuan Penulisan Makalah1.3.Identifikasi Penulisan Makalah1.4.Si...
yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yangdapat dijadikan milik negara berhubung de...
bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) PemerintahRepublik Indonesia, sementara setiap menter...
klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokantransaksi pemerintah tersebut dimaksudkan un...
APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementeriannegara/lembaga, pembayaran gaji dalam belan...
kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN /Peraturan Daerahtentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut di...
· Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih.· Pembiayaan adalah...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Contoh makalah-tentang-keuangan-negara

17,228

Published on

http://ceritaberitasekolah.blogspot.com/
htpp://belajarmakalah.blogspot.com
www.lagu-karo.tk

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
17,228
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
248
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Contoh makalah-tentang-keuangan-negara"

  1. 1. MAKALAH TENTANG KEUANGAN NEGARA BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Penulisan MakalahKelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satupenyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangannegara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistempengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokokyang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlakusecara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negaratelah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaianUndang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagaiupaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusionalyang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.1.2. Tujuan Penulisan MakalahPenulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:§ Definisi Keuangan Negara?§ Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara ?§ Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara§ Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD ?§ Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah,Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta,serta Badan Pengelola Dana Masyarakat ?§ Pelaksanaan APBN dan APBD ?§ Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara ?1.3. Identifikasi Penulisan Makalah1) Definisi Keuangan Negara2) Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara3) Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara4) Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD5) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah,Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta,serta Badan Pengelola Dana Masyarakat6) Pelaksanaan APBN dan APBD7) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara1.4. Sistematika Penulisan MakalahAdapun penulisan makalah ini memiliki sistmatika:HALAMAN JUDULLEMBAR PENGESAHANKATA PENGANTARDAFTAR ISI
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN:1.1.Latar Belakang Penulisan Makalah1.2.Tujuan Penulisan Makalah1.3.Identifikasi Penulisan Makalah1.4.Sistematika Penulisan MakalahBAB II PEMBAHASAN:2.1. Definisi Keuangan Negara2.2. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara2.3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara2.4. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD2.5. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah,Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta,serta Badan Pengelola Dana Masyarakat2.6. Pelaksanaan APBN dan APBD2.7.Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan NegaraBAB III PENUTUP:3.1. Kesimpulan3.2. Saran-SaranDAFTAR PUSTAKABAB IIPEMBAHASAN2.1. Definisi Keuangan Negara“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembagaNegara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.”Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek,subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negarameliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasukkebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara
  3. 3. yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yangdapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyeksebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruhrangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai denganpertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan,kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaanobyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalamsub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidangpengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.2.2. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan NegaraDalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara,pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, danbertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkandalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan,asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagaipencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaankeuangan negara, antara lain :� akuntabilitas berorientasi pada hasil;� profesionalitas;� proporsionalitas;� keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;� pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuandalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untukmemperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di NegaraKesatuan Republik Indonesia.2.3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraPresiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangannegara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputikewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untukmembantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian darikekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal danWakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam
  4. 4. bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) PemerintahRepublik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalahChief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip iniperlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenangdan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untukmendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugaspemerintahan.Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dankerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasikepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagiankekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selakupengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugasmenetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjagakelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.2.4. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBDKetentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang inimeliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peranDPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran,pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaanklasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangkamenengah dalam penyusunan anggaran.Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagaiinstrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan danstabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuanbernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebutperlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam prosespenyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telahditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unitorganisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiappergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harusmendapat persetujuan DPR/DPRD.Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki prosespenganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja.Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja /hasil memerlukan kriteriapengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunanrencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perludilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran denganmemperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementeriannegara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggarankementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhanakan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerjakementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja disektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan
  5. 5. klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokantransaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaranberbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenaikegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, sertamemudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dananggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dananggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekananpada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluangterjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu,penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional limatahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakintidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam eraglobalisasi. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkansistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yangdilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium TermExpenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akanberpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD,termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangankerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.2.5. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah,Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta,serta Badan Pengelola Dana MasyarakatSejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara,perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antarapemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembagaasing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaandaerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungankeuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusatdan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal danmoneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskanadanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepadapemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaanpinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaannegara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakatditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modalkepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapatpersetujuan DPR/DPRD.2.6. Pelaksanaan APBN dan APBDSetelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannyadituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementeriannegara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presidentersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang
  6. 6. APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementeriannegara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuktunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangandimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota danalokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD,pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semesterpertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan.Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaanAPBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semesterberikutnya.Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaanAPBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengaturperbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratifantarkementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah.2.7.Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan NegaraSalah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaankeuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahyang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standarakuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri darilaporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuanganyang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintahpusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepadaDPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yangbersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksaoleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barangbertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undangtentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawabatas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN,demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab ataspelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segibarang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementeriannegara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan
  7. 7. kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN /Peraturan Daerahtentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif danrepresif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentangAPBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberiwewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, suratberharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semuakekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugiankeuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsurpengendalian intern yang andal.BAB IIIPENUTUP3.1. KesimpulanMenurut Undang-undang yang berlaku, bahwa keuangan Negara adalah meliputi:· Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai denganuang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikanmilik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.· Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.· Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan PerwakilanRakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.· Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar 1945.· Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimilikioleh Pemerintah Pusat.· Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimilikioleh Pemerintah Daerah.· Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.· Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah.· Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.· Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.· Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.· Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.· Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih.· Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih.· Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih.
  8. 8. · Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih.· Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.3.2. Saran-SaranØ Menjaga kekayaan Negara dengan memberi masukan terhadap kondisi keuanganNegara yang dikelola pejabat setempat.Ø Menjalankan hak dan kewajiban dalam bidang keuangan bagi rakyat banyak sepertihak-hak atas dana pembangunan desa, atau untuk kepentingan sekolah.

×