Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab dan tanggung gugat bidan. Ia menjelaskan definisi tanggung jawab dan tanggung gugat bidan, konsep tanggung jawab bidan yang mencakup 6 aspek, dan jenis-jenis tanggung gugat termasuk contractual liability, liability in tort, strict liability, dan vicarious liability.
4. Definisi Tanggung Jawab
• Tanggung jawab adalah kesadaran manusia
akan tingkah laku atau perbuatannya yang di
sengaja maupun yang tidak di sengaja;
• Perwujudan kesadaran akan kewajiban;
• Bersifat kodrati;
• Kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat
dari perbuatan pihak yang berbuat;
• Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah
keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya.
5. Definisi Tanggung Jawab Bidan
Tanggung jawab seorang bidan dalam
menentukan mutu kinerja bidan. mengarah
pada kinerja tindakan dari tugas, mencakup
tindakan para staf dalam memberikan
pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan
pasen. Sedangkan akontabilitas mengarah
pada hasil dari tindakan yang dilakukan. Ini
berarti menerima hasil kerja atau tindakan
serta tanggung jawab terhadap keputusan
yang diambil, serta tindakan, dan catatan yang
dilakukan dalam batas kewenangannya.
6. Konsep Tanggung Jawab Bidan
• Menempatkan kebutuhan pasien di atas
kepentingan sendiri;
• Melindungi hak pasien untuk memperoleh
keamanan
dan
pelayanan
yang
berkualitas dari bidan;
• Selalu
meningkatkan
pengetahuan,
keahlian serta menjaga perilaku dalam
melaksanakan tugasnya.
7. Tanggung Jawab Bidan
Sebagai tenaga professional, bidan
memikul tanggung jawab dalam
melaksanakan tugasnya seorang bidan
harus
dapat
mempertahankan
tanggung jawabnya bila terjadi gugatan
terhadap tindakan yang dilakukannya
8. 1)
2)
3)
4)
5)
6)
TANGGUNG JAWAB BIDAN
MELIPUTI :
Tanggung Jawab Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan;
Tanggung Jawab Terhadap
Pengembangan Kompetensi;
Tanggung Jawab Terhadap
Penyimpanan Pendokumentasian;
Tanggung Jawab Terhadap Klien dan
Keluarganya;
Tanggung Jawab Terhadap Profesi;
Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat
9. 1) Tanggung Jawab Bidan Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
Bidan merupakan salah satu bagian dari paramedis.
Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan dalam
undang-undang dan peraturan pemerintah. Tugas
dan kewenangan bidan serta ketentuan yang
berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur
didalam
peraturan
atau
keputusan
menteri
kesehatan. Kegiatan praktik bidan dikontrak oleh
peraturan
tersebut.
Bidan
harus
dapat
mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang
dilakukannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang belalku.
10. 2) Tanggung Jawab Bidan Terhadap
Pengembangan Kompetensi
Setiap bidan memiliki tanggung
jawab
memelihara
kemampuan
profesionalnya. Oleh karena itu, bidan
harus
selalu
meningkatkan
pengetahuan dan keterampilannya
dengan
mengikuti
pelatihan,
pendidikan berkelanjutan, seminar,
serta pertemuan ilmiah lainnya.
11. 3) Tanggung Jawab Bidan Terhadap
Penyimpanan Pendokumentasian
Setiap bidan harus mendokumentasikan
kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis.
Catatan bidan mengenai pasien yang
dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan
bila terjadi gugatan. Selain itu catatan yang
dilakukan bidan dapat digunakan sebagai
bahan laporan untukdisampaikan kepada
teman sesame profesi ataupun atasannya.
12. 4) Tanggung Jawab Bidan Terhadap
Klien dan Keluarganya
Bidan memiliki kewajiban memberikan
asuhan kepada ibu dan anak yang
meminta pertolongan kepadanya. Oleh
karena itu, kegiatan bidan sangat erat
kaitannya dengan keluarga. Tanggung
jawab bidan tidak hanya pada kesehatan
ibu dan anak, tetapi juga menyangkut
kesehatan keluarga.
13. 5) Tanggung Jawab Bidan Terhadap
Profesi
a. Bidan harus menjaga informasi yang diperoleh dari pasien
dan melindungi privasi mereka.
b. Bidan harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan
tindakan yang diambil dalam hal perawatan.
c. Bidan harus dapat menolak untuk ikut terlibat didalam
aktifitas yang bertentangan dengan moral, namun hal
tersebut tidak boleh mencegahnya dalam memberikan
pelayanan terhadap pasien.
d. Bidan hendaknya ikut serta terlibat dalam pengembangan
dan implementasi kebijakan kesehatan yang biasa
mendukung kesehatan pasien dan ibu hamil juga
bayinya.
