Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi

on

  • 12,371 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,371
Views on SlideShare
12,366
Embed Views
5

Actions

Likes
5
Downloads
225
Comments
0

1 Embed 5

http://sunrisepdf.blogspot.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsi Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi Presentation Transcript

  • ANALISIS STANDART KOMPETENSI Mata Pelajaran : PKn Kelas/ Semester : IV (empat)/1 (satu) Standar Kompetensi : 2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi Kompetensi Dasar : 2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. 2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota dan provinsi
  • Nama Konsep Pengertian Nama Konsep Ciri- ciri/Karakteristik Contoh (+/-) Nilai Moral Norma/Aturan
  • 1. Sistem 2. Pemerintahan 3. Kabupaten 4. Kota 5. Provinsi 6. Sistem pemerintahan 7. Sistem pemerintahan kabupaten 8. Sistem pemerintahan kota 9. Sistem pemerintahan provinsi Nama Konsep View slide
  • Sistem Kota Sistem Pemerintahan Kabupaten Pemerintahan Provinsi Sistem Pemerintahan Kota Kabupaten Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Provinsi Pengertian Nama Konsep View slide
  • SISTEM • Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas • Sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. • Sistem adalah susunan yang teratur dan saling berkaitan dimana masing-masing bagian merupakan satu kesatuan kerja. • Sistem adalah terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara.
  • PEMERINTAHAN • Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara. Arti yang sempit, • Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
  • KABUPATEN • Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi. • Kabupaten adalah daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. • Kabupaten merupakan sejenis daerah di Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dipanggil bupati. Kabupaten merupakan hierarki terendah dari pembagian administratif Indonesia di bawah pemerintah propinsi ( disebut "daerah tingkat kedua") .
  • KOTA • Kota adalah sebuah area wilayah yang berbeda dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum. • Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang wali kota. • Kota adalah kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. • Secara umum kota adalah tempat bermukimnya warga kota,tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah dan lain-lain.
  • PROVINSI • Wilayah atau daerah yg dikepalai oleh gubernur • Provinsi (bahasa Indonesia: provinsi atau Propinsi) adalah tingkat tertinggi dari badan pemerintah regional daerah di Indonesia. • Provinsi adalah pemerintah provinsi. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan).
  • SISTEM PEMERINTAH • Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.
  • SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN • Suatu tatanan pemerintah kabupaten yang terstruktur terdiri atas berbagai komponen/anggota pemerintah kabupaten yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pememrintah kabupaten.
  • SISTEM PEMERINTAHAN KOTA • Suatu tatanan pemerintah Kota yang terstruktur terdiri atas berbagai komponen/anggota pemerintah kota yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pememrintah kota.
  • SISTEM PEMERINTAHAN PROVINSI • Suatu tatanan pemerintah provinsi yang terstruktur terdiri atas berbagai komponen/anggota pemerintah provinsi yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pememrintah provinsi.
  • Ciri-ciri/Karakteristik Susunan Lembaga Pemerintahan Kabupaten Susunan Lembaga Pemerintahan Provinsi Bupati DPRD Kabupaten Perangkat Daerah Struktur Pemerintahan Kabupaten  Gubernur Dan Wali Kota  DPRD  Sekretaris Daerah Struktur Pemerintahan Provinsi
  • Pada pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bersama DPRD kabupaten/kota. lembaga ini berfungsi untuk mengatur, mengurus, dan menjalankan roda pemerintahan. Lembaga daerah tiap pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Susunan Lembaga Pemerintahan Kabupaten
  • Bupati • Bupati adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten. Bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Tugas dan wewenang bupati adalah memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. • Bupati merupakan jabatan politis karena diusulkan oleh partai politik, bukan pegawai negeri sipil.
  • Tugas bupati sebagai kepala daerah, antara lain: 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten; 2. Mengajukan rancangan perda; 3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD kabupaten; 4. Menyusun dan mengajukan rancangan prda tentang APBD kepada DPRD kabupaten untuk dibahas dan ditetapkan; 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan; 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) • Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah kabupaten. DPRD kabupaten terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum
  • Tugas dan wewenang DPRD kabupaten adalah: 1. Menetapkan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota hasil pemilihan. 2. Membentuk peraturan daerah kabupaten yang dibahas dengan bupati untuk mendapat persetujuan bersama; 3. Menetapkan APBD kabupaten bersama dengan bupati; 4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati, APBD kabupaten, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; 5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur; 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; 7. menampung dan menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat. 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kabupaten dalam pelaksanaan tugas desentralisai.
