Dokumen tersebut membahas perbandingan hukum pidana antara Indonesia dan Jerman. Isi utamanya adalah revisi KUHP Jerman pada tahun 1975 yang memodernisasi KUHP sebelumnya, serta penerapan sanksi-sanksi pidana alternatif seperti denda harian, penghentian penuntutan, dan penundaan pidana di Jerman.

1. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH SMT GASAL 12 / 10/ 2021
INDONESIA
&
JERMAN
Perbandingan Hukum Pidana

2. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Konstitusi Republik Federal
Jerman merupakan induk dari
sistem hukum dasar (yang berisi
peraturan-peraturan tertulis) di
Republik Federal Jerman. dan
dimana Undang-Undang Republik
Federal Jerman sementara sebagai
induk hukum pertama untuk
Republik Federal jerman.
erfolgsqualifizierte delikle atau
crime aggravated by the result

3. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Jerman merevisi dan
memberlakukan KUHP-nya
yang baru pada tahun 1975.
Revisi ini dapat dikatakan
pemolesan KUHP ama,
sehingga sesuai dengan
perkembangan zaman.

4. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Dasar pemikiran Alfons Wohl, seorang
mantan jaksa federal mempertahankan
bahwa langkah pertama dalam
memperbarui sistem pidana, ialah
menganut ajaran bahwa pembuat delik
harus dibebaskan segera setelah kelihatan
dapat diterima baik oleh dia maupun oleh
masyarakat. Sistem pembinaan
pelanggaran harus sistem terbuka, yaitu
masyarakat harus ikut serta.

5. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Sie isi, soweit nicht gesetzlich
ein anderes bestmmt ist,
verpflichtet, wegen aller
wrvolgbaren strafiaten
einsuchreiten sofern
zureichende tatsachliche
anhalspunkte
vorliegen.

6. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Dalam pemisahan delik secara
konvensional sebagai kejahatan
(felony), kejahatan ringan
(misdimeanor), dan pelanggaran
(violation). KUHP Jerman yang
diciptakan tahun 1975 memandang
pelanggaran sebagai bukan
jangkauan KUHP. Ini disejajarkan
dengan istilah latin crime delit
contravention. Pelanggaran bukan
delik, misalnya pelanggaran lalu
lintas menjadi urusan polisi belaka.
Polisi mengenakan denda, yang
dapat dibanding ke pengadilan.

7. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Disamping denda harian sebagai alternatif
pemenjaraan, juga diadakan penundaan pidana.
Dikenal pula penghentian penuntutan yang
dikenakan oleh penuntut umum sebagai pidana
percobaan praperadilan.

8. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Hubungan Hukum dan Kekuasaan KUHP 1975
memperkenalkan tindakan tambahan, yaitu teguran dan
penundaan yang tersebut pada Pasal 59. Hal ini
dikenakan jika ada harapan terdakwa akan berhenti
melakukan perbuatan buruk dan ketertiban masyarakat
tidak menuntut terdakwa dijatuhi pidana. Akan tetapi
tindakan ini jarang diterapkan. Jerman menganut asas
legalitas, schikking harus disetujui oleh hakim.

9. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Pidana pokok dalam KUHP Jerman hanya dua
yang penting, yaitu pidana penjara yang
maksimum 15 tahun atau seumur hidup dan
pidana denda sebagai alternatif terpenting.
Disamping itu, dikenal pidana yang ditunda
(suspended sentence).

10. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
KUHP Jerman
lf the law threatens a higher
penalty for a sppecified
consequence of a deed, the
perpetrator shall he subjected to
this aggravated punishment only
if he has caused
the consequence at least
negligently)

11. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
(Apabila UU mengancam pidana yang lebih berat
untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si
pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana
yang
diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan
terjadinya akibat itu sekurang- kurangnya karena
kealpaan)