14. 6) Tanggung Jawab Bidan Terhadap
Masyarakat
Bidan adalah anggota masyarakat yang juga
memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, bidan
turut tanggung jawab dalam memecahkan
masalah kesehatan masyarakat. Misalnya
penganan
lingkungan
sehat,
penyakit
menular,masalah gizi terutam yang menyangkut
kesehatan ibu dan anak, baik secara mandiri
maupun bersama teman sejawat dan teman
seprofesi.
15. TANGGUNG GUGAT
Definisi tanggung gugat
menurut kamus biasanya
menggunakan kata seperti
“tanggung jawab”, “dapat
dipertanggungjawabkan”
dan
“kewajiban”.
The
United Kingdom Central
Council
for
nursing,
midwifery
and
health
visiting (UKCC), dalam
sebuah praktik kebidanan,
menyatakan :
“Setiap
bidan
yang
melaksanaka
praktik
kebidanan bertanggung
gugat
terhadap
praktiknya
dalam
lingkungan
praktik
apapun”. (UKCC, 1994).
16. menyatakan :
Setiap bidan dan penilik kesehatan
yang sudah terdaftar seharusnya
bertindak setiap waktu, dengan
cara
yang
memperkuat
kepercayaan
dan
keyakinan
masyarakat.
Untuk
mempertahankan
dan
meningkatkan
pemahaman
dan
reputasi profesi yang baik, untuk
melayani kepentingan masyarakat,
dan yang terpenting adalah untuk
melindungi kepentingan individu
17. TANGGUNG GUGAT TERJADI KARENA BEBERAPA
HAL
1. Mal episiensi, keputusan yang diambil merugikan
pasien
2. Mal praktek/ lalai :
• Gagal melakukan tugas
• Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan
standar
• Melakukan kegiatan yang mencederai klien
• Klien cedera karena kegagalan melaksanakan
tugas
. Mal praktek terjadi karena : Ceroboh, Lupa, Gagal
mengkomunikasikan.
18. Kedudukan Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi
Tenaga Kesehatan
Melaksanakan tugas dengan berpegang
teguh pada janji profesi dan tekad untuk
selalu meningkatkan kualitas diri perlu
untuk selalu dipelihara. Kerjasama yang
melibatkansegenap
tim
pelayanan
kesehatan perlu dieratkan dengan
kejelasan
dalam
wewenang
dan
fungsinya.
Oleh
karena
tanpa
mengindahkan hal-hal yang disebut tadi,
maka konsekuensi hokum akan muncul
ketika
terjadi
penyimpangan
kewenangan atau kelalaian.
19. Macam-Macam Jenis Tanggung
Gugat
1. Contractual liability
Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya
ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu
kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya
sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya
hubungan kontraktual.
20. 2.Liability in Tort
Tanggung gugat jenis ini merupakan tanggung
gugat yang tidak didasarkan atas adanya contractual
obligation, tetapi atas perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad). Pengertian melawan hukum
tidak hanya terbatas pada perbuatan yang
berlawanan dengan hukum, kewajiban hukum diri
sendiri atau kewajiban hukum orang lain saja tetapi
juga yang berlawanan dengan kesusilaan yang baik
& berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan
dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau
benda orang lain (Hogeraad, 31 Januari 1919).
21. 3. Strict Liability
Tanggung gugat jenis ini sering disebut tanggung
gugat tanpa kesalahan (liability whitout fault)
mengingat seseorang harus bertanggung jawab
meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa, baik
yang bersifat intensional, recklessness ataupun
negligence.
4. Vicarious Liability
Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan
yang dibuat oleh bawahannya (subordinate). Dalam
kaitannya dengan pelayanan medik maka RS
(sebagai employer) dapat bertanggung gugat atas
kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang
bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate
(employee).
22. 3 prinsip pertanggunggugatan perdata yang
diatur di dalam KUH Perdata, yaitu sebagai
berikut:
1. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian
terhadap diri orang lain berarti orang yang melakukan
harus
membayar
kompensasi
sebagai
pertanggunggugatan kerugian(Pasal 1365 KUH
Perdata).
2. Seseorang harus bertanggunggugat tidak hanya
kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi
juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati(Pasal
1366 KUH Perdata).
3. Seseorang harus memberikan pertangunggugatan
tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari
tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang
ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada
dibawah pengawasannya (Pasal 1367 KUH perdata).
23. Meurut Safitri Hariyani, beliau membagi pertangunggugatan
dalam bidang hukum perdata sebagai berikut:
1.Melakukan Wanprestasi
2.Melakukan Perbuatan Melawan
Hukum
3.Melakukan kelalaian sehingga
mengakibatkan kerugian
4.Melalaikan pekerjaaan sebagai
penanggungjawab.