Buku ini membahas tentang asas-asas hubungan diplomatik antar negara dan perwakilan negara di luar negeri seperti duta besar, konsul, dan hak-hak eksteritorialitas mereka. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum internasional dan perkembangan bahasa diplomatik.

1. OLEH
NOVIARY SASTRA ASMARA
124284038

2. Judul Buku : Hubungan Diplomatik
Republik Indonesia
Pengarang : Drs. C.S.T. Kansil,
S.H.
Penerbit : Balai Pustaka
Tahun Terbit : 1989
Tebal Buku : 374 lembar
Tebal Resensi : 26
Judul Bab Resensi: Asas-asas Hubungan
Diplomatik

3.  Hukum Internasional :
a. Hukum perdata internasional
hukum yang mengatur hubungan hukum antara
warganegara-warganegara sesuatu negara dengan
warganegara-warganegara dari negara lain dalam
hubungan internasional/hubungan antar bangsa
b. Hukum publik internasional/hukum antar negara
hukum yang mengatur hubungan antara negara yang
satu dengan negara-negara yang lain dalam
hubungan internasional

4.  Sumber-sumber formal hukum internasional ialah
sumber yang dipergunakan oleh Mahkamah
Internasional (tercantum dalam Piagam Mahkamah
Innternasional pasal 38), yaitu :
a. Perjanjian Internasional (Traktat = Treaty)
b. Kebiasaan Internasional
c. Asas-asas umum hukum yang diakui bangsa-bangsa
beradab
d. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para
ahli hukum internasional dari berbagai negara
sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum

5. Yang menjadi subyek hukum internasional adalah :
a. Negara yang berdaulat dan merdeka (bukan koloni)
b. Gabungan negara-negara (misalnya Bond Jerman
terdahulu)
c. Vatikan, yang dikepalai Paus
d. Organisasi-organisasi Internasional (LBB, PBB)
e. Manusia pribadi

6.  Perwakilan negara-negara dibagi menjadi dua golongan :
a. Perwakilan Diplomatik (tetap, sementara, khusus, istimewa)
b. Perwakilan konsuler
ad. a. Menurut ketentuan dari Vienna Convention dan Kongres di
Aix-la Chapelle . Kepala Perwakilan Diplomatik dibagi dalam tiga
kategori, yaitu :
1. Ambassador (Duta besar)
2. Envoy (Duta)
3. Charge d’Affaires (Kuasa Usaha)
a). Charge d’Affaires en pied (Kuasa Usaha Tetap)
b). Charge d’Affaires ad Interim (Kuasa Usaha Sementara)
c). Charge d’Affaires (Kuasa usaha)
ad. b. Konsul dibagi dalam 5 golongan, yaitu : Konsul Jenderal,
Konsul, Konsul Muda (berdasarkan karier), Konsul Muda (tidak
berdasarkan karier, Agen Konsuler.

7.  Anggota-anggota diplomatik (wakil-wakil tertentu dari suatu
negara di negara yang lain) mempunyai hak eksteritorialitas,
yang berarti bahwa walaupun mereka berada di luar wilayah
negaranya sendiri, bagi mereka tetap berlaku hukum negara
yang diwakilinya dan mereka tidak terkena pelaksanaan
kekuasaan peradilan sipil dan pidana dari negara dimana mereka
ditempatkan jadi wakil. Tugas perwakilan suatu negara di negara
lain :
a. Jadi wakil negara yang diwakili dalam arti yang seluas-luasnya
b. Jadi penghubung antara negara yang diwakili dan negara di
mana mereka ditempatkan
c. Memelihara kepentingan negaranya di negara yang ditempati
dengan memperhatikan pula kepentingan negara yang
ditempati itu

8.  Dalam UUD 1945 pasal 11 ditegaskan bahwa Presiden
dengan persetujuan DPR menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain. Kemudian dalam pasal 13 dinyatakan bahwa
Presiden mengangkat Duta dan Konsul, Presiden juga
menerima duta negara lain.

9. Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara, ditegaskan
sebagai berikut
a. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
b. Usaha & peranan Indonesia dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
c. Dalam rangka itu perlu dilanjutkan & ditingkatkan usaha serta peranan indonesia dalam ikut serta
menyelesaikan persoalan dunia
d. Meningkatkan kerjasama diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Baratdaya
e. Dalam rangka kerjasama Asean perlu makin ditingkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan
kebudayaan
f. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam membina dan memperat
persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa
g. Dalam rangka perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru, perlu ditingkatkan usaha-usaha
penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap, serta kerjasama diantara negara-
negara berkembang
h. Khususnya dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru perlu ditunjukkan langkah-
langkah, bersama-sama negara berkembang lainnya.
i. Setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi, harus
diikuti secara seksama agar dapat diketahui pada waktunya kemungkinan-kemungkinan yang
dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan menghambat pelaksanan pembangunan.

10.  Dalam sejarah perkembangann manusia tak terdapat
seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari
kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan
terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu.
 Aristoteles (384-322 SM), menyatakan dalam ajarannya,
bahwa manusia itu adalah ZOON POLITICON, artinya
bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu
ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia
lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.
 Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai
kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai
mahkluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.
Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di
dalam masyarakat

11.  Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi
pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan
badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Kehidupan
bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah,
negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa.
 Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama
itu lazim disebut “masyarakat”. Jadi masyarakat itu
terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup
bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul
pelbagai hubungan atau pertalian yang
mengakibatkan bahwa yang seseorang dan yang lain
saling kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi

12.  Sebagaimana halnya dengan orang perseorangan yang
memerlukan hubungan dengan orang lain, demikian pula
seuatu negara tidak dapat melepaskan dirinya dari
pergaulan sesama bangsa-bangsa, hubungan internasional.
Selalu saja dua atau beberapa negara bertetangga
mengadakan perundingan tentang batas atau rakyat kedua
negara. Biarpun tidak selamanya dapat dirundingkan
segera, karena adakalanya disusul dengan mengadakan
kekerasan dan peperangan, tetapi pada taraf akhirnya
dibawa ke meja peundingan, yang hasilnya pihak yang kuat
sedapat mungkin memaksakan kehendaknya. Sebaliknya
yang merasa kurang kekuatannya akan mengekang
keinginan lawannya dengan mengemukakan dalil-dalil
kepantasan yang patut diindahkan.

13.  Hubungan sesama manusia diatur oleh Hukum baik
berupa Hukum Publik, maupun Hukum Perdata
supaya jelas, hak dan kewajiban masing-masing .
Kepentingan seseorang dilindungi, sebaliknya
kewajiban hendaklah dilaksanakan agar terlindungi
pula kepentingan orang lain.
 Dalam menentukan hak dan kewajiban itu, terasa
sekali ada norma-norma yang mesti diindahkan siapa
saja. Dengan begitu diharapkan akan terjamin
keadilan serta kepatutan dalam hubungan sesama
manusia

14.  Hugo de Groot adalah seorang ahli hukum Belanda yang
terkenal, juga dikenal dengan nama Hugo Grotius. Pada umur 11
tahun ia telah menjadi mahasiswa di Leiden. Memperoleh gelar
doktor dalam ilmu hukum di Orleans. Menulis berbagai buku
tentang gereja, sejarah dan hukum. Bertentangan dengan
kemauannya, ia menjadi pengacara di Den Haag pada Desember
1599. karena pertentangan politik dijatuhi hukuman penjara
seumur hidup di loevestein (1619), meloloskan diri dalam peti
buku, dan bekerja denga kerajaan Swedia debagai dutanya di
Paris. Hasil tulisannya antara lain: Adamus exul (Adam dalam
pembangunan), de jure praedae (Tentang Hukum Harta
Rampasan), Mare Liberum (Lautan Bebas) dan paling terkenal
de Jure Belli ac Pacts (Hukum Perang dan Damai) yang sampai
dewasa ini terus menjadi bahan mempelajari Hukum Antar
Bangsa-Bangsa.

