Dokumen tersebut membahas rencana dan laporan keuangan tahun anggaran 2014, LAKIP, laporan keuangan dan barang milik negara, rencana umum pengadaan, serta perencanaan kas dan penyerapan anggaran tahun 2015.

2. OUTLINE
• EVALUASI TAHUN ANGGARAN 2014
• LAKIP
• LAPORAN KEUANGAN DAN BMN
• RENCANA UMUM PENGADAAN
• PERENCANAAN KAS DAN PENYERAPAN
ANGGARAN TAHUN 2015
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 2

3. Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 3

4. LAKIP (1)
• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban suatu instansi dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi
• Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-
jawabkan keberhasilan ataukah kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik
• Tujuan/Sasaran merupakan kondisi atau keadaan
yang ingin dicapai
(Inpres No. 7/1999)
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 4

5. LAKIP (2)
Penyusunan LAKIP merupakan perwujudan salah
satu indikator (tolak ukur) dalam rangka
penyelenggaran pemerintahan yang baik (good
governance) dan berkaitan dengan Akutanbilitas
Kinerja Intansi Pemerintah dalam memberikan
pelayanan yang prima serta menyampaikan
pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah
dan masyarakat pada umumnya
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 5

6. LAKIP (3)
• Penyusunan LAKIP dilakukan setiap tahun setelah
tahun anggaran berkenaan berakhir
• LAKIP pada Kementerian/Lembaga merupakan
kompilasi LAKIP pada tingkat Eselon II, sehingga
setiap Unit Eselon II wajib menyusun LAKIP setiap
tahun
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 6

7. MIND MAP PENGELOLAAN
KEUANGAN
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 7
• Laporan Keuangan
• Sinkronisasi
• Audit/Uji petik
• Monev
2014
• Perencanaan
Kegiatan harian,
mingguan, dan
bulanan
• Pelaksanaan
Anggaran
2015
• Penyusunan
TRPNBP
• Usulan Kegiatan
• RKA-K/L
2016

8. BISNIS PROSES PENGELOLAAN
KEUANGAN
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 8
DIPA
DIPA
KPPN
PNBP
Inject PIN
SP2D
SPM
LPJ
Rekonsiliasi
GAJI
Pajak
GUP/TUP
BANK
LAPORAN
KEUANGAN
Persediaan
Sinkron
Penc
airan
PNBPSSBP

9. Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 9

10. LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (1)
• Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib
menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan
Semesteran dan Tahunan.
• Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara
(BMN) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa
Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
• Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN dilakukan
secara berjenjang dari tingkat UAKPA/B sampai dengan tingkat
UAPA/B atau dari Kepala Kantor Pertanahan sampai Menteri
• Penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-57/PB/2013 tanggal
30 Desember 2013.
• Penyusunan Laporan Barang Milik Negara berpedoman pada Surat
Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan nomor S-
2/KN/2014 tanggal 2 Januari 2014.
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 10

11. LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (2)
• Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Kuasa Pengguna
Anggaran wajib melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA sampai
penandatanganan BAR dilakukan dengan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10
(sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir. Apabila
tanggal 10 (sepuluh) dimaksud jatuh pada hari libur,
rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja
sebelumnya.
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 11

12. LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (2)
b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W sampai
penandatanganan BAR dilakukan dengan Kanwil DJPb
setiap triwulan paling lambat tanggal 17 (tujuh belas) setelah
triwulan bersangkutan berakhir. Apabila tanggal 17 (tujuh
belas) dimaksud jatuh pada hari libur, rekonsiliasi
dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 12

13. LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (3)
REVIU LAPORAN KEUANGAN
• Laporan Keuangan Satuan Kerja sewaktu-waktu bisa direviu
oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai
bahan uji petik pemeriksaan oleh BPK
• Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan
anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 13

14. LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (4)
PELAPORAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
• Pelaporan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan pada
setiap tingkat unit akuntansi secara berjenjang dari tingkat
UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.
• Laporan Keuangan pada setiap tingkat unit akuntansi terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 14

15. Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 15

16. RENCANA UMUM PENGADAAN (1)
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN
• Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum Pengadaan
Barang/Jasa di masing-masing K/L secara terbuka kepada
masyarakat luas setelah DIPA disetujui oleh DPR sebelum
pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP.
• K/L mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa pada
tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan
pada tahun anggaran yang akan datang paling kurang memuat:
a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran
b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan
c. Lokasi pekerjaan
d. Perkiraan nilai pekerjaan
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 16

17. RENCANA UMUM PENGADAAN (2)
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN
• Pengumuman RUP dilakukan di website K/L masing-masing dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE, dan mengundang/
memberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu
mengerjakan.
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 17

18. RENCANA UMUM PENGADAAN (3)
FORM RUP SATKER KANWIL BPN KEPRI
• Pengumuman RUP dilakukan di website K/L
masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE, dan mengundang/
memberitahukan kepada penyedia yang diyakini
mampu mengerjakan.
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 18

19. Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 19

20. PERENCANAAN KEGIATAN (1)
• Perencanaan Kas merupakan proyeksi penerimaan dan
pengeluaran negara pada periode tertentu dalam rangka
pelaksanaan APBN
• K/L memiliki tupoksi yang harus dilaksanakan dan kinerja yang
harus dicapai, untuk mencapai kinerja tersebut disediakan
anggaran (DIPA). Kinerja K/L akan terlihat dari realisasi
penyerapan anggaran di Satker.
• Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran:
1. Wajib membuat rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan
2. Wajib membuat Perkiraan Penarikan dan/atau Perkiraan
Penyetoran berdasar jadwal pelaksanaan kegiatan
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 20

21. PERENCANAAN KEGIATAN (2)
Perencanaan Kas bertujuan agar:
1. Kuasa BUN/KPPN dapat memastikan ketersediaan dana guna
memenuhi kewajiban negara.
2. Kuasa BUN/KPPN dapat mengambil tindakan yang efektif dan
efesien dalam rangka mengoptimalkan kelebihan kas atau
menutupi kekurangan kas.
3. Satker memperoleh dana senilai perkiraan penarikan dana dan
perkiraan penyetoran dana untuk membiayai kegiatan yang akan
dilaksanakan.
4. Satker memperoleh dana sesuai dengan waktu pelaksanaan
kegiatan.
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 21

22. PERENCANAAN KEGIATAN (3)
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 22
Perencanaan kas memberikan pedoman bagi Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Aggaran untuk:
a. Memastikan bahwa seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam
dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) dilaksanakan.
b. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang secara nature tidak perlu
dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga menghindari
penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.
c. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaaan
kegiatan dan penyerapan anggaran.
d. Memperoleh informasi kebutuhan untuk melakukan revisi
DIPA/POK lebih awal.

23. PERENCANAAN KEGIATAN (4)
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 23
e. Evaluasi pencapaian sasaran program/kegiatan secara
periodik pada TA berjalan.
f. Memperoleh input yang dapat dipergunakan untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian
sasaran program/kegiatan pada TA yang akan datang.

24. PERENCANAAN KEGIATAN (5)
Tertib Administrasi  Anggaran  Perlengkapan  Perkantoran  Kepegawaian  Disiplin Kerja  Moral 24
FORM PERENCANAAN KAS SATKER KANWIL BPN KEPRI