  • • Setiap anggota DPRD memiliki hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah daerah), hak angket (mengadakan penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD kabupaten juga memiliki hak mengajukan rancangan perda kabupaten, mengajukan anggaran belanja DPRD, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.
  • Kewajiban DPRD yang harus dijalankan: 1. mempertahankan dan memlihara keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia 2. mengamalkan pancxasila dan UUD 1945 serta menaati dan menjalankan segala perundang-undangan/perda yang berlaku 3. memeliharan dan membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 4. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi 5. memperlihatkan dan menyalurkan kehendak, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya 6. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan 7. menjaga hubungan kerjasama dengan lembaga terkait.
  • Susunan oraganisasi DPRD kabupaten terdiri atas: 1. Pimpinan, 2. Komisi, 3. Panitia musyawarah, 4. Badan kehormatan, 5. Panitia anggaran, dan 6. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
  • Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain sebagai berikut:: • Perencanaan dan pengendalian pembangunan; • Perencanaan, pemanfaatan, dan pelaksanaan pengawasan tata ruang; • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; • Penyediaan sarana dan prasarana umum; • Penanganan bidang kesehatan; • Penyelenggara pendidikan; • Penaggulang masalah sosial; • Pelayanan bidang ketenagakerjaan; • Pelaksana pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; • Pelaksana pengendalian lingkungan hidup; • Pemberi pelayanan pertahanan; • Pemberi pelayanan kependudukan dan catatan sipil; • Pemberi pelayanan administrasi umum pemerintahan; • Pemberi pelayanan administrasi penanaman modal; • Penyelenggara pelayanan dasar lainnya; • Pelaksana urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan.
  • Kebijakan-kebijakan pemerintahan kabupaten, antara lain: • Kebupaten/kota dapat bekerja sama antar kabupaten/kota, ataupun menyerahkan kewenangan tersebut kepada provinsi. • Pelaksanaan kewenangan melalui kerja sama atau penyerahan suatu kewenangan kepada provinsi harus didasarkan pada keputusan kepala daerah kabupaten/kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. • Kepala daerah wajib menyampikan keputusan mengenai penyerahan kewenangan kepada gubernur dan presiden dengan tembusan kepada dewan pertimbangan otonomi daerah. • Presiden setelah memperoleh masukan dari dewan pertimbangan otonomi daerah dapat menyetujui atau tidak menyetujui penyerahan kewenangan tersebut. • Jika presiden tidak memberikan persetujuannya, kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota. • Jika presiden memberi persetujuan, pelaksanaan kewenangan tersebut diserahkan kepada provinsi. • Apabila dalam jangka waktu satu bulan presiden tidak memberikan tanggapn, maka peyerhan kewenangan tersebut dianggap disetui. • Sebagai akibat dari penyerahan tersebut, provinsi sebagai daerah otonom harus melaksanakan kewenangan dimaksud dengan pembiayaan yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. • Apabila provinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan tersebut maka provinsi menyerahkannya kepada pemerintah dengan mekanisme yang berlaku. • Apabila kabupaten/kota sudah menyatakan kemampuannya menangani kewenangan tersebut, provinsi atau pemerintah wajib mengembalikannya kepada kabupaten/kota tanpa persetujuan presiden.
  • Perangkat Daerah 1. Sekretaris Daerah Kabupaten  Sekretaris daerah kabupaten merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten.  Kedudukan sekretaris daerah kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.  Sekretaris daerah kabupaten bertugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah kabupaten. Sekretaris daerah untuk kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati.  Sekretaris daerah kabupaten terdiri atas sebanyak-banyaknya tiga asisten, dimana setiap asisten, dimana setiap asisten terdiri dari sebanyak-banyaknya empat bagian.
  • 2. Muspida Yang Membantu Pemerintah Daerah  Kodim (komandan distrik meliter)  Polres (kepolisian resort)  Pengadilan negeri  Kejaksaan negeri
  • 3. Dinas daerah kabupaten Dinas daerah kabupaten merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten/kota. Dinas daerah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
  • 4. Lembaga Teknis Daerah Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Untuk daerah kabupaten, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah memiliki tugas untuk melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas lembaga teknis daerah meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.
  • Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten DPRD Sekretaris Daerah Bupati Wakil bupati Sekretaris DPRD Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah UPTD UPT Kecamatan Kelurahan
  • Daerah provinsi disebut juga dengan daerah otonom dan daerah administrasi. daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat dalam system NKRI. sedangkan daerah administrasi adalah daerah kerja gubernur selakau wakil pemerintah pusat. Susunan Lembaga Pemerintahan Provinsi
  • Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi 1. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci, arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. 2. Melaksanakan standar pelayanan bidang penataan ruang. 3. Pemerintah daerah provinsi melaksanakan : 4. Penetapan kawasan strategis provinsi 5. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi 6. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi 7. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi 8. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian KS provinsi dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
  • Gubernur • Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh seorang kepala daerah yaitu gubernur. Gubernur dibantu oleh wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Masa jabatan gubernur adalah 5 tahun. Gubernur dan wakil gubernur melaksanakan pemerintahannya bertanggungjawab kepada presiden melalui mentri dalam negeri.
  • Gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan daerah kebupaten/kota. 2. Menggoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 3. Mengoordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  • Adapun tugas dan wewenang kepala daerah: 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 2. Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda); 3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada DPRD untuk dibahas.
  • Gubernur dibantu wakil gubernur dalam menjalankan pemerintahan di provinsi. Wakil daerah mempunyai tugas antara lain: 1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; 2. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah; 3. Menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pemberdayaan perempuan dan pemuda; 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; 5. Memantau dan mengevaluasi penyelengaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; 7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
  • Gubernur memiliki hak, wewenag, dan kewajiban yang meliputi: • menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah daerah provinsi • bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri menurut jenjangnya • berkewajiban memberikan ketermnagan pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang- kureangnya setahu atau jika dipandang perlu olehnya atau diminta oleh DPRD • bersama dengan DPRD membuat rancangan RAPBD • bersama dengan DPRD membuat peraturan daerah.
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggota DPRD merupakan perwakilan dari berbagai partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD provinsi sekurang- kurangnya berjumlah 35 orang dan paling banyak berjumlah 100 orang. DPRD memiliki fungsi, di antaranya: • Legislasi (menyusun peraturan daerah); • Anggaran; • Pengawasan.
  • Adapun tugas dan wewenang DPRD, yaitu sebagai berikut; 1. Bersama gubernur membuat peraturan daerah (perda) 2. Bersama dengan gubernur membahas dan menyetujui rancangan APBD 3. Melaksanakan bentuk pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri 5. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah 7. Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional 8. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah 9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah 10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah.
  • Selain mempunyai tugas dan wewenang, DPRD juga memiliki hak. Hak tersebut antara lain sebagai berikut; • Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur/bupati/ walikota. Biasanya, mengenai kebijakan yang berdampak pada kehidupan orang banyak/ masyarakat. Misalnya, pendirian tempat pembuangan sampah akhir (TPA), apakah sudah sesuai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). • Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala daerah. Menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah.
  • Kewajiban DPRD, antara lain sebagai berikut: 1. Mengamalkan Pancasila 2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan 3. menaati segala peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 6. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 8. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD terhadap daerah pemilihannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politis. 9. Menaati peraturan, tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD. 10. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.
  • Sekretariat Daerah Provinsi • Sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah mengoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada gubernur. Sekretaris daerah dibantu beberapa pembantu gubernur dan beberapa kepala bidang. Sekretaris daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur.
  • Struktur Pemerintahan Provinsi Bag. Agama, Pemuda, dan Olahraga Bag. Perekonomian dan Pembangunan Bag. Pemberdayaan Perempuan Bag. Tata Pemerintahan Bag. Hukum dan HAM Bag. Organisasi dan Tata Laksana Bag. Hubungan Masyarakat Bag. Umum Bag. Keuangan Bag. Perlengkapan Bag. Kepegawaian Wali kota Wakil wali kota Sekretaris Daerah Asisten I Bidang Pemerintahan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Asisten III Bidang Administrasi
  • Contoh (+/-) Pemerintah kabupaten/kota Pemerintah provinsi Contoh positif Adanya susunan/struktur pemerintah kabupaten/kota Pemerintah kabupaten memperhatikan sumberdaya alam yang ada di daerahnya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang akan menambah devisa daerah kabupaten. Pemerintah kabupaten menyediakan dan mensosialisasikan tentang panca usaha tani kepada masyarakat yang sebagaian besar bermata pencarian sebagai petani Masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai karyawan industri dan pemerintah kota menjaminkan upah yang layak serta jaminan kesehatan (JAMSOSTEK) Menjaga dan memperhatikan lingkungan dari limbah industri serta memberikan tempat untuk pembuangan atau pengolahan limbah Adanya susunan/struktur pemerintah provinsi Pemerintah provinsi membuat kebijakan untuk mengurus dan mengatur segala kebutuhan masyarakat di daerah provinsinya baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Gubernur memberikan laporan hasil kerjanya selama menjabat sebagai tanda rasa tanggung jawabnya kepada DPRD