15.  Adapun kegiatan melangsungkan hubungan baik di
antara negara-negara di dunia ini, berasal dari kata
“diploma” (dari bahsa Latin dan Yunani) yang dapat
diartikan surat kepercayaan. Perkataan “diplomasi”
kemudian menjelma menjadi istilah “diplomat”,
“diplomasi” dan “diplomatik”.

16.  Menurut tingkatannya perwakilan di luar negeri dapat
disusun sebagai berikut:
a. Duta Besar (Ambassador)
b. Duta Istimewa dan menteri Berkuasa penuh
c. Menteri Residen
d. Kuasa Usaha

17.  Sebelum Perang Dunia I : Bahasa Perancis & Inggris
 Setelah Perang Dunia II dan beberapa abad terakhir :
Bahasa Inggris (yang diakui sebagai bahasa dunia), namun
ada beberapa negera yang tetap menggunakan bahasanya
sendiri dalam surat-menyurat
 Pada peraturan terakhir dari piagam perdamaian Versailles
dicantumkan bahasa Perancis dan Inggris sebagai bahasa
yang dipergunakan untuk bahasa otentik
 Piagam dari UNO ditulis dalam lima bahasa kerja, yaitu
Perancis, Inggris, Spanyol, Soyvet, dan Cina
 Dalam perkembangan internasional selanjutnya, selain
kelima bahasa tersebut, bahasa Arab juga dipakai sebagai
bahasa resmi dari berbagai negara anggota UNO

18.  Konsul adalah perwakilan negara di luar negeri untuk mengurus dan melindungi kepentingan
warganya serta akan memberikan bantuan dalam memajukan usaha bangsanya
 Sejarah penamaan konsul dari adanya para pedagang yang meninggalkan negaranya. Perselisihan
yang mungkin timbul dengan usahawan asing atau sesama bangsa, diselesaikan peradilan dagang
dengan “consoli” di kota itu, untuk itu diangkat petugas dengan pangkat “console d’oltre mare”
 Perbedaan dengan diplomat:
 Duta dikirim hanya seorang untuk sesuatu negara, tetapi konsul berkedudukan di beberapa tempat,
yang dianggap perlu terutama kota-kota pelabuhan dan pusat perdagangan
 Persoalan politik pada umumnya dan perwakilan negara, yang dapat bertindak atas nama negaranya
ditugaskan kepada perwakilan diplomatik, sedangkan konsul diberikan wewenang untuk mengurus
kepentingan warganya, atau pun negaranya di bidang ekonomi pada umumnya.
 Untuk melaksanakan tugas nya, duta dapat berurusan langsung dengan Kepala Negara dimana ia
ditempatkan, sedangkan konsul tidak memerlukannya
• Konsul resmi dikirim oleh negaranya kepada negara yang menerimanya, sebagaimana halnya dengan
pegawai diplomatik. Tugasnya membela kepentingan negara, tetapi tidak mempunyai
eksteritorialitas Konsul ini mendapat keistimewaan berdasarkan convention atau kebiasaan yang
telah berlaku dalam hubungan antar bangsa-bangsa

19.  Pada umumnya, kantor konsul dengan arsipnya tidak
dapat diganggu gugat. Jika terjadi peperangan dengan
negara yang menerimanya, arsip konsul akan disimpan
pada satu kedutaan atau pun konsulat dari negara sahabat
 Kepada penguasa setempat, konsul bukan saja dapat
meminta perlindungan istimewa terhadap pribadinya,
tetapi juga terhadap gedung konsulat. Jika terjadi
keributan, dapat meminta bantuan kepolisian agar
diadakan penjagaan istimewa terutama terhadap
penyingkiran lambang dan penurunan bendera
 Kelalaian polisi dalam memberikan penjagaan, dapat
dituntut supaya mengganti kerugian

20. Konsul bertugas di bidang pemerintahan, di samping
itu melaksanakan Peradilan (perselisihan yang timbul
antara nakhoda, perwira, dan awak kapal),
menegakkan hukum (tata tertib di dalam kapal
dagang, ketentraman sewaktu kecelakaan dilautan
menahan para deserteur, mengambil tindakan
terhadap pelanggaran Hukum Laut)

21.  Bagi orang tertentu yang berada di luar negeri tidak
berlaku hukum negara tempat dia berada, karena
kedudukan di negaranya, atau karena tugas negara,
seperti kepala negara, duta dan lain-lain. Buat mereka
berlaku hukum negaranya sendiri, berdasarkan
kovensi, hukum kebiasaan internasional atau traktat
 Sebelum Perang Dunia II, di daratan Cina, dijumpai
wilayah-wilayah eksteritorial, yang berada di bawah
kekuasaan negara asing, seperti: Inggris, Amerika,
Perancis, dan lain-lain. Sesudah Perang Dunia II tidak
ada lagi kedudukan eksteritorial itu (sudah hilang
dengan sendirinya, karena perubahan yang timbul)

22. a. Kepala negara, beserta keluarga dan rombongan berikut
perlengkapan dan hal-hal yang sehubungan dengan itu,
namun tidak termasuk seorang kepala negara yang
sedang menyamar (incognito). Dapat dikecualikan dari
hak-hak istimewa ini antara lain:
(a) Hak kebendaan yang dipunyai seorang kepala
negara atas benda tetap di luar negeri
(b) Sekiranya Kepala Negara itu secara sukarela agar
diperlakukan menurut hukum negara asing
(c) Berkenaan dengan hal yang dapat digolongkan
Kejahatan Perang
b. Para diplomat, mereka yang bertugas untuk kepentingan
negaranya dalam hubungan internasional seperti duta
besar (ambassador), duta biasa (gezant, minister), dll.

23.  Personil Resmi, meliputi kepala dari kedutaan (ambassade) atau perwakilan (chef de mission),
sekertaris, attache, militer, dagang, pendidikan dan kebudayaan, persdan lain-lain seperti
penerjemah, rohaniawan, yang bertugas pada ambassade. Eksteritorial hanya berlaku bagi
perwakilan diplomatik dari pemerintahan yang de jure atau de facto telah diakui dan bukan bagi
perwakilan pemerintahan de facto yang belum mempunyai hubungan diplomatik. Eksteritorialitas
diplomatik meliputi :
a. Imunitas pribadi
1. Untuk menjaga keselamatan
2. Tidak dapat digugat baik terhadap pribadi
3. Bebas dari peraturan pidana dari negara yang ditunjuk sebagai tempatnya bertugas
4. Peraturan perdata dai negara setempat tidak berlaku
5. Permintaan untuk bertindak sebgai saksi baik di bidang pidana maupun perdata
dapat ditolak
6. Seorang duta yang dapat membebaskan dirinya dari eksteritorialitas dalam persoalan pidana dan
perdata, menyatakn tunduk kepada peraturan negara tempat dia bertugas seizin pemerintahnya
7. Pembebasan pajak
b. Kekebalan rumah
c. Kekebalan korespondensi
d. Isteri dan Keluarga

24.  Pegawai diplomatik yang tidak resmi, biasanya
mempunyai kebangsaan dari negara tempat
kedudukan itu. Dalam hal yang begini tidak
diperlukan eksteritorialitas, begitulah dipraktekan
berbagai negara. Personil yang mempunyai
kebangsaan lain mendapat imunitas, biarpun tidak
sama kebangsaannay dengan diplomat, yang berlaku
bagi pribadinya saja, tidak untuk keluarganya.

25.  Perwakilan dari organisasi internasional dalam
melaksanakan tugasnya memperoleh kekebalan
istimewa. Peraturan khusus telah disusun sidang
umum (21-11-1947).
 Anggota dan petugas dari Mahkamah Internasional
dapat dirasakan keperluannya mendapat keadaan
yang istimewa agar dapat melaksanakan tugasnya di
negara-negara yang didatanginya, terlepas dari
kedudukannya sebagai warga dari negara tertentu.