  • Pemerintah kabupaten/kota Pemerintah provinsi Contoh negatif Pemerintah kabupaten tidak memberikan penyuluhan tetnatng panca usaha tani kepada masyarakatnya dan membiarkan petani merugi Pemerintah kabupaten tidak memperhatikan sumberdaya alam yang ada di daerahnya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan tidak menjaga kelestarian atau mereabilitasi lingkungan alam didaerahnya Upah karyawan tidak memenuhi standar dan pemerintah kota hanya diam saja tidak memberi kebijakan untuk menaikannya Tidak adanya kebijakan tentang perlindungan lingkungan akibat limbah industri Bupati/walikota/gubernur Tidak menjalankan program kerja seperti yang telah ada Adanya sekelompok masyarakat di daerah provinsi tersebut yang makan nasi aking dan tidak ada tindakan yangnyata dari pemerintah provinsi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak melaksanakan hak otonomi daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya Gubernur tidak memberikan laporan prgam kerja kepada DPRD karena ketidak berhasilan program kerjanya dan ketidak bartanggungjawaban sang gubernur.
  • Nilai Sistem Pemerintahan Kabupaten Sistem Pemerintahan Provinsi
  • • Dengan adanya Bupati/walikota serta lembaga-lembaga yang mempunyai nilai jujur dalam setiap menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan akan menjadikan Kab/Kota menjadi maju dan sejahtera • Kedisplinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam setiap anggota lembaga Kab/Kota perlu diperhatiakan karena dapat berpengaruh besar pada kinerja setiap anggota lembaga dan keberhasilan program kerja pemerintah Kab/Kota. • Untuk menjadikan daerah Kab/Kota yang maju, masyrakatnya sejahtera diperluakan kerja keras dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam setiap lembaga yang tersusun dalam pemerintah provinsi juga perlua adanya kerajasama serta hubungan baik/komunikatif dengan masayarakat sekitar. • Dengan memegang teguh prinsip demokratis akan memberikan solusi yang tepat dalam setiap permaslahan yang ada sehingga mampu mengukur sejauh mana tanggung jawab dari setiap anggota lembaga pemerintah Kab/Kota dalam mengemban amanat yang diberikan oleh masyarakat kepadanya untuk menjadikan wilayah provinsi yang maju dan masayrakatnya sejahtera. • Pemerintah Kab/Kota yang memiliki wewenang untuk mengeksploitasikan sumber daya alam di lingkungan sekitar sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat sekitar seharusnya sebagai lembaga pemerintah memiliki nilai yang peduli lingkungan dan peduli sosial sehingga lahan/tanah/ di provinsi tersebut tetap terjaga dan terlindungi serta adanya hubungan sosial yang baik dari lembaga pemerintah dengan masyarakat sehingga segala aspirasi masyarakat mudah tersampaikan kepada para pejabat, segala permasalahan yang ada dapat diselesiakan dengan bersama dan baik. Sistem Pemerintahan Kabupaten
  • • Dengan adanya Gubernur serta lembaga-lembaga yang mempunyai nilai jujur dalam setiap menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan akan menjadikan provinsi menjadi maju dan sejahtera • Kedisplinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam setiap anggota lembaga provinsi perlu diperhatiakan karena dapat berpengaruh besar pada kinerja setiap anggota lembaga dan keberhasilan program kerja pemerintah provinsi. • Untuk menjadikan daerah provinsi yang maju, masyrakatnya sejahtera diperluakan kerja keras dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam setiap lembaga yang tersusun dalam pemerintah provinsi juga perlua adanya kerajasama serta hubungan baik/komunikatif dengan masayarakat sekitar. • Dengan memegang teguh prinsip demokratis akan memberikan solusi yang tepat dalam setiap permaslahan yang ada sehingga mampu mengukur sejauh mana tanggung jawab dari setiap anggota lembaga pemerintah provinsi dalam mengemban amanat yang diberikan oleh masyarakat kepadanya untuk menjadikan wilayah provinsi yang maju dan masayrakatnya sejahtera. • Pememrintah provinsi yang memiliki wewenang untuk mengeksploitasikan sumber daya alam di lingkungan sekitar sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat sekitar seharusnya sebagai lembaga pemerintah memiliki nilai yang peduli lingkungan dan peduli sosial sehingga lahan/tanah/ di provinsi tersebut tetap terjaga dan terlindungi serta adanya hubungan sosial yang baik dari lembaga pemerintah dengan masyarakat sehingga segala aspirasi masyarakat mudah tersampaikan kepada para pejabat, segala permasalahan yang ada dapat diselesiakan dengan bersama dan baik. Sistem Pemerintahan Provinsi
  • • Setiap anggota lembaga memiliki nilai-nilai yang ada maka pemerintahan akan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang ada. Hasil yang akan didapat juga akan baik. Namun jika setiap anggota lembaga pemerintah provinsi tidak memiliki nilai-nilai yang ada maka buruklah system pemerintahan didaerah tersebut. Dan hasilnya baik lembaga ataupun masyarakat akan mengalami kerugian yang sangat besar meskipun yang melanggar/tidak patuh hanya segelintir orang. Moral
  • • Pada sistem pemerintahan provinsi berlandasakan norma hukum dengan landasan yuridisnya UUD 1945. Norma/Aturan